31 Anggota DPR Papua Barat Dituntut 1,6 Tahun Penjara

31 Anggota DPR Papua Barat Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Jayapura-Sidang kasus tindak pidana korupsi senilai 22 milyar APBD Papua Barat Tahun 2010 yang melibatkan sedikitnya 31 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat(DPRPB) telah memasuki proses tuntutan dari pihak JPU. Dimana 31 anggota DPRPB dituntut 1,6 tahun kurungan, denda 50 juta dan menganti uang persidangan Rp.5.000  sebagaimana yang digelar di Pengadilan Klas 1 A Jayapura (17/01/2014).

31 anggota DPRPB ini didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak JPU Yos Salvador Dos Ries.SH kepada Aldp Online mengatakan, “Dalam proses transaksi pencairan dana, 31 anggota ini mendapat dana yang diberikan oleh PT. Papua Doberai Mandiri (Padoma). Namun kedepannya dana ini bermasalah, masing-masing dari mereka mengembalikan uang tersebut. Walaupun, 31 anggota DPRPB telah mengembalikan uang tersebut, namun tidak menghapus perkara hukum Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001”.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) dari 31 anggota DPRPB, Rahman Ramli.SH kepada Aldp Online menyampaikan tanggapannya,” Tuntutan sudah dibacakan oleh JPU kepada klien kami. Langkah selanjutnya kami akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan yang diberikan kepada klien pada sidang hari kamis 23 Januari mendatang,” Ungkapnya.

Selain 31 anggota DPRPR tersebut, pada Rabu(15/01/2014) pembacaan tuntutan telah dilakukan oleh JPU terhadap terdakwa lainnya yakni ML Rumadas(mantan sekda PB) dituntut 2 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, Y.Johan Auri(ketua DPR PR) dituntut 1,6 tahun dan denda 50 juta rupiah, Roberth.M.Nauw(waket DPRPB) dituntut 1,6 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, Jimmy D Idjie(waket DPRPR) dituntut 1,6 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dan Mamad Suhadi(Dirut PT Padoma) dituntut 1,6 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. (RM/AlDP)