Berita

Sidang kasus Amunisi, Kembali Ditunda

Jayapura-Persidangan Roy Hiluka, Eki Wanena dan Watlarik Hiluka di PN Jayapura kembali digelar pada tanggal 29 Oktober 2018.

Sidang pertama, dilakukan terhadap Watlarik Hiluka sebab pada minggu sebelumnya, dakwaan terhadap Watlarik belum sempat dibacakan. Adapun alasan penundaan karena tidak ada juru Bahasa,

Terdakwa Watlarik Hiluka tidak mengerti Bahasa Indonesia.

Saat dakwaan hendak dibacakan, ketua majelis hakim menanyakan JPU, apakah tersedia penterjemah yang dijanjikan oleh JPU.

Namun JPU mengatakan bahwa penterjemah yang sediakan akan datang sedang sakit. Kemudian JPU diminta untuk mencari penterjemah di sekitar areal Pengadilan. Hingga didapatkan Yanius Wenda yang sehari-hari adalah pengacara. Kemudian majelis hakim mengambil sumpah Yanius Wenda.

Sebelum memulai sidang, ketua majelis Hakim, Dr.H Prayitno. SH.MH menanyakan umur Watlarik. Pasalnya ada keterangan yang berbeda terkait umur Watlarik pada  berkas perkara.

Ketua majelis hakim pun meminta JPU untuk kembali menanyakan. Namun belum juga diketahui secara pasti umur Watlatik, hingga berkas kembali diperiksa oleh salah seorang hakim anggota, yakni Dedi Thusmanhadi, SH barulah diketahui. Berdasarkan keterangan dari Dukcapil di Wamena, Watlarik berumur 55 tahun.

Namun sidang tidak dapat dilanjutkan karena JPU belum juga menghadrikan saksi yang dijanjikan. Demikian pula terhadap kedua terdakwa lainnya yakni Eki Wanena dan Roy Hiluka. Hingga sidang ditunda ke tanggal 5 November 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketiganya ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya di Wamena, pada awal Juni 2018.

Ketiganya  telah diduga melakukan Tindak Pidana Menguasai, Membawa, menyimpan amunisi tanpa ijin yang sah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata APi dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ke-1e KUHPidana.

Mereka didampingi tim pengacara dari Koalisi untuk HAM dan Demokrasi yang dikoordinir oleh AlDP.(Tim/AlDP).