Berita

Ancaman Covid-19 dan Kebijakan Penanganannya di Papua

Jayapura-Tulisan ini adalah hasil pemantauan singkat yang dilakukan oleh tim AlDP terkait dengan munculnya wabah covid-19 di tanah Papua sejak Maret 2020 hingga April 2020. D imana pada periode ini pemerintah Provinsi(pemprov) Papua, kota dan kabupaten-kabupaten telah mengambil berbagai kebijakan yang diputuskan secara sendiri-sendiri per kabupatan/kota atau bersama-sama seperti asosiasi bupati di wilayah adat Mee Pago. Tantangan penanganannya pun makin beragam mulai dari ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan termasuk kebijakan anggaran di berbagai tingkatan serta implikasi dari kebijakan itu sendiri.

A. Ragam Kebijakan di Papua untuk Melawan Covid-19

Pertama kali pemerintah provinsi(Pemprov) Papua merespon ancaman covid-19 melalui rapat koordinasi diantara Forkopimda dan pimpinan FKUP tanggal 24 Maret 2020. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, satu yang ‘mengejutkan’ adalah pembatasan sosial yang lebih populer dengan istilah lockdown dalam bentuk penutupan pelabuhan udara dan pelabuhan laut untuk penumpang mulai tanggal 26 Maret hingga 9 April 2020. Juga membatasi akses keluar masuk di wilayah adat Mee Pago, La Pago dan Anim Ha. Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X mempertegas kebijakan tersebut melalui surat Nomor: AU.301.0014/KOBU.WIL.X/III/2020 perihal Penutupan Penerbangan penumpang di Bandar Udara Provinsi Papua. Demikian juga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura.[1] Saat itu status Papua masih siaga darurat.

Kebijakan ini disambut gembira oleh warga Papua namun ditolak oleh Jakarta melalui Mendagri dan Menko Maritim. Pemprov Papua dinilai mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan Jakarta. Tanggal 26 Maret 2020 Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI mencabut larangan tersebut melalui Keputusan Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020, Perihal : Pencabutan NOTAM tertanggal 26 Maret 2020. Penolakan Jakarta justru memperkuat dukungan lokal mulai dari Ombudsman Papua, para bupati, DPRP dan DPRD juga KNPI. Ketua DPRD Tolikara Sonny Wanimbo[2] mengatakan penolakan itu sangat tidak berpihak pada keselamatan masyarakat di Papua. Disadari bahwa Papua memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang terbatas. Di ibukota Jakarta dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai saja telah memunculkan banyak korban apalagi di Papua.

Sebenarnya kebijakan lockdown lebih dulu dilakukan oleh beberapa kabupaten seperti kabupaten Puncak Jaya[3] dan kabupaten Jayawijaya[4] sejak tanggal 23 Maret 2020. Bupati Puncak Jaya dalam Surat Edaran 550/124/SET menegaskan penutupan akses masuk ke Puncak Jaya dimulai pada 20 Maret 2020. Namun beberapa penutupan akses dan fasilitas transportasi ada yang baru dimulai pada 23 Maret 2020. [5]

Sementara di Kabupaten Asmat, Bupati Elisa Kambu juga memutuskan hal serupa. Dalam Surat Edaran 551/244 BUP/III/2020 pemerintah kabupaten meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara aktivitas kapal penumpang menuju Asmat sejak tanggal 25 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020. [6]

Adapun Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan akan mengambil langkah lockdown jika terdapat satu kasus positif covid-19 di wilayahnya.[7] Namun baru pada tanggal 16 April 2020 diterapkan karantina wilayah hingga tanggal 23 April 2020 setelah terdapat 19 kasus positif, 13 pasien dirawat, 3 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. [8] Pada 28 April 2020, kasus positif meningkat tajam menjadi 41 kasus.

Kota Jayapura lebih fokus pada upaya pengawasan kebijakan social distancing dan sosialisasi di setiap kelurahan atau desa, penyemprotan dan pembagian sembako. Jam operasional atau jam kerja bagi instansi pemerintah, kantor, swasta, perusahaan, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar tardisional dan PKL, restoran dan tempat kuliner serta angkutan umum,ojek/grab dan mobil rental hingga pukul 18.00 WIT.[9] Sebenarnya sejak Januari 2020, kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada puskesmas-puskesmas agar tanggap terhadap bahaya virus corona (penyebab penyakit covid-19). [10] Namun surat tersebut tidak direspon dengan cepat baik dalam bentuk sosialisasi ataupun antisipasi terkait kesediaan APD(Alat Pelindung Diri) hingga ketika covid-19 bergerak cepat di Maret 2020, kelangkaan APD terjadi di semua tempat untuk waktu yang lama.

Mulai 26 April 2020, Pemerintah Kota Jayapura menetapkan kebijakan pembatasan sosial dengan menutup akses yang menghubungkan Kota Jayapura ke wilayah Kabupaten Jayapura  mulai  pukul 14.00 WIT. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Walikota Jayapura Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020. [11] Sedangkan untuk aktifitas di Kota Jayapura tetap diijinkan hingga 18.00 WIT, hal ini berbeda dengan anjuran dari pemprov untuk menutup tempat usaha mulai pukul 14.00 WIT. Walikota berargumentai bahwa jumlah pendududuk kota sangat padat maka jika aktiiftas dibatasi hingga jam 14.00 akan membuat penduduk panik.[12] Tanggal 30 April 2020, pemerintah kota mewajibkan semua pedagang keliling untuk mengikuti Rapid test di kantor Walikota dengan ancaman larangan untuk berdagang di kota Jayapura, bagi yang tidak mengikuti. [13]

