UP4B/UP2TP :Kebijakan Apalagi Untuk Papua?
Suasana Ujian Negara (UN) SD di Papua

UP4B/UP2TP :Kebijakan Apalagi Untuk Papua?

Andawat-Unit Percepatan Pembanguan Provinsi Papua dan Papua Barat(UP4B) yang kini diubah namanya menjadi Unit Percepatan Pembangunan di Tanah Papua(UP2TP) bakal menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dijalankan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Unit ini merupakan ‘perbaikan’ dari Inpres Nomor 5 tahun 2007 mengenai Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua yang dikenal dengan istilah New Deal Policy for Papua.

Sebagai suatu konsep,di tingkat pusat, proses perumusannya terbilang cukup matang karena konsepnya diubah berkali-kali, pada rapat pembahasannya Wapres secara serius turut mendampingi, diskusi dengan instansi terkait di tingkat kementrian telah pula dilakukan berulang kali.Beberapa komponen masyarakat sipil yang peduli Papua telah pula mendiskusikannya.

Disadari,meskipun banyak pembicaraan di tingkat pusat terutama para menteri belum tentu menjamin bahwa secara substansi mereka memahami atau mau memahami konsep tersebut sebab hal-hal yang ada di kepala mereka hanyalah hal-hal tehnis dan sangat mekanik untuk menyelesaikan persoalan di Papua ‘pendekatan kesejahteraan dan penggunaan keamanan apabila ada gangguan dari separatis’,itu saja. Awalnyapun isinya terkesan ’Bapenas banget,”,dipenuhi dengan agenda kerja dan limit waktu yang sangat rinci dan tehnis. Seolah tidak membuka ruang bagi pelaksana Unit untuk menjalankan pilihan dan strateginya. Mekanisme seperti itu tentulah bukan hal yang menguntungan bagi pelaksana Unit Pelaksana saat bekerja nanti apalagi dengan limit waktu cuma 3(tiga) tahun.Apa yang dapat dilakukan dan dicapai dalam kurun waktu 3 tahun mengingat kompleksitas persoalan di Papua?.

Di Papua,gubernur telah diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi pada awal tahun 2011,sayangnya sosialisasi tersebut tidak berjalan.Entah karena tidak cukup waktu,khawatir rakyat akan menolak atau pemerintah provinsi sendiri secara diam -diam pada posisi menolak karena merasa otoritasnya akan diambil atau karena sebab lain.Pemerintah provinsi Papua hanya memberikan sejumlah catatan berkaitan dengan peran dan kewenangan yang dikehendaki tingkat provinsi.

Di kalangan LSM, telah dilakukan diskusi setidaknya pada tanggal 25 Maret 2011 lalu,” Kami telah mendiskusikan, konsep ini penting untuk dikaji agar kita mengentahui dengan jelas apa maksudnya,kami juga memberikan pandangan” demikian disampaikan Br Edy dari SKPKC saat berkesempatan bertemu dengan anggota DPR RI Paskalis Kosay di Jayapura.

Paskalis  Kosay mengatakan,“Apa yang menjadi solusi dari UP4B, sejumlah aspirasi disampaikan akan tetapi kemudian menjadi resisten. Kemudian kami coba ikut,awalnya sangat persis dengan Inpres Nomor 5 tahun 2007,kami mencoba untuk memberikan masukan dengan pendekatan yanga agak berbeda,kalau tidak semuanya hanya seperti tembok batu.Hanya saja agendanya memang masih sulit untuk didiskusikan secara tajam.Kalau dipaksakan masuk akan ditolak tapi kita berharap sedikit demi sedikit bisa menyentuh”.

Di Papua mulai muncul berbagai penolakan mengenai Unit P2TP.Unit ini dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan sistem sentralistis, semua hal di Papua akan kembali diatur dan diputuskan oleh Jakarta. Meski Unit ini bukanlah pelaksana tehnis namun memiliki sejumlah kewenangan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan di Papua.Bisa jadi kewenangan ini juga yang membuat tarik menarik diantara instansi di tingkat pusat dan diantara individu makin menguat untuk berebut ‘peran dan posisi’.

Disisi lain,ada yang berpendapat bahwa Unit ini bakal menjadi salah satu peluang baru yang dapat digunakan untuk ‘memperbaiki’ peran pusat di Papua,terutama bagi lembaga – lembaga internasional yang telah menaruh uang dan kepentingannya yang sangat banyak di Papua.Unit ini dinilai sebagai momentum perubahan untuk merumuskan kebijakan baru selain memperbaiki kebijakan lama yang dirasakan kurang ‘dekat’ dengan Papua. Apalagi setelah melihat dan memahami susahnya memperbaiki OTSUS,memperbaiki aturan yang terlanjur keliru dibuat dan ditafsirkan serta memperbaiki pola kerja dan pola sikap pemilik otoritas yang sudah terlanjur sulit diubah ketika mengimplementasikan dan ‘mempertahankan’OTSUS.

Sebagai satu kebijakan,sebenarnya tidak ada yang terlalu baru di dalam Unit P2TP, oleh karena itu bisa jadi lebih buruk dari OTSUS.Akan tetapi mekanisme keterbukaan dan sharing informasi yang dicoba dilakukan saat Unit ini mulai digagas diharapkan menjadi mekanisme wajib saat Unit ini benar-benar dijalankan sehingga kekeliruan yang terjadi dapat segera diperbaiki.Hal yang agak berbeda,Unit ini secara formal menegaskan sikap pemerintah untuk menyediakan ruang berdialog dengan rakyat Papua,membangun komunikasi konstruktif. Meskipun hingga kini belum jelas maksud dan isi dari komunikasi kontruktif.

Sebagai kebijakan pusat,rakyat Papua akan menolaknya.Rakyat akan menolak apapun yang datang dari pusat, termasuk Unit ini.Persoalannya apakah kemudian pemerintah akan menariknya atau membatalkannya?. Bagi Jakarta, protes Papua terhadap Jakarta bukanlah hal yang baru dan Jakarta selalu memiliki sejumlah cara untuk tetap menjalankan kebijakannya di Papua.Jakarta sedang menciptakan momentum ‘kick off’,bisa jadi saat peringatan 10 tahun OTSUS,saat kekacauan di Papua sambung menyambung atau saat ‘ketidakjelasan pilgub semakin jelas’.(Andawat/AlDP).