Siaran Pers  ‘Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2012’

Siaran Pers ‘Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2012’

Aliansi Demokrasi Untuk Papua(ALDP) menyatakan sangat prihatin dengan kemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di tanah Papua sebab pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan lainnya terus berlanjut.

Hingga kini sejumlah peristiwa pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya masih sangat sulit untuk diselesaikan oleh negara meskipun negara secara terus menerus telah berhasil memproduksi berbagai aturan hukum dan HAM, meningkatkan jumlah institusi dan aparat penegak hukum, menyelenggarakan berbagai  mekanisme dan capacity building bagi aparatur pemerintah secara swadaya maupun melalui berbagai supporting system yang diberikan oleh berbagai pihak.

Upaya negara untuk menjalankan peran-peran preventif atau pencegahan dalam rangka membangun demokrasi, menjaga keamanan dan ketertiban umum masih sangat lemah sehingga dapat berimplikasi pada melemahnya peran aparat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pada upaya penanganan kasus, negara cenderung menggunakan cara-cara represif yang tidak saja berimplikasi pada pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku namun menimbulkan dampak yang lebih luas.  Sehingga upaya penegakan hukum seringkali menjadi bumerang bagi aparat sendiri karena dinilai tidak mampu mengendalikan dan menjaga perannya sebagai penegak hukum.

Pemberian stigma masih digunakan untuk membenarkan cara-cara represif dan perilaku impunitas terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat, seperti stigma separatis atau Tahanan politik/narapidana politik akibatnya hak-hak kemanusiaan seseorang atau sekelompok masyarakat dapat dengan mudah dihilangkan.

Pondasi nilai, aturan, materi dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh negara belum mampu membangun simpul-simpul prestasi negara di mata rakyatnya baik untuk pemenuhan hak sipil dan politik maupun kemandirian secara ekonomi serta penghargaan terhadap keragaman hidup secara social dan budaya. Prestasi yang ada masih dinilai sebagai prestasi orang tertentu pada kurun waktu atau situasi tertentu saja, bukan mekanisme ataupun pola yang dapat dipastikan akan terjadi berulang kali.

Olehnya itu sebagai bagian dari masyarakat sipil, Aliansi Demokrasi untuk Papua(AlDP) mendesak negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Aparat negara secara khusus aparat penegak hukum diharapkan mampu mengedepankan sikap sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, mampu melindungi, mengayomi serta membuktikan citra penegak hukum yang professional.

Secara khusus negara tidak memberikan stigma yang membenarkan pola-pola represif untuk mengeneralisir seseorang atau kelompok tertentu, sebaliknya memberikan penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam situasi atau kepentingan apapun.

Negara memfasilitasi ruang-ruang relasi dan interaksi yang demokratis dan dialogis untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua tanpa kekerasan.

Masyarakat sipil bersama negara membangun pola-pola relasi dan interaksi yang semakin kuat, saling menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi hukum untuk mengakhiri siklus kekerasan dan mendorong penyelesaian masalah di Papua melalui dialog yang sejajar dan bermartabat.

Jayapura, 10 Desember 2012

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP)