Berita

Otsus : Jalan Keluar Atau Jalan Buntu

Jayapura-Tulisan AlDP kali ini khusus terkait masa depan UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, sebagai isu yang paling hangat dibahas selama periode Juli dan Agustus 2020 di tanah Papua.

Pengantar

Menjelang berakhirnya penerimaan khusus dalam rangka Otsus yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2%, perdebatan mengenai Otsus telah gagal kembali mencuat. Saat Otsus lahir tahun 2001, tidak ada yang menghendakinya, orang Papua menuntut merdeka usai konsolidasi besar-besaran dari Mubes ke Kongres Papua II tahun 2000 sementara pemerintah tidak punya pilihan, lalu Otsus ditawarkan. Para akademisi di Papua diberi tugas untuk merumuskan Otsus sebebas-bebasnya tapi tetap Jakarta yang memutuskan karenanya sejak awal Otsus dipenuhi dengan trickery.  Seolah-olah di dalamnya orang Papua dikasih apa saja selain merdeka. ‘Dibius’ dengan pasal-pasal yang terdengar menakjubkan dan uang yang terus bertambah untuk menghindari protes terhadap soal-soal mendasar di Papua. Otsus menjadi strategi kanalisasi dengan menetapkan isu kesejahteraan sebagai satu-satunya persoalan di Papua.

Penolakan Otsus sudah lebih dulu dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP) bersama ribuan massa yang memadati kantor DPRP pada Agustus 2005. Namun Otsus tetap dipaksakan jalan (juga diterima) dengan berbagai cara dan argumentasi. Meski di sisi lain tetap ada suara-suara protes. Dananya meningkat secara signifikan, apakah sampai kepada masyarakat atau hanya dinikmati segelintir orang. Yang jelas, ada yang menikmatinya[1]. Uang mengalir ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga distribusikan ke berbagai kelompok atau organisasi atau pun individu, entah itu benar-benar diterima atau hanya atas nama, namun dari laporan yang tercatat, nyaris tidak ada yang bebas dari dana Otsus.

Menyikapi gencarnya sikap pemerintah pusat memaksakan kehendak untuk melanjutkan kebijakan (alokasi Dana) Otsus yang akan berakhir tahun depan, pada awal Juli muncul Petisi menolak Otsus yang diprakarsai oleh 17 organisasi, dimana hingga akhir Juli sudah ada 37 organisasi bergabung. Penolakan juga terjadi di sejumlah tempat di Papua dan luar Papua. Otsus dikatakan telah gagal sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

Argumentasi ini mendapatkan respon dari banyak pihak. Ada yang langsung mendukung pernyataan itu namun ada juga yang meresponnya secara politis seperti yang disampaikan Sekjen Barisan Merah Putih Yonas Nussy yang mengatakan bahwa Otsus tidak gagal tapi tidak dijalankan sesuai amanah. Padahal ‘tidak dijalankan sesuai amanah’ adalah suatu kegagalan yang dilakukan oleh para implementator pada semua level pemerintahan. Kapolda Papua melihat kegagalan Otsus sebagai tanggungjawab bersama termasuk orang Papua dengan mengatakan bahwa Otsus yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada Provinsi Papua sebenarnya tidak gagal sebab, jika dikatakan gagal maka semua orang Papua gagal[2]. Sedangkan staf ahli Kepresidenan Laos Rumayom menegaskan bahwa gagal atau tidak, harus berdasarkan data yang disiapkan oleh gubernur, DPRP, MRP dan seluruh kementrian terkait[3]. Adapun para akademisi menyarankan agar perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk melihat gagal atau tidaknya Otsus.

Namun ada juga counter yang dilakukan dari kelompok lainnya di Papua, misalnya dari Kepala Suku Pegunungan Tengah Laapago dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Papua, Malaikat Alfius Tabuni, menurutnya kelompok  yang menolak Otsus memiliki banyak kepentingan. Dirinya juga meminta agar duduk bersama untuk kepentingan orang Papua dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan permasalahan yang harus diperbaiki. Otsus harus dukung dan tidak boleh ditolak[4]. Demikian juga Tokoh-tokoh adat di kampung Skanto Kabupaten Keerom, Maikel Yoko mengatakan bahwa kebijakan otsus adalah salah satu jalan pintas untuk mendukung kesejahteraan Papua[5].

