Berita Siaran Pers

Siaran Pers : Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2020 (Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Pemerintahan Presiden Joko Widodo)

www..kesehatan-ibuanak.net
www..kesehatan-ibuanak.net

Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2020, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), merefleksikan sejumlah kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo dalam melakukan pencegahan dan penanganan permasalahan HAM sebagai wujud tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM di tanah Papua.

  1. Pada periode pertama pemerintahannya presiden Joko Widodo (2014-2019) telah berjanji akan menuntaskan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua serta membangun dialog yang adil dan bermartabat dengan rakyat Papua. Faktanya kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah selesai pada tingkat penyelidikan di KOMNAS HAM RI seperti kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003 serta kasus Paniai 2014 yang terjadi di pemerintahannya belum mampu ditindaklanjuti hingga ke proses penuntutan.  Selain itu berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM seperti kasus Nduga dan berbagai dampak yang ditimbulkan terutama masalah pengungsian dan hilangnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, tindakan represif dan diskriminasi terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta praktek eksploitasi sumber daya alam masih jauh dari prinsip-prinsip penegakan dan penghormatan HAM;
  2. Pendekatan hukum yang dilakukan belum mampu memenuhi keadilan bagi para korban dari berbagai kelompok dan pada berbagai kasus. Misalnya dapat kita catat bahwa proses hukum terkait aksi rasisme, aksi menolak rasisime dan aksi anarkis sangat politis dan diskriminatif. Tuduhan terhadap para terdakwa sebagai pelaku atas semua peristiwa merupakan kegagalan dalam mengungkapkan akar kejahatan yang sesungguhnya termasuk upaya melepaskan tanggungjawab aparat negara dalam perannya untuk mencegah dan meminimalisir konflik yang meluas. Gagalnya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi yang mengakar dan ganti rugi yang sepadan menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara serta resistensi diantara kelompok masyarakat sipil yang dapat memicu konflik dimasa yang akan datang;
  3. Pada periode kedua pemerintahan presiden Jokowi, setidaknya yang dapat kita catat di tahun 2020 ini, dalam rangka merespon tuntutan penanganan dan penyelesaian berbagai permasalahan HAM di Papua, pemerintah menggunakan strategi baru yakni dengan memberikan stigma insurgensi terhadap setiap gerakan rakyat yang kritis kemudian membenturkan gerakan tersebut dengan kelompok lainnya di tingkat masyarakat yakni diantara Oranf Asli Papua (OAP) dan antara OAP dan orang non Papua, bahkan dengan tokoh adat dan pemerintah setempat. Hal ini dengan jelas terlihat pada peristiwa berakhirnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 2% di dalam UU Otsus. Dimana mekanisme untuk membahas keberlanjutan UU Otsus yang diamanatkan oleh Pasal 77 UU Otsus justru digagalkan sendiri oleh pemerintah. Polemik terhadap UU Otsus hari ini jauh lebih massif dan terbuka daripada saat UU Otsus dilahirkan 19 tahun yang lalu (2001) sehingga dengan mengedepankan strategi seperti itu maka dengan sendirinya membuktikan bahwa UU Otsus telah gagal memenuhi cita-cita kelahirannya yakni penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua (konsideran huruf f UU Otsus). Sejumlah indikator dapat dijadikan bukti  kegagalan dari tujuannya ‘untuk mensejahterahkan rakyat Papua”, misalnya antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua yang berada diperingkat paling bawah. Apalagi dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 29 September 2020. Inpres ini lebih merupakan Otsus yang diwujudkan dalam bentuk skema kebijakan lintas kementrian melalui Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus dengan menggunakan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD antara lain dana otonomi khusus. Demikian juga strategi pemerintah untuk mengkriminalisasi Majelis Rakyat Papua saat menjalankan amanat evaluasi UU Otsus; mendekati kelompok pemuda dan mahasiswa, mantan tahanan politik dan juga kelompok adat untuk mengendalikan (mematikan) aspirasi rakyat. Strategi lain yang digunakan oleh pemerintah adalah membangunan narasi tunggal dengan berusaha menguasai berbagai media informasi dan melakukan pembunuhan karakter terhadap sejumlah tokoh masyarakat.
  4. Jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat sipil makin sulit dipenuhi. ‘Perang’ yang dilakukan oleh aparat keamanan Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan kelompok bersenjata (TPNPB-OPM) telah mengakibatkan siklus kekerasan menguat dan bertambahnya korban masyarakat sipil di berbagai tempat di tanah Papua. Pendekatan keamanan telah menambah pengalaman dan ingatan buruk di masa lalu. Perubahan peran komando teritorial ke dalam komando operasi utama melalui kehadiran Kogabwilhan III untuk menangani masalah keamanan di sejumlah tempat di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan koordinasi dan memaksimalkan peran masing-masing institusi di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota se tanah Papua termasuk profesionalitas aparat dalam melakukan penegakan hukum serta memastikan berfungsinya pemerintahan sipil diberbagai tingkatan terutama terkait pemenuhan pelayanan dasar. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan menjadikan Papua sebagai wilayah target investasi dengan dalil ‘mempecepat pembangunan dan kesejahteraan’ tanpa menghormati hak-hak dasar masyarakat adat pemilik hak ulayat telah meluaskan medan konflik tidak saja dalam konteks pemenuhan hak ekosob akan tetapi dapat berimplikasi pada meluasnya konflik dalam konteks hak sipol yakni ketika masyarakat pemilik hak ulayat menyuarakan kepentingannya kemudian diberi stigma sebagai kelompok yang menentang pembangunan (pemerintah).

Gambaran situasi diatas membuktikan pemerintah belum memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara mendasar. Argumentasi pemerintah bahwa telah menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, namun hanyalah sebagai komoditi politik untuk mencegah meluasnya internasionalisasi isu pelanggaran HAM di Papua dan juga sebagai cara untuk mencari dukungan dari masyarakat sipil ketika menjalankan sejumlah agenda pemerintahan di Papua. Sesungguhnya strategi ini sudah tidak mampu untuk menutupi atau menghentikan meluasnya berbagai informasi tentang situasi HAM di Papua, ketika kasus demi kasus terus bertambah, apalagi mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM di tanah Papua.

Maka untuk pemenuhan dan perlindungan HAM di tanah Papua:

  1. Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua yang sudah berada di KOMNAS HAM RI yakni kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014 dan mempercepat penyelesaian secara hukum sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya terutama yang terjadi di periode pemerintahannya;
  2. Pemerintah membuka ruang demokrasi dengan menghentikan stigma, intimidasi dan intervensi terhadap institusi ataupun kelompok tertentu dan segera melakukan evaluasi terkait kebijakan keamanan di Papua;
  3. Penegakan hukum dilakukan secara professional dan transparan dengan mengedepankan prinsip non diskriminasi dan keadilan bagi para korban;
  4. Pemerintahan sipil di berbagai tingkatan memaksimalkan kehadiran dan perannya terkait pemenuhan pelayanan dasar dan hak-hak masyarakat serta berperan aktif dalam menangani permasalahan kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya;
  5. Para pihak yang konflik di Papua agar menghentikan segala bentuk aksi kekerasan guna menghormati hak hidup dan rasa aman bagi masyarakat sipil dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya;
  6. Pemerintah membuka ruang dialog untuk membahas akar masalah di Papua dengan melibatkan kelompok signifikan untuk menghentikan siklus kekerasan di tanah Papua.

 

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)

Jayapura 8 Desember 2020