Kabupaten Jayapura, bupati Mathius Awaitauw juga fokus pada sosialisasi dan social distancing serta secara khusus meminta kepada pemprov Papua dan kota Jayapura untuk lebih berkomunikasi dan berkoordinasi terkait kondisi dan status pengawasan terhadap pelabuhan Jayapura dan meminta agar pihaknya juga diinformasikan.[14]  Pada akhir April 2020 Pemerintah kabupaten melakukan karantina wilayah tertentu yakni di dua RW dan 8 RT Pasar Lama Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua yang berisi sekitar 1066 KK, setelah puluhan orang di dalamnya positif terjangkit virus corona. Mereka diduga tertular setelah ada satu pasien dalam pengawasan (PDP) meninggal dunia.[15] Naiknya angka positif covid-19 diduga karena penularan lokal dari warga setempat yang baru pulang dari kegiatan di luar Papua dan enggan melapor kepada Satgas. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura meminta masyarakat yang pernah melakukan perjalanan keluar Papua segera melapor guna memutus mata rantai virus tersebut. Meningkatnya jumlah PDP di Kabupaten Jayapura menyebabkan jam aktifitas di luar rumah hanya dibolehkan hingga pukul 14.00 wit.

Kabupaten Sarmi telah menutup sementara jalur darat menuju Jayapura mulai tanggal 6 April 2020 sampai dengan 14 April 2020 dan hanya memperbolehkan mobil angkut BBM berdasarkan Surat Himbauan Bupati Sarmi yang dikeluarkan tanggal 3 April 2020. Meski secara resmi Bupati Sarmi belum mempertegas kembali kebijakan tersebut namun kebijakan pembatasan wilayah yang mulai menjadi pilihan hampir di setiap kabupaten di Papua termasuk di kabupaten Jayapura berimplikasi terhadap lalu lintas ke Sarmi. Lalu lintas manusia yang biasanya ramai antara kabupaten Jayapura dan Sarmi telah dihentikan hingga 6 Mei 2020 termasuk dari kabupaten Mamberamo Raya yang biasanya menuju Jayapura via Sarmi.

Kabupaten Mamberamo Tengah, menutup jalan akses ke kabupaten Mamberamo Tengah selama 2 minggu terhitung 28 Maret 2020 jalan darat Kobakma – Wamema dan Kelila –Wamena dan Eragayam-Wamena. Aparat keamanan TNI dan POLRI diminta untuk menjaga daerah perbatasan dengan mendirikan pos dijaga oleh TN/POLRI dan Satpol PP. Sedangkan untuk bahan makanan dan peralatan bangunan untuk pembangunan fisik tetap jalan. Pemerintah akan menyiapkan kebutuhan pangan  seperti beras, mie instan dan telur selama dua minggu ke depan. [16]

Pemerintah Kabupaten Tolikara telah membentuk tim satgas yang melibatkan TNI-POLRI dan tenaga medis. Tim ditempatkan di 5 titik yakni Pos TNI di Minagi, Bokondisi, bandara Karubaga, Kanggime dan Kembu untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang datang maupun yang keluar Kabupaten Tolikara. Wakil bupati Tolikara Dinus Wanimbo SH,MH meminta agar masyarakat menghindari aktifitas berkelompok untuk menghindari penyebaran covid-19. [17]

Pemerintah kabupaten Intan Jaya, menutup semua akses darat dan udara dari Sugapa ke Timika, setelah diperoleh informasi bahwa ada 3 orang possitif covid-19 di Timika. Penerbangan penumpang dan logistik ikut dilarang, hanya membolehkan distribusi logistik dan medis melalui Nabire.

Pemerintah Kabupaten Yalimo juga membatasi akses masuk ke Yalimo baik dari arah Wamena maupun dari arah Jayapura. Akan didirikan 2 pos gabungan TNI dan Polri di pintu masuk dari arah Jayapura tepatnya di Benawa dan di kali Yahuli. Pemerintah Yalimo telah mengalokasikan dana 1 milyar untuk membangun tempat isolasi di RSUD bersama kepada Asosiasi bupati Pegunungan Tengah dan 500 juta untuk Tim relawan yang terdiri dari anak-anak muda yang membantu melakukan sosialisasi. Juga bantuan beras sekitar 300 ton bagi ASN dan masyarakat Yalimo dan menambah uang makan bagi asrama dan kontrakan mahasiswa Yalimo seluruh Indonesia, Pemerintah Yalimo memandang bahaya pandemik ini akan mengakibatkan resesi ekonomi maka masyarakat diberikan alat kerja dengan harapan agar warga mengkarantina diri sambal berkebun untuk mengantisipasi kelangkaan bahan makanan. [18]

Tanggal 8 April 2020 pemprov Papua kembali melakukan pertemuan dan sepakat untuk  memperpanjang lockdown dari tanggal 14 April hingga tanggal 24 April 2020 termasuk membatasi jam buka pasar/toko/supermarket dari jam 06.00 sampai dengan jam 14.00 WIT.  Mulai 9 April 2020, status Papua meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat setelah jumlah warga yang terpapar covid-19 makin meningkat menjadi 45 orang. Status tanggap darurat ini hingga 6 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali.

Pada tanggal 22 April 2020 digelar kembali rapat Forkopimda provinsi Papua dan sepakat memperpanjang pembatasan sosial atau lockdown mulai 24 April 2020 hingga tanggal 6 Mei 2020. Di Papua terdapat 124 positif covid-19 atau urutan keenam di Indonesia. Sejalan dengan itu wakil gubernur provinsi Papua Surat Edaran Nomor :440/4637/SET tentang Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona Virus Desease 2019(Covid 19) di provinsi Papua.

