Mengawal Hasil Rekomendasi Majelis Rakyat Papua untuk Mendorong Pendekatan Dialog Sebagai Solusi Menyelesaikan Masalah di Papua Melalui Dialog Jakarta-Papua
Salah Satu Balioho Kampanye Papua Tanah Melalui Pendekatan Dialog di Kota Jayapura

Mengawal Hasil Rekomendasi Majelis Rakyat Papua untuk Mendorong Pendekatan Dialog Sebagai Solusi Menyelesaikan Masalah di Papua Melalui Dialog Jakarta-Papua

Salah Satu Balioho Kampanye Papua Tanah Melalui Pendekatan Dialog di Kota Jayapura

Majelis Rakyat Papua (MRP)  telah menyelenggarakan rapat Plenonya pada tanggal 12 Agustus 2013. Ketiga Pokja MRP yakni Pokja Adat, Perempuan dan Agama menyatakan bahwa Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang selama ini  berjalan telah gagal dan merekomendasikan untuk segera di laksanakan Dialog Jakarta-Papua.

Hasil rekomendasi tersebut tertuang dalam bentuk surat keputusan Majelis Rakyat Papua nomor 6 tahun 2013. Pada Keputusan tersebut, MRP meminta presiden, Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP dan DPRPB memperhatikan dan menindaklanjuti keputusan MRP. Di dalam keputusan juga memberikan batasan waktu selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari setelah Keputusan dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas maka Kami dari Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil di Papua memberi masukan sebagai berikut :

1.  MRP :

    a.    Tetap konsisten dan fokus mengawal hasil rekomendasi rapat pleno yang telah di keluarkan oleh MRP dan menjadikan Isu dialog menjadi prioritas untuk dilaksanakan karena MRP merupakan sebuah institusi resmi representatif masyarakat Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 21/2001 Otsus Papua.

     b.    Mendukung sepenuhnya langkah, kebijakan dan komunikasi politik yang telah dilakukan oleh MRP namun perlu juga mensosilisasikan hasilnya kepada masyarakat Papua.


   2.  DPRP :

a.  Agar mendukung secara politik hasil rekomendasi MRP dan tetap membangun sinergitas komunikasi dengan pihak MRP.

b.  Menindaklanjuti hasil rekomendasi MRP dan menggelar rapat  paripurna  DPRP serta membentuk Pansus Dialog.

 

3.    Gubernur Provinsi Papua:

a.  Agar mendukung secara politik hasil rekomendasi MRP dan tetap membangun sinergitas komunikasi dengan pihak MRP.

b.  Memulai merumuskan dan membangun kebijakan strategis guna menempatkan pendekatan Dialog sebagai agenda prioritas kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.

 

4.     Presiden RI:

a.  Mendukung sepenuhnya hasil rekomendasi dari MRP dengan menjadikan Dialog sebagai pendekatan prioritas melalui langkah-langkah konkrit guna menyelesaikan masalah Papua sebagaimana janji atau komitmen Presiden dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 bahwa perlunya dilakukan dialog untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

b.  Dukungan politik dari Presiden RI diperlukan dengan mulai membentuk Tim khusus dialog untuk melakukan berbagai pertemuan dengan beberapa pihak di Papua dan Jakarta.

 

5.     DPR-RI dan DPD-RI:

a.    Mendukung sepenuhnya hasil rekomendasi dari MRP dengan menjadikan Dialog pendekatan prioritas untuk      menyelesaikan masalah Papua.

b.   Khusus untuk Komisi I DPR-RI ini menjadi momentum untuk segera membangun komunikasi politik dengan berbagai fraksi dan komisi untuk mendukung pendekatan dialog dalam meyelesaikan masalah Papua yakni dengan mengelar dialog Jakarta-Papua.

Jayapura,15 Agustus 2013

  

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP)

 

Contact Person :

  

1.          Latifah Anum Siregar (0852 440 60000)

2.          Yusman Conoras (0813 448 60 725)