Laporan Tahunan

LAPORAN SITUASI UMUM HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020 DI PAPUA

LAPORAN TAHUNAN 2020_AlDP_FINAL

LAPORAN TAHUNAN 2020

(Kriminalisasi Terhadap Gerakan Masyarakat dan Mengorbankan Masyarakat Sipil)


I. PENDAHULUAN

Bahaya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, membuat kondisi Papua di ‘lockdown’ dari berbagai aktifitas serta pemberlakukan work from home (wfh) setidaknya sejak akhir maret hingga juni 2020. Ketika memasuki situasi new normal justru ditandai dengan aksi kekerasan yang meningkat dari segi jumlah, sebaran wilayah hingga korban dari masyarakat sipil. Penegakan hukum yang dilakukan justru berakhir dengan kematian, bukan melalui proses penyidikan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga belum mampu menyentuh pelaku utama apalagi menciptakan keadilan dan rasa aman. Polemik tentang Otsus meningkat usai rencana revisi, diikuti dengan tindakan represif terhadap aspirasi penolakan Otsus ataupun evaluasi Otsus dan pemekaran provinsi sesuai amanat UU Otsus atas tuduhan  separatis dan label ‘insurgensi’.

II. ISU-ISU UTAMA :

1. Bencana Pandemi Covid-19

Pertama kali pemerintah provinsi(Pemprov) Papua merespon ancaman Covid-19 melalui rapat koordinasi diantara Forkopimda dan pimpinan FKUB tanggal 24 maret 2020. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembatasan sosial yang lebih populer dengan istilah lockdown dalam bentuk penutupan pelabuhan udara dan pelabuhan laut untuk penumpang dimulai tanggal 26 maret 2020 juga membatasi akses keluar masuk di wilayah adat Mee Pago, La Pago dan Anim Ha. Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X mempertegas kebijakan tersebut melalui surat Nomor : AU.301.0014/KOBU.WIL.X/III/2020 perihal Penutupan Penerbangan penumpang di Bandar Udara Provinsi Papua dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura.[1] Kebijakan ini ditolak oleh Jakarta melalui Mendagri dan Menko Maritim karena dinilai sepihak tanpa persetujuan Jakarta.

Kebijakan lockdown lebih dulu dilakukan oleh beberapa kabupaten seperti kabupaten Puncak Jaya[2] dan kabupaten Jayawijaya[3] sejak tanggal 23 maret 2020. Bupati Puncak Jaya dalam Surat Edaran 550/124/SET menutup akses masuk ke Puncak Jaya mulai tanggal 20 maret 2020, beberapa diantaranya ada yang baru dimulai pada 23 maret 2020.[4] Di Kabupaten Asmat, Bupati Elisa Kambu dalam Surat Edaran 551/244 BUP/III/2020 telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara aktivitas kapal penumpang menuju Asmat sejak tanggal 25 maret 2020.[5] Adapun Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengambil langkah lockdown pada tanggal 16 april 2020. [6] Kota Jayapura mulai 26 April 2020, menetapkan kebijakan pembatasan sosial berdasarkan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 april 2020. [7] Kabupaten Sarmi menutup sementara jalur darat menuju Jayapura mulai tanggal 6 April 2020, hanya memperbolehkan mobil angkut BBM berdasarkan Surat Himbauan Bupati Sarmi tanggal 3 April 2020. Kabupaten Mamberamo Tengah, menutup jalan akses ke kabupaten Mamberamo Tengah selama 2 minggu terhitung 28 maret 2020 jalan darat Kobakma – Wamema dan Kelila – Wamena dan Eragayam – Wamena.

Relokasi dan refokusing anggaran untuk Covid-19 menimbulkan kekhawatiran warga kampung  terkait dengan pemotongan alokasi dana desa sebagaimana tergambar saat warga distrik Woma Kabupaten Jayawijaya menolak bantuan bama dari pemkab. Selain itu pembatasan aktifitas antar kabupaten ternyata berdampak khususnya pada kabupaten Pemekaran di wilayah Lapago seperti kabupaten Mamberamo Tengah termasuk Tolikara, Puncak Jaya dan Yalimo sebab semua angkutan bama, BBM, alat bangunan dan kesehatan melalui Jayawijaya. Pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah meminta dispensasi waktu terkait angkutan bama agar diperpanjang.[8] Pemkab Jayawijaya juga membuat kesepakatan dengan kabupaten Yalimo yang intinya untuk menjaga stok bama agar tetap aman di kabupaten Yalimo.[9] Situasi ini juga memicu konflik terkait batas wilayah. Ada 2 konflik yakni antara kampung Tuware dan Kehiran di kabupaten Jayapura dan di kampung Bate Kabupaten Keerom. Selain itu kebijakan di tingkat kabupaten tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah provinsi.

2. Kebijakan Otonomi Khusus dan Aksi Kekerasan di Papua

Perdebatan mengenai evaluasi UU Otsus di tahun 2020, awalnya dikarenakan terkait alokasi dana Otsus sebesar 2% dari DAU yang akan berakhir di 2021. Rencana evaluasi ini direspon oleh berbagai pihak dengan evaluasi Otsus secara total. Pemerintah berusaha mempertahankannya dengan berbagai cara meski melanggar pasal-pasal dari UU Otsus itu sendiri. Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9 tahun 2020 dengan masa berlaku 2020-2024. Sebelumnya telah dikeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 yang berdurasi 2 tahun, namun publik tidak mengentahui hasilnya. Inpres nomor 9 tahun 2020 lebih merupakan Otsus yang diwujudkan dalam bentuk skema kebijakan lintas kementrian melalui Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk periode 2020-2024. Upaya mengambilalihan Otsus tercantum pada diktum ketiga yang menyebutkan Menetapkan desain baru dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (RAPPK) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (the new frame work for Papua). Transformasi Otsus ini jelas-jelas tidak dalam gagasan ataupun keterlibatan orang Papua. Sejalan dengan itu, aksi kekerasan meluas dan jumlah korban dari masyarakat sipil meningkat. Perang antara TNI/POLRI dengan TPNPB OPM tidak saja terjadi di ruang nyata tetapi juga saling beradu pernyataan dan klaim di media sosial. Media sosial sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik sementara penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya masyarakat sipil cenderung diabaikan.  Penyelesaian masalah pelanggaran HAM khususnya kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014 belum sampai pada proses penyidikan meskipun desakan telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh KOMNAS HAM RI.

III. PERMASALAHAN DALAM DIMENSI SIPOL

1. Rencana pemerintah untuk merevisi UU Otsus melahirkan petisi menolak Otsus pada Juli 2020 yang diinisiasi oleh 16 organisasi masyarakat sipil kemudian dengan cepat mendapat dukungan dari puluhan organisasi masyarakat sipil lainnya. UU Otsus dinilai sebagai kehendak Jakarta ketika nasionalisme Papua menguat namun pada prakteknya telah gagal memenuhi tujuannya yakni memberikan pemberdayaan, perlindungan dan pemihakan terhadap orang asli Papua.

a) Fokus pada banyaknya uang yang telah mengalir dan akan mengalir ke Papua di era Otsus adalah argumentasi yang paling kuat disampaikan oleh Jakarta dan kelompok pro Otsus. Muncul kampanye pro Otsus yang saling membenturkan diantara OAP sendiri pada gilirannya ikut melibatkan Majelis Rakyat Papua(MRP) yang merupakan hasil dari UU Otsus. Kampanye ini diduga didukung kuat oleh pemerintah melalui pemerintah setempat seperti Forum Kepala daerah Tabi-Saireri[10] politis,i[11] tokoh pemuda[12] dan tokoh adat seperti LMA dan masyarakat adat Jayawijaya[13] atau tokoh adat di pesisir dan pegunungan Papua,[14] tidak hanya di Papua tetapi di beberapa kota di luar Papua. Jargon bahwa (uang) Otsus telah dinikmati oleh semua OAP termasuk terhadap OAP yang hari ini bersuara keras menolak Otsus dan telah memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua digunakan sebagai strategi untuk menghentikan sikap kritis dalam merespon kebijakan negara tersebut.

b) Selain itu muncul desakan untuk segera melakukan audit penggunaan dana Otsus mulai dari implementasi Perdasus mengenai pembagian dana Otsus, pemisahan antara dana Otsus dan bukan dana Otsus dalam pos belanja daerah termasuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan. Mengingat sejumlah kabupaten ataupun provinsi mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) usai pemeriksaan BPK padahal ada kepala dinas/ASN yang terjerat kasus korupsi. Hal terpenting lainnya adalah terkait sejauhmana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah di tingkat lokal dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat Otsus.

c) Perdebatan mengenai Otsus diantara OAP makin tajam, hingga para pastor pribumi mendesak pemerintah untuk menyimak dengan jeli polemik terkait Otsus untuk menghindari pertumpahan darah, kekerasan dan konflik baru di tanah Papua. Intervensi dari pemerintah semestinya dihentikan dan mulai memahami dinamika yang sesungguhnya di masyarakat serta melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan perintah UU mengenai masa depan Papua yang bermartabat dan tanpa kekerasan.

2. Pelemahan terhadap lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) diawali dengan Maklumat Kapolda Papua terkait dengan rencana gelaran Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). RDP MRP ditolak akibat kecurigaan pemerintah bahwa RDP akan digunakan untuk membahas aspirasi merdeka. Respon pemerintah terhadap RDP merupakan upaya kriminalisasi terhadap lembaga tersebut.

a) Maklumat Kapolda bernomor Mak/1/Xl/2020 memuat setidaknya lima perintah yang isinya terkait dengan aturan-aturan untuk mengadakan kegiatan massa selama pandemi Covid-19. Maklumat berisi larangan merencanakan atau melakukan tindakan yang menjurus tindak keamanan Negara, makar atau separatisme ataupun tindakan lainnya yang dapat menimbulkan pidana umum atau atau perbuatan melawan hukum lainnya dan konflik sosial. Serta menegaskan soal protokol kesehatan dan pembatasan berkumpul maksimal 50 orang. Dikatakan oleh Ketua MRP, Timotius Murib bahwa dalam RDP kalaupun ada pihak yang menolak kemudian menyatakan meminta referendum atau keinginan untuk merdeka, seharusnya jangan terlalu dipolitisir karena suara seperti ini sudah sangat sering disampaikan dalam pertemuan.[15]

b) Pada awalnya pertemuan MRP untuk membahas Otsus disejumlah tempat, ditolak oleh masyarakat sipil. Misalnya tanggal 17 Juli 2020, KNPB membubarkan pertemuan MRP dengan masyarakat di Asrama  Mimika dan Asrama  Intan Jaya di Buper demikian juga pertemuan tanggal 18 Juli 2020 di rumah makan di sekitar wilayah  Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kemudian ketika MRP akan melakukan RDP pada November 2020, ditolak oleh pemerintah setempat seperti yang terjadi di Merauke, Wamena dan wilayah adat Meepago. Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos, MAP., selaku Ketua Asosiasi Bupati wilayah adat Meepago, menentang dengan tegas rencana  pelaksanaan RDP di wilayah Dogiyai. Penolakan tersebut tertuang dalam surat bupati Nabire nomor 330/2915/set tertanggal 16 November 2020. Dalam surat tersebut yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut karena Kabupaten Nabire sebagai salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago. Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid-19, tanggal 14 November 2020 dan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDP di kabupaten Dogiyai menjadi dasar pertimbangan. Surat bupati Nabire juga menegaskan bahwa RDP mendapat penolakan  hampir seluruh komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago, karena masyarakat adat Meepago sudah merasakan manfaat dari Otsus. Bupati bahkan mengatakan tidak ada celah bagi sekelompok orang yang ingin membuat kekacauan di wilayahnya.[16] RDP juga ditolak di wilayah Ha Anim melalui surat Bupati dan dihentikan oleh aparat Kepolisian, kemudian di wilayah Tabi melalui Pernyataan resmi pemerintah Kota dan di wilayah La Pago karena dihadang Barisan Merah Putih. Dari lima wilayah adat di Papua yang berhasil menggelar RDP adalah di wilayah Saireri yakni di Biak dengan menghasilkan 33 rekomendasi. Mananwir Apolos Sroyer, ketua Dewan Suku Byak, mengatakan bahwa kegiatan itu telah dipolitisir oleh kedua kepala daerah bersama aparat serta Barisan Merah Putih dari LMA. Kainkain Karkara Byak, Dewan Suku Byak membuat pernyataan sikap  menolak Otsus dan meminta referendum.

3. Kebijakan penegakan hukum terkait permasalahan keamanan, diimplementasikan secara berbeda karena terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan seharusnya ditangani secara professional melalui mekanisme dan institusi yang benar menurut peraturan perundang-undangan namun faktanya seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan mengalami tindakan intimidasi, penyiksaan bahkan meninggal dunia diluar proses hukum. Masyarakat sipil pun ikut menjadi korban, antara lain penembakan terhadap seorang pelajar Melki Marek Maisini/Joani berusia 16 tahun(10/4/2020) kemudian Eden Armando Bebari (20 thn) dan Roni Wandik di Timika(13/4/2020)[17]; pengungsi Nduga yakni Elias Karunggu (40 thn) dan Selu Karunggu (20 thn) di pinggir Sungai Kenyam, Kampung Masanggorak, Kabupaten Nduga(18/7/2020)[18], Pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya(19/9/2020)[19] ataupun terkait peristiwa penangkapan dan penahanan terhadap aktifis KNPB di Merauke tanggal 13 Desember 2020, sebanyak 14 orang, 13 orang diproses dan 1 telah dikeluarkan. (Lampiran : 1 Tabel Peristiwa Penangkapan tahun 2020).

