Sistem Noken, Selalu Menjadi Perdebatan Dalam Sidang di Mahkamah Konsititusi

Sistem Noken, Selalu Menjadi Perdebatan Dalam Sidang di Mahkamah Konsititusi

Jayapura-“Penggunaan Sistim Noken dalam pemilu di Papua merupakan potret yang sering diperdebatkan dalam setiap perkara pemilu yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga diperlukan sebuah wacana raksasa sebagai arena menyaring semua pendapat dan pandangan, agar aplikasi sistim noken dalam pemilu di papua ini mendapat pola dan mekanisme yang bebas dari cela kecurangan,” ujar Pieter Ell SH saat meluncurkan bukunya yang berjudul “Sistem Noken Demokratiskah? di Hotel Aston Jayapura(27/11/2013).

 Lanjutnya, “Ini merupakan langkah awal menghadirkan wacana tersebut melalui kerja dan pergumulan panjang, akhirnya buku yang berjudul: “Sistem Noken Demokratiskah?” dapat dirampungkan dan dilaunching, guna menjadi hand out untuk memasuki ruang diskusi bersama”.

“Pengertian kita, tentang sistem noken dalam pemilu akan diperkaya oleh buku ini, sehingga Legal Standing baik dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, maupun diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Provinsi Papua  disajikan dalam buku ini”.

Pieter Ell menjelaskan motivasinya menulis hal tersebut karena dalam proses pemilihan umum legislatif maupun eksekutif, KPU Provinsi maupun Kabupaten mengunakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan dan teknik pemilihan umum. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum, bahkan tidak diatur penggunaan noken dalam pemilihan umum di provinsi Papua

“Beberapa pengalaman lalu seperti pemilu legislatif 2009 dan berbagai pemilukada di tingkat babupaten dan provinsi, banyak pihak melontarkan keberatan-keberatan terkait dengan penggunaan noken dalam pemilihan umum tersebut,”tuturnya

Jelasnya lagi,” Sampai dengan saat ini, pengunaan noken dalam tahapan pemilu hangat dan menjadi isu utama diperbincangkan, ketika tiba momentum pemilihan umum. Keberatan-keberatan terhadap penggunaan noken dalam pemilu itu, disebabkan beberapa faktor seperti ” penggunaan noken dalam pemilu belum memiliki kekuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan penyeleggaraan pemilu, sekalipun telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor.47-48/PHPU.A.VI/2009“.

 Kemudian penggunaan noken dalam pemilu ditafsirkan sebagai suatu strategi politik pemenangan. Masyarakat yang tidak memiliki  budaya noken belum memahami tentang nilai noken yang kemudian disepakati dan didorong dalam even pemilu legislatif dan pemilukada di wilayah pegunungan.

 Masyarakat menginginkan adanya produk hukum yang jelas, dikhususkan di beberapa kabupaten Pengunungan Tengah yang memilik nilai, fungsi dan filosofi dalam proses legislatif maupun pemilu-pemilu yang akan datang.

Harapannya, buku yang dihasilkan dapat merupakan suatu bentuk negosiasi terkait perbedaan atau pro dan kontra pemilu sistim noken. Sehingga, mengungkapkan berbagai persepsi , nilai-nilai, fungsi, manfaat dan filosofi noken dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di beberapa suku dipedalaman pengunungan papua.

 “Membangun, menyatukan perbedaan-perbedaan,  pro-kontra pemahaman dan persepsi tentang penggunaan noken dalam pemilihan umum. Membangun argumentasi yang mendalam, detail tentang layak atau tidaknya noken didorong dalam proses pemilihan umum dan seterusnya, jika memungkinkan disepakati nama dengan istilah demokrasi noken atau komunitas demokrasi sistem noken”.

 Juga ditambahkan,” Memberikan keyakinan kepada masyarakat atau publik di papua dan umumnya di Indonesia bahwa pemilihan umum legislatif dan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan noken di wilayah komunitas pengunungan papua dapat berjalan aman damai secara demokratis”.(RM/AlDP)