Counter ini suatu sikap murni atau bisa saja dimunculkan ketika gerakan menolak Otsus dianggap bagian dari insurgency, yang harus ditangani tidak saja dengan pendekatan keamanan, melalui pelarangan-pelarangan yang disampaikan oleh otoritas setempat tetapi juga melibatkan, menciptakan atau memanfaatkan disharmonisasi diantara masyarakat sipil khususnya orang Papua sendiri.

Sejatinya, perdebatan mengenai Otsus perlu didasari dengan data atau kajian yang obyektif untuk membuktikan apakah UU Otsus sebagai kebijakan afirmasi telah berhasil memenuhi hak-hak dasar dari orang Papua.

A. Pasal-Pasal Yang Dilumpuhkan

Menilik UU Otsus pasal per pasal, setidaknya ditemukan sejumlah perintah yang tidak dilaksanakan selama belasan tahun Otsus berjalan di Papua. Pertama terkait eksistensi orang asli Papua yakni simbol kultural kemegahan jati diri orang asli Papua melalui lambang daerah yang diperintahkan paling utama yakni pada Pasal 2. Untuk menetapkannya dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) maka Majelis Rakyat Papua (MRP) mengeluarkan Pokok-pokok pikiran terkait Lambang Daerah. Pemerintah melakukan discounter sendiri dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007 yang melarang adanya lambang dan simbol yang mirip dengan lambang atau simbol gerakan separatis. Dari segi hirarki aturan, PP 77 tahun 2007 telah keliru sebab PP ini melarang UU yang kedudukannya lebih tinggi. Apalagi UU Otsus merupakan lex specialis derogate legi generali, UU khusus yang harus diikuti perintahnya. Sementara di Aceh, bendera dan lambang tidak dipermasalahkan sehingga lahir Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mana tidak berbeda dengan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

Kedua, institusionalisasi untuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yakni Perwakilan Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 45 ayat 2), Komisi Hukum Ad Hoc untuk efektifitas, pembentuk dan pelaksanaan hukum di daerah (pasal 32), Partai lokal (Pasal 28) ataupun lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 64 Ayat 4), belum diwujudkan.

Jika kembali memperhatikan pertimbangan dilahirkannya Otsus, sangat jelas dalam konsideran huruf f UU Otsus yang menegaskan : bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di ProvinsiPapua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Diskusi terkait institusi-institusi tersebut hanya ramai terdengar setidaknya pada 5 tahun pertama Otsus atau pada awal pemerintahan presiden SBY, setelah itu hampir tidak pernah dilakukan apalagi membahasnya lebih strategis. Adapun Perwakilan Komnas HAM Papua yang ada sekarang ini lahir karena amanat dari UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bukan dari amanat Otsus. Janji negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua hanya jalan di tempat. Kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014 yang sudah sampai pada tahap penyelidikan di Komnas HAM tidak pernah sampai pada proses penyidikan di Kejaksaan Agung RI, apalagi dugaan peristiwa pelanggaran HAM lainnya. Tim Terpadu Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Papua yang dibentuk tahun 2016 terbukti hanya diplomasi pemerintah untuk menghentikan solidaritas negara-negara di Pasifik dan sekitarnya terhadap gerakan Papua Merdeka. Negara dengan sengaja mengabaikan tanggungjawabnya untuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai amanat utama UU Otsus di Papua.