4. Berbagai respon masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dikategorikan sebagai tindakan insurgensi sehingga pemerintah melakukan kounter insurgensi melalui kelompok yang datang dari masyarakat Papua sendiri untuk berhadapan dengan orang Papua lainnya dengan tujuan mengendalikan(meredam) aspirasi masyarakat termasuk ketika bicara soal UU Otsus.[20] Dapat dilihat dari pernyataan sejumlah lembaga seperti Gerakan Cinta NKRI[21] atau organisasi Mandala Trikora Papua yang mengatakan pihak yang menolak otsus ini bukan dari seluruh warga Papua, hanya kelompok kecil yang menjadi sasaran perlindungan elite politik.[22] Demikian juga yang disampaikan oleh sejumlah tokoh adat pada akhir november 2020 di Jayapura. [23]  Hal yang sama diyakini pula oleh tokoh agama yakni pendeta Alberth Yoku[24]  dan para bupati ataupun Pimpinan DPRD se provinsi Papua Barat yang menemui MenkoPolhukam guna mendukung Otsus di Papua. Praktek ini  sudah muncul sejak persidangan terkait aksi menolak rasisme tahun 2019  terutama terhadap 7 Tapol yang disidang di Balikpapan dengan menyatakan bahwa ke-7 nya merupakan dalang kerusuhan atas semua peristiwa kerusuhan di Papua. Padahal pemerintah tidak berhasil mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya termasuk kegagalan aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengamanan saat aksi berlangsung. Strategi lain yang digunakan oleh pemerintah adalah membangun narasi tunggal melalui aparat penegak hukum dan aparat keamanan serta penguasaan terhadap media informasi meski informasi terkait satu peristiwa bisa dikeluarkan berbeda juga melakukan pembunuhan karakter terhadap sejumlah tokoh masyarakat. Suara kritis yang muncul di berbagai media dengan mudah terancam UU ITE.

5. Persidangan TAPOL Papua :

a) Persidangan terhadap 7 Tapol Papua di PN Balikpapan : Tokoh KNPB/ULMWP yakni Buktar Tabuni, Agus Kosay(Ketua KNPB) dan Steven Itlay(ketua KNPB Timika), Steven Itlay awalnya ditangkap atas tuduhan sebagai DPO terkait kasusnya WNA Polandia yakni Jakub Fabian kemudian dikaitkan dengan aksi menolak rasis. Selain itu 4 mahasiswa yakni Alex Gobay (Ketua Senat USTJ), Ferry Kombo(ketua Senat Uncen), Hengki Hilapok (mahasiswa USTJ) dan Irwanus Uropmabin(mahasiswa USTJ) kesemuanya atas tuduhan makar dan penghasutan dengan dakwaan alternatif. Tuduhan sebagai dalang semua kerusuhan di Papua telah mempertajam perpecahan diantara Papua dan non Papua.(Lampiran 2 : Daftar Terpidana aksi anti rasis di Papua).

b)Persidangan dimulai tanggal 11 Pebruari 2020 dan berakhir dengan Putusan pada tanggal 17 Juni 2020. Sejak akhir Maret 2020 sidang dilakukan secara virtual. Berbagai kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, politisi Papua dan tokoh agama serta kelompok masyarakat sipil lainnya bersolidaritas menuntut agar mereka dibebaskan. 3 aktifis KNPB dituntut 17 tahun dan 15 tahun kemudian divonis 11 bulan sedangkan 4 aktifis kampus yang dituntut 10 dan 5 tahun dan divonis 10 bulan,  terhadap putusan tersebut Pihak Kejaksaan Tinggi Papua tidak mengajukan banding. Situasi ini membuktikan bahwa aspek politik sangat mendominasi proses hukum terhadap para Tapol.

c) Pasal makar juga dikenakan terhadap aktifis demokrasi di Jakarta yakni Surya Anta, Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ariana Lokbere dan Papua Assa Aso. Dimana sejumlah persidangan diakhiri dengan vonis yang relatif rendah.

d) Pemerintah menolak label Tahanan politik(Tapol) terhadap mereka yang dikenakan pasal makar dengan menyematkan status bahwa mereka adalah pelaku kriminal.[25] Kondisi ini menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap dampak dari meluasnya dukungan terkait penggunaan pasal-pasal makar(delik politik) yang dikenakan pemerintah terhadap rakyat Papua sekaligus kegagalan aparat penegak hukum dalam memahami delik politik dalam KUHP. Sejalan dengan itu pemerintah melakukan kounter narasi dengan menggalang kelompok dan pernyataan-pernyataan dari rakyat Papua yang menyuarakan nasionalisme NKRI/menolak makar. Pada akhir 2020, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengeluarkan istilah baru seolah untuk menghindari istilah Tapol dengan menyebut kelompok kriminal politik yang dikatakan sebagai salah satu target dari Operasi Nemangkawi di tahun 2021.[26] Meski demikian secara yuridis, pasal-pasal yang digunakan tetap berada di pasal makar/delik politik di dalam KUHP.

e) Di sisi yang lain, pemerintah melancarkan politik etis dengan berusaha melakukan pendekatan terhadap mantanTapol/napol dan narapidana lainnya khususnya pada peristiwa aksi menolak rasis melalui tawaran sejumlah program pembinaan dan bantuan secara ekonomi guna menjadikan mereka sebagai ‘duta-duta’ integrasi Papua ke NKRI.

f) Pada agustus 2020, Papua berduka karena kehilangan 2(dua) pengacara HAM terbaik yakni Ganius Wenda SH,MH dan Yuliana Yabansabra,SH. Keduanya patut menjadi teladan karena telah membuktikan dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di tanah Papua.

6. Penembakan, Kontak Tembak dan Transaksi Amunisi

a) Penembakan dan kontak tembak meningkat sepanjang tahun 2020. Pada data AlDP di tahun 2019 terdapat 35 kasus, di tahun ini ada sebanyak 51 kasus, menyebabkan 32 korban meninggal dunia terdiri dari: 8 anggota TNI/Polri, 9 anggota TPNPB dan 15 orang masyarakat sipil 1 diantaranya peristiwa penembakan antara TNI dan POLRI di Mamberamo Raya. Adapun menurut Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw pada tahun 2020 telah terjadi 49 kasus menonjol, menyebabkan 16 korban meninggal dunia terdiri dari: 1 anggota TNI, 1 anggota Polri, 1 orang KKB dan 13 orang masyarakat sipil.[27] (Lampiran 3 : Tabel Peristiwa Penembakan/Kontak Tembak tahun 2020).

b) Aksi kekerasan meluas pada beberapa wilayah yang sebelumnya hampir tidak terjadi aksi kekerasan seperti Kabupaten Intan Jaya(dimulai sejak akhir 2019), kabupaten Pegunungan Bintang dan Boven Digoel selain itu di sejumlah daerah lainnya yang sejak lama menjadi ‘poros’ aksi kekerasan seperti Timika, Yahokimo, Puncak dan Paniai. [28] Pada aksi tersebut, setidaknya ada 10 peristiwa yang merupakan saling tuding antara TNI/POLRI dan TPNPB-OPM terkait peristiwa atau status korban. Dimana jumlah korban dari masyarakat sipil meningkat dengan tuduhan sebagai mata-mata/informan atau benteng hidup oleh pihak yakni TNI/POLRI ataupun TPNPB-OPM.

c)Terjadi perubahan sikap dari TPNPB-OPM terhadap masyarakat sipil, dapat dilihat melalui 4 butir seruan yang dikeluarkan sehari setelah penembakan terhadap 2 tenaga medis tanggal 23 Mei 2020 di Intan Jaya[29] kemudian ditegaskan kembali pada saat terjadi penembakan terhadap Sani 2 Juni 2020 di Intan Jaya atas tuduhan sebagai mata-mata. Hal yang sama muncul pada sikap TNI POLRI ketika melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil sebagaimana beberapa peristiwa di Intan Jaya seperti penembakan terhadap Pdt Jeremias Zanambani(19/9/2020), Agustinus Diwitau(7/10/2020) dan Rubinus Tigau(26/10/2020). Sebelumnya terhadap peristiwa hilangnya 2 warga sipil yakni Luther Zanambani dan Apinus Zanambani(21/4/2020) yang sebelumnya ditahan di kantor Komando Rayon Militer (Koramil oleh Satuan Yonif PR 43/JS Kostrad dengan alasan mencurigai mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata. Setelah mengalami penyiksaan dan meninggal dunia, jenazah keduanya dibakar di Kotis Yonif PR 433/JS Kostrad.[30]  Demikian juga sejumlah peristiwa di Timika dan Nduga. Akibatnya potensi masyarakat sipil sebagai korban kekerasan makin besar.

d) Diharapkan TNI/POLRI dan TPNPB-OPM dapat menghentikan aksi kekerasan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil. Pemerintah menjalankan proses penegakan hukum secara transparan dan professional sejalan dengan itu KOMNAS HAM RI segera menindaklanjuti hasil penyelidikan yang telah dilakukan agar peristiwa menjadi lebih terang dan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

e) Transaksi senjata dan amunisi masih terjadi di tahun 2020, dimana Polda Papua menangani penyalahgunaan senpi dan handak sebanyak 13 kasus.[31] Seperti  pada januari 2020 saat Tim gabungan TNI-Polri Nabire menembak NM yang dikatakan melarikan diri usai melakukan transaksi jual beli senjata api. Polda Papua menyebut NM sebagai anggota KKB dengan jabatan sebagai komandan operasi umum di Wilayah Mepagoo Kodap 29. Pada Maret 2020, Polda Papua mengindikasikan ada transaksi senjata asal Filipina yang masuk melalui Menado(Sulut) dengan dua tersangka masing-masing berinisial FR(penjual) dan R(pembeli warga Manokwari). Pada 22 Oktober 2020, polda menangkap Bripka MJH (anggota Brimob Kelapa Dua), DC (aparatur sipil negara sekaligus anggota Perbakin Nabire), dan FHS (eks TNI AD) dijerat  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Diduga menjual senjata api ke kelompok bersenjata di Papua. Barang bukti yang disita ialah M16, M4, dan Glock, masing-masing satu pucuk.[32] Pada 18 November 2020 Tim Khusus Polda Papua Barat menangkap tiga tersangka yakni RB, SM dan SK, pelaku perdagangan ilegal senjata api yang dikirim dari Filipina dan mengamankan 6 pucuk senjata api, 43 amunisi serta tiga buah magazen. Barang bukti itu dikirim dari Manado ke Papua Barat melalui jalur transportasi laut.[33] Transaksi amunisi illegal juga melibatkan TNI, seperti yang diakukan oleh Pratu DAT(28), telah divonis hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan dari dinas militer TNI AD karena melakukan transaksi amunisi untuk KKB melalui Moses Gwijangge sepucuk senjata api dan 1.300 butir amunisi. Adapun harga amunisi itu dijual Rp 100.000 per butir, sedangkan senpi dijual Rp 50 juta.[34] Juga vonis terhadap Sersan Dua Wahyu Insyafiadi, Prajurit Satu Okto Maure, dan Prajurit Satu Elias K Waromi karena terbukti telah menjual 13.431 butir amunisi kepada KKB. Masing-masing dijatuhkan vonis berbeda sesuai perannya. Sersan Dua Wahyu Insyafiadi divonis hukuman seumur hidup, Prajurit Satu Okto Maure divonis 15 tahun penjara, dan Prajurit Satu Elias K Waromi divonis hukuman 2,5 tahun penjara dipotong masa tahanan. Sebelumnya pada Juli 2020, Egianus Kogeya mengaku telah membeli senjata dan amunisi dari oknum militer dan polisi Indonesia.[35]

f) Adapun terkait sumber dana untuk transaksi amunisi dikaitkan dengan penggunaan dana desa. Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan ada potensi uang untuk membeli senjata dan amunisi diduga berasal dari dana yang ada di kampung-kampung.[36] Maraknya bisnis jual beli amunisi dan senjata di Papua harus diungkap oleh TNI-Polri dan juga BIN dengan memastikan jaringan dan kepentingannya. Pada Pebruari 2020 Bupati Mimika mengingatkan agar aparat kampung tidak menyalahgunakan dana desa untuk membeli amunisi guna mendukung KKSB. [37] Pada November 2020 Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengungkapkan salah satu penyebab kegagalan Otsus karena dana desa dirampok oleh KKB untuk membeli senjata dan amunisi. [38]  Pernyataan ini sempat direspon oleh anggota DPRD Intan Jaya Martinus Maisini yang menyoroti sikap pemerintah daerah yang menurutnya tidak pernah mengontrol dana desa dan berharap DPRD dapat dilibatkan. [39]  Pada November 2020 Kapolda Papua mengatakan salah satu penyebab KKB bisa membeli senjata yakni dengan memeras kepala desa yang sudah mendapatkan dana desa.[40] Sebelumnya kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung provinsi Papua berharap indikasi penggunaan dana desa yang disebut oleh pihak kepolisian untuk membantu KKB, mesti diusut.[41] Pengungkapan secara tuntas permasalahan ini, tidaklah berhenti pada indikasi penggunaan dana desa untuk membeli amunisi karena yang tidak kalah urgen adalah keterlibatan oknum TNI/POLRI oleh karenanya distribusi amunisi ke berbagai satuan harus diperketat, penggunaannya diawasi dan dievaluasi serta saksi yang tegas terhadap para pelaku.

