LP3BH Dukung Langkah MRP-MRPB

LP3BH Dukung Langkah MRP-MRPB

Jayapura РLangkah MRP Papua dan Papua Barat yang telah diambil dan ditegaskan lewat hasil rapat dengar pendapat evaluasi Otsus pada akhir Juli lalu, yang salah satu rekomendasinya  adalah perlunya dialog Papua-Jakarta itu sudah seharusnya dilakukan.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy lewat surat elektroniknya kepada media di Jayapura, Sabtu.

Menurut dia, LP3BH Manokwari sebagai Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat di Tanah Papua sangat mendukung langkah dan sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) di Propinsi Papua dan Papua Barat untuk mendesak dilakukannya Dialog Damai Papua-Indonesia.

“Ini merupakan langkah yang sangat sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang memberikan kewenangan penuh kepada lembaga tersebut (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua,” katanya.

Disampaikanya, dialog Papua-Jakarta  memang sangat mendesak untuk harus dialksanakan dalam tahun 2013 ini, karena itulah jalan terbaik yang damai dan bermartabat untuk mencari cara-cara dalam upaya penyelesaian konflik dan persoalan substansial di Tanah Papua dewasa ini.

Apalagi, kata Yan yang juga menjabat sebagai sekertaris umum klub Perseman Manokwari Divis Utama Liga Super Indonesia itu, berbagai pihak di dalam dan luar Papua bahkan luar negeri, termasuk sejumlah pimpinan negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia dan Eropa telah mendukung cara tersebut. “Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sudah menyerukan agar pemerintah Indonesia menempuh penyelesaian damai melalui dialog untuk menyelsaikan masalah Papua,” katanya.

Dengan adanya dukungan tersebut, kata Yan, LP3BH memandang bahwa telah cukup beralasan bagi pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membuka ruang bagi dilaksanakannya dialog Papua-Jakarta.

“Berkenaan dengan itu maka adalah sangat tidak beralasan dan cenderung merupakan langkah yang bersifat inskonstitusional jika saat ini masih ada upaya dari pihak Kementerian Dalam Negeri maupun Departemen lain dari Jakarta yang terus mendorong dilakukannya evaluasi terhadap undang undang Otsus yang sebenarnya sangat melanggar amanat pasal 77 dan 78 tentang usul perubahan dan evaluasi undang undang tersebut,” katanya.

Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada itu menegaskan bahwa LP3BH sekali lagi sangat mendukung sikap dan langkah dari MRP Papua dan Papua Barat dalam mendesak dilaksanakannya dialog Papua-Jakarta.

Sehingga sangat penting untuk didorong kepada lembaga perwakilan rakyat di Tanah Papua seperti DPR Papua dan DPR Papua Barat sebagai lembaga poilitik negara untuk ikut mendukung langkah tersebut.

“LP3BH sudah berkomitmen mendukung dialog damai Papua-Jakarta. Dan itu, kami berharap kepada lembaga legislatif di Tanah Papua agar segera samakan persepsi untuk kebaikan kita semua,” tutupnya. (AR/AlDP)