Untuk Papua Damai, Harus Ada Indikator Yang Sama
Jevius J. Siathen, Plt Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sorong

Untuk Papua Damai, Harus Ada Indikator Yang Sama

Jayapura – Membangun Papua sebagai  tanah damai, harus dimulai dengan membangun komunikasi diantara masyarakat sipil.

“Tugas kita semua untuk memperjelas konsep Papua tanah damai agar tidak ada kecurigaan diantara kita,” demikian kata Pastor Dr. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua saat menyampaikan pandangannya di Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Jayapura, Sabtu kemarin.

“Ada ungkapan, bicara Papua Tanah Damai sama artinya dengan bicara merdeka, ini keliru, kalau kita masih berpikir seperti itu maka sampai kapan kita bisa membangun Papua yang damai,” katanya lagi.

Menurut dia, Papua Tanah Damai mesti memiliki aturan atau indikator yang sama antara orang Papua dan non Papua. “Kalau saya punya ukuran dan kamu punya ukuran lain maka bisa konlfik, konflik terjadi karena kita punya ukuran yang berbeda, karena itulah kita mesti memiliki ukuran yang sama,” tambahnya.

Satu hal yang perlu dipikirkan, kata Neles adalah mengapa ini perlu dilakukan. “Yaitu untuk menyelesaikan konflik vertikal antara masyarakat Papua dan pemerintah. Tapi juga ada masalah komunikasi yang tidak beres diantara kita semua. Untuk menyelesaikannya kita harus mendorong dialog,” ucapnya.

Ia berpendapat, karena masyarakat Papua heterogen, ada konflik vertikal dan horizontal diantara warga sipil. Semuanya perlu memiliki visi bersama dan karena itu indikator Papua tanah damai harus dibahas.

“Semua pihak harus dilibatkan untuk membahasnya, kalau ada pihak yang tidak mau membahas itu berarti punya niat lain. Kalau  kita mau hidup di Papua, mari bersama  berjuang, kita mau menuju pelabuhan yang sama, pelabuhan damai. Non Papua perlu diberikan ruang untuk didengar pendapatnya,” katanya lagi.

Sebelumnya, diawal Desember 2012, Jaringan Damai Papua juga telah menggagas Lokakarya Dialog dan Rekonsiliasi antara Orang Asli Papua dan Non Papua di Jakarta untuk melihat pola relasi dan agenda damai bersama.

Peserta non Papua berasal dari jaringan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) yang telah dimandatkan oleh JDP untuk melakukan kampanye Dialog Jakarta Papua bagi penyelesaian masalah tanpa kekerasan di tanah Papua.

“Tahun depan akan lebih banyak agenda konkrit untuk melibatkan komponen masyarakat sipil, Papua dan non Papua untuk membangun perdamaian,” janjinya. (Tim/AlDP)