7. Perubahan peran komando teritorial ke dalam komando operasi utama melalui kehadiran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III untuk menangani masalah keamanan di sejumlah tempat di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melakukan koordinasi dan memaksimalkan peran masing-masing institusi di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota se tanah Papua termasuk profesionalitas aparat dalam melakukan penegakan hukum serta memastikan berfungsinya pemerintahan sipil diberbagai tingkatan terutama terkait pemenuhan pelayanan dasar.

a) Kogabwilhan TNI dibentuk tanggal 27 September 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kogabwilhan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari tipe B menjadi tipe A. Kogabwilhan merupakan komando utama operasi (Kotamaops) TNI yang dipimpin oleh perwira tinggi dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Bertugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya, termasuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).[42] Institusi ini sebagai representasi konsep Interoperabilitas TNI yang mengedepankan kemampuan Tri Matra Terpadu untuk menghadapi berbagai spektrum ancaman. Struktur Kogabwilhan masuk dalam Perpres No.66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.[43] Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, Kogabwilhan dibentuk untuk membagi tugas-tugas TNI berdasarkan ruang lingkup geografis juga menjadi komando gabungan permanen yang mengisi kekosongan dalam doktrin Proses Pengambilan Keputusan Militer (PPKM). Pembentukan Kogabwilhan juga akan memudahkan koordinasi di daerah ketika ada perkembangan situasi konflik, sehingga reaksinya akan lebih cepat. Untuk Kogabwilhan III di Timika, TNI mendapat hibah lahan oleh masyarakat adat Suku Kamoro di Timika, Papua, untuk pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan Ill) di Timika. Lahan hibah itu bernomor BA/142/II/2020, seluas kurang lebih 78 Hektare dikawasan Kampung Limau Asri Sp 5 Timika Papua.[44]

b) Pada 29 agustus 2020, panglima TNI dan para petinggi TNI melakukan pertemuan tertutup di Timika, salah satu yang dibahas adalah penanganan terhadap kelompok KKB/TPNPB- OPM. Usai rapat tersebut, ketika menghadapi beberapa aksi kekerasan yang terjadi di Papua, peran Kogabwilhan III cenderung lebih dominan jika dibandingkan dengan Kodam XVII Cenderawasih. Hal ini terlihat dari beberapa keterangan pers untuk merespon berbagai peristiwa yang disampaikan oleh kogabwilhan III bukan pihak Kodam XVII Cenderawasih. Sebelumnya TPNPB-OPM telah dua kali menyatakan perang terbuka dan akan melakukan pembalasan terhadap TNI/POLRI yakni pada 2 Maret 2020 dan 16 agustus 2020 setelah penyergapan terhadap Hendrik Wanmang TPNPB OPM yang bermarkas di  Mile 69 PT Freeport, kali Kopi Kabupaten Mimika.[45] Sejalan dengan itu penambahan pasukan terus dilakukan ke Papua  dengan 3 jenis operasi yakni Pengamanan perbatasan(Pamtas), Pengamanan daerah rawan(Pamrahwan) dan Pengamanan obyek vital nasional(Pamobvitnas). Setidaknya ada 2 satgas operasi yakni Satgas operasi Nemangkawi dibawah koordinasi Polri dan satgas operasi Pinang Sirih dibawah koordinasi TNI.

8. Pilkada tahun 2020

a) Di Papua diselenggarakan Pilkada di 11 Kabupaten yakni Keerom, Mamberamo Raya, Nabire, Waropen, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahokimo, Merauke Asmat dan Boven Digoel. Pilkada dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, hanya kabupaten Boven Digoel yang dilakukan pada tanggal 28 desember 2020 setelah terjadi sengketa terkait dengan Paslon Nomor 4 yakni Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Sebelumnya KPU Boven Digoel meloloskan pencalonannya namun KPU RI melalui KPU Provinsi Papua membatalkan dengan argumentasi bahwa waktu pembebasannya sebagai terpidana kasus korupsi belum melewati 5 tahun. Keputusan tersebut menimbulkan aksi kerusuhan dan pembakaran di Boven Digoel, kemudian paslon nomor 4 mengajukan gugatan di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, permohonannya dikabulkan sehingga pencalonannya diakomodir kembali.

b) Menariknya pada pilkada kali ini, tidak adanya ‘kotak kosong’ dan munculnya kekuatan Paslon perseorangan di Mamberamo Raya, Asmat, Supiori, Waropen dan Keerom. Selain itu gagalnya Petahana mendapat dukungan partai dan bermasalah dalam hal pencalonan seperti di Merauke hingga mengalami kalah telak di pemilihan seperti di Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yahokimo, Merauke dan Keerom. Dari 11 pilkada, 7 diantaranya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dimana 4 diantaranya ditolak pada Putusan dismissal oleh MK yakni Kabupaten Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Waropen dan Asmat sedangkan kabupaten Nabire, Yalimo dan Boven Digoel masih diteruskan dengan agenda pembuktian.

c) Indikasi pelaku pelanggaran terbanyak di pilkada ditujukan pada penyelenggara seperti tidak mendistribusikan undangan/C6, tidak memberikan salinan formulir Model C Hasil-KWK, tidak ditandatanganinya Surat Suara, hilangnya formulir Model C1-KWK dari 10 TPS atau dugaan money politic. Hal ini menunjukan lemahnya kapasitas penyelenggara terutama di tingkat KPPS dan keterbatasan dalam sosialisasi dan Bimtek. Pada saat pelaksanaan pilkada, tidak semua TPS menerapkan protokol pencegahan Covid-19, seperti menggunakan alat pengukur suhu tubuh, menggunakan sarung tangan atau alat untuk memberikan tinta pada jari tangan. Ada juga indikasi masih dilakukannya sistem noken pada kabupaten yang pelaksanaan sistem noken telah dihapus seperti kabupaten Yalimo.

9. Pemekaran Propinsi di Papua

a) Pemekaran provinsi Papua sebelumnya sudah dilakukan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2003, bahkan diawali dengan UU Nomor 45 tahun 1999 tentang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Wacana mengenai pemekaran provinsi Papua mencuat tajam di tahun 2019 setelah kunjungan 61 tokoh Papua ke Jakarta yang kemudian dipertegas dengan beberapa pernyataan dari Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Carnavian. Pemekaran menjadi satu strategi yang digunakan Jakarta  untuk meredam aspirasi Papua merdeka. Hal ini dipertegas dengan kata kunci yang dipakai oleh Mendagri yakni pemekaran dilakukan berdasarkan analisa data intelejen dan demi kepentingan keamanan dan persatuan bangsa. [46]  Pemekaran juga menjadi ruang yang digunakan oleh elit-elit Papua untuk merebut kekuasaan(kembali). Sehingga pemekaran provinsi menjadi jawaban atas keresahan para elit yang khawatir akan kehilangan kekuasaan bertemu dengan ketakutan pemerintah Jakarta atas menguatnya ideologi Papua merdeka. Hingga saat ini belum ada sosialisasi dan diskusi yang terbuka dengan berbagai pihak terutama berbagai kelompok masyarakat di wilayah-wilayah yang ditargetkan untuk dimekarkan.

b) Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bakal menambah tiga wilayah baru di Papua sehingga ke depan terdapat lima provinsi. Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah amanat dari UU Otsus.[47] Adapun 5 provinsi yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Provinsi Papua bagian Barat, Provinsi Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua bagian Utara/Tabi/Mamta, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan.[48] Sedangkan skenario pemekaran dari Kemendagri yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Pemekaran yang dikatakan akan mengikuti pembagian wilayah adat, kini mengalami dinamika. Misalnya terkait provinsi Pegunungan Tengah, pemerintah Mimika menolak masuk ke dalam wilayah adat Meepago dan memilih ke wilayah adat Bomberai ataupun gagasan pembentukan provinsi Tabi Saireri.

c) Gubernur Papua Lukas Enembe telah menggandeng akademisi Universitas Cenderawasih. Sejumlah dosen yang bergabung dalam Tim Kajian Pemekaran Provinsi Papua. Anggota Tim, Prof. Melkias Hetaria menyebutkan dari hasil sementara, dari sisi keuangan, semua daerah di Provinsi Papua tak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) ke APBD di bawah 50 persen. Kabupaten Timika sekalipun, PAD-nya hanya menyumbang 35 persen ke APBD. Menurutnya semua daerah memiliki ketergantungan yang akut terhadap pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan otonomi khusus Papua.[49] Berdasarkan data postur APBD 2018 yang dirilis Kementerian Keuangan: ada 7 kabupaten di Provinsi Papua dengan PAD di bawah 1 persen yakni Sarmi (0,3%); Puncak (0,9%); Dogiyai (0,5%); Intan Jaya (0,9%); Deiyai (0,2); Mamberamo Tengah (0,5%); dan Mamberamo Raya (0,6%).[50]

d) Namun hampir dapat dipastikan bahwa agenda pemerintah untuk memekarkan Papua menjadi 5 provinsi akan tetap dilaksanakan meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan tehnis sebagaimana perintah PP Nomor 78 tahun 2008 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Bahkan tidak patuh pada amanat pasal 76 UU Otsus dimana harus melaui persetujuan MRP dan DPRP. Terhadap sejumlah kabupaten yang dimekarkan sebelumnya juga tidak pernah dilakukan evaluasi, padahal sejumlah kebutuhan mendasar terutama terkait dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau berada dibawah standar pelayanan minimal. Pemekaran akan dipaksakan untuk memudahkan kontrol pemerintah terhadap sumber daya yang ada(politik, ekonomi dan juga SDA) serta memecahbelah nasionalisme Papua ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan rentan konflik.

IV. Ekosob dan Pelayanan Publik

1. Konflik bersenjata di Intan Jaya sepanjang tahun 2020 menyebabkan lumpuhnya aktifitas sosial kemasyarakatan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kondisi ini mirip kondisi di Nduga sejak peristiwa desember 2018 dimana masyarakat hidup dalam ketakutan. Pemerintah tidak hadir dalam memberikan pelayanan minimal, mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan atas rasa aman dari segala bentuk intimidasi. Mobilisasi masyarakat meninggalkan kampung-kampung makin tinggi karena ancaman keamanan akibat aksi kekerasan yang tiada henti akibatnya hak mereka atas pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak makin sulit dipenuhi.

2. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan aktifitas belajar mengajar secara tatap muka dihentikan pada hampir seluruh sekolah dasar, menengah dan atas di Papua. Dukungan pemerintah dan fasilitas yang disediakan tidak memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring(online). Mekanisme kontrol yang diterapkan oleh sekolah terhadap anak didiknya juga sangat lemah akibatnya mutu pendidikan di periode Covid-19 berada di bawah standar minimal. Adapun pembangunan dunia kesehatan, juga mengalami perubahan karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Fokus pelayanan ini membuat pelayanan lainnya cenderung diabaikan oleh pihak Rumah Sakit terutama pada enam bulan pertama pandemi Covid-19 hingga ada komplain dari sejumlah pasien yang merasa ditolak oleh pihak Rumah Sakit dan mendapatkan tanggapan dari DPRP[51] dan wakil gubernur Papua yang meminta agar Rumah Sakit mengedepankan rasa kemanusiaan dengan memberikan pertolongan pertama terlebih dahulu, apalagi korban diantar dalam kondisi gawat darurat.[52] Ada seorang pasien meninggal dunia dalam perjalanan meminta pertolongan pertama usai kecelakaan setelah ditolak setidaknya oleh 5 rumah sakit di Jayapura. Pihak keluarga menggugat di Pengadilan Negeri Jayapura pada Agustus 2020 dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2020/PN.Jap diakhiri dengan perdamaian. Penanganan terkait pandemi Covid-19 seolah membuat pemerintah tidak fokus dengan penyakit lainnya dengan penyebaran dan penderita yang juga cukup tinggi seperti penyakit HIV-AIDs dan TBC serta penyakit lainnya.

3. Wilayah yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah menjadi target utama para investor karenanya dengan berbagai daya dan trik membangun kerjasama dengan pemerintah di berbagait tingkatan, mempengaruhi tokoh adat dan tokoh agama untuk melindungi kepentingan perusahaan. Cara pemerintah menangani wilayah-wilayah tersebut dengan menghadirkan aparat keamanan dan menetapkan wilayah tersebut sebagai Obyek vital nasional berimplikasi terhadap meningkatnya aksi kekerasan dan meluaskan konflik dari konflik sumber daya alam(Ekosob) menjadi konflik politik(Sipol). Seperti  wilayah Papua selatan dengan investasi yang sangat padat seperti proyek MIFEE di Merauke dan sekitarnya juga pekebunan sawit berskala besar di Boven Digoel dimana dampak kehadirannya mulai muncul seperti aksi kekerasan terhadap masyarakat adat setempat termasuk intimidasi terhadap para pejuangan lingkungan di sekitar wilayah investasi. Aksi kekerasan di Intan Jaya sepanjang tahun 2020 juga dikaitkan dengan kehadiran blok Wabu yang kaya dengan kandungan emas. Blok Wabu merupakan daerah potensi tambang emas yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kontrak Karya II PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 1991. Kekayaan emas yang Blok Wabu direncanakan akan dikerjakan oleh  PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. [53] Sebelumnya, pada 20 Februari 2020 Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID, mengirim surat ke Gubernur Papua agar gubernur Papua merekomendasikan ke pemerintah pusat untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eks wilayah Blok B PFFI kepada MIND ID. Pada 24 Juli 2020 Gubernur Papua mengeluarkan IUPK nomor 540/11625/SET, meski setelah itu dirinya sempat berargumentasi tidak mengentahui mengenai ijin tersebut. Selanjutnya Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua namun  Dirut Holding BUMN tambang MIND ID menyatakan PT Aneka Tambang Tbk dapat membuka joint venture dengan BUMD Pemerintah rovinsi Papua.

