Workshop FAPD menghasilkan 6 (Enam) Point Menyikapi Persoalan Papua

www.buletininfo.comPada tanggal 05 September 2014 , bertempat di Jakarta .Forum akademisi Untuk Papua Tanah Damai (FAPD) melaksanakan workshop untuk menyikapi persoalan Papua dan harapan terhadap pemerintahan Jokowi-JK . Dalam pertemuan tersebut di hasilkan 6 (enam) point untuk kiranya menjadi titik perhatian bagi pemerintahan Jokowi-JK ke depannya. Ada pun ke enam point tersebut adalah sebagai berkut :

  1. Secara faktual berbagai persoalan di Papua masih terus berlangsung. Tindakan kekerasan baik terhadap aparat keamanan (TNI dan Polri) maupun masyarakat sipil masih terus terjadi yang mengakibatkan hilangnya nyawa maupun terluka. Kesulitan-kesulitan sosial-ekonomi yang ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masih dialami sebagian masyarakat Papua, sementara anggaran pemerintah daerah sangat besar. Atas kondisi tersebut, Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberlakukan sejak 2001 tampak belum mampu mencapai tujuannya, yakni mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Papua masih diperlakukan sebagai daerah tertutup terhadap liputan media massa, sehingga warga masyarakat di luar Papua tidak mendapatkan informasi yang cepat dan tepat.
  1. Pemerintahan Presiden Susilo B. Yudhoyono telah berusaha menangani berbagai persoalan di Papua. Salah satu di antara usaha itu adalah pembentukan Unit Pelaksana Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun, meskipun Unit tersebut dapat menambah panjang jalan di Papua, dia tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sangat mendasar: persoalan kemanusiaan. Ini mencakup nilai dan status kesejarahan, identitas dan nilai kultural, pelanggaran HAM, dan trauma-trauma masa lalu. Masalah-masalah ini terlalu mahal untuk diabaikan dan akan menjadi beban berat di masa yang akan datang.
  1. Pola pendekatan keamanan yang selama ini masih terus dilakukan dalam penyelesaian konflik Papua juga tidak bisa menjawab penyelesaian konflik Papua. Pola pendekatan keamanan yang diterapkan justru seringkali berujung pada terjadinya tindakan pelanggaran HAM. Rencana TNI yang akan memperkuat postur TNI di Papua sebagaimana tertuang dalam buku postur pertahanan Negara kementerian pertahanan, dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru di Papua. Rencana pembangunan postur TNI ini semakin memperkukuh bahwa pemerintah Indonesia akan terus menerapkan pola pendekatan keamanan ketimbang mencari jalan damai dalam penyelesaian Papua.
  1. Kehadiran pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla, sebagaimana ditetapkan oleh KPU dan diperkuat oleh MK, membuka harapan baru terhadap penyelesaian persoalan-persoalan di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) secara lebih cepat dan sekaligus substansial.
  1. Harapan tersebut mempunyai dasar dan justifikasi sangat kuat mengingat: pertama, kapabilitas dan komitmen presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan persoalan bangsa secara damai dan bermartabat; kedua, besarnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat pada pilpres yang lalu dan lebih daripada itu dukungan masyarakat terhadap proses-proses politik yang lebih bermartabat. Masyarakat percaya bahwa berbagai persoalan bangsa ini dapat diselesaikan apabila para pemimpinnya jujur, bersih, dekat dengan rakyat, dan berkomitmen untuk menyejahterahkan rakyat, memberikan perlindungan dan rasa aman, serta mampu menjaga kesatuan bangsa berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi; dan, ketiga, semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di kalangan masyarakat. Persoalan Papua adalah persoalan seluruh anak bangsa. Ketiga alasan tersebut sekaligus menjadi modal yang sangat berharga dan maha penting untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
  1.       Agar harapan tersebut dapat direalisasikan, Forum Akademisi untuk Papua Damai, menyampaikan usul kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, untuk melakukan proses-proses dialogis yang lebih intensif dan substansif antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Dan agar dialog yang intensif dan substantif tersebut mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, maka:

a.      Perlu dibentuk satu instrument berbentuk unit, badan atau lembaga khusus di bawah presiden dan bertanggungjawab    kepada presiden yang kewenangan dan fungsinya diatur dalam sebuah Keputusan Presiden (Kepres).

b. Fungsi utama unit, badan, atau lembaga tersebut adalah mengkaji dan menyiapkan terciptanya ruang dan mekanisme dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

c.Kewenangan unit, badan, atau lembaga khusus tersebut mencakup akses untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh negara demi terwujudnya agenda dialog

D.Di tengah proses persiapan agenda dialog, pemerintah harus tetap memberi jaminan rasa aman serta proses pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. (Tim/AlDP)