Berita

Taman Budaya Papua Masih Diterlantarkan

Taman Budaya Papua , EXPO Waena

JayapuraSejak mulai dibangun awal 1980-an, diharapkan dapat menjadi pusat kebudayaan Irian Jaya. Tapi setelah aset ini dilepas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Irian Jaya (Papua) di akhir 1990-an, keberadaannya semakin tidak terurus hingga terkesan terlantar. Lantas, apakah aset ini akan terus dibiarkan terlantar?

Gapura berbentuk rumah perahu tradisional dengan hiasan motif khas Papua itu tampak menjulang. Rumah perahu itu ditopang dua tiang penyangga yang pada sisinya menempel beberapa tiruan patung Asmat berbentuk manusia perahu yang berjejer. Patung-patung ini laksana penjaga pintu gerbang yang sedang menyambut para tamu. Diatas gapura tertulis “Selamat datang di Taman Budaya Provinsi Papua,” dan dibaliknya lagi tertulis “Terima Kasih Atas Kunjungan Anda.” Kedua tulisan itu terkesan memberi ucapan bagi mereka yang akan masuk atau sudah selesai mengunjungi kompleks Taman Budaya Expo Waena. Sebelum menuju ke area dalam melewati gapura yang menjadi pintu masuk utama, dari depan terlihat tiang-tiang pagar bergambar aneka motif ukiran yang warnanya belum pudar.

Pada sisi kiri halaman depan, berdiri sebuah papan nama kayu bertuliskan “Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan, Taman Budaya Provinsi Papua.” Sedangkan di sisi kanan berdiri kokoh sebuah papan nama dari plat besi yang mulai berkarat meskipun dibalut cat berwarna biru.  Padanya ada dua tulisan berbeda, tulisan pertama berkata “Pusat Kesenian Irian Jaya,” dan diikuti tulisan kedua “Irian Jaya Art Centre.” Kedua tulisan ini sama maknanya, yakni menjelaskan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat kesenian dan kebudayaan Irian Jaya (Tanah Papua) beberapa tahun lalu. Tapi kedua tulisan itu juga semacam promosi wisata budaya. Begitulah potret area depan Taman Budaya Papua yang lokasinya berada di Waena Jayapura.

Sore itu, media onine ALDP sempat mengisi waktu luang mengunjungi kawasan Taman Budaya Papua yang pernah diresmikan Pemerintah pada 1984. Menurut warga sekitar, aset ini sudah lama tidak terurus sehingga sebagian besar bangunannya menjadi terlantar. Meski begitu, keberadaannya masih menyimpan bekas-bekas keunikan tersendiri. Lokasinya tidak jauh dari Museum Negeri Papua, kedua aset ini sejak awal dibangun bersamaan. Di dalam lokasi Taman Budaya juga terdapat Sekolah Tinggi Seni Papua (STSP) yang didirikan beberapa tahun lalu (2004) saat Dr. J.P. Solossa menjadi Gubernur Papua. Sayangnya, sebelum menelusuri  area dalam Taman Budaya ini, dari depan sudah tampak pemandangan miris dan kesemrawutan. Pada sisi kanan halaman depan yang tak jauh dari pintu masuk utama, berjejer puluhan motor ojek yang sedang menanti penumpang. Warga juga ramai berlalu lalang. Para penjual pinang berjejer di sisi kiri kanan ruas jalan yang menghubungkan pintu masuk utama Taman Budaya yang mubasir ini.

Terlihat juga beberapa meja jualan yang belum digunakan dibiarkan terbalik. Ada yang ditutupi karung atau karton bekas pengalas. Sebagian meja dan bangku disandarkan pada pagar pembatas halaman depan. Ada dua tiga meja dengan tempat duduknya dipenuhi beberapa pemuda yang sedang mabuk-mabukan sore itu. Belum lagi di halaman depan sampah-sampah tampak berserakan, disertai ceceran ludah pinang yang memerah di sana sini. Sampah berbentuk daun pisang, daun jagung, plastik gula-gula, kaleng, botol plastik, puntung rokok hingga botol-botol bekas minuman, semuanya terhampar di sekitar halaman depan area yang pernah menjadi pusat budaya Papua ini. Tidak jauh dari pintu masuk utama, beberapa warga sedang duduk-duduk sambil bercengkerama ria. Dengan kondisi demikian, tentu bahwa kawasan ini sudah tidak lagi menjadi Taman Budaya Papua yang ideal.

