Yusman Conoras: Kontrol Publik Adalah Bagian Dari Kesetaraan Politik

Yusman Conoras: Kontrol Publik Adalah Bagian Dari Kesetaraan Politik

Jayapura-“Keberangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P), ke tiga negara yakni Belanda, Jerman  New Zealand, dengan tujuan studi hukum dan melihat anak-anak papua yang melakukan studi di negara tersebut, harus ada kejelasan kepada publik,” Ucap Wakil Direktur AlDP Yusman Conoras, (13/11/2013) di Padang Bulan.

“Kita tahu bersama fungsi dan tugas dari kelembagaan DPRP adalah  Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang semuanya itu demi kemajuan bersama”.

Menurutnya, dilihat dari segi Legislasi, ketika keberangkatan tersebut dengan tujuan melakukan studi hukum,  maka harus dapat menghasilkan sesuatu yang positif, misalnya, menghasilkan peraturan daerah (Perda), Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dalam kerangka Otsus Papua.

Tambahnya,” dari segi Budgeting, tersiar kabar, keberangkatan anggota DPRP ke luar negara, sebut saja Jerman, Belanda dan New Zealand membutuhkan dana Rp 4 milyar. Dana 4 milyar yang dipakai untuk keberangkatan berasal dari Dana APBD  Karena Dana APBD  merupakan dana publik  maka , sehingga  Publik harus mengetahuinya secara jelas serta harus ada klarifikasi dari  DPRP terkait dana publik yang pakai”.

Lanjutnya, “Keberangkatan anggota DPRP ke luar negeri, itu harus jelas apa bagian dari agenda atau program kerja (Prolegda)  DPRP  “.

“Dan ketika, keberangkatan itu mendapat persetujuan dari Mendagri dan Menlu, itu harus ada kejelasan juga kepada publik, baik itu tertulis atau lisan,  untuk itulah kontrol atau pengawasan dari publik perlu di lakukan karena ini bagian dari kesetaraan politik ” ungkapnya. (RM/AlDP)