Pertama-tama kami dari Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) menyampaikan selamat kepada Bapak Irjen Pol Drs Bigman Lumban Tobing yang telah di angkat sebagai Kapolda Papua yang baru dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda yang lama Irjen Pol Bekto Suprapto atas kerja keras dan pengabdiannya di tanah Papua.
Janji Kapolda baru pada saat acara serah terima bahwa akan memerangi maraknya kasus korupsi ,kasus orang hilang dan kasus kekerasan yang berdampak pada kelompok masyarakat sipil patut diberikan apresiasi sebagai sesuatu komitmen dari Kapolda. Namun jika belajar dari pengalaman pelantikan Kapolda sebelumnya hal yang sama pernah juga dijanjikan dan kenyataannya banyaknya kasus-kasus yang tak kunjung diselesaikan : mengungkap siapa pelakunya, motifnya dan modusnya, kemudian menumpuk dengan kasus-kasus baru yang juga belum diselesaikan.
Meski Polda Papua tercatat memiliki angka kriminalitas yang rendah di Indonesia namun kenyataanya, berbagai kasus kriminalitas muncul dengan modus yang beragam ,konflik – konflik horizontal dengan mudah terjadi, di tempat terbuka ,menimbulkan ketakutan dan teror. Masyarakat tidak merasa aman untuk beraktifitas sehari-hari. Maka sebagai pemimpin tertinggi Kepolisan di wilayah Papua tentunya memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) terutama sejumlah kasus –kasus yang hingga kini tidak ditangani secara tuntas. Seperti kasus hilangnya 17 orang di perairan Mamberamo, kasus terbunuhnya jurnalis Adrian Matrais, kasus penikaman jurnalis Banjir Ambarita ataupun kasus pelecehan seksual yang cukup menghebohkan karena pelakunya dari kepolisian.
Pada bagian lain,kami memahami bahwa jabatan sebagai kapolda Papua adalah suatu jabatan strategis oleh karena itu meski seringkali jabatan kapolda Papua merupakan jabatan akhir menjelang pensiun, namun kapolda Papua mesti menunjukkan komitmen, netralitas dan profesionalisme kepolisian dan jajarannya serta diharapkan jauh dari praktek – praktek koncoisime alias pertemanan,baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi apalagi demonstartif.
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka kami dari Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) memandang perlu untuk memberikan masukan konstruktif terhadap kepemimpinan Kapolda Papua yang baru :
1. Perlu menetapkan skala prioritas dalam penanganan permasalahan yang terjadi di Tanah Papua dengan memperhatikan aspek nilai kearifan lokal dan aspek HAM.
2. Segera mengungkapkan kasus-kasus yang selama ini belum diselesaikan. Pengungkapan kasus tersebut merupakan bukti komitmen,netralitas dan pencitraan polisi yang professional di mata publik.
3. Perlunya pembenahan komperehensif di tubuh internal kepolisian, di antaranya adalah peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam merespon dinamika demokrasi dan keadilan di tanah Papua melalui berbagai informasi dan elemen – elemen edukasi lainnya yang mendukung sikap profesional kepolisian.
Demikian Siaran Pers kami, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih
Jayapura, 15 Juli 2011
Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP)