Ketiga, mengenai kewenangan yang diberikan kepada daerah. Kewenangan daerah yang tercantum dalam UU Otsus sama persis dengan kewenangan daerah sebagaimana di dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Pasal 4 UU Otsus yang menegaskan “kewenangan daerah” yakni:  Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Ayat(1) UU Pemda : Urusan pemerintahan absolut (pemerintah pusat) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Artinya tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Papua melalui Otsus kecuali melalui Perdasus dan Perdasi yang daya berlakunya masih ditentukan oleh Pusat serta beberapa hal yang sangat terbatas, misalnya memberikan persetujuan seperti mengenai pengangkatan kapolda Papua(Pasal 48 ayat 5) namun mekanisme dan prakteknya pun tidak jelas sehingga tidak cukup mewakili aspirasi kelembagaan dan kemasyarakatan.

Masih terkait dengan Kepolisian Daerah Papua, disebutkan pada Pasal 48 ayat 3 bahwa  : Hal-hal mengenai tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Kemudian ayat 4 : Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.

Namun di ayat 7 menegaskan :  Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jelas bahwa ayat-ayat dalam Pasal 48 sendiri saling bertentangan apalagi jika dikaitkan dengan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian akibatnya Pasal 48 tentang Kepolisian di dalam Otsus, tidak memiliki daya ikat terhadap institusi  kepolisian di Papua.

Demikian juga mengenai Kejaksaan Provinsi Papua Pasal 52 Pasal 2:

(1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.

Padahal jika mengacu pada kewenangan dalam UU Otsus ataupun UU Pemda tugas Kejaksaan dan Kepolisian masuk dalam kategori kewenangan pemerintah Pusat (urusan peradilan atau yustisi) sehingga jelas pemerintah dengan sengaja membuat pasal-pasal yang saling bertentangan agar kewenangan pemerintah di daerah terkait kedua institusi tersebut yang dimandatkan oleh Otsus akan gugur dengan sendirinya.

Keempat, Sejumlah kebijakan turunan yang sudah dihasilkan dalam bentuk Perdasus dan Perdasi, tidak dilaksanakan. Misalnya : Perdasus No. 18 Th 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus No. 19 Th 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua, Perdasus No. No. 20 Th 2008 tentang  Peradilan Adat di Papua, Perdasus No. 21 Th 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua, Perdasus No. 22 Th 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Perdasus No. 23 Th 2008  tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Selain itu Perdasi seperti: Perdasi No. 6 Th 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Perdasi No. 7 Th 2008 tentang Penataan Pemukiman, Perdasi No. 14 Th 2008 tentang Pertambahan Rakyat Daerah, Perdasi No. 15 Th 2008 tentang Kependudukan atau Perdasi No. No. 16 Th 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua.

Perdasus dan Perdasi ini selalu dibenturkan dengan UU Sektoral dimana UU sektoral selalu diutamakan bahkan bisa saja ketika masyarakat melaksanakan Perdasus atau Perdasi yang bertentangan dengan UU Sektoral berdampak pada pelanggaran hukum misalnya Perdasus No. 21 Th 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua, bisa dianggap bertentangan dengan UU Kehutanan. Sehingga asas Lex specialis derogate legi generali atau UU yang khusus(Otsus) mengesampingkan UU yang umum (UU Sektoral), tidak dijalankan.

Kelima, Kebijakan Pemekaran provinsi di Papua. Pertama kali yang menggagalkan Otsus adalah pemerintah sendiri yakni ketika presiden Megawati mengeluarkan Inpres No.1 tahun 2003 tentang pembentukan provinsi Papua Barat atau selang 2 tahun setelah pemerintahannya mengeluarkan Otsus.

