Kota Jayapura – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar menyebutkan, unjuk rasa tolak rasisme yang menyebar di Papua dan Papua Barat, merupakan imbas tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Kata Anum, tindakan rasisme terhadap mahasiswa atau warga Papua di Pulau Jawa dan daerah lainnya sudah berlangsung lama dan mengakar. Tindakan rasisme, stigma dan diskriminisai yang dibangun terhadap orang Papua, jangan malahan menjadi agenda tersendiri yang dibawa oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Unjuk rasa ini jangan dijadikan power dari pemerintah lokal dengan membawa agenda sendiri yang pada akhirnya bukan menjadi maksud dan kehendak rakyat di tanah Papua. Harusnya penegakan hukum yang harusnya dituntut dan jangan jadi bias. Jangan pemerintah provinsi datang ke Jakarta, minta ini dan itu, atau bicara otsus plus lagi dan lainnya. Jika pun keinginan ini ada, harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat Papua, bukan menjadi agenda pemerintah semata,” ujarnya.
Menurut Anum, permasalahan di tanah Papua saat ini jangan diselesaikan dengan penurunan aparat keamanan yang besar di tanah Papua. Jika pola pengamanan dikedepankan, maka tak menjawab persoalan.
“Jangan dorong lagi pasukan ke Papua, sebab akan makin panjang permasalahannya. Masalah Papua saat ini bukan konflik horisontal, tapi justru penegakan hukum tak jalan pada pelaku rasisme terhadap orang Papua,” kata Anum, Rabu petang, 22 Agustus 2019, dalam keterangan persnya di Kantor ALPD Padangbulan, Kota Jayapura.
Anum melanjutkan, aksi massa yang terjadi hari ini merupakan gambaran penegakan hukum kepada pelaku rasisme di Indonesia tak jalan. Ia menyebutkan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membangun Papua dan selalu mengunjungi Papua salama 3 kali dalam satu tahun, tak membuahkan hasil untuk penghormatan harkat dan martabat orang asli Papua.
“Infrastruktur terus dibangun, tapi reaksi masyarakat kenapa seperti ini? Salah satunya karena eksistensi orang Papua tak disentuh, penghormatan harkat dan martabat orang Papua tak dihargai. Kalaupun dikasih banyak uang, infrastruktur dibangun, namun masalah dasar di Papua tak diselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Unjuk rasa di sejumlah daerah hingga saat ini menjadi respon kemanusiaan yang ada di Papua, sehingga pemerintah harus serius untuk penegakan hukum dan demokrasi dijalankan. *** (Katharina)