V. Isu Dialog

Di tahun 2020, ketika aksi kekerasan meningkat, gagasan dialog kembali ditawarkan namun hampir tidak ada agenda konkrit yang mendukung gagasan tersebut. Pada November 2020 ketika mengunjungi Papua, Jusuf Kalla menyatakan konsep dialog untuk penyelesaian konflik Papua adalah jalan terbaik yang bisa diambil pemerintah dan semua pihak, agar tercipta kedamaian di Tanah Papua. JK menyatakan akan membantu rakyat Papua dalam mendorong dialog. Pernyataan ini mendapatkan respon beragam, JK dianggap sebagai bagian dari pemerintah, di bagian lain JK diharapkan dapat membantu membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong penyelesaian permasalahan di Papua di tengah kebuntuan dalam menemukan figur yang dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Sejumlah agenda pertemuan tatap muka untuk mendorong penyelesaian masalah Papua melalui dialog tidak dapat dilaksanakan karena pandemic Covid-19.

VI. TANTANGAN dan REKOMENDASI TAHUN 2021

1. TANTANGAN

a) Macetnya penegakan hukum terhadap sejumlah peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil. Sikap pemerintah yang tidak serius dalam penyelesaian kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 termasuk cara pemerintah memaksakan perpanjangan UU Otsus di Papua dan pemekaran provinsi tanpa mengikuti peraturan Per UU dan partisipasi rakyat Papua meningkatkan ketidakpercayaan dari masyarakat sipil terutama para korban terhadap pemerintah, memperluas resistensi dari rakyat dan meningkatkan eksternalisasi isu Papua.

b) Apalagi ketika penegakan hukum masih digunakan untuk melakukan represif dan intimidasi terhadap gerakan masyarakat sipil dan memperluas stigma separatis dalam menghakimi seseorang atau kelompok tertentu termasuk membangun gap dan permusuhan antara negara dan masyarakat atau diantara kelompok masyarakat.

c) Perpecahan diantara masyarakat sipil khususnya diantara OAP makin meluas yakni diantara masyarakat sipil dan pemerintahan di tingkat lokal. Segregasi berbasis etnis (papua dan non Papua), agama dan ideologi masih tinggi serta berkembangnya sentimen negatif terhadap etnis tertentu. Sehingga solidaritas diantara masyarakat sipil pun makin melemah.

d) Pendekatan keamanan masih berbanding lurus dengan meningkatnya aksi kekerasan antara aparat TNI/POLRI dan TPNPB-OPM di Intan Jaya, Nduga serta di beberapa tempat lainnya. Serta bertumbuhnya gerakan perlawanan(bersenjata) yang menyebar di wilayah-wilayah di pegunungan dan lebih provokatif seperti ajakan perang. Sejalan dengan itu tindakan repesif dan penangkapan terhadap masyarakat sipil akan meningkat atas tuduhan sebagai mata-mata. Akibatnya masyarakat sipil makin terdesak di kampungnya sendiri tanpa perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

e) Kebijakan terkait perlindungan hutan, air dan sumber daya alam lainnya yang masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau investor akan terus memicu perlawanan dari masyarakat adat bahkan berpotensi meluas dengan melibatkan aparat keamanan sehingga konflik sumber daya alam yang berimplikasi politik, makin sulit untuk dihindari.

2. REKOMENDASI

a) Upaya penegakan hukum yang professional dan imparsial tidak saja terhadap peristiwanya atau dampak yang ditimbulkan akan tetapi penting untuk dilakukan memperhatikan implementasi dari aturan yang ada bahkan perubahan ditingkat UU. Selain itu mengedepankan Investigasi yang akurat terhadap rangkaian peristiwa kekerasan terutama di Intan Jaya, Nduga dan kabupaten lainnya. Pemerintah juga secara konsisten menindaklanjuti berbagai temuan dugaan pelanggaran atau kejahatan kemanusiaan yang telah mengorbankan masyarakat sipil untuk mencegah impunitas dan memberikan keadilan bagi korban.

b) Aparat TNI/POLRI dan TPNPB-OPM menghentikan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan aksi-aksi lainnya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat sipil guna memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Review kebijakan keamanan di Papua dimulai dari 1). Mekanisme komando dan koordinasi terkait operasi yang dilakukan oleh Kodam XVII Cenderawasih, Polda Papua, aparat keamanan gabungan TNI/POLRI dan Kogabwilhan III 2). Penempatan pasukan untuk penanganan konflik, penanganan terkait aksi massa, penanganan pengamanan proses hukum atau persidangan, 3). Keterlibatan aparat keamanan dalam pembangunan infrastruktur 4). Distribusi dan pertanggungjawaban penggunaan amunisi 5). Peran atau keterlibatan aparat keamanan dalam pemerintahan sipil di Papua.

c) Perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat dengan memperhatikan hak hidup masyarakat, pekerja, ekosisten dan masyarakat setempat sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Selain itu berkorelasi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat serta tetap terpenuhinya rasa aman. Termasuk review aturan yang melibatkan aparat keamanan khususnya TNI dalam pembangunan infrastruktur di Papua.

d) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berorientasi pada sistem dan fungsi birokrasi yang dijalankan secara profesional. Mensinergiskan peran pusat dan daerah melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Menyediakan berbagai fasilitas layanan publik yang memadai serta kemampuan untuk merespon cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada, memaksimalkan pengawasan internal (program dan anggaran), sangat dibutuhkan. Termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya.

e) Konsolidasi diantara masyarakat sipil khususnya diantara orang asli Papua (OAP) dan membuka dialog yang strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang terjadi di Papua. Memperbanyak inisiatif diantara pemerintah dan masyarakat (kelompok agama dan etnis) dan antar masyarakat untuk membangun ruang komunikasi yang humanis dan inklusif. Menghentikan mobilisasi, strukturisasi maupun kelembagaan yang berbasis pada kekuatan keamanan dengan memperkuat peran penyelenggaraan pemerintahan, institusi penegak hukum dan pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri, toleran dan demokratis. Mendepankan sikap non diskriminasi, tanpa stigma dan menghilangkan aksi-aksi yang provokatif ataupun persekusi baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum ataupun diantara berbagai komponen masyarakat sipil.

Jayapura, 5 Februari 2021

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP)

 

 


 

Aliansi Demokrasi untuk Papua

(Alliance of Democracy for Papua)

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

Alamat : Jl. Raya Sentani Padang Bulan Abepura Jayapura-Papua 99351 Tlp (0967-5189728)

E-mail:aldp.papua@gmail.com, Website: http://www.aldp-papua.com

                       

Lampiran 1 :

Tabel Peristiwa Penangkapan tahun 2020

No Nama Tanggal

penangkapan

Wilayah Pasal Keterangan
1. Ema Natkime

 

 

 

 

7 April 2020

 

 

 

 

Timika

 

 

 

 

Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang.[54]

 

Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
2. Yohanis Wamang

 

7 April 2020 Timika Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang. Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
3.  Roni Wamang

 

7 April 2020 Timika Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang. Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
4. Nangain Magai

 

7 April 2020 Timika Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang. Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
5. Emarain Marai

 

7 April 2020 Timika Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang. Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
6. Imelda Magai (Anak dari Nangain Magai) 7 April 2020 Timika Makar : membantu menyuplai makanan buat TPNPB OPM Pimpinanan Hengky Wamang. Ditahan di Polres Timika dan  kemudian dilepas tanggal 8 April 2020
7. Ivan Sambom alias Indius Sambom

 

 

 

 

9 April 2020 Timika UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP.[55], diubah menjadi Pasal 1 UU Darurat 12 tahun 1951 Disidang secara daring oleh PN Jakarta Utara mulai  27 Oktober 2020, 10 maret 2021

diputus 1 tahun 8 bulan

 

 

8. Petrus Aim 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus Jilid II
9. Fredy Yeimo 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus Jilid II
10. Ardi Murib 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus Jilid II
11. Dorlince Iyowau 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus Jilid II
12. Melvin Yogi 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus  Jilid II
13. Penehas Nawipa 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus  Jilid II
14. Deborius Selegani 23 September 2020 Timika Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus Jilid II
15. Penangkapan sekitar 100 orang dari Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Meepago 24 September 2020 Nabire Ditangkap dan dibawa ke Polres Nabire, lalu pada sore hari dibebaskan[56] Aksi tolak Otsus Jilid II

 

16. Kalep Marup 27 September 2020   Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Ditahan   di Rutan  Polres Jayawijaya Wamena. Persidangan dimulai 16 pebruari 2021
17. Peres Murup

 

 

 

27 September 2020

 

 

 

 

 

Yahukimo

 

 

 

 

 

 

Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp

 

 

 

 

Ditahan   di Rutan  Polres Jayawijaya Wamena. Persidangan dimulai 16 pebruari 2021
19. Apniel Doo / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
20. Jhon F Tebai  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
21. Doni Pekei  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
22. Yabet Likas Degei  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
23. Meriko Kabak  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
24. Orgis Kabak  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
25. Carles Yep  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
26. Ones Sama  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
27. Yanias Mirin  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
28. Arkilaus Lokon  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
29. Cristianbus Degei  / Mahasiswa 27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
30. Laban Helukan  / Mahasiswa

 

27 Oktober 2020 Jayapura Dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan, lalu dibebaskan Aksi tolak Otsus oleh BEM Uncen Jayapura
31. Penangkapan 54 orang terkait dengan RDP 18 November 2020 Merauke Dugaan Makar, dimintai keterangan dan dibebaskan[57] Rapat Dengar Pendapat (RDP)di Merauke yang di selenggarakan oleh MRP
32. Ny. Pangkrasia Yem / Ketua ULMWP Merauke 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Pernyataan sikap penolakan UU Otsus, dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
33. Adrianus Terin / Tamu 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Ditahan saat berada di Sekretariat ULMWP, dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
34. Adrianus Erro / Penjaga Kantor ULMWP 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Ditahan saat berada di Sekretariat ULMWP, dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
35. Bertus Birak / Penjaga Kantor ULMWP 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Ditahan saat berada di Sekretariat ULMWP, dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
36. Yosep Imbanop / Wakil Ketua ULMWP Merauke 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Ditahan saat mengantarkan makanan kepada Ketua ULMWP Merauke dkk yang ditahan terlebih dahulu. Lalu dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
37. Emerikus Kakupu / Kepala Departeman ULMWP Merauke 30 November 2020 Merauke Dimintai keterangan dan dibebaskan Ditahan saat mengantarkan makanan kepada kepada Ketua ULMWP Merauke dkk yang ditahan terlebih dahulu. Dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020
38. Zakarias Yakobus Sraun / Ketua KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan –Ditolak
39. Piter Wambon / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan –ditolak
40. Cristianus Yandum / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
41. Robertus Landa / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
42. Michael Bunop / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
43. Petrus Kutey / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
44. Linus Pasim / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
45. Salerus Kamogou / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020 Merauke Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak
46. Yohanis Yawon  / anggota KNPB Merauke 13 Desember 2020

 

Merauke

 

 

Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 Kuhp Pidana Jo Pasal 87 Kuhp Praperadilan-Ditolak

 

47. Petrus Koweng / (masyarakat biasa) 13 Desember 2020 Merauke Dimintai keterangan, ditahan dan dibebaskan Ditangkap karena pada saat itu berada di sekretariat KNPB. Lalu dibebaskan pada tanggal 17 Desember 2020
48. Ronni Mambrasar / Aktivis SONAMAPPA 15 Desember 2020 Jayapura Melanggar UU ITE Pasal 45A ayat 2 Postingan facebook tentang kematian Jendral Herman Asaribab,
49. Jeremias Rabrageri / Ketua WPNA Waropen 30 Desember 2020 Waropen Dimintai keterangan dan dibebaskan Pernyataan sikap mendukung deklarasi Benny Wenda . Deklarasi dilakukan tanggal 23 Desember 2020
50. Reiner Rabrageri / (anak Jeremias Rabrageri) 30 Desember 2020 Waropen Dimintai keterangan dan dibebaskan Pernyataan sikap mendukung deklarasi Benny Wenda. Deklarasi dilakukan tanggal 23 Desember 2020
   

 


 

Aliansi Demokrasi untuk Papua

(Alliance of Democracy for Papua)

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

Alamat : Jl. Raya Sentani Padang Bulan Abepura Jayapura-Papua 99351 Tlp (0967-5189728)

E-mail:aldp.papua@gmail.com, Website: http://www.aldp-papua.com

                       

Lampiran 2 :

Daftar Terpidana Aksi Anti Rasis di Papua tahun 2019-2020

(Dikutip dari berbagai sumber)

