Berita

Warga Raja Ampat Kecewa Korupsi Merajalela

Raja Ampat–Warga Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, kecewa korupsi merajalela di wilayah pariwisata Indonesia itu. Beberapa kasus terindikasi korup namun lolos dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Korupsi banyak disini, ada data dimana pemerintah membeli speedboat dengan dana miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada satupun boat yang kita lihat,” kata Agustinus, warga Raja Ampat.

Ia mengatakan, korupsi sedemikian parah dilakukan oknum di birokrasi. “Kita tahu ada korupsi, tapi selalu saja lolos, laporannya lengkap. Kurang tahu itu dibikin bagaimana,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi di Raja Ampat misalnya terjadi pada tahun 2011 dimana Kejaksaan Tinggi Papua menyidik pengadaan Genset yang melibatkan para pejabat tinggi di daerah itu sejak tahun 2004 hingga 2009, sebesar Rp 81 miliar.

Pada tahun 2010, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) pernah pula meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi di Raja Ampat yang mencapai lebih dari Rp738 miliar

Berdasarkan temuan BPK, pada 2004 dan 2005 misalnya, ada dana sebesar Rp2,8 miliar yang pertanggungjawabannya tidak didukung bukti lengkap. Selain itu, ada pula penggunaan dana Rp1,1 miliar, dengan keterangan penggunaan tidak sesuai peruntukannya.

Pada 2006, realisasi belanja pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp1,5 miliar, terkait belanja kegiatan penataan tapal batas, tidak dipertanggungjawabkan oleh bagian Setda.

Di tahun yang sama, ada juga dana Rp1,4 miliar tidak dipertanggungjawabkan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dana tersebut dibagikan sebagai insentif pada pejabat atau pimpinan SKPD tertentu.

Adapun dugaan penyalahgunaan dana APBD 2009 misalnya menyangkut program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan pada PLTD Waisai senilai Rp23 miliar. Rinciannya, operasional PLTD Waisai dan peningkatan jaringan listrik Tahap V masing-masing Rp5 miliar, penimbunan areal PLTD Waisai senilai Rp500 juta, dan survei pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Rp600 juta.

Pada 2010, diduga juga ada permainan dalam pengelolaan PLTD PT PWP dengan melakukan penunjukan langsung terhadap seseorang yang ternyata masih kerabat dari pimpinan daerah tersebut. Total dana program ini Rp 12,2 miliar. “Tapi kita ini masyarakat kecil mau bilang apa, kita hanya harapkan jangan bikin susah orang kecil,” kata Agustinus. (02/ALDP)