Kategori: FOKUS

Kota Jayapura – Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), prihatin dan berduka dengan peristiwa yang terjadi di Papua dalam dua pekan terakhir, secara khusus pada aksi anarkis di Kota Jayapura, pada Kamis, 29 Agustus 2019 dan hari Jumat, 30 Agustus 2019 serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

ALDP menyebutkan penanganan yang tidak tepat terhadap permasalahan mendasar di Papua, menyebabkan menguatnya konflik antara negara dan orang. Kemudian pada situasi tertentu dapat berpotensi menjadi konflik horizontal, sebagaimana yang terjadi belakangan ini.

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar menyebutkan aksi massa pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa.

“Aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban. Bahwa reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas kewajaran, hingga jatuhnya korban jiwa. Kami menyadari situasi ini merupakan ujian terberat kita sebagai warga ketika negara gagal hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan,” ujarnya, dalam surat tertulis yang diterima kabarpapua, Minggu 1 September 2019.

Lanjut Anum, reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut telah melukai kemanusiaan. Nilai kebersamaan dan solidaritas yang telah bangun selama ini sebagai warga Papua di Kota Jayapura menjadi retak.

“Kami yakin, kita semua tak menghendaki Papua menjadi medan pertarungan antara warga penduduknya ataupun menjadi ruang perebutan sumber daya politik atau identitas kelompok yang melahirkan siklus kekerasan,” ujarnya.

Sementara, jika peristiwa ini tak ditangani dengan tepat, maka akan mewariskan luka diantara para korban, kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

Atas kejadian tersebut, ALDP menyerukan lima poin yakni :

1. Berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi.  Membangun komunikasi yang konstruktif di internal komunitas masing-masing dengan senantiasa melakukan klarifikasi atas semua informasi yang didapat dan berkembang guna menghindari provokasi dan peristiwa kekerasan yang lebih besar dan meluas;
2. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang;
3. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan dan mengedepankan  penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan. Serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor utama dibalik peristiwa tersebut;
4. Pemerintah setempat turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan membangun komunikasi yang inklusif dengan berbagai komunitas di Papua khususnya Jayapura serta memberikan kompensasi terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut;
5. Pemerintah agar mengambil langkah konkrit untuk pemenuhan HAM dan persamaan di muka hukum agar rakyat bebas dari rasisme dan anarkis serta membuka dialog yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar guna membangun perdamaian di tanah Papua.  ***

Kota Jayapura – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar menyebutkan, unjuk rasa tolak rasisme yang menyebar di Papua dan Papua Barat, merupakan imbas tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.

Kata Anum, tindakan rasisme terhadap mahasiswa atau warga Papua di Pulau Jawa dan daerah lainnya sudah berlangsung lama dan mengakar. Tindakan rasisme, stigma dan diskriminisai yang dibangun terhadap orang Papua, jangan malahan menjadi agenda tersendiri yang dibawa oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Unjuk rasa ini jangan dijadikan power dari pemerintah lokal dengan membawa agenda sendiri yang pada akhirnya bukan menjadi maksud dan kehendak rakyat di tanah Papua. Harusnya penegakan hukum yang harusnya dituntut dan jangan jadi bias. Jangan pemerintah provinsi datang ke Jakarta, minta ini dan itu, atau bicara otsus plus lagi dan lainnya. Jika pun keinginan ini ada, harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat Papua, bukan menjadi agenda pemerintah semata,” ujarnya.

Menurut Anum, permasalahan di tanah Papua saat ini jangan diselesaikan dengan penurunan aparat keamanan yang besar di tanah Papua. Jika pola pengamanan dikedepankan, maka tak menjawab persoalan.

“Jangan dorong lagi pasukan ke Papua, sebab akan makin panjang permasalahannya. Masalah Papua saat ini bukan konflik horisontal, tapi justru penegakan hukum tak jalan pada pelaku rasisme terhadap orang Papua,” kata Anum, Rabu petang, 22 Agustus 2019, dalam keterangan persnya di Kantor ALPD Padangbulan, Kota Jayapura.

Anum melanjutkan, aksi massa yang terjadi hari ini merupakan gambaran penegakan hukum kepada pelaku rasisme di Indonesia tak jalan. Ia menyebutkan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membangun Papua dan selalu mengunjungi Papua salama 3 kali dalam satu tahun, tak membuahkan hasil untuk penghormatan harkat dan martabat orang asli Papua.

“Infrastruktur terus dibangun, tapi  reaksi masyarakat kenapa seperti ini? Salah satunya karena eksistensi orang Papua tak disentuh, penghormatan harkat dan martabat orang Papua tak dihargai. Kalaupun dikasih banyak uang, infrastruktur dibangun,  namun masalah dasar di Papua tak diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Unjuk rasa di sejumlah daerah hingga saat ini menjadi respon kemanusiaan yang ada di Papua, sehingga pemerintah harus serius untuk penegakan hukum dan demokrasi dijalankan.  *** (Katharina)