Berita

Siaran Pers : Koalisi Anti Rasis dan Diskriminasi “Pemerintah Diminta Menjawab Akar Persoalan di Papua, Diantara Warga Hentikan Aksi Saling Menyerang”

Jayapura. Menyikapi peristiwa rasis yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya serta aksi berbagai komponen masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat dalam 2 hari belakangan ini, para aktifis dan mahasiswa mengadakan siaran pers di kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) di Padang Bulan Jayapura, 21/8/2019.

Ketua PKMRI Jayapura Benikdiktus Bame mengatakan aksi yang dilakukan di Jayapura merupakan aksi solidaritas dan kesadaran dari masyarakat terkait dengan harkat dan martabat. Siapapun yang dibicarakan seperti itu pasti merasa dilecehkan, negara harus memberikan perhatian.

“Selama ini negara tidak memberikan perhatian karena sibuk dengan pembangunan infrastruktur dan pendekatan militer. Negara harus tegas sesuai koridor hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

“Kata permohonan maaf tidak terlau masuk (dalam hati orang Papua) mesti ada tindakan tegas, pelaku-pelaku yang menjalankan praktek rasisme di Papua harus dipegang (hukum)”.

Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Hariyanto Rumagia, membenarkan maksud dari aksi kemarin (19 Agustus 2019) adalah aksi yang timbul karena kemanusiaan. Disyukuri bahwa aksi terkoordinasi dengan baik sehingga bisa berjalan aman. Menurutnya karena semua komponen yang terlibat, mau bersatu.

Hariyanto mengingatkan agar aksi-aksi yang terjadi di Papua tidak digiring ke konflik horizontal. “Tidak ada yang menghendaki karena akan berakibat yang panjang”.

Masyarakat diharap tidak terprovokasi, masyarakat tetap menahan diri, menjalin persatuan dan serahkan ke pihak yang berwajib. Dirinya meminta agar negara hadir untuk memproses hukum oknum atau ormas yang ‘kurang ajar’. Sedangkan kehadiran aparat TNI dan Polri yang datang dari luar papua untuk melakukan pengamanan,  bukanlah solusi.

Adapun catatan yang disampaikan oleh Sem Awom koordinator Kontras Papua, bahwa penegakan HAM harus diselesaikan di Papua. Selama ini negara lalai dan gagal untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan HAM.

Kejadian di Surabaya adalah akumulasi dari begitu banyak kasus yang tidak tersentuh melalui proses hukum. Sudah begitu banyak seruan dari lembaga-lembaga LSM dan pemerhati HAM namun tidak pernah digubris oleh pemerintah. Pemerintah menjawab dengan membangun infrastruktur.

Adapun ormas yang terlibat melakukan persekusi harus ditindak bukan dikedepankan dan dibuat berhadap-hadapan dengan lembaga-lembaga demokrasi atau rakyat lainnya.

“Tidak boleh juga dipelihara harus diproses. Ormas ini dipasok kesadarannya untuk membangun rasisme dan diskriminasi, bukan hanya di Surabaya tetapi di seluruh Indonesia. Menebar kebencian, rasisme dan memusuhi sesama agama. Lalu kenapa dibiarkan, mereka harus diproses hukum,” tegasnya.

Aksi yang dilakukan di Papua karena ruang demokrasi ditutup. Penghinaan yang dilakukan bukan saja membuat orang Papua marah tetapi juga orang pendatang yang lahir dan besar di Papua merasa terganggu. Negara harus melihat itu bukan sekedar minta maaf.

Himbaunya, “Rakyat Papua jangan terjebak dengan konflik yang dimainkan, tidak boleh menyerang orang lain, terutama warga dari luar papua karena kalau ini terjadi situasi makin rumit”.

Adapun aktifis HAM Rosa Moiwend, mengatakan sikap rasis terhadap orang Papua sudah sering dialami. Orang Papua cukup paham mengangkat proses itu karena ketidakadilan yang tejadi. Selain mahasiswa yang mengorganisir, masyarakat juga sadar.

“Ini bukan menunjukan orang Papua membenci orang di luar Papua tetapi ini ada pemahaman yang salah. Orang belum bisa menerima keberagaman. Harus ada pendidikan publik yang terus menerus membangun kesadaran keberagaman sebab kalau tidak Indonesia  hancur karena bibit-bibit itu sudah ada,” katanya.

Menurutnya, reaksi yang ditunjukan saat ini adalah untuk meredam, bukan untuk selesaikan masalah dengan mendatangani asrama mahasiswa tetapi tidak ingin selesaikan akar persoalan. Sudah terlau banyak lapisan konflik yang harus diselesaikan. Orang teriak merdeka karena frustrasi yang begitu lama sehingga jangan lihat kulitnya saja.

Sedangkan, Anum Siregar sebagai pembicara terakhir menambahkan bahwa apa yang terjadi di Papua adalah reaksi dari aksi di Surabaya. Aksi ini bukan kecil karena reaksi yang ditimbulkan besar. Bukan kecil juga dalam arti peristiwa Surabaya adalah akumulasi yang panjang dibalik dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan akar soalnya. Ada sikap rasis, stigma, diskriminasi dan lainnya.

“Pasukan diturunkan atau pendekatan keamanan tidak menjawab persoalan. Pemerintah mengatakan penegakan hukum tetapi yang terlihat adalah pendekatan keamanan,” jelasnya.

Mesti ada evaluasi, presiden Jokowi mengunjungi Papua 3 kali dalam setahun dan pembangunan inftrastruktur yang masif, mengapa rakyat Papua bereaksi seperti ini? Ini karena penghargaan dan penghormatan eksistensi orang Papua tidak disentuh,itu soal dasarnya.Anum juga berharap agar aksi yang berlangsung kemarin tidak menjadi power dari pemerintah lokal untuk menjalankan agendanya sendiri. Misalnya membuat tawaran sama Jakarta yang bukan menjadi kehendak rakyat, Misalnya mendesak untuk Otsus Plus dijalankan.

“Apapun itu pilihannya tanyakan kembali ke rakyat. Ajak rakyat Papua berdialog,” sarannya.

Di bagian akhir, Sam Awom menambahkan agar saat aksi, semua tokoh masyarakat harus ikut hadir. Pemerintah harus ada untuk menerima aspirasi. Jangan lagi terjadi seperti di Timika karena pemerintah tidak ada, akses ditutup. Padahal selaku pemerintah seharusnya memiliki ‘sense’ yang kuat kalau tidak massa akan sakit hati dan marah. Presiden harus memerintahkan agar pemerintah setempat bersedia menerima aspirasi rakyat, entah itu di kantor atau datang di jalan-jalan untuk meredakan aksi pembakaran atau penyerangan.

Sam juga menegaskan agar Komnas HAM RI segera turun tidak boleh menunggu terlalu lama. Kumpulkan tokoh-tokoh untuk investigasi secara menyeluruh. Semua pihak dihimbau untuk dapat menghindari saling menyerang antara warga dan negara harus bertanggung jawab dalam mencegah aksi-aksi seperti itu.

 

(Tim AlDP)