No Nama Tersangka Putusan Tanggal Putusan Keterangan
1.         Bazoka Logo 1 Tahun 10/1/2020 Sudah bebas
2.         Beni Siep 5 Bulan 15/1/2020 Sudah bebas
3.         Riko Wariensi 7 Bulan 19/2/2020 Sudah bebas
4.         Nius Wenda Alias Nius 7 Bulan 19/2/2020 Sudah bebas
Teryanus Medlama 3 Bulan 14 Hari 12/5/2020 Sudah bebas
6.         Andreas Douw 6 Bulan 22 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
7.         Mikael Bukege 5 Bulan 22 hari 6/3/2020 Sudah bebas
8.         Simon P.Ukago 6 Bulan 22 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
9.         Yupen Pekey 6 Bulan 22 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
10.     Stepanus Goo 6 Bulan 22 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
11.     Melianus Mote Alias Bule 6 Bulan 22 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
12.     Yos Iyai Alias Yos 5 Bulan 22 Hari 6/3/2020 Sudah bebas
13.     Stepanus Pigai 5 Bulan 22 Hari 6/3/2020 Sudah bebas
14.     Alex Pakage 6 Bulan 20 Hari 19/3/2020 Sudah bebas
15.     Dolvius Hisage 6 Bulan 20/2/2020 Kasasi ditolak (2/10/2020) / Sudah bebas
16.     Mikha Asso 6 Bulan 24/2/2020 Kasaai ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
17.     Yusuf Marten Moai 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
18.     Yali Loho 6 Bulan 24/2/2020 Menunggu putusan kasasi / Sudah bebas
19.     Oktovianus Hisage 6 Bulan 11/2/2020 Kasasi ditolak (8/9/2020) / Sudah bebas
20.     Mikhael Hilapok 6 Bulan 15/1/2020 Sudah bebas
21.     Jony Weya 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
22.     Welem Walilo 6 Bulan 29/1/2020 Sudah bebas
23.     Lois Bosway 5 Bulan 10/1/2020 Sudah bebas
24.     Yosam Wenda 6 Bulan 11/2/2020 Sudah bebas
25.     Ary Asso 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
26.     Yan Piter Sroyer/Surumaja 6 Bulan 21/2/2020 Sudah bebas
27.     Ferius Entama 6 Bulan 24/2/2020 Menunggu putusan kasasi / Sudah bebas
28.     Vinsen Dogopia 6 Bulan 20/2/2020 Kasasi ditolak (15/9/2020) / Sudah bebas
29.     Dorty Kawene 6 Bulan 24/2/2020 Menunggu putusan kasasi / Sudah bebas
30.     Persiapan Kogeya 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
31.     Falerio Yaas 6 Bulan 20/2/2020 Sudah bebas
32.     Yorgen Aibui 6 bulan 20/2/2020 Sudah bebas
33.     Aldi Tabuni 6 Bulan 11/2/2020 Sudah bebas
34.     Imanuel Hubi 25/11/2020 Penghentian pemeriksaan perkara lain – lain
35.     Elo Hubi 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
36.     Agustinus L Mohi 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
37.     Ronal Wandik alias Ron 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
38.     Lanti Nipsan 6 Bulan 29/1/2020 Sudah bebas
39.     Piter Merauje 6 Bulan 20/212020 Menunggu putusan kasasi / Sudah bebas
40.     Rufinus Tambanop 6 Bulan 24/2/2020 Kasasi ditolak (16/9/2020) / Sudah bebas
41.     Padra Wenda 6 Bulan 24/2/2020 Menunggu putusan kasasi / Sudah bebas
42.     Feri Kombo 10 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
43.     Alexsander Gobay 10 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
44.     Buktar Tabuni 11 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
45.     Irwanus Uropmabin 10 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
46.     Hengki Hilapok 10 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
47.     Steven Itlai 11 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
48.     Feri Kombo 10 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
49.     Agus Kossay 11 Bulan 17/6/2020 Sudah bebas
50.     Donny Itlay 7 Bulan 18/2/2020 Sudah bebas
51.     Assa Asso 10 Bulan 3/7/2020 Sudah bebas
52.     Abraham Dote 6 Bulan 24/2/2020 Sudah bebas
53.     Randis Lokbere 1 Tahun 3 Bulan 10/7/2020 Sudah Bebas
54.     Carlos Asemki 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
55.     Yoni Malyo 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
56.     Hermanto Nabyal 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
57.     Keus Balyo 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
58.     Yosmin Duyala 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
59.     Yenus Deal 1 Tahun 2 Bulan 7/8/2020 Sudah bebas
60.     Yogi Wenda 7 Bulan 6/4/2020 Sudah bebas
61.     Jembrif Kogoya Alias Timi 7 Bulan 6/4/2020 Sudah bebas
62.     Elimus Bayage Alias Eli 7 Bulan 6/4/2020 Sudah bebas
63.     Yandu Kogoya 1 Tahun 20/4/2020 Sudah bebas
64.     Maya Kamarigi 7 Bulan 6/4/2020 Sudah bebas
65.     Bedira Tabuni 7 Bulan 28/2/2020 Sudah bebas
66.     Biko Kogoya Alias Yali Kogoya 7 Bulan 28/2/2020 Sudah bebas
67.     Alpon Meku 7 Bulan 28/2/2020 Sudah bebas
68.     Pailes Jigibalon Alias Iles 7 Bulan 28/2/2020 Sudah bebas
69.     Tenak Waker Alias Despin 7 Bulan 28/2/2020 Sudah bebas
70.     Abua Yikwa 1 Tahun 20/4/2020 Sudah bebas
Anderson Uaga Penangguhan Penahanan- tanpa ada proses hukum
Ruben Esema Penangguhan Penahanan- tanpa ada proses hukum
Paben Jikwa Penangguhan Penahanan- tanpa ada proses hukum
Kenius Weya Penangguhan Penahanan- tanpa ada proses hukum
Ricky Wanimbo 9 Bulan 8/4/2020 Sudah bebas
Aibun Kogoya 8 Bulan 11/3/2020 Sudah bebas
Yohanes Payage 1 Tahun 6 Bulan 20/7/2020 Masih menjalani masa hukuman
Samuel Kurisi 2 Tahun 20/7/2020 Masih menjalani masa hukuman
Lucky Elopere 1 Tahun 6 Bulan 6/7/2020 Masih menjalani masa hukuman
Pilatus Pahabol 9 Bulan 8/4/2020 Sudah bebas
Teresta Tega Iyaba 6 Tahun 30/3/2020 Menunggu putusan kasasi / Masih menjalani masa hukuman
Natius Tabuni 9 Bulan 3/4/2020 Sudah bebas
Daud Matuan 8 Bulan 2/4/2020 Sudah bebas
Jawa Wetipo 1 Tahun 2 Bulan 7/4/2020 Sudah bebas
Manu Marlon Alua 2 Tahun 6/7/2020 Masih menjalani masa hukuman
Konius Doga 2 Tahun 20/7/2020 Masih menjalani masa hukuman
Elieser Siep 8 Bulan 6/4/2020 Sudah bebas
Sonny Yando 3 Tahun 29/6/2020 Masih menjalani masa hukuman
Suryanta Ginting 9 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas
Carles Kossay 9 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas
Dano Tabuni 9 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas
Ambrosius Mulait 9 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas
Isay Wenda 8 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas
Adriana Lokbere 9 Bulan 24/4/2020 Sudah bebas

 


Aliansi Demokrasi untuk Papua

(Alliance of Democracy for Papua)

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

Alamat : Jl. Raya Sentani Padang Bulan Abepura Jayapura-Papua 99351 Tlp (0967-5189728)

E-mail:aldp.papua@gmail.com, Website: http://www.aldp-papua.com

 

Lampiran 3 :

DATA PENEMBAKAN-KONTAK TEMBAK TAHUN 2020

 

No WAKTU & KEJADIAN LOKASI PELAKU KORBAN KETERANGAN
1.                  1 Januari 2020.

 

Block C Kampung Banti 1, Tembagapura, Mimika, Papua. TPNPB Kali Kopi vs BRIMOB Tidak ada korban jiwa Terjadi pada pukul 00.15 WIT. Diduga didalangi TPNPB Kali Kopi. Sempat terjadi baku tembak antara Brimob dengan TPNPB yang berlangsung di dataran rendah Mimika. Namun tidak ada korban jiwa dalam penembakan ini. [58]

Narasumber Kapolsek Tembagapura AKP Hermanto

2.                  11 Januari 2020.

 

Kenyam, Nduga TPNPB Pimpinan Egianus Kogeya vs BRIMOB 1  anggota Brimob terluka,kena tembakan di bagian kaki

 

Terjadi penembakan terhadap anggota Brimob yang sedang survei di sekitar pos, hingga menyebabkan satu anggota terluka di bagian kakinya,[59]

Narasumber Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

 

 

3.         13 Januari 2020. kawasan PT Freeport di mille 53, Mimika TPNPB Pimpinan Joni Botak Tidak ada korban jiwa Terja Peristiwa ini terjadi pada pukul 08.40 WIT, dimana para penembak berada di sisi kanan dan kiri dari konvoi tersebut. Akibat penembakan tersebut, PT Freeport sempat menutup akses jalannya sebagai upaya menjaga keamanan.[60]
4.         14 Januari 2020.

 

Kampung Tigi Intan Jaya.

 

 

 

TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI Yonif 433. Tidak ada korban jiwa Kontak tembak ini melibatkan TPNPB Pimpinan Sabinus Waker dan TNI Yonif 433. [61]

 

5.         26 Januari 2020. Kampung Joparu, Disktrik Sugapa, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan Lekagak Telengeng  vs TNI 1 orang anggota TPNPB meninggal dunia. Diperkirakan kontak tembak terjadi pada jam 12 siang waktu setempat. Dari kejadian kontak tembak ini belum bisa dipastikan apakah korban merupakan TPNPB ataukah warga sipil.[62] Selain itu Polri juga menangkap anggota TPNPB pimpinan  Lekagak Telengen.[63]
6.         16 Februari 2020. Kampung Joparu, Disktrik Sugapa, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan  Lekagak Telengeng    vs TNI Tidak ada korban jiwa Kontak tembak yang terjadi pada 16 Februari 2020 di Kampung Joparu, Distrik  Sugapa, Intan Jaya,. tidak ada  koran jiwa.[64]
7.         18  Februari 2020. Kampung Gulanggama dan Joparu, Distrik Sugapa, Intan Jaya TPNPB Pimpinan  Lekagak Telengeng  vs TNI/Polri 1 korban jiwa atas nama Meki Tipagau, 3 korban luka tembak yaitu Kayus Sani tertembak di bahu dan dada, Helitina Sani (Ibu kandung Meki Tipagau), dan Malpina Sani tertembak di kaki. Kontak  tembak terjadi pada 18 Februari 2020 sekitar pukul 07.20 WIT, pada saat Tim Gabungan Satgas Gakkum melaksanakan patroli di sekitar Kampung Gulanggama dan Joparu. Pimpinan TPNPB menyebutkan TNI dan Polri melakukan pembohongan publik terkait penembakan di Kabupaten Intan Jaya. Menurut TPNPB, pasukan militer telah menembak mati seorang warga sipil  asli Papua dan lainnya mengalami luka – luka. Di sisi lain, Polda Papua telah membantah bahwa korban di Intan Jaya adalah warga sipil. Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan tim gabungan TNI-Polri telah menembak mati satu anggota KKSB.[65]
8.         26 Februari 2020. Distrik Kenyam, Nduga. TPNPB Pimpinan Egianus Kogeye vs TNI/Polri 3 orang luka tembak yang terdiri dari 1 anggota Brimob dan 2 orang warga sipil. Kontak tembak terjadi pukul 14.18 WIT. Berawal saat kelompok bersenjata menyerang Pos TNI di Kampung Koteka. Panglima TPNPB pimpinan Egianus Kogeya mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Sebby Sambom mengatakan aparat keamanan menembak membabi buta di sekitar kerumunan warga sipil.[66] Pernyataan ini di bantah oleh  Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal yang mengatakan anggota Brimob terkena tembakan di bahu sebelah kanan. Kemudian ada dua warga masyarakat terkena tembakan, itu dari KKB.”[67]
9.         28 Februari 2020. Kampung Aroanop, Mimika,

 

TPNPB Pimpinan Joni Botak vs Satgas Nemangkawi 1 korban jiwa yaitu anggota Brimob Resimen III Bharatu Doni Priyanto Kontak tembak terjadi sekitar pukul 14.30 WIT hingga pukul 17.00 WIT. Hingga kini belum diketahui kronologi penyebab terjadinya kontak senjata tersebut.[68]
10.     29 Februari 2020.

 

Kampung Kibey, Keerom TPNPB Pimpinan Jefri Pagawak vs TNI 2 anggota TNI terluka terkena serpihan peluru Penghadangan dilakukan oleh 6 orang sesaat setelah anggota TNI mengantar logistik untuk pembangunan gereja. Dua Anggota TPNPB Pimpinan Jefri Pagawak menggunakan senapan jenis M16 dan senapan rakitan double loop, serta senjata tajam seperti parang.[69]
11.     2 Maret 2020.

 

Kampung Utikini dan Mapolsek Tembagapura, Mimika TPNPB Pimpinan Gusbi Waker dan Pimpinan Lekagak Telenggen vs Polri 1 anggota Polisi terluka akibat terkena serpihan peluru yaitu, Briptu Andika Wally.

 

Penembakan terjadi pukul 10.00 WIT. Saat itu Polisi mengendarai mobil patrol akan berdialog dengan masyarakat di Kampung Utikini, mobil patroli ditembaki saat melintasi Kampung tersebut.  Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 13.00 WIT, terjadi penembakan di Mapolsek Tembagapura yang berjarak sekitar 300 meter di tebing belakang kantor polisi.[70]
12.     2 Maret 2020

 

Distrik Oksop, Pegunungan Bintang Orang Tidak dikenal Tidak ada korban jiwa Aksi penembakan ditujukan kepada truk yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Ada dugaan bahwa penembakan menggunakan senjata api yang hilang saat dibawa dengan helikopter M|17 yang puingnya ditemukan di Puncak Mandala.[71]
13.     5 Maret 2020.

 

Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, TPNPB vs TNI Tidak ada korban jiwa Aksi penembakan Pos TNI ini tidak terjadi sehari saja, namun sudah dilakukan sejak 4 Februari 2020.[72]
14.     9 Maret 2020.

