Jayapura – Untuk sekian kalinya Pengusaha Asli Papua menuntut perhatian dari pemerintah terkait yakni Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Papua karena dinilai hanya memberikan proyek-proyek kecil kepada Pengusaha asli Papua dibanding dengan yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha lain(pendatang) yang sama-sama bergerak dibidang Infrastruktur. Pengusaha Asli Papua didampingi pemuda dan masyarakaat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pengusaha Asli Papua langsung menyampaikan aspirasinya di halaman Kantor Balai Bina Marga – PU di Tanah-Hitam,Jayapura(19/04/2012).
Kedatangan mereka sempat membingungkan Pegawai Balai Bina Marga,raut muka mereka nampak terkejut ketika melihat pengusaha Papua tiba dengan membawa spanduk yang bertuliskan: Peduli Infrastruktur Di Tanah Papua,apalagi kemudian langsung berorasi di halaman kantor. Penyampain aspirasi kali ini cukup berbeda dengan yang lalu karena kali ini hampir pengusaha Asli Papua dipenuhi oleh kelompok Perempuan Papua yang menamakan diri mereka Solidaritas Pengusaha Perempuan Asli Papua Peduli Pembangunan. Dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan secara bergantian mereka meminta Pemerintah Pusat untuk mengantikan kepala Balai Bina Marga Ir.Ober Gultom.Mt, serta meminta pemerintah pusat untuk mengakomodir atau memberdayakan pengusaha-pengusaha Asli Papua dalam pembagian Proyek serta mengakomodir Calon PNS di Bina Marga berasal dari anak asli Papua secara khusus meminta prosentase dana Otsus bagi pengusaha-pengusaha Asli Papua. Wakil Balai Bina Marga, Ir Bastian Silitonga,beberapa kepala bagian serta pegawai lainnya menyaksikan dan mendengar keluhan mereka.
Koordinator lapangan pada aksi tersebut,Wenan Tegai menyampaikan,” kedatangan kami kali ini, menuntut keberpihakan karena selama ini pemerintah pusat melalui Balai Bina Marga yang dipercayakan untuk mengolah dana Infrastruktur,nyatanya dalam pengolahanya sampai pembagianya tidak melibatkan pengusaha-pengusaha Asli Papua,”Ujarnya. Menurutnya pengusaha asli Papua seharusnya mendapatkan porsi yang besar dalam pembagian proyek untuk membangun Papua di bidang Infrastruktur. “Sebab itu kami meminta dalam waktu dekat untuk menjawab aspirasi kami, kalau belum ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan forum ini kami akan melakukan aksi demo damai kembali dalam jumlah besar serta melakukan pemalangan Kantor Balai Bina Marga”,ancamnya. Wakil kepala kantor berjanji akan menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada pengambil keputusan yang lebih tinggi.(03/AIDP).