Pada rapat tersebut muncul kekhawatiran yakni jika kasus positif berkembang sangat cepat di seluruh wilayah, maka sistem pelayanan Kesehatan tidak mampu dalam penanganannya dan dibutuhkan tambahan APD, Ventilator, Hepafilter, Rapid Test dan Reagen PCR serta tenaga medis selain itu diakui juga bahwa belum efektifnya koordinasi penanganan Covid-19 antara Provinsi dan Kabupaten/kota dan seluruh stakeholders lainnya. Pembatasan waktu untuk aktifitas diluar rumah seperti pasar/kios/toko/mall/ warung dan sejenisnya serta SPBU dan pengecer BBM yaitu Pukul 06.00-14.00 WIT.

Mengawali periode ketiga lockdown di Papua, pemerintah memberikan ijin kepada 47 warga negara asing(WNA) untuk tinggalkan Papua setelah pihak kedutaan meminta ijin  pemprov Papua untuk penerbangan tersebut. Selanjutnya akan dipulangkan(dideportasi) 8 WNA asal PNG, 6 diantaranya  telah menjalani proses hukum di Lapas Abepura. Hingga saat ini yang tercatat pada kantor Imigrasi Klas I TPI Jayapura ada 505 WNA yang tersebar di kota dan 10 kabupaten dimana 369 orang merupakan Ijin Tinggal Terbatas(ITAS) dan 114 orang Ijin Tinggal Tetap(ITAP). [19]

Sebelumnya pemkab Mimika telah lebih dulu mengijinkan Garuda Indonesia melayani penumpang di bandara udara Moses Kilangin di Timika tanggal 21 April 2020 [20] DPR Papua mengingatkan Pemkab Mimika agar mematuhi kesepakatan sebab jika akses penerbangan ke Mimika dibuka akan menyebabkan beberapa kabupaten lain di sekitarnya rawan. Misalnya Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Dogiyai dan Puncak karena Mimika merupakan pintu masuk ke beberapa kabupaten itu. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal juga meminta Pemkab Mimika segera menutup kembali akses penerbangan pesawat udara angkutan penumpang ke wilayahnya, sementara waktu dengan alasan ijin penerbangan harus lewat prosedur yakni pemerintah provinsi. [21]

Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Boven Digoel menjadi daerah terbaru dengan temuan kasus covid-19.[22] Biak merupakan kabupaten pertama di wilayah adat Saireri[23] sedangkan Boven Digoel merupakan kabupaten kedua di wilayah adat Animha setelah kabupaten Merauke.

Adapun up date data Covid-19 (sebaran Covid-19 posistif) yang dikeluarkan oleh satgas Pengendalian Pencegahan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua per 30 April 2020 adalah sebagai berikut :

Sumber : SP.com

Penyebaran covid-19 di Papua terjadi dari sejumlah orang yang baru pulang dari Itjima Ulama Gowa, seminar Tanpa Riba di Bogor dan kegiatan GBI di Lembang, Bandung, serta Seminar GBI di Abepura, Kota Jayapura. Penularan dengan transmisi lokal juga sudah terjadi setidaknya ada  3 orang pasien  covid19 yang tak melakukan perjalanan dari luar Papua dan terkonfirmasi positif covid-19. [24]

Pada akhir April 2020, pemprov Papua, ‘akhirnya’ mengirim surat kepada Kementrian Kesehatan RI untuk mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). Adalah bupati kabupaten Jayapura yang pertama kali merespon gagasan ini, [25] menurutnya jika dilakukan PSBB akan berat sekali resikonya apalagi ketika pemrpov tidak memiliki data yang kuat  dan fasilitas kesehatan yang siap untuk menentukan langkah yang cepat dalam menanganinya. Selain itu sumber pendanaan dari berbagai tingkatan harus siap termasuk ketika akan dilakukan pembatasan phisik/portal antar wilayah.

B. Politik Anggaran di Tengah Covid-19

Pada awal Maret 2020, Satgas Pencegahan Covid-19 Papua mengusulkan anggaran sebesar 170 Miliar Papua kepada Pemprov Papua dan DPR Papua. Ketua DPRP meminta agar satgas menghitung ulang kebutuhan riil anggaran yang dibutuhkan, pasalnya yang tersedia hanya 25 M dan harus dilakukan pembahasan bersama selain itu hampir sebagian besar anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 2020 difokuskan untuk penyelenggaraan PON XX 2020 dan belanja daerah lainnya.[26]

DPR Papua sendiri memutuskan akan memangkas anggaran belanjanya sebesar 20 Miliar yang akan digunakan untuk pembayaran tunjangan bagi petugas medis yang bersentuhan langsung dengan pasien positif covid-19 dan untuk pembelian peralatan kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan Rapid Tes Covid-19.[27]

Sekitar sebulan setelah usulan Satgas, Pemprov Papua sepakat mengalokasikan 147 Miliar untuk jaring pengamanan sosial. 75 Milyar diantaranya bagi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan 72 Miliar untuk bidang Kesehatan. Anggaran tersebut merupakan relokasi dan refocusing APBD Pemprov Papua[28].  Pemprov juga akan memberikan uang cash sebesar 2 miliar rupiah kepada 27 Kabupaten untuk membantu memerangi covid-19. Khusus untuk Kota dan Kabupaten Jayapura menerima 4 miliar rupiah dan semua rumah sakit rujukan di lima wilayah adat dikasih 5 miliar rupiah.[29]

Terkait alokasi dana dari pemprov, anggal 29 April 2020, Kepala Bappeda Pemprov Papua mengatakan pemprov mengalokasikan  dana sebesar 312 milyar untuk penanganan Covid-19 dengan rincian  72 milyar untuk penanganan kesehatan, 75 milyar untuk penanganan dampak ekonomi dan 140 milyar penyediaan sosial atau Jaringan Pengaman Sosial.

