Tiga Perusahaan ‘Berebut’ Lahan di Muting

Tiga Perusahaan ‘Berebut’ Lahan di Muting

Merauke–Tiga perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri, kini tengah ‘berebut’ lahan di Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Areal hingga ribuan hektar akan dibabat habis dan hanya menyisahkan sejengkal bagi pemilik tanah.
“Ada tiga, Muting ini sudah dibagi habis, tidak ada sisa lagi, saya tidak bisa apa-apa, ini keputusan Jakarta dan Pemerintah Merauke,” kata Kepala Distrik Muting, Merse Mahuze, belum lama ini.
Menurutnya, ada dampak dari perluasan program pertanian dan perkebunan. Sisi baiknya, masyarakat akan mendapat ‘jatah’ dari kontrak lahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta ekonomi mereka meningkat. “Tapi kalau salah mengatur, akibatnya bisa kembali ke masyarakat lagi. Kita sekarang lihat pohon tumbuh dimana-mana, besok mungkin saja sudah tidak ada, jadi perusahaan juga harus bertanggungjawab menjaga kelestarian alam dengan menanam kembali kalau sudah selesai waktu kontrak,” ujarnya.
Ia berpendapat, selayaknya investasi tidak merugikan pemilik tanah dan memberi keuntungan secara adil antara perusahaan dan warga. “Perusahaan juga harus mendampingi masyarakat agar menjadi ahli dalam bidang perkebunan, kita tahu mereka harus dididik, janganlah itu dimanfaatkan perusahaan,” kata dia.
Salah satu perusahaan besar yang berniat menanamkan modalnya yakni Agriprima Cipta Persada yang bergerak di perkebunan sawit. Perusahaan tersebut akan menguasai sekitar 21.000 hektar lahan. Sementara Agriprima Persada Mulia – masih bagian dari ACP – menguasai 14.000 hektar. “Nama perusahaan lainnya saya lupa, tapi intinya, dengan masuknya investasi, harus ada perubahan, jangan perusahaan sudah masuk baru kita masih tetap dengan budaya seperti mabuk mabukan, itu tidak akan bikin kita maju,” katanya.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Merauke, saat ini ada sekitar 48 investor yang siap masuk ke Merauke. Beberapa sudah mendapat izin lokasi. Sebagian besar perusahaan terlibat dalam proyek raksasa Merauke Integrated Food and Energy Estate. “Tapi kita akan tinjau kembali, kalau ada perusahaan yang tidak sesuai syarat, atau hanya untuk mencari untung, tentu menjadi pertimbangan sendiri,” kata Romanus Mbaraka, Bupati Merauke.
Baginya, perusahaan bertanggungjawab memberdayakan kampung. “Memang benar, ada dampak dari investasi, sekarang yang kita lihat terjadi pendangkalan di Kali Bian, ada juga masalah untuk penanaman kembali lahan yang ditebang, kemudian ada kasus masyarakat yang punya tanah, hanya bekerja sebagai buruh kasar, ini tentu menjadi perhatian kita,” pungkasnya. (02/AlDP)