Warga di Serui Mempertanyakan Keputusan MK dan Hak Anak Asli
Warga Bupul di Merauke

Warga di Serui Mempertanyakan Keputusan MK dan Hak Anak Asli

Serui-Sejumlah warga melakukan demonstrasi untuk  menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 24 Juli 2012 yang memerintahkan KPU Yapen melantik pasangan Bupati-wakil bupati Toni Tesar S.Sos-Frans Sanadi, BSc M.BA periode 2012-2017.

Rombongan KemenkoPolhukam yang tiba di Serui dihadang oleh pendemo,mereka meminta keputusan MK ditinjau kembali(08/08/2012).
Pendemo yang merupakan massa dari Front Peduli Demokrasi dan koalisi partai kemudian melakukan aksi longmarch dari bandara Serui menuju kantor Bupati. Sepanjang jalan massa melakukan orasi diiringi lagu “Aku Papua” yang dipopulerkan oleh Edo Kondologit.

Menurut pendemo ada beberapa kejanggalan, antara lain KPU Yapen mengatakan sudah melakukan verifikasi padahal belum karena data yang dipakai data lama tahun 2010. Selain itu Berita Acara 256/KPU/XII/2010 yang mensahkan Toni Tesar S.Sos-Frans Sanadi, BSc M.BA sudah dibatalkan melalui keputusan MK pada 30 Desember 2010. Tetapi justru Berita Acara itu yang dipakai lagi sebagai pedoman oleh MK untuk mensahkan dan menetapkan pasangan Bupati Wakil Bupati terpilih.

Kemudian berkas pasangan calon Sipora Boray dan Kris Payawa yang dinyatakan hilang, belum diselesaikan kasusnya.

Prilia Uruwaya dari Front Peduli Demokrasi mengatakan “ada apa dengan Undang-undang di negara kita, mengapa keputusan KPU yang sudah dibatalkan tahun 2010 malah dipakai sebagai bahan pertimbangan MK untuk putusan sengketa Pilkada Yapen pada 24 Juli 2012 lalu?”.

Pendemo juga mempertanyakan hak anak asli Papua karena bupati terpilih dinilai bukan berasal dari orang asli Papua. “Penghargaan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua khususnya di Yapen harus ditegakkan,”Ujar Ruben Arebo SH.

Pejabat Bupati Ir. Helly Weror M.Si, Ketua DPRD Yotam Ayomi, Kapolres dan Dandim  menemui pendemo dan mengundang perwakilan pendemo untuk menyampaikan aspirasi kepada tim dari kemenkopolhukam.

Toto Sumarjono, koordinator tim kemenkopolhukam menanggapi, “Aspirasi warga pendemo sudah diterima dan akan diteruskan kepada pihak yang berkompeten”. Kemudian perwakilan pendemo membubarkan diri.(o4/AIDP)