Tim PH : Di Kampung Sasawa, Pemerintah ’Absen” Melayani dan Melindungi Rakyatnya

Tim PH : Di Kampung Sasawa, Pemerintah ’Absen” Melayani dan Melindungi Rakyatnya

Sorong-Nota Pembelaan pada terdakwa peristwa Sasawa juga berargumentasi bahwa para terdakwa yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan konferensi yang diselenggarakan oleh kelompok TPN/OPM Fernando Worabai di kampung Sasawa adalah karena ancaman dan paksaan.

“atau sebab (ancaman) kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya sehingg atidak dapat dimintai pertanggungjawabannya,” Ujar Jimmy Ell SH, anggota Tim PH di Pengadilan Negeri Sorong.(27/10/2014).

“Istilah ‘tidak dapat diminta pertanggungjawaban’ (toerekenbaarheid) menunjukkan adanya alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana,” jelasnya.

Tim Penasehat hukum tak lupa mengurai satu persatu pekerjaan yang dimiliki oleh Para terdakwa, mulai dari supir mobil pendesaan, kondektur, tukang ojek, guru, nelayan hingga pekerjaan perusahaan yang kesemuanya ada hubungan aktifitas dengan kampung Sasawa.

Tim juga mengungkap kembali fakta persidangan mengenai ancaman kelompok TPN/OPM yang akan membakar rumah penduduk bila tidak mengikuti kemauannya atau paksaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk memberikan bama, termasuk yang diantar oleh Terdakwa V Kornelius Woniawa yang menyebabkan dirinya ikut ditangkap dan dituduh sebagai pemberontak.

Menurutnya, para terdakwa yang berada dibawah ancaman hanya sebagai instrument, alat atau sarana(manus ministra) yang digunakan oleh kelompok TPN/OPM dibawah pimpinan Fernando Worabai sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan kejahatan.

“Bahwa ancaman yang menyebabkan rasa takut itu bukan saja dialami oleh Para terdakwa terjadi secara absolute terhadap setiap orang yang memiliki kepentingan untuk kehidupan mereka di kampung Sasawa ketika aparat pemerintahan di tingkat lokal termasuk aparat kampung, aparat TNI Polri tidak hadir di kampung Sasawa”

Lanjutnya, “Senyatanya kampung Sasawa dikuasai oleh kelompok Fernando Worabai. Hal ini juga dibuktikan dengan kegiatan baris berbaris atau pelatihan dari kelompok Fernando Worabai yang dilakukan dijalan di tengah-tengah kampung dan pertemuan yang dilakukan di gedung SMP di kampung Sasawa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia, ‘absen’ ditengah-tengah kampung Sasawa untuk melayani dan melindungi rakyatnya”.

Mendengar argumentasi yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum, maka JPU meminta majelis hakim untuk mengajukan replik yang diagendakan akan dibacakan pada 30 Oktober 2014.(Tim/AlDP).