Surat Terbuka Buat Gubernur Papua : Pasar Mama-Mama Papua : Jalan keluar atau Jalan masuk

Surat Terbuka Buat Gubernur Papua : Pasar Mama-Mama Papua : Jalan keluar atau Jalan masuk

Semenjak Bapak dilantik menjadi orang nomor satu di Provinsi Papua, pasti Bapak sangat menyadari betapa di hadapan, bahkan disepanjang mata hati memandang, sudah bertimbun masalah masalah besar yang menuntut sentuhan bijak dengan perhatian serius. Sebut saja,  implementasi Otsus yang kacau balau, pemerintahan daerah yang nyaris stagnan, korupsi yang makin menggurita, konflik sosial politik yang seringkali meledak di setiap wilayah,     pelanggaran HAM, tuntutan hak politik & hak hidup yang kian nyaring disuarakan sampai pada perihal kesejahteraan rakyat yang belum menggembirakan, walaupun sudah menghabiskan  dana puluhan trilyun.

Kali ini, melalui surat terbuka ini saya tertarik menyoroti salah satu ‘agenda warisan’ yang ditinggalkan oleh Gubernur Bas Suebu, yakni Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua.  Dari berbagai media lokal, kita tahu bahwa pembangunan pasar tempat mama mama Papua berjualan seakan  sudah menjadi kebijakan final lagi mendesak.

Jujur saja Bapak Gubernur Yang Terhormat, Saya adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak percaya bahwa membangun Pasar (secara fisik) akan menolong Mama-Mama Papua keluar dari pergumulan ekonomi pasar modern. Karenanya, saya pikir kebijakan ini sebaiknya   dikaji lebih dalam lagi dari pelbagai perspektif, sebelum berbuah masalah dikemudian hari.

Benarkah, sebuah bangunan pasar menjadi begitu urgent untuk menolong pergerakan ekonomi mama-mama Papua, ataukah ada faktor lain yang jauh lebih penting? Benarkah, kemasan jauh lebih penting daripada substansi?

Memang selama ini Pasar atau sekolah, sering diartikan hanya sebatas bangunan gedung, salah satunya, karena sejak orde baru birokrasi negeri ini sudah terjebak di jurang project oriented. Sama juga seperti  rumah sakit, gereja atau masjid. Padahal bangunan, bukanlah konteks yang hakiki. Substansi dari sekolah terletak pada ada tidaknya proses transfer dan transformasi ilmu pengetahuan & teknologi. Substansi dari pasar adalah adanya peristiwa jual beli sebagai wujud aktifitas ekonomi, bukan pada bangunannya. Demikian halnya Gereja, Mesjid atau Pura. Substansinya adalah Jemaat/Jamaah yang  didalamnya bermakna peribadatan serta pembinaan iman dan ahlak. Bergeser dari substansi, maka nama serta nilai fungsional mesti berubah. Itulah sebabnya saya sangat percaya bahwa problema ekonomi mama-mama Papua, bukan hanya terletak pada ada atau tidak adanya sebuah bangunan pasar secara fisik.

De facto, sudah sejak 1970-an mama-mama Papua, dengan kesiapan yang terbatas berani melangkah masuk ke sektor pasar modern. Kesediaan Ini sekaligus berarti mereka dengan sukarela mau memikul beban sebagai  ‘pejuang ekonomi keluarga’ walaupun  harus bergumul di bawah tekanan.

Mama-Mama Genyem di Kamp. Tiba-tiba boleh kita sebut sebagai pionir di pasar lama Abepura. Mama-mama Serui dari Hamadi dan Doksem pantas juga masuk kategori pionir.  Fenomena ini menunjukkan bahwa ternyata kaum perempuan, mama-mama Papua inilah yang lebih dulu paling bersedia  masuk pasar modern, bersedia melakukan interaksi ekonomi walau dengan intensitas dan kapasitas yang masih sangat terbatas.

Era 1980-an keatas, pasar modern di hampir seluruh sudut kota Jayapura didominasi oleh mama-mama dari Paniai tapi juga dari Jayawijaya. Terbukti sekalilagi, ternyata kaum perempuanlah (tidak peduli dari gunung ataupun pesisir pantai) yang paling siap berinteraksi dengan situasi modern.  Mereka berhasil menemukan alternatif usaha produktif setelah bermigrasi ke kota, meninggalkan kebun dan lahan pertanian di kampung halaman. Mereka dengan bijak beralih dari sektor hulu ke hilir, dari produksi ke perdagangan, walaupun dalam kenyataannya mereka harus menghadapi situasi penuh tekanan. Itulah pilihan bijak untuk mengimbangi kebutuhan hidup di kota.

