Tunggu Permohonan Pihak Ketiga untuk Asimilasi Forkorus dkk

Jayapura-Setelah menjalani masa hukuman selama 2 tahun, ForkorusYaboisembutdkk, terpidana makar pada kasus Kongres Rakyat III, Oktober 2011, kini memasuki masa asimilasi.

“Kami sedang mengurus proses asimilasi bagi kami sebab kami sudah menjalani setengah dari masa pemidanaan,’ Ujar DominikusSorabut, saat ditemui di LAPAS Klas I A Abepura(07/10/2013).

Masa asimilasi dapat diberikan terhadap seorang narapidana apabila telah menjalani masa pemidanaan selama 2 tahun. Masa asimilasi yang biasanya diterapkan oleh pihak Kanwil Hukum dan HAM, khususnya LAPAS yang bersangkutan adalah dengan melibatkan PihakKetiga.

Saat dikonfirmasikan dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM, Kabid Keamanan dan Pembinaan kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua, Dra. LilisIkas Rosita membenarkan. “ Yang jelas ada pemohonan terlebih dahulu dari Pihak Ketiga,”katanya.

“Dalam hal ini, pihak Ketiga yang bersedia mempekerjakan seorang atau sekelompok narapidana, dengan jenis pekerjaan, waktu dan biaya tertentu, semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak LAPAS danPihak Ketiga yang bersangkutan,” jelasnya.

Lanjutnya, “Untuk Pak Forkorus dkk, kita juga akan hitung, mereka memang mendapatkan remisi 2 bulan, sehingga sudah masuk masa asimilasi. Sekarang, apakah ada permohonan dari pihak Ketiga untuk mempekerjakan mereka, dengan pekerjaan apasaja, mungkin di kantor, kegiatan keagamaan, atau yang lain.Jika ada permohonan ke LAPAS, LAPAS akan melakukan sidangTPP (Tim PemantauPembinaan), barudiputuskan. Kewenangan asimilasi ada di kalapas”.

Lebih lanjut, Lilis menjelaskan bahwa proses asimilasi masih sulit dilakukan karena sulit untuk mendapatkan PihakKetiga  yang mau mempekerjakan narapidana.

“Paling ada, untuk waktu tertentu dan pekerjaan tertentu saja seperti membersihkan jalan atau mengecat bangunan perkantoran setelah itu mereka tidak mau, katanya takut beresiko,” katanya panjang lebar.

Harapannya dengan proses asimilasi yang akan didapat oleh Forkorus dkk akan ada permohonan dari PihakKetiga, kemudian dilakukan melalui sidang TPP dan menghasilkan keputusan yang baik untuk semua pihak.

“Prinsinpnya berpedoman padaaturan, kalau sudah benar, maka siap untuk dilaksanakan,” tegasnya.(Tim/AlDP).