Setelah melewati gapura pintu masuk utama, ada halaman tengah yang cukup luas. Halaman ini menjadi pemisah beberapa bangunan di dalamnya. Tampak sejumlah pemuda sedang bermain bola dan anak-anak juga sementara bermain disini. Suasana ini telah menjadi pemandangan rutin di sore hari. Menurut Steven Kambuaya, salah seorang penghuni anjungan Manokwari yang menjadi bagian dari lokasi Taman Budaya, halaman ini dulunya juga menjadi lokasi pertunjukan tari-tarian tradisional jika ada acara festival budaya tahunan. Tapi itu dulu, kata dia. Karena sejak 2009, acara festival budaya sudah tidak lagi digelar disini. Belakangan, pelaksanaan acara budaya tahunan itu dipindahkan ke lapangan PTC Entrop, salah satu kawasan yang menjadi pusat perdagangan di Kota Jayapura. Tidak jelas, mengapa harus dipindahkan ke tempat lain. “Padahal, sebenarnya acara ini kan bisa digelar di lokasi Taman Budaya to,” ungkap Steven prihatin.

Saat berdiri di area depan halaman ini, pada sisi kanan dalam tampak sebuah bangunan tiruan berbentuk rumah panggung tradisional yang sudah agak usang. “Ini namanya rumah kaki seribu milik suku Arfak di Manokwari,” kata seorang pria menjelaskan. Ia mengaku penghuni kompleks ini. Meskipun tidak begitu terawat, rumah ini dari tampilan fisik masih memiliki keunikan tersendiri. Sebab hiasan ukiran masih membekas di dinding dan tiangnya. Pada bagian depan kompleks anjungan Manokwari, berdiri kokoh patung C.W. Ottow dan J.G. Geissler, dua Misionaris Protestan yang pernah tiba di pulau Mansinam pada 1855 silam guna menyebarkan Injil kepada orang Papua. Di belakang rumah kaki seribu itu ada sebuah rumah tradisional bernama Rumsram. Rumah ini pun memperlihatkan keunikan tersendiri dengan model atapnya yang menyerupai punggung penyu.

Berhadapan dengan anjungan Manokwari, terlihat anjungan Sorong dengan bangunan modern berlantai dua yang menjulang. Disebelahnya lagi ada anjungan Jayawijaya (Wamena) dengan beberapa bangunan menyerupai rumah adat tradisional Honai. Pada sisi kanan kiri ruas jalan yang menuju Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya, tampak berjejer  anjungan lain milik beberapa kabupaten induk seperti, Nabire, Biak Numfor, Yapen Waropen, Jayapura, Fak-Fak dan Merauke. Masing-masing anjungan memiliki bangunan berbentuk rumah adat tradisional yang pada tiap dinding, tiang penyangga hingga pagarnya berhiaskan motif ukiran yang menjadi ciri khas daerahnya. Ada beberapa anjungan memiliki patung di bagian depan. Nah, keberadaan sejumlah bangunan ini cukup memberi kesan bercorak budaya dan seni.

Namun demikian, jika mengamati lebih dekat satu persatu bangunan yang menjadi aset 9 kabupaten induk saat Papua masih bernama Irian Jaya, ternyata sebagian besar bangunan di dalam kawasan ini seperti sudah mulai termakan  usia. Anjungan Manokwari dan Sorong misalnya, meskipun kedua anjungan ini tampak kokoh dari depan, beberapa bagian dalam bangunannya yang terbuat dari kayu seperti plafon, tiang penyangga, jendela dan pintu, ada yang sudah mulai lapuk termakan rayap. Pada dinding-dinding bangunan yang terbuat dari semen dan batu bata juga mulai keropos. Ada yang retak di sana sini. Pada plafon dan tiang, tampak sarang laba-laba juga bergelantungan. Kondisi ini memang tidak berbeda dengan anjungan lain. Memang anjungan Manokwari pernah direnovasi beberapa tahun lalu, tapi itu tidak mencakup semua bangunan. Demikian juga dengan beberapa anjungan lain yang pernah direnovasi oleh Pemda-nya, namun itu pun hanya sebagian.

Hanya yang disayangkan, karena tidak difungsikan penggunannya, sejumlah bangunan anjungan yang menjadi aset 9 kabupaten ini lantas menjadi tempat hunian. Kondisi ini terlihat dari adanya pakaian yang bergelantungan di tiang-tiang  jemuran yang terpasang pada masing-masing anjungan. Tidak hanya itu, pada ruang dalam beberapa bangunan anjungan pun telah dibuat sekat-sekat pemisah kamar dari tripleks. Menurut Agustinus Siep, salah satu penghuni anjungan Jayawijaya (Wamena), bahwa saat sebagian besar aset bangunan di Taman Budaya mulai tidak difungsikan di akhir 1990-an, maka ada warga yang berasal dari masing-masing kabupaten ditugaskan untuk menjaganya. Tapi lama kelamaan, mereka mulai membawa rekan-rekannya dari daerah yang sama menempati bangunan anjungan. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga sekarang.