Pada pertemuan Asosiasi Bupati Mee Pago[30] tanggal 16 April 2020 (sebelumnya tanggal 23 Maret 2020) kembali menyepakati akan memperkuat RSUD Nabire dengan menyumbang dana sebesar Rp. 1 miliar tiap kabupaten dan sejumlah alat kesehatan. Memutus total jalan raya Wasior-Nabire guna mencegah penyebaran covid-19 ke wilayah Mee pago. Menutup atau membatasi semua pintu masuk ke wilayah Meepago melalui jalur darat, laut dan udara, kecuali untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan bahan bakar minyak melalui jalur udara untuk Intan Jaya dengan mengikuti protokoler medis yang ketat. Pembatasan sampai tanggal 6 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali. Memberlakukan surat ijin jalan khusus dan wajib mengenakan pakaian dinas bagi para pejabat, pegawai ASN, dan anggota TNI dan Polri yang melakukan perjalanan untuk keperluan atau urusan dinas. Mendirikan posko di beberapa titik yang menjadi tugas masing-masing kabupaten.[31]

Sehari setelah kesepakatan itu, ketua DPRD sementara Deiyai mengatakan Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Paniai memiliki potensi pangan lokal sehingga dirinya meminta kepada para bupati untuk menghentikan semua kendaraan yang membawa bama dari Nabire ke 3 kabupaten tersebut.[32] Hingga 30 April 2020 terdapat 80 kasus positif di wilayah adat Mee Pago terdiri dari 64 di Mimika dan 16 kasus di Nabire.

Pemerintah kabupaten Merauke mengalokasikan anggaran sekitar 32 milyar ke RSUD Merauke yang langsung dimasukan dalam DPA RSUD Merauke. Dinas Pekerjaan Umum dan tata Rang Merauke (PUTR) juga memangkas anggaran sebesar 70 milyar untuk penanggulan covid19.[33]

Sementara itu empat Kampung di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura yakni Ormuwari, Necheibe, Yongsu Desoyo dan Yongsu Spari telah sepakat mengalokasikan dana kampung sebesar 100 juta/kampung untuk kebutuhan bahan makanan, masker, sabun dan kebutuhan lainnya serta telah dibagikan kepada masyarakat di empat kampung. Alokasi dana tersebut diwajibkan oleh pemerintah kabupaten Jayapura.[34] Setiap kampung di kabupaten Jayapura merelokasi dana desa sebesar 100 juta untuk penanganan covid-19. Ada 139 kampung dan 5 kelurahan di kabupaten Jayapura. Selain itu DPRD kabupaten Jayapura telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 milyar kepada pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pemerintah kota Jayapura  telah melakukan refokusing dan realokasi APBD sebesar 29 miliar untuk tiga kegiatan, yaitu untuk penanganan masalah kesehatan, penanganan masalah dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Dalam rapat penanganan covid-19 di Kabupaten Lanny Jaya, Bupati Befa Yigibalom, Se.,M.Si menyampaikan bahwa setiap Kepala Keluarga (KK) di Kab. Lanny Jaya akan menerima bantuan sebesar empat juta rupiah dan dana ini bukan dana baru refocusing atau realokasi APBD dalam rangka penanganan covid-19, melainkan Dana Program Padat Karya Lanny Jaya Mandiri,Cerdas dan Sehat tahun 2019. [35]

Sedangkan pemerintahan Kabupaten Keerom mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,7 Miliar rupiah untuk penanggulangan covid-19 di Kabupaten tersebut. Anggaran ini merupakan anggaran dari dana alokasi khusus, sedangkan sekitar Rp2,3 miliar berasal dari APBD. Dana akan digunakan untuk Pos insentif bagi tenaga medis sebesar Rp 300 juta dan dana darurat di Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) sebesar Rp 360 juta. [36]  Wakil Bupati Kab. Keerom menilai dana alokasi untuk paket sembako sebesar Rp5,6 miliar ini masih minim jika dibagikan kepada 15.000 Kepala Keluarga(KK) yang terdampak Covid-19 di Kab. Keerom. Menurutnya, masih memerlukan tambahan dana sebesar Rp 3 miliar untuk pos covid-19 di Yowong, dan arso 4 sebesar Rp 1,7 miliar.[37]

Pemkab Mimika, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Kabupaten Mimika mendapat bantuan dana, masker, alat pelindung diri (APD), dan mesin semprot dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), yang merupakan pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 5 Miliar yang akan didistribusikan antara lain Rp 2 Miliar ke Kabupaten Mimika, Rp 1,5 Miliar ke Pemprov Papua, dan Rp 1,5 Miliar ke pemerintah pusat. Selain uang tunai, YPMAK menyerahkan 100 dus masker, 20 set APD biohazard, dan 48 unit mesin semprot mist blower yang dapat digunakan untuk penyemprotan disinfektan di area indoor dan outdoor. Serta, 250 cairan disinfektan.[38]

Meskipun Dipangkas 70 Milyar,Perbaikan Jalan Jagebob X Batal.jumat 24 april 2020, hal 13g dimasukan dalam DPA RSUD Merauke. DInaLain halnya dengan DPRD Mamberamo Raya yang kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten Mamberamo raya karena terkesan tidak melibatkan DPRPD dalam pembahasan dan pergeseran  APBD untuk pandemi covid-19. Pihak DPRD bahkan menyinggung pembahasan yang dilakukan di luar Mamberamo Raya sebab sudah lebih dari 3 bulan bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) tidak berada di Mamberamo Raya. [39]

Relokasi dan refocusing dana Otonomi khusus pun akan dilakukan. Bupati Puncak Willem Wandik meminta kepada pemerintah pusat, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani secepatnya mentransfer dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2020 untuk Pemerintah Provinsi Papua. Kemudian Pemprov Papua mentransfer ke kabupaten/kota untuk digunakan membantu kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat akibat karantina wilayah sejak dampak dari pandemi covid-19.[40]

