Berita

Usulan Hak-Hak Narapidana Politik, Tidak Berjalan Mulus di Jakarta

Jayapura – “Berkas narapidaJafraina poltik, tidak diperhatikan di Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta,” demikian ujar Anum Siregar, direktur AlDP yang sedang  melakukan advokasi buat narapidana politik di Papua.(19/01/2015).

Menurutnya, pihaknya sudah mengecek ke kementrian Hukum dan HAM juga ke Setneg pada bidang preogativ dan naturalisasi yang berada di bawah Deputi Bidang perundang-undangan.

Untuk berkas usulan perubahan pemidanaan terhadap narapidana kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena tahun 2003 yakni Jaafrai Murib dan Numbungga Telenggen  “belum ada jawaban dari kementrian Hukum dan HAM,” jelasnya.

Anum menyayangkan langkah pemerintah yang terkesan lambat karena usulan mereka telah disampaikan pada tahun 2013.

Sedangkan terkait usulana grasi dari terpidana kasus Bolakme 2010, pihak kementrian hukum dan HAM baru menyerahkan ke presiden pada November 2014.

“Padahal sudah diusulkan sejak awal tahun 2014 oleh kanwil di Papua. Prosesnya masih panjang, apalagi presiden masih harus meminta pertimbangan dari menkopolhukam”.

Anum  meminta agar pemerintah serius menangani hak-hak Tapol dan Napol di Papua. “Ini menjadi salah satu alasan untuk menumbuhkan percaya dari rakyat Papua terhadap pemerintah yang baru,”tegasnya.(Tim/AlDP)