Kini bisa dibilang mereka yang datang untuk menjadi penghuni baru di sejumlah anjungan Taman Budaya Expo Waena lebih banyak ketimbang yang kembali ke daerahnya. Inilah yang menyebakan kompleks Taman Budaya menjadi ramai hingga terkesan kumuh. Belum lagi, sejumlah bangunan anjungan yang menjadi aset instansi Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, swasta, BUMN dan BUMD di dalam kawasan Taman Budaya yang luasnya kurang lebih 3 Ha, juga telah menjadi tempat hunian. Beberapa diantaranya telah direnovasi untuk dijadikan tempat tinggal tetap. Menurut Agus, khusus para penghuni yang menempati masing-masing anjungan kabupaten, umumnya berstatus pelajar dan mahasiswa. Mereka datang dari daerah guna menempuh pendidikan. Sebagian lagi adalah mahasiswa tugas belajar. “Ada penghuni yang datang hanya sekedar jalan-jalan atau datang untuk mencari pekerjaan dan menetap,” kata pria yang telah menghuni anjungan Wamena sejak 2002 ini.

Lagi menurut dia, ada beberapa penghuni anjungan Taman Budaya yang sudah berkeluarga. Meski begitu, Agustinus Siep mengakui bahwa keberadaan warga yang menempati sejumlah bangunan anjungan di dalam Taman Budaya adalah ilegal. Pantas saja, Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik lokasi Taman Budaya pernah beberapa kali mengeluarkan himbauan agar para penghuninya harus mengosongkan anjungan. Himbauan itu juga ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penertiban. Saat Dominggus Rumbewas menjabat kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, telah beberapa kali dibentuk tim penertiban kompleks anjungan Taman Budaya Expo Waena. Yakni pada 2004, 2005 hingga terakhir 2006. Tim penertiban terdiri dari sejumlah pihak di tingkat provinsi seperti, asisten II, biro perlengkapan dan aset daerah, termasuk melibatkan pihak keamanan. Hanya saja, sejak pembentukan tim pertama, kedua dan ketika itu, hampir tidak ada tindak lanjut untuk penertiban.

Tim bentukan Pemerintah Provinsi Papua itu lantas mengalami kendala menyangkut kemana nantinya para penghuni anjungan yang jumlahnya telah mencapai ratusan orang ini harus tinggal? Lagipula, mereka umumnya pelajar dan mahasiswa asli Papua. Persoalan lain adalah apakah dengan telah ditertibkannya penghuni anjungan Taman Budaya Expo Waena, lantas persoalan bisa langsung selesai? Menurut Alosius Nafurbenan, kepala UPTD Taman Budaya Papua di Waena, bahwa tanah yang kini menjadi lokasi berdirinya kompleks Taman Budaya merupakan aset milik Pemda Provinsi Papua. Hanya saja, keberadaan sejumlah fasilitas bangunan didalamnya seperti anjungan 9 kabupaten induk, statusnya masih dimiliki masing-masing kabupaten. Ia menjelaskan, sejak akhir 1990-an, Taman Budaya ini sudah tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sebab lokasi yang diharapkan menjadi pusat pengembangan budaya dan produk-produk kesenian Tanah Papua ini sudah tidak berjalan sesuai tujuan awal.

Semula, aset Taman Budaya Papua dan Museum Budaya dibangun bersamaan pada 1982 hingga diresmikan penggunannya pada 1984. Dengan luas keseluruhan areal mencapai kurang lebih 10 Ha. Tanah untuk pembangunan awalnya diserahkan (dihibahkan) melalui mekanisme pelepasan tanah oleh keluarga ondoafi Waena, Ramses Ohee. Sejak beroperasi, Taman Budaya berada dibawah pengendalian Direktorat Kesenian yang merupakan bagian dari Departeman Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Sedangkan Museum Budaya Papua dibawah pengendalian Direktorat Jenderal Permuseuman. Dengan begitu, secara administratif kedua pimpinannya hanya bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Irian Jaya. Setelah beroperasi beberapa tahun, kedua aset itu lalu diserahkan untuk dikelola oleh Pemda Tingkat I Irian Jaya di saat Otonomi Daerah mulai berlaku di Indonesia pada akhir 1990-an.

Dengan penyerahan itu, keberadaan Taman Budaya dan Museum Budaya Papua lalu dimasukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terpisah dibawa pengendalian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Irian Jaya saat itu. Sayangnya penyerahan aset itu tidak dibarengi suatu event dan upacara tertentu yang menyertakan para pejabat di pusat dan daerah. Sebaliknya, penyerahan itu hanya lebih bersifat adminitratif sehingga tidak diikuti dengan perlunya tanggung jawab lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Menurut Alosius, tujuan penyerahhan aset ini agar Pemda bisa mengelolannya secara lebih profesioal. Tapi justru lantaran dengan penyerahan aset inilah, turut mempengaruhi proses pengelolaan kedua aset ini. Bahkan kini keberadaan Taman Budaya Papua menjadi tidak jelas pengurusannya hingga saat ini. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset ini ke depan? Yang jelas, tanggung jawab itu terletak pada Pemerintah Provinsi Papua. (Tim/AlDP)