 

Kampung Jila, Distrik Tembagapura, Mimika TPNPB vs TNI 1 anggota TNI tewas yaitu Sertu La Onnge Penembakan terjadi sekitar pukul 05.00 WIT. Akibat peristiwa ini, ratusan masyarakat di Distrik Tembagapura mengungsi ke Timika.[73]
15.     14 – 15 Maret 2020.

 

Kali Bua, Distrik Tembagapura, Mimika TPNPB vs TNI/Polri 4 anggota TPNPB tewas dalam baku tembak yaitu: Lani Magai (30), Lera Magai (28/P),Pentium Muda Waker (45) dan Moni Waker (35) Baku tembak terjadi sejak, 14 – 15 Maret 2020. Dari 4 orang ini ditemukan 3 senjata api laras panjang yang merupakan senjata apa milik polisi setempat. 3 senjata laras panjang jenis AR 15 yang digunakan merupakan senjata yang dirampas pada 27 November 2012 saat penyerangan Polsek Pirime dan 1 senjata laras panjang AK 47 yang merupakan senjata rampasan pada 4 Januari 2014, saat penyerangan pos Kulirik Puncak Jaya.[74]
16.     23 Maret 2020.

 

Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang TPNPB vs TNI AU Tidak ada korban Jiwa dalam peristiwa ini Aksi penembakan terjadi saat pesawat melintas di wilayah Distrik Serambakon pada ketinggian 4..800 kaki, pada pukul 08.50 WIT. Setelah diperiksa secara menyeluruh, pesawat CASA CN A-2090 tidak mengalami kerusakan berarti.[75]
17.     27 Maret 2020, di Distik Hitadipa,  Intan Jaya TPNPB Pimpinan Sabinus Waker  vs TNI Tidak ada korban jiwa Kontak tembak yang terjadi pada 27 Maret 2020 di Distrik  Hitadipa, Intan Jaya. Dalam kontak tembak ini tidak ada  korban jiwa.[76]
18.     29 Maret 202 Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang TPNPB vs TNI 1 anggota TNI terluka  akibat jatuh dari mobil. Kontak senjata terjadi pada Minggu pagi. Dalam kontak senjata ini TNI berhasil menduduki Markas TPNPB di Distrik  Serambakon, Pegunungan Bintang. Kontak senjata ini merupakan serangkain dari penembakan pesawat TNI AU pada 23 Maret lalu.[77]
19.     30 Maret 2020. Kawasan Perkantoran PT. Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Mimika TPNPB Pimpinan Joni Botak 1 orang tewas yaitu Greme Thomas Wall (WNA), dua orang dalam perawatan di RS Tembagapura yaitu Jibril MA Bahar dan Ucok Simanungkalit (WNI) dan 4 orang luka ringan dan telah mendapatkan penanganan saat di TKP. Peristiwa penembakan terjadi Pukul 13.50 WIT. Pukul 14.00 WIT usai mendapat laporan personel gabungan TNI/Polri menuju lokasi penembakan. Aparat melakukan penegejaran tetapi sampai saat ini belum menemukan terduga pelaku.[78]
20. 9 April 2020

 

Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Mimika, Papua TPNPB Kodap VIII Kemabu Intan Jaya vs TNI/Polri 2 anggota TPNPB tewas di tempat dan 1 anggota KNPB di amankan di tempat kejadian. Personel gabungan Ops Nemangkawi dan TNI melakukan penyergapan di markas TPNPB di Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Mimika, Papua sekiranya pukul 05.15 WIT. TPNPB melakukan perlawanan dengan menembaki petugas di lapangan. Kemudian teradilah kontak tembak yang mengakibatkan 2 anggota TPNPB tewas di tempat.[79]
21. 10 April 2020. Gunung Botak Tembagapura, Mimika, Papua TPNPB  VIII Kemabu Intan Jaya  vs TNI/Polri 1 anggota TPNPB, Tandi Kogoya  tewas di tempat. Tim gabungan kembali menyerang markas TPNPB di Gunung Botak Tembagapura Mimika dan menindak tegas 1 anggotan TPNPB hingga tewas. Tim juga menyita barang bukti senjata laras panjang jenis SS1V1 yang merupakan hasil rampasan dari Pos Pol Kulirik Puncak Jaya tanggal 4 Januari 2014 lalu. Bataliyon Kogap 8 Diduga Tandi Kogoya pernah terlibat dalam penyanderaan dan rangkaian penembakan pada tahun 2017 di Tembagapura.[80]
22. 12 April 2020. Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3 Kostrad. Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3 Kostrad vs  Anggota Polres Membramo Raya 3 anggota  Polres Membramo Raya  tewas di tempat. Yaitu  Briptu Marcelino Rumaikewi, anggota Satuan Reskrim Polres Mamberamo Raya, mengalami luka tembak pada leher bagian kanan sebanyak 1 kali, Bripda Yosias Dibangga, anggota Satuan Sabhara Polres Mamberamo Raya mengalami luka tembak pada bagian leher kiri 1 kali, dan Briptu Alexander Ndun anggota Reskrim Polres Mamberamo Raya, mengalami luka tembak pada paha kiri. Dan 2 anggota lainnya mengalami perawatan yaitu  Bripka Alva Titaley anggota Reskrim Polsek Mamteng, mengalami luka tembak pada paha kiri sebanyak 1 kali; Brigpol Robert Marien anggota SPKT mengalami luka tembak pada punggung belakang sebanyak 3 kali. Peristiwa ini berawal dari  “Kesalahpahaman antara oknum anggota Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3 Kostrad dengan Anggota Polres Membramo Raya.[81]

 

23. 13 April 2020. Mile 34 Kawasan PT. Freeport Indonesia, Mimika Papua TNI/Polri vs Masyarakat Sipil 2 orang masyarkat sipil

Yaitu Ronny Wandik dan Eden Armando.

 

Pemuda yang tewas tersebut pada awalnya sempat disangka sebagai anggota kelompok bersenjata atau simpatisan TPNPB-OPM.[82] Kedua korban diduga ditembak aparat TNI Satgas YR 712 dan YR 900 saat melakukan operasi penindakan terhadap TPNPB di Mile 34, area PTFI.[83]
24

 

24 April 2020 Area PT. Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua TPNPB Pimpinan Lekagak Telengeng vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Kontak senjata terjadi saat TPNPB menembak iring-iringan kendaraan trailer milik Freeport dan pos TNI di rute pengamanan umum (RPU) 47, di Mile 60, pukul 09.40 WIT. Tim pengawalan dari Brimob Satgas Amole yang berada di belakang iringan kendaraan trailer kemudian memberikan bantuan kepada personel yang berada di pos RPU 46. Tim gabungan melakukan tembakan balasan ke arah TPNPB.[84]
       25. 19 Mei 2020. Kampung Mbamogo, Distrik Homeo, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan Sabinus Waker  vs TNI Tidak ada korban jiwa Kontak tembak yang terjadi pada 19 Mei 2020 di Kampung Mbamogo, Distrik Homeo, Intan Jaya. Dalam kontak tembak ini tidak ada  korban jiwa.[85]
26. 21 Mei 2020. Penembakan MP 62, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua TPNPB 1 korban bernama Sakeus (35) mengalami luka tembak pada bagian perut dan leher Penembakan terjadi sekitar pukul 06.00 WIT, Kamis 21 Mei 2020 di MP 62, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Timika, Papua.  Akibatnya, seorang warga bernama Sakeus (35) mengalami luka tembakan pada bagian perut dan leher.[86] TPNPB menyatakan orang yang ditembak tersebut adalah anggota TNI/Polri Indonesia dan bukan warga sipir. Sebab di areal di mana penembakan yang dilakukan merupakan tempat sulit bagi masyarakat sipil berada.[87]
    27. 22 Mei 2020 Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Orang tidak dikenal 1 Korban Jiwa . diketahui bernama Koni Somou sedangkan 1 Korban dalam keadaan kritis diketahui bernama Alemanek Bagau. Pada Kamis 21 Mei 2020 siang  kedua petugas kesehatan mengambil obat di gudang farmasi Dinas Kesehatan Intan Jaya di Yokatapa, Sugapa. Pada hari Jumat 22 Mei 2020 siang  kedua korban tersebut bergerak membawa obat menuju Puskesmas Wilayah pelayanan kesehatan di Distrik Wandae. Media Center Gugus Tugas Covid-19 Sugapa mendapat berita bahwa telah terjadi penembakan kepada  kedua petugas tsb dari kelomlok OTK (Orang Tak Di Kenal).[88]
    28. 29 Mei 2020. Jalan Trans Papua, kawasan Megatapa, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. TPNPB 1 korban Jiwa yaitu Yunus sani Kronologis berdasar keterangan polisi, mulanya Pater Niko Wakey dari Paniai, mengantar salah satu anaknya. Kemudian ia kembali ke Kampung Mbugulo, Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Ketika melintasi Kampung Magataga, rantai motornya putus. “Selesai memperbaiki rantai motor, tiba-tiba terdengar suara tembakan sekitar 8 kali, lalu saksi (Pater Niko) memberanikan diri untuk mendekati sumber suara tembakan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal.[89]
    29. 18 Juli 2020. Distrik Kenyam, Ibu Kota Nduga. Kabupaten Nduga. Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD. TNI 2 korban jiwa yaitu Elias Karunggu dan putranya, Selu Karunggu TNI menyebut mereka sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan. Namun klaim itu dibantah berbagai pihak, termasuk TPNPB-OPM yang menyebut mereka sebagai warga sipil. Sementara pemerintah daerah Nduga menyebut keduanya merupakan pengungsi Nduga yang menyelamatkan diri dari konflik berkepanjangan yang berkecamuk di daerah itu dan menuntut pemerintah pusat menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga.[90]
30. 15 Agustus 2020. Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Kabupaten Intan Jaya. Orang Tak Dikenal (OTK) 1 Korban luka – luka yaitu Laode Zainudin Berdasarkan keterangan yang diperoleh, insiden penembakan itu terjadi saat korban menjaga warung miliknya.   Pelaku, mendatangi warung tersebut dan pura-pura meminjam pulpen kepada korban. Namun, saat Laode berbalik mengambil pulpen, pelaku menembaknya dari belakang.[91]
        31. 16 Agustus 2020, Distrik Mayaro, Kabupaten Mimika TNI/Polri vs TPNPB Kodap III 1 korban jiwa yaitu Hengky Wamang Kepala Staf Kodap III Dalam keterangan pers terkait penindakan KKB di sekitar Timika, Kapolda Papua yang didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kabinda Papua Mayjen TNI Napoleon menyatakan penggerebekan itu berawal dari ditangkapnya satu orang warga yang diduga sebagai pemasok bahan makanan ke KKB. Dari keterangan tersangka itulah didalami dan dilanjutkan dengan penggerebekan ke markas Kodap III. Pasukan gabungan TNI-Polri melumpuhkan Hengki yang yang menjabat Kepala Staf Kodap III serta mengamankan tiga pucuk senpi berbagai jenis sekitar 400 butir amunisi dan  uang Rp22 juta dan berbagai barang bukti lainnya dari sekitar lokasi.[92]
32.  14 September 2020. Wabogombugapa, Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya Orang Tak Dikenal (OTK) 2 orang korban luka tembak yaitu La Ode Anas Munawir, mengalami luka tembak pada lengan kanan. Sementara Fathur Rahman pada bagian perut (di bawa pusar) dan luka sayatan di bagian dahi. Pihak keamanan masih mendalami dan menginvestigasi terhadap pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa ini.[93]

 

 

 

 

3     33. 17 September 2020. Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya TPNPB vs TNI 2 orang korban Jiwa yaitu Serka Sahlan meninggal akibat luka tembak. Sedangkan Badawi meninggal akibat dibacok. Pagi sekitar jam 10.50 WIT TPNPB membacok tukang ojek atas nama Badawi hingga lengan kirinya putus. Korban meninggal dunia akibat pendarahan. Korban dianggap sebagai seorang TNI yang menyamar menjadi tukang ojek. Lalu pada siang hari sekitar jam 14.20 WIT, TPNPB kembali menghadang Babinsa atas nama Serka Sahlan dan menembak mati korban. Selain itu TPNBP  mengambil 1 pucuk FNC dan 25 amunisi.[94]
        34. 18 September 2020. Bandara Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya TPNPB Tidak ada korban jiwa Insiden penembakan terjadi sekitar 08.38 WIT terdengar bunyi tembakan  sebanyak dua kali terhadap pesawat Dabi AIR PK-DPG yang saat itu terbang dari ketinggian diperkirakan dari ujung Bandara Bilogai dengan jarak kurang 300 meter dari landasan pacu.[95]
        35. 19 September 2020 Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya. TPNPB vs TNI/Polri 1 korban jiwa yaitu Pratu Dwi Akbar Utomo Kontak tembak  di Pos Koramil Persiapan Hitadipa, Intan Jaya, terjadi sekitar pukul 13.20 WIT. Dari kontak tembak yang terjadi 1 korban jiwa dari anggota TNI yaitu Pratu Dwi Akbar Utomo. Sempat mendapat perawatan tetapi sekitar Pukul 14.15 WIT korban dinyatakan meninggal dunia.[96]

 

