Berita

Sosialisasi Amdal Pertemuan PT.BMG Dinilai Inprosedural

Yapen-Sosialisasi perkebunan kelapa sawit oleh PT Bina Mitra Global yang dilakukan bulan lalu di aula gedung Kartini dianggap illegal. Hal ini dikatakan oleh Lukas Mnua staf Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen. Seharusnya pertemuan itu dilakukan di Provinsi karena Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum ada di Kabupaten. “Jika menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No.5 tahun 2008 tentang tugas dan kewenangan Komisi Amdal Provinsi, maka seharusnya pertemuan itu dilakukan di Provinsi”, katanya.

“Nanti ketika Komisi Amdal Kabupaten sudah ada baru kami yang fasilitasi pertemuan dimaksud. Jadi PT.BMG justru sudah mengambil peran yang seharusnya menjadi tupoksi kami,” katanya.

Ketika ditanya mengapa komisi Amdal daerah belum dibentuk Lukas Mnua menambahkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan dari tahun 2010 tapi Bappeda Yapen tidak pernah mengakomodir dalam penganggaran program Badan Lingkungan Hidup. Katanya,sepertinya Bappeda tidak mempunyai perspektif lingkungan hidup dalam pembangunan di Yapen.

Padahal Komisi ini yang nantinya melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan baik yang akan maupun sudah dilakukan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan.

“Bahkan kami di BLH Yapen juga tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi tentang siapa PT. BMG dan apa saja usaha serta dimana saja nantinya. Nanti setelah seminar baru mereka (PT.BMG) datang koordinasi,” jelasnya.

“Keadaan ini juga berlaku ketika perusahaan Repsol dan BP.Migas melakukan sosialisasi dan survey untuk rencana seismic migas (minyak dan gas) di Distrik Poom, Windesi dan Yerui,” tambahnya dengan kesal.Menanggapi hal tersebut,pihaknya telah menyampaikan surat protes ke berbagai pihak dengan harapan pertemuan yang inprosedural seperti ini tidak terjadi lagi di Yapen.(04/AlDP)