Saya percaya, sebagian terbesar dari tekanan yang mereka hadapi adalah tekanan yang nyaris bersifat struktural, diantaranya kebijakan pembangunan pasar yang cenderung kurang adil,  juga problem terbatasnya atau bahkan ketiadaan modal usaha yang seringkali membuat mereka terlilit berkepanjangan dan sulit menemukan solusi yang ramah. Belum lagi faktor kesiapan budaya lantaran bermutasi dari pola ekonomi tradisional dan barter ke transaksi ekonomi modern. Termasuk juga persepsi kultural tentang eksistensi perempuan yang terpaksa harus bekerja di luar rumah lebih banyak daripada tinggal di rumah mengasuh anak dan urus suami.

Mereka inilah Perempuan Perkasa yang harus memperoleh kedaulatan ekonomi. Karena itu, pertanyaan kritis kita yang pertama : Pantaskah kita berencana mengurung apresiasi ekonomi para pionir ini dalam sebuah penjara yang bernama Pasar, apalagi sekedar dalam pengertian bangunan fisik.

Adi Sasono, salah seorang Bapak LSM Indonesia yang puluhan tahun setia berkarya di  dunia ekonomi kerakyatan memberi pesan penting, … Jika kita ingin bekerja membebaskan masyarakat dari lumpur kemiskinan, maka kita musti memastikan bahwa mereka memiliki alat produksi agar mereka sanggup menentukan nasib (ekonomi) nya sendiri.

Memiliki alat produksi sendiri memberi harapan mereka akan tumbuh menjadi pedagang yang bebas menentukan pilihan dan nasib (ekonomi) sendiri, menjadi mandiri, terhormat dan tidak bergantung pada belas kasihan.

Kita semua tahu, mama-mama Papua yang berjualan di kota Jayapura, umumnya bukan petani. Mereka bukan lagi petani yang memproduksi apa yang dipasarkan.  Sayur, tomat, cabe, bawang yang mereka jajakan, semuanya mereka beli dari petani produsen lalu menjualnya kembali kepada konsumen di kota. Dengan model dagang yang biasa disebut papalele seperti ini, maka setiap hari mereka pasti membutuhkan alat bayar yang bernama uang atau dana segar untuk membeli barang jualan termasuk membayar ongkos transport. Pertanyaan penting , dari mana gerangan mama-mama Papua ini mengakses modal yang tidak memberatkan. Nyatanya setiap hari mereka memerlukan itu.

Beban mereka sudah cukup berat, tekanan di pasar modern pun terbilang kompleks, jadi wajarlah bila kita sebaiknya pilih, mana yang paling mendesak. Bangun Pasar khusus mama-mama Papua atau segera mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro, tempat dimana  mama-mama bisa memperoleh modal usaha dengan pola kredit yang ramah, sekaligus lewat kerjasama dengan LSM, perguruan tinggi atau para pihak yang kompeten para pedagang ini bisa peroleh pembinaan manajemen praktis dan pendampingan usaha.

Jalan Masuk

Adanya pasar khusus bagi mama mama Papua, otomatis menciptakan segregasi ekonomi pasar. Apalagi kalau pedagang yang boleh berjualan disitu hanya orang Papua saja. Kita bisa tebak, hampir pasti aneka jenis barang yang dijajakan boleh jadi sama. Soal konsumen, tentu   siapa saja boleh, tetapi jika barang yang dijual kurang variatif, maka pasar kehilangan daya pikat.

Hal lain yang juga penting adalah kenyatan bahwa Pasar merupakan instrumen ekonomi, bukan konstruksi politik. Jika pasar diletakkan dalam bingkai  entitas etnik tertentu, niscaya dinamikanya terpenjara. Kita tahu, ekonomi selalu bersifat global-universal. Uang tidak punya suku, tidak memiliki agama dan atau entitas primordial lainnya. Uang yang kita tabung dalam rupiah di Papua,  bila kita ambil lewat anjungan tunai mandiri di Eropa, maka yang keluar adalah mata uang Euro. Itulah kekerabatan uang. Persaudaraan uang se dunia.

Memang kondisi paradoks serta benturan yang dialami tidak terhindarkan lagi, lantaran sudah salah dari awal. Bagaimana tidak, fenomena mama-mama Papua ini menunjuk pada satu situasi sosial yang kontradiktif dimana masyarakat lokal yang baru mau keluar dari pola ekonomi sagu terpaksa harus bertabrakan muka dengan pola, mekanisme maupun siasat ekonomi global yang sudah tumbuh berkembang ratusan tahun. Itulah sebabnya, saya percaya jika kita salah menyiasati,  sudah bisa dipastikan siapa akan tergusur, siapa akan terlempar dan terkapar tak berdaya. Sebab di lintasan ini banyak tikungan tajam. Kekuasaan ekonomi pasar berada pada modal serta akses. Bukan pada entitas Cina, Jawa, Makassar atau Papua.

