Berita

Siaran Pers : Hentikan Siklus Kekerasan, Negara Segera Bangun Dialog yang Inklusif

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Yayasan Kerjasama untuk Demokrasi dan Keadilan, menyesalkan, prihatin dan sangat berduka atas peristiwa yang terjadi di Papua dalam 2 minggu terakhir ini, secara khusus terkait dengan aksi pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dan hari Jumat, 30 Agustus 2019 serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

Kami menyadari bahwa sejak awal penanganan yang tidak dilakukan dengan tepat terhadap beberapa permasalahan mendasar di Papua menyebabkan menguatnya  konflik antara negara dan orang Papua dan pada situasi tertentu dapat beralih atau berpotensi menjadi konflik horizontal sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu ini.

Bahwa aksi massa yang terjadi pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis khususnya terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa. Bahwa aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban. Bahwa reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas-batas kewajaran hingga jatuhnya korban jiwa. Kami menyadari situasi ini merupakan ujian terberat kita sebagai warga ketika negara gagal hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan.

Bahwa aksi ataupun reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut telah melukai kemanusiaan kita. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang kita bangun selama ini sebagai warga Papua khususnya kota Jayapura menjadi retak. Kita mengabaikan hubungan yang saling membutuhkan, Padahal hanya dengan cara itu, kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Sesungguhnya kita tidak menghendaki Papua menjadi medan pertarungan diantara warga penduduknya ataupun menjadi ruang perebutan sumber daya politik atau identitas kelompok yang melahirkan siklus kekerasan.

Peristiwa-peristiwa tersebut jika tidak ditangani dengan tepat maka akan mewariskan luka diantara para korban, kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

Oleh karena itu, AlDP menyerukan agar :

  1. Berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi.  Membangun komunikasi yang konstruktif di internal komunitas masing-masing dengan senantiasa melakukan klarifikasi atas semua informasi yang didapat dan berkembang guna menghindari provokasi dan peristiwa kekerasan yang lebih besar dan meluas;
  2. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang;
  3. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan dan mengedepankan  penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan. Serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor utama dibalik peristiwa-peristwa tersebut;
  4. Pemerintah setempat turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan membangun komunikasi yang inklusif dengan berbagai komunitas di Papua khususnya Jayapura serta memberikan kompensasi terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut;
  5. Pemerintah agar mengambil langkah konkrit untuk pemenuhan HAM dan persamaan dimuka hukum agar rakyat bebas dari rasisme dan anarkis serta membuka dialog yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar guna membangun perdamaian di tanah Papua.

 

Jayapura, 1 September 2019

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)

‘Kami  tetap bersolidaritas untuk perdamaian di tanah Papua’

(Latifah Anum Siregar,  Hamim Mustofa, Rosmina Windesi, Latifah Buswarimba Alhamid, Sunita Padang, Anthonius Naiaki, Jerolin May, David Marasian, Johanis Wellikin dan Mecky Lantipo).

 

Press Release

Stop the Cycle of Violence, State Should Immediately Build the Inclusive Dialogue

Alliance of Democracy for Papua (AlDP) the Foundation of Cooperation for Democracy and Justice, deplored, concerned and deeply grieved over the events that occurred in Papua in the last 2 weeks, specifically related to the actions on Thursday, 29 August 2019 and Friday, 30 August 2019 and the events that follow.

We are aware that from the beginning the improper handling of some fundamental problems in Papua has led to the escalation of conflicts between the state and Papuans and in certain situations it can turn or have the potential to become the horizontal conflicts as occurred currently.

That the mass action that took place on Thursday, August 29, 2019 had led to anarchist practices, specifically against individual business units, resulting in losses, suffering and loss of life. That the action generates spontaneous reactions from residents or victims’ communities. That the reaction carried out by groups of residents or community victims has also exceeded the limits of reasonableness to the loss of life. We realize this situation is our hardest test as society when the state fails to provide justice and protection.

That the action or reaction arising from these events has hurt our humanity. The values of togetherness and solidarity that we have built so far as Papuans, especially at the city of Jayapura, are cracked. We ignore the relationships where we need each other, even though only in that way, we can build a better and more dignified life.

In fact, we do not want Papua to become a battlefield among its residents or as a space for political resources or group identity which create a cycle of violence.

With the condition that these events are not being handled properly, then it will leave the injuries among victims, disappointment and anger will spread, the number of issues and actors involved will increased that will be resulted in the handling that will become more complicated.

Therefore, ALDP called for :

  1. Respective parties can refrain, avoid to commit any behavior outside the limits of humanity while expressing or responding to various things that occur. To build the constructive communication within each communities internally by always clarifying all information obtained and developing in order to avoid a greater provocation and incidents and more widespread violence;
  2. Community leaders of various ethnicities and religions should take an active role to build communication in their respective communities and build coordination with various cross-ethnic and religious groups in order to build more peaceful environment;
  3. The government should avoids to use the power approach and should promotes strict and impartial law enforcement to anyone as perpetrators of violence. As well as thoroughly investigating the parties suspected of being involved, provoking or becoming the main actor behind these events;
  4. The local governments should present and play an active role in order to providing protection and building inclusive communication with various communities in Papua, especially in Jayapura, as well as providing compensation to victims of these events;
  5. The government should take concrete steps for the fulfillment of human rights and equality before the law so that the people can be free from racism and anarchism and to open an inclusive dialogue to resolve fundamental issues for the purpose of peace building in the land of Papua.

 

Jayapura, 1 September 2019

Alliance of Democracy for Papua (AlDP)

‘We will remain in solidarity for peace in the land of Papua’

(Latifah Anum Siregar, Hamim Mustofa, Rosmina Windesi, Latifah Buswarimba Alhamid, Sunita Padang, Anthonius Naiaki, Jerolin May, David Marasian, Johanis Wellikin dan Mecky Lantipo).