       36. 19 September 2020. Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya. TNI/Polri 1 korban jiwa yaitu Pendeta Yeremias Zanambani. Penembakan itu terjadi saat almarhum pendeta  Yeremias Zanambani hendak menuju lokasi peliharaan ternak babi untuk memberikan makan. Sekitar pukul 16.30 WIT. Setelah selesai memberikan makan babi – babinya, saat hendak ingin pulang disitulah terjadi penembakan yang melibatkan oknum aparat.[97]
        37. 23 September 2020 Distrik Sugapa, Intan Jaya. TPNPB vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Kejadian ini berawal saat TPNPB melesatkan tembakan ke arah aparat dan mendapat balasan dari aparat keamanan TNI/Polri hingga terjadi kontak tembak. Kontak senjata di Sugapa terjadi di dua titik, yaitu di depan Kantor Bupati dan pasar Sugapa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.[98]
         38. 25 September 2020. Penembakan di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya TPNPB vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Kontak tembak terjadi sekitar pukul 12.15 WIT. Kontak tembak dikabarkan terjadi setelah aparat kepolisian mengantar keberangkatan Wakapolda Papua Brigjen Pol  Mathius Fakhiri. Saat aparat dalam perjalanan pulang terjadilah kontak tembak.[99]
             39. 30 September 2020 Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya TPNPB vs TPNPB vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Bunyi senjata pada pukul 08.40 WIT. Setelah itu aparat melakukan penyisiran di sekitar tower telekomunikasi.[100]
             40. 4 Oktober 2020 Kampung Sogandugu, Ndugusiga, Distrik Sugapa, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan Egianus Kogoye vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Kontak tembak terjadi sikitar jam 5 sore. Peristiwa ini bermula saat TPNPB Pimpinan Egianus Kogoye melakukan penghadangan dan melakukan penembakan dan di balas oleh aparat TNI/Polri.[101]
             41. 5 Oktober 2020 Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan  Jaya. TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI/Polri Tidak ada korban jiwa Kontak tembak terjadi pada pukul 18.30 hingga pukul 19.00 WIT. Masyarakat dihimbau agar beraktifitas dari jam 8 pagi sampai  jam 4 sore oleh Pemerintah setempat.[102]
        42. 6 Oktober 2020. Pasar Baru Kenyam, Nduga TPNPB Pimpinan Egianus Kogoye vs TNI/Polri 1 korban jiwa yaitu Yulius Weitipo Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 07.14 WIT. Tembakan terjadi 3 kali dari arah sungai depan kamp PT. Dolarosa. Pada saat yang sama korban menuju ke kamp PT. Dolarosa untuk masuk kerja. Korban sudah diingatkan untuk berbalik tetapi korban tidak mengindahkan. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Pasar Baru Kenyam untuk perawatan medis menunggu dilarikan ke Timika. Sempat di rawat di Timika tetapi nyawa korban tidak dapat tertolong.[103]
        43. 7 Oktober 2020,. Kampung Emondi, Distrik Sugapa, Intan Jaya TNI/Polri 1 korban luka tembak yaitu Agustinus Duwitau mengalami luka tembak di leher. Korban dan adiknya hendak menuju Kampung Emondi untuk melakukan pelayanan gereja. Sekitar pukul 08.22 WIT korban tiba di dekat bandara karena korban membawa senapan angin sehingga anggota TNI/Polri yang bertugas mengira korban dan adiknya merupakan anggota TPNPB dan melepaskan tembakan. Setelah tertembak, korban sempat berlari ke kampung terdekat meminta pertolongan.[104]
        44. 9 Oktober 2020 Kampung Mamba Bawah, Distrik Hipadita, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI/Polri. 2 orang korban luka tembak yaitu Bambang Purwoko mengalami luka tembak di pergelangan kaki kiri dan pergelangan tangan kiri dan seorang anggota TNI atas nama Sertu Faisal Akbar mengalami luka tembak di pinggang Kejadian tersebut terjadi pukul 15.30 WIT, tepatnya di daerah  Kampung Mamba Bawah, Distrik Hitadipa. Penghadangan oleh TPNPB terjadi saat rombongan TGPF kembali menuju ke Sugapa.[105]
        45. 11 Oktober 2020 Distrik Hitadipa, Intan Jaya TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI/Polri. Tidak ada korban jiwa Kontak tembak terjadi pukul 12.00 WIT. Bahkan kontak tembak masih berlangsung sampai malam hari. Menurut info yang beredar bahwa Pos Koramil Hitadipa diserang oleh TPNPB.[106]
        46. 12 Oktober 2020 Kampung Bilogai, Distrik sugapa, Intan Jaya TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI/Polri. Tidak ada korban jiwa Kontak tembak terjadi pukul 17.45 WIT. Pada saat aparat sedang melaksanakan pengamanan bandara tiba –tiba ada tembakan ke arah aparat dan aparat pun membalas tembakan dan terjadi kontak tembak.[107]
         47.  26 Oktober 2020. Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya. TPNPB Pimpinan Sabinus Waker vs TNI/Polri. 1 korban jiwa yaitu Rupinus Tigau dan 1 korban luka yaitu Megianus Bagubau (6th) di bagian pinggang akibat serpihan peluru. Kontak tembak tejadi 5.30 wit berlngsung selama kurang lebih 2 jam. Menurut keterangan juru bicara TPNPB Sebby bahwa korban jiwa bukanlah anggota TPNPB melainkan Katekis geraja katolik. Sementara menurut kepala penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan bahwa TNI/Polri telah menembak mati salah satu anggota KKB yaitu Rubinus Tigau.[108]
        48. 27 Oktober 2020. Kota Jayapura TNI/Polri vs Mahasiswa 1 korban luka tembak yaitu Matias Soo Pasukan gabungan Polisi, Brimob dan TNI melakukan penghadangan, pembubaran disertai pemukulan, penembakan peluru dan gas air mata ke arah demonstran mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang menggelar aksi menolak Otonomi Khusus jilid II di dua titik.[109] Namun juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal membantah informasi yang menyebut adanya demonstran yang ditembak aparat kepolisian.[110]
        49. 6 November 2020 Antara Kampung Munimai dan Lagoa Distrik Agisiga, Intan Jaya TPNPB Kodap VIII Intan Jaya vs TNI 1 korban jiwa yaitu Pratu Firdaus (TNI) dan satu korban luka tembak (TNI) Manajemen MarkasTPNPB-OPM mengklaim bertanggung jawab dalam penembakan yang menewaskan  2 anggota TNI dan beberapa orang lainnya yang mengalami luka – luka. Namun Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan bahwa anggota TNI yang tewas adalah 1 orang dan 1 lainnya terluka.[111]
        50. 20 November 2020 Ilaga, Puncak Belum diketahui 1 korban luka tembak yaitu Manus Murib (16) kritis dan 4 korban meninggal dunia yaitu  Atanius Wuka (Pelajar), Aki Alom (ASN), Wapenus Tabuni (Pelajar) dan Warius Murib (Pelajar SD). Manus Murib (16) adab Atanius (17) berjalan kaki Distrik Gome hendak ke Distrik Agadugume, Kabupaten Puncak, Papua, sejak Jumat 20 November 2020 sekitar pukul 04.30 pagi. Mereka mau pulang ke Kampung untuk liburan Natal. Setelah menyeberangi kampung tetangga, mendaki bukit, kemudaian tiba di kawasan belantara di Limbaga empat jam perjalan, keduanya di tembak. Para penembak lalu membaringkan keduanya bersebelahan, meletakan, pistol di perut, lantas memfotonya. Kapten Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa membantah tudingan tersebut”[112] Namun juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengklaim pihaknya juga tak menembak Manus dan Atanius. Selain itu, Keluarga korban penembakan menuturkan penembakan terhadap Aki, Wapenus dan Warius terjadi pada hari yang sama Jumat, 20 November 2020 berselang satu jam setelah penembakan dua pelajar SMAN 1 dan SMKN 1 Ilaga.[113]
        51 26 November 2020 Kampung Kendiman, Distrik, Paru, Nduga TPNPB Pimpinan Egianus Kogoye vs TNI/Polri 3 korban luka tembak yaitu Serda Abriadi luka tembak di paha, Kopda Subair Purnomo alami luka tembak di pergelangan tangan kanan dan paha kanan dan Prada Fajar Rosadi mengalami luka tembak di leher sebelah kanan. Baku tembak antara TPNPB dengan anggota Yonif 700 Raider terjadi pukul sekitar pikul 14.30 WIT. Kapen Kogabwilhan III Kol CZI IGN Suriastawa membenarkan kontak tembak anggota  TNI-AD dengan TPNPB hingga menyebabkan 3 anggota TNI-AD terluka dan dievakuasi ke Timika.[114]

      CATATAN :

  1. Informasi terkait peristiwa penembakan-kontak tembak merujuk pada keterangan dari TNI/POLRI dan kelompok TPNPB-OPM yang dirilis oleh berbagai media.
  2. Kabupaten Intan Jaya menjadi lokasi terbanyak dari peristiwa penembakan-kontak tembak pada periode Januari – November 2020 karena ada 25 pertistiwa dari 51 Bulan Desember sendiri tidak tercatat ada peristiwa penembakan yang terjadi antara TNI/POLRI dan TPNPB.
  3. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi korbannya pun beragam ada dari masyarakat sipil, TNI/POLRI dan TPNPB-OPM yang diuraikan sebagai berikut :
  • Timika : 14 kasus, korban meninggal 13 orang (1 Polri, 1 TNI, 8 TPNPB, dan 3 Sipil satu diantaranya WNA), korban luka tembak 6 orang (1 Polri dan 5 sipil).
  • Nduga : 5 kasus, korban meninggal 3 orang sipil, korban luka tembak (2 Polri, 3 TNI, dan 2 sipil).
  • Intan Jaya : 25 kasus, korban meninggal 9 orang (3 TNI, 1 TPNPB, dan 5 sipil), korban luka tembak 12 orang (2 TNI dan 10 sipil).
  • Pegunungan Bintng : 3 kasus, 1 orang korban luka tembak (TNI)
  • Keerom : 1 kasus, korban luka tembak (2 TNI)
  • Jayapura : 1 kasus, korban luka tembak ( 1 sipil/Mahasiswa)
  • Puncak : 1 kasus, korban meninggal 4 orang (sipil), dan korban luka tembak 1 orang (sipil)
  • Mamberamo Raya : 1 kasus, korban meninggal 3 orang (Polri)

 

 

[1] https://bisnis.tempo.co/read/1324070/cegah-corona-akses-masuk-pelabuhan-di-papua-tutup-hari-ini/full&view=ok

[2] https://kumparan.com/balleonews/antisipasi-corona-kabupaten-puncak-jaya-papua-lockdown-selama-2-minggu-1t3ci7GI361

[3] https://kabarpapua.co/bukan-lockdown-pemkab-jayawijaya-tutup-penerbangan-khusus-penumpang-selama-14-hari/

[4] https://republika.co.id/berita/q7njfi423/cegah-corona-puncak-jaya-dan-asmat-tutup-akses-masuk

[5] Ibid.

[6] https://suarapapua.com/2020/04/15/covid-19-papua-15-april-75-positif-53-dirawat-7-meninggal-dan-15-sembuh/

[7] https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/24/kota-jayapura-terapkan-pembatasan-gerak-sosial/

[8]Cenderawasih Pos “Pembatasan Aktifitas Berpengaruh ke Kabupaten Pemekaran’ sabtu 25 april 2020 hal 12

[9]Cenderawasih Pos “Pemkab Yalimo dan Jayawijaya Bikin Kesepakatan Bersama” Jumat 24 april 2020 hal 3

[10]https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/otonomi-khusus-papua-lanjut-jilid-kedua

[11]https://republika.co.id/berita/q4iyfk354/legislator-asal-papua-dukung-ruu-otsus-papua-segera-selesai

[12]https://daerah.sindonews.com/read/146148/174/pemuda-papua-minta-masyarakat-dukung-kelanjutan-otsus-1598526482

[13]https://papuainside.com/lma-tokoh-veteran-dan-masyarakat-adat-jayawijaya-dukung-otsus-jilid-ii/

[14]https://kumparan.com/bumi-papua/tokoh-adat-di-papua-dukung-keberlanjutan-otonomi-khusus-1ufYeFvWlyZ

[15] https://www.ceposonline.com/2020/11/20/hanya-sebagian-kecil-yang-menolak-rdp/

[16] https://m.suarakarya.id/detail/122976/Bupati-Dan-Segenap-Masyarakat-Dogiyai-Tolak-RDP-Otsus

[17] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200415091254-20-493652/dua-warga-tertembak-aparat-klaim-sulit-bedakan-dengan-kkb

[18] https://tirto.id/kebrutalan-di-nduga-papua-2-sipil-dianiaya-ditembak-mati-tni-fTft

[19] https://news.detik.com/berita/d-5236908/tim-kemanusiaan-intan-jaya-pendeta-yeremia-ditembak-oknum-tni

[20] https://www.aldp-papua.com/otsus-jalan-keluar-atau-jalan-buntu/

[21] https://papua.inews.id/berita/sebagian-besar-warga-papua-ternyata-dukung-otsus-berlanjut

[22] https://papua.inews.id/berita/dukung-otsus-papua-tokoh-sebut-sudah-banyak-perubahan-di-papua-sekarang

[23] https://rri.co.id/jayapura/daerah/935405/sejumlah-kepala-suku-dukung-kelanjutan-otsus-papua

[24] https://www.beritasatu.com/nasional/690539/pendeta-albert-yoku-gereja-harus-tetap-dukung-otsus

[25] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617142321-12-514322/polri-7-terdakwa-pelaku-kriminal-bukan-tapol-papua

[26] https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/16270851/selain-kkb-operasi-nemangkawi-di-papua-bakal-sasar-kelompok-kriminal-politik

