Servo Tuamis: Kurang Lebih 30 Tahun, Tanah Kami Jadi Korban

Servo Tuamis: Kurang Lebih 30 Tahun, Tanah Kami Jadi Korban

Servo Tuamis Dalam suatu Pertemuan

Keerom-Jika pemerintah Daerah Kabupaten Keerom melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan mengungkapkan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit PTPN 2 telah membantu mempercepat proses pembangunan di Keerom, ternyata lain halnya dengan yang diungkapkan Servo Tuamis, salah seorang pemilik hak ulayat yang juga merupakan anggota Dewan Adat Keerom.

 “Masalah tanah sudah kurang lebih 30 tahun kita angkat. Tahun 1986 saya sudah ajukan kepada LBH,  kemudian tahun 1987 karena tanah yang dipakai oleh PTPN 2 pada saat itu melalui intimidasi, kurang lebih 50 ribu hektar tidak berdasar hukum karena itu daerah  DOM”,Ujarnya.
Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan antara  Pemerintah Daerah Keerom, PTPN 2, Asosiasi petani Sawit Arso dan masyarakat Adat Arso dan Dinas Pertanian dan Pertanian dan Perkebuanan Provinsi Papua di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan (27/03/2012).
Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyepakati percepatan pelaksanaan revitalisasi perkebunan plasma di Arso. “Sebelum peremajaan ini dilakukan, kita perlu  bicara kembali.  Untuk peremajaan ini kembali 30 tahun, kami mau buat perjanjian kontrak bersama pembagian hasil 70% untuk perusahaan dan 30% untuk masyarakat adat yang akan dinotariskan untuk menjadi pegangan bersama, kalau tidak maka kami akan melakukan pemalangan karena 30 tahun kami tidak dapat apa-apa” ungkapnya lagi.
Servo mengungkapkan bahwa Arso dikatakan sebagai Daerah Operasi Militer(DOM) melalui kekuatan militer sehingga masyarakat dibuat untuk tidak melawan sebab jika melawan akan dikatakan sebagai kekuatan separatis padahal sebenarnya masyarakat kecewa atas tanah-tanah yang diambil melalui cara-cara intimidasi.
Masyarakat yang kemudian diberikan bagian lahan kelapa sawit untuk dikelola kini sudah melepaskan lahannya untuk dikontrakkan dan hanya menerima biaya sewa yang paling murah karena sudah terjadi mafia lahan kelapa sawit. Sebagian yang lain  menjual lahannya karena tidak punya kemampuan untuk mengolah serta tingginya biaya produksi hingga selalu merugi.

PTPN 2 hadir di Arso mulai 1982/1983. Sekertariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Jayapura yang saat ini aktif mendampingi masyarakat Adat Arso ini sudah mengungkapkan beberapa fakta terkait kehadiran PTPN 2 di Arso, di antaranya: PTPN 2 ingkar janji dalam hal menyediakan fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, dan kerohanian), dan masyarakat Arso belum mendapat ganti rugi yang seharusnya, selain itu tanah yang diambil PTPN 2 lebih luas dari yang disetujui bersama. (01/AlDP