Mari kita pikirkan lagi, menempatkan mama-mama Papua di sebuah bangunan pasar bertingkat yang eksklusif dan dibangun dengan biaya puluhan milyar, akan menolong atau justru melahirkan sejumlah kewajiban baru yang harus mereka pikul, beban mama mama akan bertambah berat sementara barang dagangan dengan harga tertinggi, paling paling seharga 100 ribu Rupiah.

Bagaimana dengan retribusi, keamanan, kebersihan, listrik dan air bersih, semuanya mesti jadi beban mama-mama ? Oh Tuhan….., ini bukan lagi jalan keluar untuk membebaskan, melainkan jalan masuk menuju penjara yang tak berujung.

Kalau kemudian kita berfikir, soal retribusi keamanan, air bersih dan listrik dan lain-lain biar saja Pemda yang tanggung, maka sejatinya kita sedang berjuang menempatkan mama mama yang dulunya pionir ini ke posisi inferior, menanti belas kasihan, tidak terhormat dan rawan dieksploitasi, termasuk menjadi komoditi politik.

Hemat saya, biarkan mama mama Papua kita bersaing dalam interaksi pasar yang heterogen, terbuka dan penuh sumber belajar. Asalkan mereka memiliki 4 (empat) hal, yakni : (i). Modal yang kuat dari pola kredit yang ramah; (ii). Penguatan manajemen praktis; serta (iii). Akses terhadap informasi dan teknologi; serta (iv). Regulasi yang berpihak, misalnya memprotek komoditi lokal hanya untuk mereka.  Sebagai contoh, mari kita lihat manajemen pinang. Orang Ormu adalah petani pinang, yang mengkonsumsi pinang juga masyarakat Papua, tapi siapa yang kaya dari komoditi ini?

Jalan Keluar

Salah satu dari 4 fokus Otonomi Khusus adalah Pemberdayaan ekonomi rakyat. Masyarakat kebudayaan asli Papua. Kita semua faham, Otsus bukan hadiah, bukan juga  sintesa  kebijakan pembangunan. Pemberian status Otonomi Khusus kepada Papua (termasuk Provinsi yang sekarang bernama Papua Barat) sepenuhnya merupakan ikhtiar politis lantaran ada  pergolakan politik.  Motif yang melahirkan pergolakan politik  bisa macam-macam, tapi dalam konteks ini, saya kira kita tidak boleh tutup mata bahwa terlalu lama praktek ekonomi dijalankan secara tidak adil, dominasi tak terbatas yang disertai marginalisasi dan likwidasi masyarakat kebudayaan asli dari asset ekonomi tradisionalnya (hutan, dusun sagu serta laut yang kaya).

Pemicu lain yang tidak kalah tajam adalah peristiwa ketidakadilan sosial yang berdiri sejajar dengan  Pelanggaran HAM yang tidak pernah di pertanggung jawabkan secara hukum maupun moral. Saya rasa, di belahan dunia manapun, jika kondisi seperti itu terjadi dalam kurun lama dan massif,  pasti muncul pergolakan sosial politik. Jangan salahkan si anak tiri yang melempar kaca, tetapi mari bertanya, mengapa ia nekat melakukan itu ?

Otsus Papua jelas merupakan Desentralisasi Asimetris yang diberikan kepada suatu daerah lantaran di daerah itu ada pergolakan politik. Itulah sebabnya, Pak SBY sejak masih menjadi Menkopolkam selalu berpegang pada prinsip bahwa Otsus adalah solusi politik bagi  masalah Papua.

Sebagai solusi politik, dengan gambar sederhana diatas, kira-kira beginilah hakekat tujuan Otonomi Khusus Papua. Sangat diimpikan dalam kurun 2001 – 2025 : Semakin besar tingkat kemanfaatan Otsus bagi orang Papua (kesejahteraan, hak hidup, hak budaya, hak ekonomi, hak atas emansipasi sosial, hak asasi manusia, hak atas kebebasan dan demokrasi), diharapkan berbanding lurus dengan menurunnya aspirasi politik Papua Merdeka.

Kini, hampir di penghujung 2013 ini, saat Bapak dilantik menjadi Gubernur, Otonomi khusus sudah masuk usia `12 tahun. Hasilnya, seluruh dunia sudah tahu. Otsus Papua penuh liku-liku dan luka-luka, Gagal dan Kacau balau. Uang Otsus habis terus, tapi manfaat bagi pemenuhan hak-hak dasar orang Papua, Nol.  Tidak ada hasil nyata yang secara signifikan mampu merubah pilihan ideologis orang Papua. Suara dan kerja-kerja aktifis Papua Merdeka tetap berjalan, sementara Otsus makin terkapar. Buktinya, Presiden SBY segera terbitkan Inpres 5 Tahun 2007 yang juga menemui jalan buntu. Sama persis dengan itu, Presiden lalu membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Gagasanya, untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat serta selamatkan Otsus lewat koordinasi dan sinkronisasi program. Usia UP4B hampir tamat. Lantas apa lagi jurus berikutnya ?