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mempertegas permintaan kepada Pemprov Papua agar tidak lagi memotong dana Otsus kabupaten dan kota untuk kepentingan PON XX tahun 2020 seperti yang telah dilakukan tahun 2019 lalu. Menurutnya, rencana pemotongan tahun ini perlu ditinjau ulang mengingat saat ini kabupaten-kabupaten di Papua, termasuk di wilayah Lapago dihadapkan dengan masalah penyebaran covid19. Demikian juga wilayah Tabi dan Animha.[41] Dikatakannya para Bupati di wilayah Lapago juga sudah sepakat agar dana otsus tidak lagi dipotong. Tahun lalu pemotongan dana otsus kabupaten Mamberamo Tengah mencapai Rp. 51 miliar.[42]ienimbulkan persepsi yang mengkha dirinyanasioanal  sebagai tidak profesionalnya aparat keamanan.pil biasa. hal an boleh saja na

Hal yang sama disampaikan oleh Bupati Yalimo, Lakius Peyon, Gubernur Papua, Lukas Enembe diminta agar meninjau ulang dana PON 2020 yang bersumber dari dana Otsus. Tahun ini Provinsi Papua mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp5,861 triliun.[43]

Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo menjelaskan alokasi dana untuk PON bersumber dari dana Otsus sebesar Rp 2 Miliar dan tambahan dana bersumber dari dana infrastruktur untuk pembangunan venue termasuk pengadaan peralatan Cabang Olahraga (Cabor).[44]  Meskipun pelaksanaan PON XX telah ditunda[45] dan ada dana  di rekening PB PON sebesar 100 milyar  namun ketua PB PON Papua menolak jika dana PON dikeluarkan atau digeser untuk kegiatan lain dengan alasan dana tersebut merupakan kegiatan pengadaan peralatan yang mesti dipesan ke luar negeri dalam jangka waktu relatif lama. [46]

Refocusing alokasi anggaran ini ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 2 April 2020. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, refocusing itu harus sudah dilakukan paling lambat tujuh hari sejak diterbitkannya Instruksi Mendagri.[47] Relokasi dan refocusing anggaran akan divalidasi dan verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua.[48] Polda Papua telah menegaskan akan mengawasi ketat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah kepada warga terdampak covid-19 mengingat ada beberapa sumber anggaran yang digunakan untuk menyalurkan bansos ke masyarakat, baik APBN, APBD Provinsi maupuan APBD Kabupaten/Kota. [49]

Relokasi dan refocusing anggaran mengandung konsekwensi pada perubahan administrasi peruntukan dan juga pertanggungjawabannya tidak saja terhadap dana yang yang dialokasikan untuk covid-19 tetapi juga kemungkinan relokasi dana PON XX karena terjadi penundaan. Apalagi mengingat bahwa wabah ini belum tahu kapan akan berakhir dimana krisis ekonomi akan menyertainya.

C. Implikasi dari Kebijakan Penanganan Covid-19

Kebijakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menerapkan batas waktu beraktifitas di luar hingga pukul 12.00 WIT sejak tanggal 23 Maret 2020, tidak langsung dapat dilaksanakan apalagi ketika hari pertama pemberlakukan kebijakan tersebut pembagian sembako bagi masyarakat yang tidak mampu masih dilakukan di distrik-distrik sekitar kota Wamena. Akibatnya masyarakat justru ramai berkumpul di kantor distrik untuk antri sembako. Sehingga pemerintah dan aparat keamanan melakukan himbauan berulang kali terhadap kerumuman masyarakat.

Pembatasan aktifitas antar kabupaten ternyata berdampak khususnya pada kabupaten Pemekaran di wilayah Lapago seperti kabupaten Mamberamo Tengah termasuk Tolikara, Puncak Jaya dan Yalimo sebab semua angkutan bama, BBM, alat bangunan dan kesehatan melalui Jayawijaya. Pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah meminta dispensasi waktu terkait angkutan bama agar diperpanjang.[50] Pemkab Jayawijaya juga membuat kesepakatan dengan kabupaten Yalimo yang intinya untuk menjaga stok bama agar tetap aman di kabupaten Yalimo, maka disepakati untuk angkutan keluar masuk akan dibuka senin dan kamis mulai jam 06.00 hingga 14.00 WIT. [51]

Kebijakan pemprov untuk menutup bandara Sentani yang terletak di kabupaten Jayapura berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran di kabupaten Jayapura khususnya mereka yang bekerja dengan penghasilan harian seperti porter, supir taksi, petugas harian bandara hingga sejumlah pedagang yang sebagian besar berdomisili di kabupaten Jayapura. Olehnya itu bupati Kabupaten Jayapura meminta agar pemprov mengambil peran terhadap mereka yang terdampak secara ekonomi tersebut serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Kebijakan untuk membatasi aktifitas hanya hingga jam 14.00 WIT di kabupaten Jayapura menyusul meningkatkan angka Covid-19 dengan cepat diterjemahkan oleh masing-masing kampung, masyarakat membuat pembatas jalan di tiap kampung dan berjaga-jaga dalam jumlah yang banyak. Pembatas antar kampung dapat menjelma menjadi aksi pemalangan hingga memunculkan konflik antar kampung sebagaimanayang terjadi antara kampung Kehiran dan Toware tanggal 19 April 2020. Terjadi keributan, pemukulan dan pembakaran belasan rumah. Konflik selama 2 hari, di hari ke 2, seorang warga menjadi korban dan meninggal. Permasalahan batas kampung diantara kedua kampung itu sudah lama terjadi namun pemasangan batas akibat covid-19 memicunya menjadi konflik terbuka.