Pemekaran itu tidak sejalan dengan perintah Pasal 76 yakni: Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Upaya ini dicurigai sebagai bentuk untuk memecah belah dan melemahkan aspirasi Papua Merdeka. Hingga memuncul ketegangan yang cukup lama dari segi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Pembagian dana Otsus antar provinsi dan keberadaan MRP menjadi soal utama. Apakah hanya ada 1 (satu) atau akan menjadi 2 (dua) MRP. Sebelumnya Mendagri sempat melakukan pelantikan  1 MRP di Jayapura dan dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan MRP. Namun kemudian dipecah menjadi 2 MRP dan MRPB. Pihak-pihak yang awalnya menolak kehadiran provinsi dan pembentukan 2 (dua) MRP, berkompromi dengan pemerintah dengan argumentasi untuk kesejahteraan rakyat. Hingga muncul payung hukum untuk Provinsi Papua Barat melalui Perppu Nomor 1 tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2005. Sebelumnya pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika pada tahun 2003 berakhir dengan konflik terbuka. Padahal jika untuk kesejahteraan rakyat maka persoalannya bukan 1 atau 100 provinsi karena pokok soalnya ada pada manajemen pemerintahan. Terbukti, meski pun telah dimekarkan, Provinsi Papua dan Papua Barat tetap menempati rangking terakhir dari IPM nasional.

Seolah tidak belajar dari peristiwa lalu dimana pemekaran provinsi tanpa melalui prosedur Otsus dan kajian yang mendalam, pada akhir tahun 2019, wacana pemekaran kembali dimunculkan oleh Mendagri yang menyatakan rencana pemekaran provinsi Papua Selatan, didasarkan pada analisis bidang intelijen.[6] Ironis, karena Kementrian Dalam Negeri tempat dimana UU Otsus dikeluarkan, melanggar  isi UU Otsus sendiri.

Cara lain untuk mengukur berhasil atau tidaknya Otsus adalah dengan membaca sejumlah indeks berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) Papua dimana pada 2019 sebesar 7,17 dan Papua Barat 5,60. Angka ini masih tinggi jika dibandingkan IKK nasional sebesar 1,55. Dimana persentase penduduk miskin Papua pada 2019 sebesar 26,55% dan Papua Barat 21,51% sedangkan persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,22%.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di tahun 2019 Papua sebesar 60,84 (posisi kunci) dan Papua Barat 64,7 sementara IPM Indonesia saat ini sebesar 71,92. Ada disparitas IPM antar kabupaten/kota di Papua, dimana kabupaten dengan akses transportasi tersulit dengan mayoritas penduduk asli berkorelasi dengan IPM yang rendah sedangkan kabupaten atau kota dengan akses transportasi yang sangat mudah dan terbuka dimana penduduk asli menjadi minoritas, IPM nya sangat tinggi maka artinya angka IPM provinsi Papua yang mengalami kenaikan itu tidak secara otomatis membuktikan adanya peningkatkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak dari penduduk asli Papua. Di Provinsi Papua misalnya, angka IPM untuk kabupaten/kota terendah ada di Kabupaten Nduga sebesar 29,42 sedangkan kota Jayapura memiliki IPM tertinggi di Papua yakni 79,58.

Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Papua dan Papua Barat juga adalah yang terburuk di Indonesia, data BPS menyebutkan bahwa 5 provinsi dengan angka IDI 2018 terendah: Papua Barat (58,29) kategori buruk ; Papua (62,20) kategori sedang (paling bawah); Sumatera Utara (64,33) kategori sedang,; Jawa Barat (65,50) kategori sedang dan;  Sumatera Barat (67,06) kategori sedang. Angka ini berbanding lurus dengan peristiwa penangkapan sepanjang tahun 2017-2019 di Papua, dimana ada ratusan orang telah ditangkap karena aksi mereka untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul.

B. Dana Otsus dan Politik Anggaran

Alokasi dana untuk Otsus sebesar 2% dari DAU (pasal 34 ayat 3 huruf c angka 2) diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan, penerimaan ini berlaku selama 20 tahun atau berakhir tahun depan (2021). Oleh karenanya fokus ‘evaluasi’ pada tahun ini sebenarnya adalah soal DAU sebesar 2% itu, apakah sudah berdampak signifikan, bagaimana membuatnya lebih efektif dan bermanfaat ataukah sebaliknya. Hal ini belum termasuk Penerimaan dana Otsus dari bagi hasil sumber daya alam (pasal 34 ayat 3 huruf b) yakni : kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam, apakah angka-angka persentase di dalam UU Otsus ini benar-benar sudah diwujudkan ketika aturan sektoral lebih dominan sementara Perdasus atau Perdasi yang ada ikut dilemahkan?