[27] https://www.ceposonline.com/2021/01/06/49-kasus-ksb-menewaskan-5-anggota-tni-polri-dan-13-sipil/

[28] https://www.aldp-papua.com/masyarakat-sipil-di-tengah-pusaran-aksi-kekerasan-dan-skema-baru-uu-otsus/

[29] Ibid

[30] https://nasional.tempo.co/read/1417158/puspomad-prajurit-tni-bakar-jenazah-2-warga-intan-jaya-untuk-hilangkan-jejak/full&view=ok

[31] https://www.ceposonline.com/2021/01/06/49-kasus-ksb-menewaskan-5-anggota-tni-polri-dan-13-sipil/

[32] https://tirto.id/ketika-aparat-menyuburkan-konflik-di-papua-dengan-berdagang-senjata-f6WE

[33] https://republika.co.id/berita/qjzu38377/polda-papua-barat-telusuri-transaksi-senjata-dari-filipina

[34] https://regional.kompas.com/read/2020/10/24/18300041/sederet-fakta-oknum-polisi-dan-tni-jadi-pemasok-senjata-api-kkb-di-papua?page=all

[35] https://nasional.sindonews.com/read/116304/14/egianus-klaim-beli-senjata-dari-tni-polri-ini-kata-kapendam-cenderawasih-1595945222

[36] https://nasional.sindonews.com/read/116304/14/egianus-klaim-beli-senjata-dari-tni-polri-ini-kata-kapendam-cenderawasih-1595945222

[37] https://www.alinea.id/nasional/bupati-mimika-ingatkan-dana-desa-untuk-beli-peluru-b1ZIo9rOQ

[38] https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-intan-jaya-ungkap-kkb-paksa-minta-dana-desa-untuk-beli-senjata-dan-amunisi.html

[39]https://papua.relasipublik.com/__trashed-2/

[40] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/359169/polda-papua-ungkap-dana-otsus-dirampas-kkb-untuk-beli-senjata

[41] https://www.papua.go.id/view-detail-berita-7051/bpmk-harap-dugaan-penggunaan-dana-desa-bantu-kkb-diusut.html

[42]Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/262018-tiga-komando-gabungan-wilayah-pertahanan-tni-diresmikan

[43] https://setkab.go.id/perpres-no-66-2019-ada-wakil-panglima-dalam-struktur-organisasi-tni/

[44] https://news.detik.com/berita/d-4905013/panglima-tni-terima-lahan-suku-di-timika-untuk-bangun-makogabwilhan-iii

[45]https://kabarmapegaa.com/Artikel/Baca/kontak_senjata_di_tembagapura_pernyataan_lekagak_telenggen_dan_pesannya

[46] https://www.liputan6.com/news/read/4099267/mendagri-tito-sebut-pemekaran-papua-situasional

[47] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54118366

[48] http://papuainside.com/begini-tanggapan-pemprov-papua-soal-usulan-pemekaran-5-provinsi/

[49] https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-papua-yang-memenuhi-syarat-pemekaran-provinsi-eC2g

[50] https://tirto.id/tak-ada-daerah-di-papua-yang-memenuhi-syarat-pemekaran-provinsi-eC2g

[51] https://jubi.co.id/sejumlah-rumah-papua-sakit-tolak-pasien-non-covid-19/

[52] https://papua.go.id/view-detail-berita-7338/penolakan-pasien-oleh-lima-rumah-sakit-disayangkan-wagub.html

[53].https://finance.detik.com/energi/d-5194858/3-info-penting-soal-antam-mau-garap-tambang-emas-di-papua

[54]https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200409094129-12-491931/polisi-tangkap-terduga-pemasok-sembako-ke-kkb-papua

[55]https://m.merdeka.com/peristiwa/anggota-kkb-ivan-sambom-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-makar.html

[56]https://tirto.id/kronologi-penangkapan-massa-aksi-tolak-otsus-jilid-ii-di-nabire-f5be

[57]https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/18240001/ditangkap-karena-dugaan-makar-awalnya-peserta-rdp-otsus-papua-dibubarkan?page=all

[58] https://www-idntimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/daffa-maududy fitranaarda/papua-kembali-memanas-ini-deretan-penembakan-di-papua-

[59]ibid

[60]ibid

[61]https://m.suarasindo.com/read-5379-2020-10-27-kontak-tembak-tim-gabungan-tnipolri-dengan-kkb-pimpinan-sabinus-waker-di-sugap

a-intan-jaya.html

[62]https://suarapapua.com/2020/01/26/breaking-news-tni-polri-dan-tpnpb-baku-tembak-di-sugapa-intan-jaya/

[63]https://m.liputan6.com/news/read/4165325/1-anggota-kkb-di-papua-tewas-usai-baku-tembak-dengan-aparat

[64]https://m.suarasindo.com/read-5379-2020-10-27-kontak-tembak-tim-gabungan-tnipolri-dengan-kkb-pimpinan-sabinus-waker-di-sugapa-intan-jaya.html

[65]https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200219163324-20-476155/opm-sebut-pasukan-tni-polri-tembak-mati-warga-sipil-papua

[66]https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/baku-tembak-di-nduga-dua-warga-satu-polisi-brimob-terluka-eBDk?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042119766139&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fbaku-tembak-di-nduga-dua-warga-satu-polisi-brimob-terluka-eBDk

[67]https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200227163209-20-478823/polda-papua-tepis-klaim-opm-tembak-mati-dua-aparat-di-nduga

[68]ibid

[69]ibid

[70]ibid

[71]https://m.liputan6.com/regional/read/4193270/teror-penembakan-terjadi-di-oksop-pegunungan-bintang

[72]Op.cit

[73] https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2020/03/09/kkb-papua-tembaki-koramil-di-mimika-satu-anggota-tni-yang-tertembak-telah-gugur

[74] https://m.liputan6.com/regional/read/4203298/akhir-dari-baku-tembak-dua-hari-di-tembagapura-papua

[75] https://jubi.co.id./tpnpb-kami-yang-tmbaki-pesawat-tni-au-di-oksibil/

[76]https://m.suarasindo.com/read-5379-2020-10-27-kontak-tembak-tim-gabungan-tnipolri-dengan-kkb-pimpinan-sabinus-waker-di-sugapa-intan-jaya.html

[77] http://seputarpapua.com/view/tni-kuasai-markas-kkb-oksibil-usai-kontak-tembak.html

[78]https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/30/16511311/penembakan-oleh-kkb-di-mimika-1-karyawan-freeport-tewas-dan-2-lainnya-luka?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042355425851&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s

[79] https://www.inanews.co.id/2020/04/meski-terjadi-baku-tembak-polri-berhasil-menyergap-markas-kkb-di-papua/

[80]https://www.indozone.id/news/8JsO9p/terus-diteror-kkb-ini-sederet-keberhasilan-tni-polri-periode-maret-april-2020/read-all

[81] https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-bentrok-tni-polri-yang-menewaskan-3-polisi-di-papua-1tCyONWZP6x/full

[82]https://www.harianaceh.co.id/2020/04/15/2-warga-sipil-tewas-di-papua-diduga-korban-salah-tembak/

[83]https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/pangdam-cenderawasih-minta-maaf-atas-penembakan-dua-warga-papua-eNUt?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16097428471161&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fpangdam-cenderawasih-minta-maaf-atas-penembakan-dua-warga-papua-eNUt

[84] https://regional.kompas.com/read/2020/04/24/13431651/tni-polri-kontak-senjata-dengan-kkb-di-area-freeport-papua.

[85]https://m.suarasindo.com/read-5379-2020-10-27-kontak-tembak-tim-gabungan-tnipolri-dengan-kkb-pimpinan-sabinus-waker-di-sugapa-intan-jaya.html

[86]https://news.detik.com/berita/d-5024553/kkb-kembali-tembaki-warga-di-tembagapura-papua-1-orang-terluka

[87]https://suarapapua.com/2020/05/22/video-tpnpb-bikin-rilis-setelah-tembak-satu-orang-di-mile-61-timika/

[88]https://suarapapua.com/2020/05/23/ini-kronologi-penembakan-dua-asn-petugas-medis-di-intan-jaya/

[89]https://tirto.id/tpnpb-klaim-tembak-mati-mata-mata-di-intan-jaya-papua-fESQ

[90]https://www.google.com/search?q=Kontak+tembak+18+juli+2020+di+Nduga&oq=Kontak+tembak+18+juli+2020+di+Nduga&aqs=chrome..69i57.19660j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[91]https://regional.kompas.com/read/2020/08/15/19093451/seorang-warga-ditembak-di-intan-jaya-papua-pelaku-pura-pura-pinjam-pulpen?page=all

[92]https://www.jpnn.com/news/kronologis-pasukan-tni-polri-menyerbu-menembak-mati-kepala-staf-kodap-iii-kkb

[93]https://suarapapua.com/2020/09/15/dua-tukang-ojek-di-intan-jaya-ditembak-otk/

[94]https://m-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2020/09/17/breaking-news-kelompok-bersenjata-di-intan-jaya-papua-tewaskan-1-prajurit-tni-dan-1-warga?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16041536369927&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fregional%2F2020%2F09%2F17%2Fbreaking-news-kelompok-bersenjata-di-intan-jaya-papua-tewaskan-1-prajurit-tni-dan-1-warga

[95] https://papua.antaranews.com/nasional/berita/1733969/pesawat-dabi-air-ditembak-kkb-di-bandara-bilogai-sugapa-papua?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

[96]https://news.detik.com/berita/d-5179905/baku-tembak-dengan-kkb-pecah-di-intan-jaya-1-anggota-tni-dikabarkan-gugurhttps://jubi-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/jubi.co.id/papua-oknum-tni-tembak-pendeta-di-intan-jaya/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042095338890&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fjubi.co.id%2Fpapua-oknum-tni-tembak-pendeta-di-intan-jaya%2F

[97]https://jubi-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/jubi.co.id/papua-oknum-tni-tembak-pendeta-di-intan-jaya/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042095338890&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fjubi.co.id%2Fpapua-oknum-tni-tembak-pendeta-di-intan-jaya%2F

[98] https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/09/23/aparat-gabungan-tni-polri-terlibat-kontak-senjata-dengan-kkb-di-depan-kantor-bupati-intan-jaya?page=1

[99]https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-01775116/kkb-berulah-lagi-tni-polri-sigap-buru-penembak-warga-sipil-di-intan-jaya-kita-ingin-hidup-damai

[100]https://suarapapua.com/2020/09/30/breaking-news-baku-tembak-antara-tpnpb-dan-tni-polri-kembali-terjadi-di-intan-jaya/

[101]https://suarapapua.com/2020/10/06/tni-polri-dan-tpnpb-kembali-baku-tembak-di-areal-perkantoran-kab-intan-jaya/

[102]ibid

[103]https://amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.suara.com/news/2020/10/06/144430/karyawan-dolarosa-di-nduga-ditembak-pinggang-kiri-tembus-punggung-kanan?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042252822532&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.suara.com%2Fnews%2F2020%2F10%2F06%2F144430%2Fkaryawan-dolarosa-di-nduga-ditembak-pinggang-kiri-tembus-punggung-kanan

[104]https://www.benarnews.org/indonesian/berita/papua-penembakan-10072020170846.html

[105]https://jogja-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.suara.com/amp/read/2020/10/09/185327/akademisi-ugm-anggota-tgpf-intan-jaya-tertembak-di-papua?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042369780069&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fjogja.suara.com%2Fread%2F2020%2F10%2F09%2F185327%2Fakademisi-ugm-anggota-tgpf-intan-jaya-tertembak-di-papua

[106]https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2020/10/11/340/2291949/tni-baku-tembak-dengan-kksb-di-intan-jaya-papua?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042394044509&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnews.okezone.com%2Fread%2F2020%2F10%2F11%2F340%2F2291949%2Ftni-baku-tembak-dengan-kksb-di-intan-jaya-papua

[107]https://www-beritasatu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.beritasatu.com/amp/iman-rahman-cahyadi/nasional/686603/kontak-tembak-antara-kkb-dan-aparat-terjadi-lagi-di-intan-jaya?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042415907580&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.beritasatu.com%2Fiman-rahman-cahyadi%2Fnasional%2F686603%2Fkontak-tembak-antara-kkb-dan-aparat-terjadi-lagi-di-intan-jaya

[108] https://www.gatra.com/detail/news/493872/hukum/opm-bantah-anggotanya-tewas-dalam-serangan-tni-polri

[109]https://jubi.co.id/aksi-tolak-otsus-satu-mahasiswa-tertembak-dan-13-ditangkap/

[110]https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/lbh-papua-desak-polisi-hukum-petugas-yang-tembak-demonstran/5637556.html?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16042460048248&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.voaindonesia.com%2Fa%2Flbh-papua-desak-polisi-hukum-petugas-yang-tembak-demonstran%2F5637556.html

[111]https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1403118/satu-tni-tewas-tertembak-tpnpb-klaim-bertanggung-jawab?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16080827734502&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnasional.tempo.co%2Fread%2F1403118%2Fsatu-tni-tewas-tertembak-tpnpb-klaim-bertanggung-jawab

[112]https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/menelusuri-penembakan-dua-siswa-di-kabupaten-puncak-papua-f7ub?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16082622776075&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fmenelusuri-penembakan-dua-siswa-di-kabupaten-puncak-papua-f7ub

[113]https://jubi.co.id/tiga-warga-sipil-ditembak-di-puncak-papua-salah-satunya-siswa-sekolah-alkitab/amp/

[114]https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/11/26/21564421/kontak-senjata-tni-dengan-kkb-di-nduga-3-prajurit-terluka?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16095947439792&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s