Meski bandara udara telah ditutup untuk penumpang, di bandara Wamena pesawat Hercules TNI AU membawa 10 penumpang pada 4 April 2020.Komandan Detasemen Pangkalan TNI AU Wamena, Mayor Penerbang Arief Sudjatmiko, menjelaskan bahwa dua di antaranya merupakan anggota TNI AD dari Koops Pinang Sirih Timika yang hendak berkoordinasi dengan Kodim 1702/Jayawijaya terkait pergeseran pasukan. Sedangkan delapan orang lainya merupakan tenaga kesehatan atas permintaan buptai Jayapura dan Mimika diberangkatkan dari Biak ke Timika dengan tujuan Sentani dan sementara di karantina. [52] Hal yang sama terjadi di Merauke yakni ketika pesawat hercules yang seharusnya hanya mengangkut APD namun diketahui seorang penumpangnya dari Menado, sebelumnya mengikuti kegiatan di Jakarta, positif covid-19 dan sedang menjalani karantina.Tidak ada klarifikasi dari danlanud Merauke.[53]

Relokasi dan refocusing anggaran untuk covid-19 menimbulkan kekhawatiran warga kampung  terkait dengan alokasi dana desa yang akan dipotong sebagaimana tergambar saat warga distrik Woma Kabupaten Jayawijaya menolak bantuan bama dari pemkab. Mereka mempertanyakan sumber dana karena khawatir dana desa mereka akan dipotong namun pada akhirnya mereka menerima bantuan tersebut setelah bupati menjelaskan bahwa bantuan tersebut murni dari APBD pemkab Jayawijaya, bukan berasal dari dana desa. [54]

Hal yang sama juga terjadi di sejumlah kampung dari 4 distrik di kabupaten Jayapura yang menolak relokasi dana. Mereka menolak karena langsung dibelanjakan oleh pihak Dinas dan khawatir jika dana mereka akan dipotong juga setelah itu. Pihak Dinas pemberdayaan Masyarakat kampung menjelaskan bahwa dana tidak dipotong tetapi sudah langsung dibelanjakan sejumlah barang dan langsung disalurkan ke kampung-kampung.

Cara pemerintah mencegah dan menangani ancaman covid-19 menimbulkan respon beragam dari warganya terutama melalui berbagai komentar di sosial media. Oleh pemerintah komentar tersebut dinilai telah menyerang pribadi sebagaimana yang terjadi di Timika ketika aparat Polres Mimika mengamankan seorang pengguna media sosial pada 16 April 2020 atas dugaan penghinaan terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng lewat postingan di media sosial (Medsos) Facebook dengan nama aku berinisial AT.[55] Didalam akun facebooknya, AT mengunggah  sebuah foto dan tulisan terkait janji Bupati akan me-lockdown Mimika, jika ada satu warga dinyatakan positif Corona.Bupati Mimika sendiri menerapkan lockdown setelah terdapat 19 kasus positif, 13 pasien dirawat, 3 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sejumlah politisi di DPRP meminta agar bupati Mimika menarik laporan tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan. [56]

Bahkan juga dugaan penghinaan diantara sesama warga masyarakat. Polres Puncak Jaya mengamankan EW alias AG diduga menyebar berita bohong (hoax) terkait covid-19 di media sosial facebook. EW ditangkap di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/22/III/2020/ Papua /Res Puja tanggal 31 Maret 2020. Adalah Defri Asery Telenggen yang melapor ke Polres Puncak Jaya karena diduga EW mengupload status di halaman facebooknya bernama Arys Gelisa Arys Gelisa yang menyebutkan bahwa Defry Asery Telenggen terpapar covid-19.[57]

Pemerintah Provinsi Papua juga mengancam bakal melaporkan ke kepolisian media massa yang dengan sengaja menyebar berita hoaks bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terinfeksi virus corona Covid-19. Gubernur Enembe menyewa pesawat Batik Air ke Jakarta untuk melakukan check-up kesehatan rutin di RSPAD Gatot Subroto.[58]

Gubernur Provinsi Papua Barat juga telah mempolisikan pemilik akun berinisial DS dan QV dengan Laporan Polisi : LP/74/IV/2020tanggal 8 April 2020. Menanggapi laporan tersebut, direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan bahwa dirinya telah melihat status Facebook yang diduga bermasalah namun dalam status tersebut tidak ada nama pribadi. Dirinya khawatir ada indikasi unfair trail oleh penguasa yang menggunakan aparat keamanan untuk memproses padahal faktanya status Facebook tersebut tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik.[59]

D. Rekomendasi

  1. Kebijakan penanganan Covid-19 harus dilakukan sinergis antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui koordinasi yang efektif diantara pimpinan daerah termasuk merumuskan Standar Oeprasional Prosedur(SOP) bagi Satgas Pengendalian Pencegahan Penanganan Covid-19 di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota.
  2. Perlu menyepakati kebijakan pembatasan atau penutupan arus lintas barang diantara masing-masing kabupaten khususnya kabupaten pemekaran untuk memastikan ketersediaan bama dan BBM di setiap kabupaten. Sosialisasi aktif khususnya di kabupaten pada wilayah adat seperti Meepago, Lapago dan Animha.
  3. Relokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 untuk fasilitas dan tenaga medis  serta bantuan ekonomi dilakukan sesuai prosedur yang benar dan transparan. Juga  pengawasan yang ketat dari berbagai pihak termasuk kejelasan mengenai alokasi pengalihan dana PON XX,  dana Otsus dan dana desa.
  4. Pendataan dan koordinasi yang lengkap dan tepat terkait distribusi bantuan APD, sembako, uang tunai ataupun kebutuhan lainnya untuk mempercepat penanganan virus covid19 dan mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sejalan dengan itu, pemerintah menyediakan program atau kegiatan alternative untuk antisipasi terjadinya krisis pangan dan timbulnya masalah sosial/kriminalitas.
  5. Pemerintah menghindari sikap resisten terhadap kritik dan kontrol ataupun praktek-praktek kriminalisasi sejalan dengan itu semua pihak bertanggungjawab untuk menciptakan, mem-filter atau menyebarkan informasi yang benar dan tidak provokatif guna mencegah meluasnya kekhawatiran dan kepanikan masyarakat. Termasuk dengan mengembangkan media atau perangkat alternatif untuk sosialisasi dan pendataan yang akurat dalam rangka memperkuat dukungan bersama untuk mencegah ancaman virus Covid-19.
  6. Prioritaskan kebersihan dan daya tahan tubuh, tetap jaga jarak dan sedapat mungkin tetap berada di rumah.