Papua pertama kali mendapatkan dana otsus pada tahun 2002 sebesar Rp 1,4 triliun sedangkan alokasi dana otsus untuk Papua Barat baru diberikan pada 2009 sebesar Rp 1,1 triliun. Selain dana otsus, pemerintah juga mengalokasikan dana infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat. Untuk tahun 2019, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8,4 triliun dan dana infrastruktur sebesar Rp 4,3 triliun. Tahun ini, total dana otsus untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia itu sebesar Rp 8,4 triliun dan dana infrastruktur sebesar Rp 4,7 triliun. Secara keseluruhan, dana Otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua dan Papua Barat kurang lebih sebanyak 126,99 triliun rupiah.

Terkait angka dana Otsus, terjadi saling tuding, dimana pemerintah pusat mengatakan dana yang diberikan sudah sangat besar sementara Gubernur Papua mengatakan bahwa dana Otsus sangat kecil, tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat karena tidak optimal dalam pengelolaan dana Otsus. Akibatnya, banyak pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya, Papua dapat maju apabila diberi kesempatan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri karena berlimpah meskipun tanpa dana Otsus[7]. Mengenai kecilnya dana Otsus dikatakan juga oleh Bupati Mimika dan Bupati Mamberamo Tengah. Bupati Biak mengatakan Otsus Papua menghabiskan dana besar tak diimbangi dengan grand design. Kalau Otsus mau dilanjutkan harus jelas keberpihakan regulasi dalam menata dan mengelola Papua. Di sisi lain, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan bahwa ada hasil positif yang didapatkan dari dampak berlakunya Undang undang Otsus Papua, khususnya lembaga Keagamaan yang mendapatkan dana Otsus Provinsi sebanyak 10%[8].

Mengenai keluhan masyarakat yang mengatakan tidak merasakan dampak nyata dari Otsus, Menkopolhukam mengatakan sudah sering mendengarkan keluhan itu, menurutnya karena ada daerah yang tidak transparan penggunaannya bahkan sulit diperiksa. Pihaknya akan mempelajari semua keluhan sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi dikemudian hari[9]. Bagaimanapun juga penggunaan dana Otsus harus dipertanggungjawabkan. Apakah sudah cukup efektif Perdasus mengenai pembagian dana Otsus, bagaimana pemisahan antara dana Otsus dan bukan dana Otsus dalam pos belanja di daerah. Demikian juga pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan. Apakah sejauh ini pengawasan internal juga telah berfungsi dengan baik? Misalnya terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) apakah ini benar menggambarkan situasi yang sesungguhnya?. Lalu bagaimana dengan dugaan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara?. Misalnya saat ini Kejaksaan Tinggi Papua tengah menangani lima kasus dugaan korupsi dengan total kerugian negara hingga 190,3 miliar, beberapa diantaranya adalah mantan kepala daerah[10]. Menjadi pertanyaan penting: apakah ada kaitannya dengan dana Otsus? atau setidaknya bagaimana merasionalisasikan keluhan-keluhan masyarakat yang mengatakan mereka hanya mendengar ada dana Otsus tetapi tidak sampai pada mereka.

C. Apa yang Dievaluasi atau Direvisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitasnya. Presiden juga menekankan bahwa pelaksanaan aturan dana otsus dilakukan dengan semangat, paradigma, dan cara kerja baru. Presiden juga mengatakan kebijakan dana otsus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Para tokoh masyarakat dan agama diajak bicara untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat makin maju.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian mengatakan ada dua skenario dalam pembahasan RUU Otsus Papua[11]. Pertama, otonomi khusus dilanjutkan dengan alokasi dana dua persen dari Dana Alokasi Umum. Kedua, revisi bertolak dari amanat presiden tahun 2014 tentang pemerintahan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Setidaknya ada delapan poin yang akan dibahas jika mengambil skenario kedua ini, yakni masalah kewenangan, kerangka keuangan fiskal, masalah ekonomi, pembangunan, dan lainnya. Dikatakannya, secara prinsip pemerintah menginginkan ada percepatan pembangunan di Papua, melakukan affirmative action untuk mengatasi masalah diskriminasi atau yang lain yang bisa merusak keutuhan NKRI.

