Sulit Menyusun Hukum Netral di Masyarakat Plural

Sulit Menyusun Hukum Netral di Masyarakat Plural

Jayapura – Menggunakan hukum yang baik, ideal dan prosedural dalam suatu masyarakat plural seperti di Papua, sangat dibutuhkan.

“Hukum yang netral dan ideal, berlaku tanpa ada diskriminasi,” kata Frans Reumi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, saat menyampaikan makalahnya di Forum Grup Diskusi Perspektif Hak Asasi Manusia oleh Jaringan Damai Papua di Jayapura, Rabu (27/02/2013).

“Pertama karena hukum diterapkan pada suatu masyarakat negara, yang didalamnya ada masyarakat adat. Selain itu, di dalamnya ada norma untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai tujuan hukum agar lebih tertib, damai, pasti, dan adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Menurutnya sangat penting ada hukum yang netral dalam masyarakat plural. Namun hal tersebut sulit diterapkan oleh pemerintah karena terdapat perbedaan antara aturan dan praktek selama ini.

“Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini proses penyusunan hukum nasional tidak berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menentukan isi hukum yang mengatur bidang-bidang sensitif, atau bersifat spiritual, misalnya hukum keluarga (perkawinan, anak, warisan).

Frans menjelaskan, negara menganut civil law sedangkan pada prakteknya masyarakat menggunakan sistem hukum common law yakni berangkat dari praktek atau pengalaman sehari-hari.

Apalagi jika memahami kondisi masyarakat di Papua, yang sejak awal mengalami pluralisme dari berbagai sisi. “Karena itu untuk menyusun satu aturan harus menggunakan pendekatan yang integratif antara landasan philosofi, sosio antropologis dan hukum,” tegasnya.

FGD tersebut merupakan rangkaian agenda untuk membahas cluster-cluster pada Indikator Papua Tanah Damai. Setelah FGD mengenai Hak Asasi Manusia, selanjutnya akan digelar FGD mengenai Lingkungan Hidup. (Tim/AlDP)