 

 

Jayapura, 30 April 2020

[1] https://bisnis.tempo.co/read/1324070/cegah-corona-akses-masuk-pelabuhan-di-papua-tutup-hari-ini/full&view=ok

[2] https://suarapapua.com/2020/04/03/sonny-wanimbo-pernyataan-luhut-dan-tito-tidak-pro-masyarakat/

[3] https://kumparan.com/balleonews/antisipasi-corona-kabupaten-puncak-jaya-papua-lockdown-selama-2-minggu-1t3ci7GI361

[4] https://kabarpapua.co/bukan-lockdown-pemkab-jayawijaya-tutup-penerbangan-khusus-penumpang-selama-14-hari/

[5] https://republika.co.id/berita/q7njfi423/cegah-corona-puncak-jaya-dan-asmat-tutup-akses-masuk

[6] Ibid.

[7] https://regional.kompas.com/read/2020/03/19/21411301/bupati-mimika-ngotot-lockdown-wilayah-jika-temukan-kasus-positif-corona

[8] https://suarapapua.com/2020/04/15/covid-19-papua-15-april-75-positif-53-dirawat-7-meninggal-dan-15-sembuh/

[9] Cenderawasih Pos, “Mama-mama Papua dan PKL Paling Merasakan Dampak Wabah Corona” Rabu 1 april 2020 hal 11

[10] https://kumparan.com/bumi-papua/petugas-kesehatan-kota-jayapura-diminta-tanggap-bahaya-virus-corona-1sjhKu2kZNz/full

[11] https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/24/kota-jayapura-terapkan-pembatasan-gerak-sosial/

[12] Cenderawasih Pos”Tak Ingin Warga Semakin Panik” jumat 24 april 2020, hal 9-10

[13] Lihat Surat P Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura No:5112/1058/IV/2020

[14] Cenderawasih Pos, “Jaga Kesehatan Anggota, Berikan Masker dan Vitamin” rabu 1 april  2020 hal 14

[15] https://www.vivanews.com/berita/nasional/46797-ribuan-warga-di-distrik-nbsp-sentani-papua-dikarantina-akibat-covid-19?medium=autonext

[16] Cenderawasih Pos, “Cegah Covid-19, Akses Keluar Masuk Mamteng ditutup” jumat 27 maret 2020 halaman 1 dan 2

[17] Cenderawasih Pos, “Pemkab Tolikara Tingkatkan Pencegahan Wabah Covid-19” jumat 27 maret 2020 halaman 1 dan 5

[18] Cenderawasih Pos, “Bupati Lakius: Yalimo Isolasi Wilayah, dan Siapkan Langkah Antisipasi” kamis 02 april 2020 halaman 1 dan 2

[19] Wilayah kerja Kantor Imgrasi Jayapura adalah Kota Jayapura,Kabupaten Jayapura, Keerom,Sarmi,Pegunungan Bintang,Mamberamo Raya, Puncak Jaya,Lanny Jaya,Tolikara dan Nduga.Cenderawasih Pos “Delapan WNA Asal PNG Menyusul Dipulangkan’,sabutu 25 April 2020, hal 5

[20] https://seputarpapua.com/view/masyarakat-mimika-protes-penerbangan-garuda-yang-dianggap-pilih-kasih.html/3

[21] https://jubi.co.id/izinkan-penerbangan-penumpang-pemkab-mimika-diingatkan-patuhi-kesepakatan/

[22] https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/21/penyebaran-covid-19-di-papua-capai-11-kabupaten/

[23] Wilayah adat Saireri meliputi empat kabupaten, yakni Biak Numfor, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen dan Mamberamo Raya.

[24] https://www.liputan6.com/regional/read/4228817/bupati-jayapura-terpaksa-karantina-wilayah-2-kelurahan-di-sentani

[25] https://daerah.sindonews.com/read/10391/174/bupati-jayapura-provinsi-jangan-lepas-tangan-tanggung-jawab-soal-covid-19-1588068286

[26] https://dpr-papua.go.id/pemprov-papua-usulkan-anggaran-170-milyar-untuk-penanganan-covid-19-di-papua/

[27] https://dpr-papua.go.id/dukung-penanganan-covid-19-dprp-potong-anggaran-rp-20-miliar/

[28]Menurut ketua Satgas Covid 19 , dr Silwanus Sumule Alokasi itu sudah mulai jalan dengan menggunakan belanja tak terduga sebesar 25 Milyar, Dan hal itu sudah dikerjakan, yang sekarang ini kalau tidak ada pembelian bagaimana kita bisa jalan. seperti beli Alat Pelindung Diri (APD), Repid test, PCR test dan lain sebagainya.  https://reportasepapua.com/pemprov-papua-alokasikan-dana-rp-147-miliar-untuk-tangani-covid-19/