Pemerintah pusat menjamin akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dalam proses revisi UU Otonomi Khusus Papua. Mendagri Tito Karnavian menyebut, pihaknya akan menampung apapun permintaan masyarakat Papua selama bertujuan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur tersebut.[12] Pembahasan UU Otsus akan menggunakan mekanisme top down dan bottom up. Dimana masyarakat Papua dan pemerintah pusat kemungkinan bakal membahas kembali mengenai pemberian otonomi, ekonomi, perizinan dan royalti termasuk kemungkinan bagi hasil yang lebih besar[13].

Sedangkan Panitia Khusus (Pansus) DPRP mengatakan pemerintah pusat tidak boleh memberikan dana Otsus hanya Rp 8 triliun pertahun, tetapi memberikan kewenangan kepada Pemprov Papua dan Papua Barat lebih besar lagi misalnya Rp 20 triliun atau Rp 30 triliun[14]. Pansus DPRP meminta pemerintah menghentikan menyusun Otsus Jilid II tanpa melibatkan masyarakat termasuk agar meminta pemerintah menarik RUU Otsus Plus yang sudah masuk ke prolegnas DPR RI. Sedangkan Pansus DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sepakat pentingnya keberlanjutan dana Otsus dengan sejumlah perbaikan melalui evaluasi menyeluruh. Perbaikan dari sisi regulasi, dan tata kelola penyalurannya hingga dampak dan manfaatnya[15].

Sejak penyaluran dana Otsus, MRP setidaknya pernah melakukan evaluasi  pelaksanaan Otsus secara terbuka pada tanggal 25 – 27 Juli 2013, dihadiri  sejumlah orang asli Papua dari 257 suku yang terbagi dalam 7 wilayah adat, Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La Pago dan Mee Pago[16]. Dalam pertemuan ini, Rakyat Papua menyampaikan bahwa selama 12 tahun pelaksanaan otsus di Papua, orang asli Papua tidak merasakan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan serta kemajuan otsus. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, pemenjaraan sewenang–wenang yang dilakukan aparat kemanan dengan stigma OPM masih terus dialami oleh aktivis HAM di tanah Papua serta kemiskinan dan Gizi buruk pun masih terjadi di daerah pedalaman.

Pemerintah ataupun institusi lainnya mengklaim telah melakukan evaluasi Otsus beberapa kali namun evaluasi tidak dilakukan secara terbuka dan berdasarkan Pasal 78: Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku. Rakyat sebagai subyek atas pelaksaan UU tersebut, tidak dilibatkan ataupun diberitahu hasil dari berbagai evaluasi tersebut.

Di dalam UU Otsus tidak menyebut jangka waktu berakhir UU Otsus meski demikian ketika penerimaan dalam rangka Otsus diakhiri, tanpa ada kewenangan yang jelas maka sesungguhnya sudah tidak ada Otsus di Papua. Di Otsus, tercantum amanat untuk melakukan evaluasi, di situlah terbuka pilihan, termasuk untuk mengakhirinya. Namun soalnya kini bukan pada mekanisme normatif ini, masyarakat sudah terlanjur tidak percaya pada pemerintah karena selama belasan tahun, tidak ada komitmen pemerintah untuk menjalankan pasal-pasalnya dengan sungguh-sungguh bahkan sebaliknya, pemerintah terus menerus melanggar perintah UU yang dibuatnya sendiri.

