Berita

Istilah Tahanan Politik (Tapol) di Papua: Prespektif Politik ataukah Delik Politik

 

 

 

 

 

 

Istilah Tahanan Politik (Tapol) di Papua: Prespektif Politik ataukah Delik Politik

 

Jayapura. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari peraturan hukum pidana Indonesia. Jika dikaji dalam aspek sejarah, KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 pada 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI sendiri merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di Negara Belanda pada tahun 1886[1], sebagai pengganti Code Penal Napoleon.  Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah Belanda pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian), ada pasal yang dihapus, ada juga disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda di Indonesia.

Di dalam Bab-I (Buku ke-II) KUHP, yang pada dasarnya sama dengan Bab I dari WvS berisi Misdrijven tegen de veiligheid van den staat diterjemahkan oleh beberapa pakar hukum menjadi ‘Delik Terhadap Keamanan Negara. Biasa juga disebut Delik Politik’. Dalam pasal-pasalnya berisi suatu aturan terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, seperti terhadap (ancaman) tidak berfungsinya Presiden, Wakil Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan istilah Kejahatan-kejahatan Ketatanegaraan[2].

Barda Nawawi Arief memasukkan kejahatan atau tindak pidana terhadap negara/keamanan Negara dalam pengertian tindak pidana/kejahatan politik disamping beberapa kejahatan lain seperti kejahatan terhadap sistem politik, kejahatan terhadap sistem kekuasaan, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik dan lain-lain sebagai kejahatan politik[3]. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary kejahatan politik diberi arti yang singkat yaitu: “Political Crime is A crime (such as treason ) directed against the government”[4].

Masih mengenai kejahatan politik, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan bahwa, inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah ‘Makar’ (treason; verraad), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai “usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa[5].

Aanslag (yang diterjemahkan dengan makar) diperkenalkan pertama kali di Nederland pada tahun 1920, yaitu dengan suatu Undang-undang bernama Anti Revolutie Wet (Undang-undang Anti Revolusi) tanggal 28 Juli 1920 (stbld. 619). Sebelumnya pada tahun 1918 terjadi pembantaian terhadap Tzar Rusia Nicolas II bersama seluruh keluarganya dan pembantunya. Ada ketakutan terhadap meluasnya revolusi komunis ke seluruh Eropa, termasuk Nederlandmaka pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang tentang Aanslag (Makar)[6].

Delik makar ini dicantumkan dalam WvS voor Nederlandsch Indie alias KUHP Indonesia pada tahun 1930, karena satu tahun sebelumnya terjadi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Semarang kemudian pemberontakan di Jakarta dan Sumatera Barat. Jadi delik ini diadopsi dalam KUHP di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada masa kolonial untuk menghukum pemberontakan PKI. Maka sejak saat itu delik Terhadap Keamanan Negara (misdrijven tegen veiligheid van de staat) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP diberlakukan juga di Indonesia. Objek kejahatan dari jenis-jenis Delik Terhadap Keamanan Negara ini terdapat pada berbagai aspek mengenai kepentingan hukum Negara, tercermin dari rumusan  pasal 104 KUHP sampai dengan pasal 129 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sifat Delik Terhadap Keamanan Negara dapat dibagi dalam dua jenis, walaupun KUHP tidak mengenal pembagian ini secara tegas yakni :

  1. Penghianatan Intern (hoogverrad), yaitu delik terhadap bentuk pemerintahan dan bentuk Negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab I Buku II dari Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 110 KUHP. Sebagai contoh adalah pembunuhan terhadap Kepala Negara, Pemberontakan dan sebagainya. Dalam hal ini yang dilanggar adalah keamanan Intern Negara (inwindige velligheid) atau Internal security.
  2. Penghianatan Ekstern (Landverraad) ialah delik keamanan Negara dari luar, yaitu kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Negara sehubungan dengan negara-negara asing, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 111 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP, atau perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan Negara terhadap serangan dari luar negeri (uitwindige veiligheid) atau merupakan “eksternal security” karena berhubungan dengan aspek-aspek yang ada diluar wilayah negara[7].

Jan Remmelink mengatakan pelaku delik politik dapat digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan, yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang Negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur dari pada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh Negara yang bersangkutan. Singkatnya, pelaku kejahatan biasa (contoh: seorang penipu atau pencuri) tidak akan mempertanyakan daya berlaku sistem hukum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atas kebendaan yang diperolehnya (secara melawan hukum), sebaliknya seorang pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hukum[8].

Di Indonesia, khususnya Papua salah satu pasal dalam Delik terhadap keamanan negara yang paling sering digunakan oleh negara adalah Pasal 106 KUHP, dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heershcappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren[9].

Sedangkan dalam KUHP Indonesia, ketentuan pengaturan Pasal 106 adalah sebagai berikut:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Di Papua, pasal ini cenderung digunakan terkait dengan peristiwa kebebasan berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat ataupun peristiwa lain (seperti menjual atau menggunakan tas, gelang, kalung, membuat kue, mengecat bangunan, mencoret tubuh dan lain sebagainya), yang didalamnya menampilkan benda, simbol, semboyan Papua Merdeka seperti bendera Bintang Kejora ataupun ekspresi lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dikarenakan pasal 106 KUHP adalah bagian dari Misdrijven tegen de veiligheid van den staat atau aanslag atau makar atau treason atau delik politik maka mereka yang diproses hukum dengan menggunakan pasal  106 KUHP  disebut sebagai tahanan politik (Tapol). Terlepas pada persidangannya, apakah terbukti atau tidak delik yang dituduhkan padanya.