[29] https://topikpapua.com/27-kabupaten-di-papua-akan-terima-2-miliar-untuk-tangani-pandemi-c-19/

[30] Wilayah adat Meepago : Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Mimikayang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[31] https://m.industry.co.id/amp/read/64599/masuk-papua-kian-ketat-asosiasi-bupati-di-papua-perkuat-rsud-nabire-tangani-covid-19 yang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[32] https://wagadei.com/2020/04/17/dprd-dogiyai-deiyai-dan-paniai-minta-hentikan-kendaraan-yang-bawa-bawa/ yang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[33] Cenderawasih Pos”DAK PUTR Dipangkas 70 Milyar,Perbaikan Jalan Jagebob X Batal.jumat 24 april 2020, hal 13 yang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[34]Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, kewajiban itu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Desa (Kemendes) Nomor 08 Tahun 2020 dan Bupati Jayapura Nomor 900/29/SEK/SET/Tahun 2020 untuk melaksanakan kampung dan kelurahan tanggap Covid-19.https://kabarpapua.co/kampung-dan-kelurahan-di-kabupaten-jayapura-wajib-alokasikan-rp100-juta-penanggulangan-covid-19/

[35] Cendrawasih Pos, “Bupati Befa Berikan Rp 4 Juta Setiap KK” Kamis, 23 April 2020, hal 12

[36] https://papua.antaranews.com/berita/537978/pemkab-keerom-papua-alokasikan-rp27-miliar-untuk-penanggulangan-covid-19

[37] Cendrawasih Pos, “Alokasi Dana Bantuan Sembako Masih Kecil” Senin, 20 April 2020,  Hal 12.

[38] https://news.detik.com/berita/d-4959457/pemprov-papua-dapat-bantuan-dana-rp-5-m-untuk-atasi-wabah-corona

[39] Cenderawasih Pos, “DPRD Mambra Geram, Tidak Dilibatkan Dalam Pergeseran Dana Covid19, jumat 24 april 2020 hal 1-2 yang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[40] https://seputarpapua.com/view/atasi-dampak-covid-19-bupati-puncak-minta-pusat-transfer-dana-otsus-secepatnya.html

[41] https://jubi.co.id/bupati-mamteng-minta-pemprov-papua-tidak-potong-dana-otsus/ienimbulkan persepsi yang mengkha dirinyanasioanal  sebagai tidak profesionalnya aparat keamanan.pil biasa. hal an boleh saja na

[42] iienimbulkan persepsi yang mengkha dirinyanasioanal  sebagai tidak profesionalnya aparat keamanan.pil biasa. hal an boleh saja nahttps://www.papuatoday.com/2020/04/15/bantu-tangani-covid-19-dana-otsus-berharap-tak-dipotong-lagi/y

[43] https://jubi.co.id/bupati-yalimo-minta-gubernur-papua-evaluasi-pembiayaan-pon-demi-penanganan-covid-19

[44] https://www.papuabangkit.com/2020/03/08/dana-otsus-papua-tahap-pertama-cair-30-persen-bulan-ini/

[45] https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/11111671/komisi-x-dan-kemenpora-sepakat-pon-xx-di-papua-ditunda

[46] https://reportasepapua.com/yunus-wonda-anggaran-milik-pb-pon-tidak-bisa-digeser-meski-pon-2020-batal-dilaksanakan

[47] https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/19325071/kemendagri-minta-pemda-realokasi-anggaran-penanganan-covid-19-dalam-7-hari yang dibagi  bersamaan aksiristiwa di Tembagapura  dan memberikan keadilan namun g terjadi di tahun 2019 cukup menunjukkan untu

[48] https://www.papuatoday.com/2020/04/08/anggaran-covid-19-akan-dilakukan-validasi-bpkp/

[49] https://koreri.com/2020/04/29/polda-papua-awasi-ketat-anggaran-covid-19/

[50]Cenderawasih Pos “Pembatasan Aktifitas Berpengaruh ke Kabupaten Pemekaran’ sabtu 25 april 2020 hal 12

[51]Cenderawasih Pos “Pemkab Yalimo dan Jayawijaya Bikin Kesepakatan Bersama” Jumat 24 april 2020 hal 3

[52]https://jubi.co.id/komandan-detasemen-pangkalan-tni-au-wamena-jelaskan-soal-hercules-bawa-penumpang/

[53]https://jubi.co.id/danlanud-merauke-enggan-temui-jurnalis-pasca-penumpang-hercules-dinyatakan-positif-covid-19/

[54]Cenderawasih Pos “Akhirnya Pemuda Distrik Woma Minta Maaf ke Pemkab,sabtu 25 april 2020 hal 12

[55]‘Stop bicara tinggi dan bikin janji-janji palsu sudah poro bibi, kemarin bilang 1orang kenah langsung lockdown,  baru sekarang sudah lebih dari 10 orang nih,  pakyu” demikian yang ditulis perempuan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Timika. https://seputarpapua.com/view/polisi-amankan-penghina-bupati-mimika-di-medsos.html

[56]‘”Jadikan kritikan itu sebagai masukan atau koreksi. Jadi saya minta kepada bupati Omaleng, jangan berpikiran terlalu berlebihan. Baiknya cabut masalah tersebut dan diurus secara kekeluargaan saja, “ujar Emus Gwijangge anggota Komisi I DPRP. https://www.pasificpos.com/soal-uu-ite-legislator-papua-minta-bupati-omaleng-urus-secara-kekeluargaan/

[57]https://koreri.com/2020/04/04/polisi-amankan-pelaku-penyebar-hoax-covid-19-di-puncak-jaya/

[58] https://tirto.id/pemprov-papua-ancam-polisikan-media-sebar-hoax-gubernur-kena-corona

[59] WhatApp,”Cerita tentang Papua” 17 April 2020