Kini para petinggi dari Jakarta berlomba datang ke Papua untuk membahas rencana revisi Otsus. Cara-cara top down ini bertentangan dengan Pasal 77:  Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MRP sendiri tidak menyetujui jika dibahas tanpa mekanisme yang diatur pada pasal 77 UU Otsus. Ketua MRP PB menyampaikan telah mengadakan Rapat Paripurna Luar Biasa bersama MRP Papua bulan Februari 2020 lalu hasilnya adalah menyepakati menolak revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) yang dibuat Pemerintah Pusat. Menurut Ketua MRP Papua Barat, revisi tersebut harusnya dikembalikan ke MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua bukan diatur oleh Jakarta[17]. Pada pertemuan yang digagas oleh MRP dan DPRP tanggal 24 Juli 2020, ketua DPRP mengatakan agar MRP, DPRP dan Gubernur Papua tidak terpisah-pisah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua. Namun ketua DPRP melanjutkan bahwa pertemuan baru merupakan langkah awal dan belum menentukan sikap[18].

Pada saat melakukan kunjungan ke Timika, Menkopolhukam Mahfud mengatakan, presiden sedang menyiapkan instruksi presiden (Inpres) yang lebih komprehensif terkait percepatan pembangunan daerah Papua. Ketika Inpres tersebut rampung, pengendalian pembangunan di Papua akan berada di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)[19] dengan tujuan agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprehensif dalam satu komando serta menekankan pendekatan kesejahteraan. Sebelumnya pada rapat tanggal 11 Maret 2020, Menkopolhukam mengatakan bahwa dana Otsus akan dipandu oleh pemerintah pusat[20].

Jika Inpres dibawah komando Bappenas dan Otsus dipandu oleh pemerintah pusat, makin tidak jelas, bagian mana lagi yang masih ada Otsusnya. Bukankah sebelumnya telah ada Inpres No. 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memerintah 25 Kementrian namun hingga kini tidak ada transparansi mengenai hal yang dikerjakan dan hasilnya. Ketika pemerintah menggunakan scenario (Jakarta) ini, maka semangat untuk melanjutkan Otsus bukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Papua tetapi untuk lebih memperkuat kontrol Jakarta terhadap Papua. Inilah konsep Jakarta tentang cara ‘menghabisi’ Otsus Papua. Makin jelas, hingga saat ini, Jakarta pun tidak menghendaki Otsus buat Papua.

Kekhawatiran terbesarnya adalah kegagalan Otsus yang telah menjadi pengetahuan bersama, akan  terus dipaksakan jalan usai perdebatan-perdebatan panjang melalui kompromi antara pemerintah pusat dengan Papua yang lebih bermotif sharing kekuasaan dan uang dan hanya berpusat pada elit bukan untuk kepentingan rakyat atau menyelesaikan soal-soal mendasar di Papua.

Otsus telah berada di jalan buntu, di saat tidak ada yang sungguh-sungguh menginginkannya maka mengapa harus dipertahankan jika hanya akan memperpanjang konflik antara orang Papua dan negara. Negara harus mengambil inisiatif dan menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mempertemukan gagasan diantara pemerintah dan rakyat Papua melalui  berdialog. Gagasan ini telah disampaikan banyak pihak, sebagaimana ditegaskan oleh Dewan Gereja Papua atau West Papua Church Council (WPCC) yang mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga[21]. Hal yang sama telah disampaikan oleh koordinator Jaringan Damai Papua, agar Indonesia segera menggelar dialog[22], termasuk pemerintah harus membuka diri untuk membahas masalah-masalah mendasar di Papua.

Dialog yang dimaksud bukanlah dialog pembangunan yang menjadi agenda rutin kementrian dan lembaga atau kunjungan periodik seremonial yang dilakukan oleh presiden atau bawahannya atau dengan mengundang secara terpisah perwakilan-perwakilan orang Papua ke Jakarta. Haruslah dialog yang inklusif untuk membahas 4 (empat) akar persoalan di Papua sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) yakni masalah Status politik dan sejarah Integrasi Papua; pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan serta diskriminasi dan marginalisasi dengan melibatkan berbagai kelompok signifikan terutama kelompok hardliner yang difasilitasi oleh pihak III.