Perlakuan terhadap mereka yang dikenakan delik Politik, saat menjalani proses hukum pun beda. Meskipun delik politik menggunakan KUHP dan bukan menggunakan UU khusus seperti delik korupsi, delik psikotropika atau delik terorisme namun penanganannya dikategorikan sebagai pidana khusus. Misalnya di kepolisian sendiri ada bagian Kamneg alias keamanan negara. Misalnya juga akses pehasehat hukum untuk mendampingi saat pemeriksaan dibatasi, penasehat hukum ataupun keluarga harus mendapatkan ijin atau mengikuti prosedur yang lebih rumit jika akan bertemu mereka di tahanan. Pengamanan terhadap mereka menggunakan pola maximum security. Strategi memindahkan tempat penahanan juga dilakukan untuk mengisolasi pengaruh mereka dan dukungan yang bisa saja mereka terima secara massal. Bahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan mempertegas itu. Dimana disebutkan Tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana tersebut. Sehingga UU, sistem dan perilaku yang dikenakan kepada mereka jelas mempertegas bahwa mereka adalah tahanan politik atau disingkat ‘Tapol”.

Satu hal yang juga perlu diketahui bahwa untuk mencegah revolusi selain Undang-undang Anti Revolusi 1920, kerajaan Belanda menciptakan beberapa ketentuan pidana menyangkut ketertiban umum seperti delik penghasutan Pasal 160 dan 161 KUHP (Artikel 131 dan 132 Ned. WvS.), dengan Undang-undang 19 Juli 1934. Begitu pula Pasal 165 dan 166 KUHP (Artikel 136 dan 137 Ned. WvS.)[10]. Pasal 165 KUHP dan pasal 166 KUHP antara lain menyebutkan terjadinya delik apabila seseorang mengentahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan antara lain pasal 104 KUHP, Pasal  106 KUHP, Pasal 107 KUHP, Pasal 108 KUHP, Pasal 110 KUHP. Sehingga ada kemungkinan pelaku yang dikenakan Pasal 160 KUHP atau Pasal 165 KUHP atu Pasal 166 KUHP juga merupakan tahanan politik jika perbuatannya ada hubungannnya dengan kehidupan ketatanegaraan.

Terkait dengan data yang dikeluarkan Papuans Behind Bars(PBB), TAPOL yang menyebutkan ada 57 Tahanan Politik terkait isu Papua sejak 30 Agustus 2019 sampai dengan 1 Desember 2019, maka perlu dikaji kembali dengan memperhatikan: Apakah semuanya dikenakan pasal 106 KUHP? Jika kita fokus pada Pasal 106 KUHP saja, maka data Timika harus diabaikan karena di peristiwa 21 Agustus 2019 itu tidak ada yang dikenakan Pasal 106 KUHP. Data itu belum termasuk sejumlah 20 orang asal Sarmi, Demta dan Mamberamo yang ditangkap di  lampu merah bandara Sentani tanggal 30 November 2019 karena diduga akan mengikuti upacara 1 Desember 2019, setelah sebelumnya mengikuti pertemuan di Bukisi kabupaten Jayapura. Ditahan di Polres Jayapura dan ditangguhkan penahanannya pada tanggal 20 Desember 2019. Sebelum ditangguhkan mereka tidak diberikan surat perpanjangan penahanan, sehingga penasehat hukum berpendapat bahwa mereka ‘dibebaskan demi hukum”. Selanjutnya mendesak agar terhadap mereka diberikan SP3.

Maka dengan memperhatikan uraian dari Delik Kejahatan Terhadap Keamanan negara, khususnya pada pasal 106 KUHP (makar) atau juga menggunakan pasal 160 KUHP (yang ada hubungannya dengan kehidupan ketatanegaraan) diharapkan perdebatan mengenai adakah tahanan Politik atau tidak, atau berapa sebenarnya jumlah mereka di Papua, makin jelas. (Latifah Anum Siregar/Pengacara/Direktur AlDP/Jayapura, 17 Pebruari 2020).

 

 

 

 

[1] Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 15

[2] Pendapat Simons dalam Leerboek II hat. 383 yang dikutip oleh PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.3

[3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 185: Juga dikutip pendapat Stephen Schafer; bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang luas adalah kejahatan politik. Menurut Barda ‘dari ‘9 identifikasi pengertian kejahatan politik, secara garis besar dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok: a) kejahatan oleh pemegang kekuasaan; dan b) kejahatan terhadap sistem kekuasaan

[4] Bryan A. Garner (ed), Black’s Law Dictionary-Seventh Edition, West Group, St. Paul; Minn, 1999, hal. 378

[5] Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan), Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 115

[6] Anshari, Tesis: Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II), Universitas Indonesia, 2012

[7] Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi), Op.Cit, hal. 68  Ibid, hal 69

[8] Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia), diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Center for International Legal Cooperation, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.73

[9] Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hal. 193-194. Lihat juga Oemar Seno Adji dalam Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1993, hal. 88-89

[10] Anshari, Tesis: Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II), Universitas Indonesia, 2012