Bapak Gubernur Yang Terhormat, Motif ekonomi dalam dinamika Papua, tampaknya semakin perlu mendapat perhatian serius. Hemat saya, motif inilah yang telah jauh menyeret Papua ke cekungan konflik sekaligus merendam rakyat negeri ini di lumpur kemiskinan. Mungkinkah di era Lukmen ini, kita bisa bangkitkan derajat ekonomi rakyat Papua.

Saya rasa, itu bukan cita-cita yang mustahil. Syaratnya, Bapak Gubernur harus berani ambil langkah revolusioner.

Mari kita hitung, setelah 12 Tahun lewat, berapa sebenarnya total dana Otsus yang dialokasi untuk bidang ekonomi rakyat? Apakah ada 5 Milyar per tahun? Atau kita sebut saja 4 Milyar pertahun. Maka 4 Milyar x 25 tahun Otsus berarti Pemerintah akan sisihkan 100 Milyar sebagai skim khusus pemberdayaan ekonomi rakyat Papua.

Uang 100 Milyar ini, lewat persetujuan dan mekanisme formal yang ada silahkan taruh di Bank Papua. Bank Papua, Universitas, Intansi terkait, SOLPAP, LSM, Organisasi Gereja dan Agama bikin lokakarya,  susun regulasi kredit yang khusus dibuat untuk menjalankan dana dari sumber ini. Jangan gunakan regulasi kredit konvensional dengan agunan ini itu. Ini dana Otsus, dana darurat, uang yang harus dikucurkan agar orang Papua  tidak berteriak Merdeka lagi. Jadi, kita tidak perlu putar dengan berbagai retorika politik angin sorga. Realistis saja.

Bapak Gubernur Jangan takut. Pake saja logika kampung, logika big-man dan tidak usah terlalu banyak tergoda dengan retorika birokrasi. Dana Otonomi khusus adalah dana untuk rakyat.

Kalau perlu undang Presiden datang luncurkan Skim Kredit Khusus ini.  Bapak Gubernur boleh menyebut ini pendekatan optimalisasi atau revitalisasi Otsus, jauh lebih logis daripada berfikir amandemen atau revisi Undang-Undang Otsus. Apalagi saat ini posisi tawar politik Papua sedang rendah, jauh berbeda dengan situasi dimana Otsus dilahirkan. Ini tidak cukup menolong untuk sebuah negosiasi.

Dengan pendekatan ini, maka dalam kurun 5 tahun kepemimpinan Lukmen serta di era sisa periode Otsus ini, seorang Lukas Enembe, Gubernur yang baru turun gunung dari Puncak nan Jaya, berpeluang mencetak anak-anak muda Papua menjadi Pengusaha yang kuat tapi bermartabat. Pedagang mama-mama Papua menjadi pionir ekonomi  yang terhormat, kuat lagi bermartabat, juga para nelayan yang tangguh secara finansial, lantaran mereka semua memiliki alat produksi sendiri. Tidak tergantung dan selalu mengharap belas kasihan. Mereka disiapkan melalui jalan yang bertanggung jawab, yaitu pola kredit khusus. Bukan pola minta-minta yang penuh belas kasihan dan selalu membuat tangan dibawah merasa inferior, kecil dan tak berdaya. Era Lukmen akan dicatat dalam sejarah Papua, sebagai periode emas karena Bapak Gubernur berani ambil peran sebagai Kepala Suku, sebagai mambri yang memimpin sebuah revolusi ekonomi rakyat guna mencetak Orang Papua menjadi Mandiri dan Sejahtera tapi sekaligus bermartabat. Mereka kuat bukan karena tetesan belas kasihan, bukan karena minta-minta, melainkan tumbuh dan dibesarkan dalam tantangan, persaingan serta pasar yang terbuka.

Bapak Gubernur Yang Terhormat, saya kira inilah Jalan Keluar.  Inilah kearifan Lukmen membangun Kedaulatan Ekonomi orang Papua, daripada 13 Tahun mendatang semuanya menguap bagai buih di bibir pantai. Lalu orang Papua duduk baku lihat, menyesal serta saling menyalahkan.

Salam hangat & Tuhan Berkati

 

Thaha Moh. Alhamid

Pendiri Aliansi Demokrasi untuk Papua.