Berita

Siaran Pers: Pemerintah Hentikan Politik Devide et Impera, Diskresi Kepolisian Harus Proporsional

Bahwa rekonsiliasi simbolik yang dilakukan oleh pemerintah melalui penandatangan pernyataan damai, acara bakar batu ataupun pertemuan lainnya masih belum menyentuh kebutuhan bersama dari berbagai kelompok masyarakat. Apalagi tidak didahului dengan saling bicara dan mendengar sehingga belum berfokus pada penyelesaian mendasar yakni pemenuhan keadilan dan mengembalikan kesimbangan dan kesatuan sosial diantara berbagai komponen masyarakat sipil di seluruh tanah Papua. Dimana semua pihak merasa aman, damai dan dilindungi oleh negara.

Pertemuan antara presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh Papua yang ditunjuk atau dipilih oleh negara tanpa mendasarkan pada representasi dari berbagai kelompok di Papua, bukanlah bagian dari dialog yang inklusif. Penguasa yang menyiapkan peserta sekaligus aspirasi atau materi diskusi tanpa menyentuh realitas di Papua dan Papua Barat saat ini. Seolah peristiwa aksi kekerasan, praktek rasisme, anarkis, penangkapan dan proses hukum bukanlah hal prioritas dan mendesak yang harus dicarikan solusinya. Pertemuan tersebut bahkan menjadi bagian dari politik devide et impera karena seolah membangun grouping dan competition yang dapat menumbuhkan friksi dan kecurigaan diantara orang Papua. Di saat yang sama kepercayaan terhadap negara pun makin surut.

Sejalan dengan itu, penegakan hukum yang dilakukan terhadap berbagai peristiwa kejahatan dan pelanggaran hukum belum berjalan secara proporsional. Penangkapan dapat terjadi terhadap siapa saja, dilakukan pemeriksaan dan sebagian ditahan atau dibebaskan setelah pemeriksaan. Praktek ini telah menimbulkan terror dan trauma di masyarakat. Penegakan hukum cenderung diintervensi dengan pendekatan kekuasaan, akibatnya proses hukum tidak berjalan transparan dan imparsial. Tidak semua peristiwa hukum diselesaikan secara hukum. Akibatnya tidak setiap korban mendapatkan keadilan akibat kerugian jiwa atau materi yang dialami.

Oleh karenanya kami berpendapat bahwa :

  1. Penyelesaian atas berbagai peristiwa di Papua harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh berbagai pihak terutama pemerintah dimulai dengan membangun inisiatif dari bawah guna memastikan terpenuhinya keadilan bagi para korban, tidak berulangnya peristiwa serupa di kemudian hari serta guna memulihkan relasi sosial diantara berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah mulai membuka percakapan yang serius mengenai permasalahan mendasar di Papua dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Papua.
  2. Aparat hukum menjunjungi tinggi asas equality before the law terhadap setiap orang, menindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku dari berbagai peristiwa pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dan diantara berbagai kelompok masyarakat guna membangun kredibilitas dan kepercayaan terhadap negara, khususnya kepada aparat penegak hukum.
  3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip HAM. Diskresi yang dimiliki oleh aparat penegakan hukum harus memiliki batasan yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sehingga peran untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dapat juga dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Aparat penegak hukum memberikan akses bagi Penasehat hukum dan keluarga.
  4. Pemerintah lokal diharapkan mengambil peran yang lebih besar terutama dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap masyarakatnya yang telah mengalami kerugian yakni korban jiwa dan materi dari berbagai peristiwa yang terjadi serta memperkuat jalannya pemerintahan sipil di Papua.

 

 

Jayapura, 12 September 2019

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)

Latifah Anum Siregar

Direktur