 

Aldp, 09 Agustus 2020

 

 

[1] “Sebagaimana disinyalir, bahwa persentase besar alokasi dana otsus Papua dihabiskan untuk kepentingan birokrasi dari pusat hingga daerah. Selain itu, sebagian dana otsus Papua jilid I digunakan pula untuk membiayai kepentingan kampanye politik kekuasaan para elite politik lokal maupun nasional dan kepentingan keamanan yang diperuntukan kepada pihak aparat TNI-POLRI” https://suarapapua.com/2020/07/08/siapa-butuh-otsus-papua-jilid-ii/

[2]  https://suarapapua.com/2020/07/17/kapolda-papua-saya-tidak-setuju-petisi-rakyat-itu-namanya-provokasi/

[3]  https://daerah.sindonews.com/read/96240/174/staf-ahli-presiden-minta-dana-otsus-papua-segera-dipertanggungjawabkan-1594336073

[4] https://reportasepapua.com/ketua-forum-pembauran-kebangsaan-papua-alfius-tabuni-atas-nama-siapa-mahasiswa-mau-tolak-otsus-jilid-ii/

[5] https://reportasepapua.com/permintaan-agar-otsus-dilanjutkan-terus-bergulir/

[6]  https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/19320201/menteri-tito-sebut-pemekaran-papua-didasarkan-pada-analisis-intelijen?page=all

[7]https://regional.kompas.com/read/2016/02/17/20262671/Gubernur.Papua.Dana.Otonomi.Khusus.Tak.Bermanfaat.bagi.Warga.

[8]  https://www.beritapapua.co/papua/2020/07/mrp-evaluasi-dana-otsus-11-pimpinan-keagamaan-kembalikan-pada-umatnya/

[9]  https://www.suarainvestor.com/pansus-papua-dpd-kemendagri-sepakat-lanjutkan-dana-otsus-papua/

[10] https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/22/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-papua-capai-ratusan-miliar/

[11]  https://nasional.tempo.co/read/1298207/tito-targetkan-revisi-uu-otonomi-khusus-papua-rampung-tahun-ini/full&view=ok

[12] https://mediaindonesia.com/read/detail/287985-pemerintah-siap-dengarkan-aspirasi-papua-soal-revisi-uu-otsus

[13] https://mediaindonesia.com/read/detail/287985-pemerintah-siap-dengarkan-aspirasi-papua-soal-revisi-uu-otsus

[14] https://reportasepapua.com/anggota-dprp-dalam-otsus-jilid-ii-jangan-hanya-suruh-kita-atur-keuangan-saja/

[15] http://www.salampapua.com/2020/07/menkopolhukam-ada-daerah-di-papua-yang.html

[16] https://www.academia.edu/24342684/OTONOMI_KHUSUS_PAPUA.

[17] https://suaramandiri.co/2020/07/22/mrp-papua-dan-papua-barat-tolak-rencana-perubahan-uu-otsus-yang-diberikan-pusat/.elompok TPN PB menyerahkan diri…erwalanan ipertemuan yang diakukan oleh MRP?>aknu meneperteana akan mendengar aspirasi rakyat

[18] https://jubi.co.id/mrp-dan-dpr-papua-sepakat-evaluasi-otsus-harus-dilakuan-oleh-rakyat-papua/ .elompok TPN PB menyerahkan diri…erwalanan ipertemuan yang diakukan oleh MRP?>aknu meneperteana akan mendengar aspirasi rakyat

[19] https://nasional.sindonews.com/read/109870/15/mahfud-ungkap-pemerintah-sedang-siapkan-inpres-pembangunan-papua-1595419643

[20] https://koran.tempo.co/read/nasional/450934/pemerintah-pandu-penggunaan-dana-otonomi-khusus-papua?

[21] https://jubi.co.id/wpcc-minta-indonesia-berunding-dengan-ulmwp/

[22] http://arfaknews.com/read/4277/Papua-Barat/Penghujung-Otsus-JDP-Desak-Jokowi-Gelar-Dialog-Selesaikan-Masalah-Papua