Warga Minta Pejabat Tak Rajin Keluar Daerah

Warga Minta Pejabat Tak Rajin Keluar Daerah

pejabat di Boven Digoel, saat Bupati Yusak Yaluwo masih aktif menjabat. Foto diambil tahun 2008

Boven Digoel – Warga Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, meminta pejabat pemerintah tak sering keluar daerah. Beberapa pegawai negeri ikut-ikutan menetap di Merauke hingga lupa tugas

“Biasanya sebulan. Ada juga sampai berbulan-bulan tidak bekerja. Herannya, tidak ada sanksi,” kata Anthonius Kandam, tokoh Adat di Tanah Merah, pekan kemarin

Ia mengatakan, itu belum termasuk pejabat malas, tinggal di Tanah Merah, namun kerap bolos saat jam kerja. “PNS itu merupakan pelaksana setiap pekerjaan. Mereka digaji untuk bekerja melayani rakyat. Kalau tidak kerja dan hanya makan gaji buta, seharusnya dipecat,” katanya.

Menurutnya, aturan kepegawaian perlu dibuat ketat. Kerja di Birokrasi beda dengan swasta yang bisa seenaknya kesana kemari. Jika PNS bisa menikmati gaji pokok serta gaji tambahan, sepatutnya pula memberi yang terbaik bagi rakyat yang tidak digaji. “Kalau PNS tidak digaji, ya silahkan saja sesuka hati, tapi mereka itu dapat uang dari rakyat, bukan dari bupati atau pejabat,” katanya geram.

Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah Boven Digoel menindak PNS yang mangkir. “Apakah ada sanksi, jangan nanti pada saat akan perjalanan dinas keluar daerah baru ramai-ramai masuk kantor untuk ikut. Ini sepertinya sesuai dengan Pejabat Pergi, Pegawai Pulang (P4)” katanya.

Bonafasius Konotigop, mantan Sekertaris Daerah mengatakan, pemerintahan Boven Digoel mirip mainan anak-anak. “Padahal semua harus sesuai aturan. Masa Bupati dipenjara, tapi masih bisa memerintah, ini aneh,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam aturan kepegawaian, pemberian sanksi pada PNS malas, dilakukan secara bertahap. Pertama dibina lebih dulu. Tetapi jika kemudian masih mengulangi hal yang sama, ditempuh mekanisme sesuai Undang-Undang Kepegawaian yaitu memberi teguran.

Teguran itu bertingkat dari teguran pertama, kedua sampai ketiga. Selanjutnya bisa memotong penghasilan PNS. “Demikian juga masalah tindakan disiplin, ada tindakan ringan, sedang dan berat. Sementara aturan yang biasa di pakai adalah peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” katanya.

Konotigop menerangkan PNS dapat dijatuhi sanksi penundaan gaji berkala selama 1 tahun apabila melakukan tindakan indisipliner atau mangkir masuk kerja selama beberapa hari. “Kalau PNS malas dalam waktu akumulatif 20 hingga 25 hari, dapat dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun,” jelasnya.

Sementara bila melanggar PP nomor 45 tahun 1990 mengenai perizinan perkawinan dan perceraian PNS, dapat diberikan sanksi berat, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah, selama kurun waktu tiga tahun. “Jadi semua ada aturannya, tidak bisa sembarang-sembarang, tapi anehnya, di Boven Digoel, semua itu seperti angin lalu saja,” pungkasnya. (02/AlDP)