Kedepankan Dialog Inklusif untuk Papua Damai

896

Kota Jayapura – Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), prihatin dan berduka dengan peristiwa yang terjadi di Papua dalam dua pekan terakhir, secara khusus pada aksi anarkis di Kota Jayapura, pada Kamis, 29 Agustus 2019 dan hari Jumat, 30 Agustus 2019 serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

ALDP menyebutkan penanganan yang tidak tepat terhadap permasalahan mendasar di Papua, menyebabkan menguatnya konflik antara negara dan orang. Kemudian pada situasi tertentu dapat berpotensi menjadi konflik horizontal, sebagaimana yang terjadi belakangan ini.

 

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar menyebutkan aksi massa pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa.

“Aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban. Bahwa reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas kewajaran, hingga jatuhnya korban jiwa. Kami menyadari situasi ini merupakan ujian terberat kita sebagai warga ketika negara gagal hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan,” ujarnya, dalam surat tertulis yang diterima kabarpapua, Minggu 1 September 2019.

Lanjut Anum, reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut telah melukai kemanusiaan. Nilai kebersamaan dan solidaritas yang telah bangun selama ini sebagai warga Papua di Kota Jayapura menjadi retak.

“Kami yakin, kita semua tak menghendaki Papua menjadi medan pertarungan antara warga penduduknya ataupun menjadi ruang perebutan sumber daya politik atau identitas kelompok yang melahirkan siklus kekerasan,” ujarnya.

Sementara, jika peristiwa ini tak ditangani dengan tepat, maka akan mewariskan luka diantara para korban, kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

Atas kejadian tersebut, ALDP menyerukan lima poin yakni :

  1. Berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi.  Membangun komunikasi yang konstruktif di internal komunitas masing-masing dengan senantiasa melakukan klarifikasi atas semua informasi yang didapat dan berkembang guna menghindari provokasi dan peristiwa kekerasan yang lebih besar dan meluas;
  2. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang;
  3. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan dan mengedepankan  penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan. Serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor utama dibalik peristiwa tersebut;
  4. Pemerintah setempat turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan membangun komunikasi yang inklusif dengan berbagai komunitas di Papua khususnya Jayapura serta memberikan kompensasi terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut;
  5. Pemerintah agar mengambil langkah konkrit untuk pemenuhan HAM dan persamaan di muka hukum agar rakyat bebas dari rasisme dan anarkis serta membuka dialog yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar guna membangun perdamaian di tanah Papua.  ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here