Berita

Sembilan Tahun Kejahatan Serius Wamena 4 APRIL 2003

Siaran-Pers-BUK-AlDP-Kantor-AlDP-PadangBulan-Jayapura

Jayapura- Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.

Setelah operasi pengejaran tersebut mengakibatkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap : KANIUS MURIB (lansia) masa tahanan 20 tahun penjara), ENOS LOKOBAL (20 tahun penjara),YAPRAI MURIB (seumur hidup), NUMBUNGGA TALENGGEN (seumur hidup), dan KIMANUS WENDA (20 tahun,serta LINUS HILUKA (20 tahun). Dan MICHAEL HESELO  meninggal dalam tahanan di LP Makassar. Mereka dituduh dengan pasal Makar KUHP.
Saat itu penangkapan dan penahanan hingga proses hukum dan vonis terhadap Kimanus Wenda Cs, tidak mengedepankan asas Legalitas (praduga tak bersalah), terutama menyangkut 1).Penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang baik yang dilakukan oleh TNI dan Polri;  2) Pada saat pemeriksaan tidak diberitahukan tentang hak-hak mereka selaku tersangka;  3). Pada Pemeriksaan awal tidak didampingi  oleh Penasehat Hukum padahal pasal yang dikenakan ancaman pidananya diatas 5 tahun, Kimanus pun tidak fasih berbahasa Indonesia saat itu. Setelah divonis, di bawah tekanan TNI dan Polri tanpa diberitahukan kepada keluarga, langsung dipindahkan secara paksa ke LP Klas I A Gunung Sari Makasar pada pertengahan Desember 2005 via Hercules TNI AU.
Kurang lebih setahun, Juli 2004 KOMNAS HAM mengeluarkan laporan KPP HAM Wamena penyelidikan pro justicia atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kasus Wamena 4 April 2003. Dalam laporan tersebut ditemukan sembilan (9) orang korban pembunuhan, pemindahan paksa yang dilakukan pada 25 dusun, dalam pengungsian tersebut  terjadi kelaparan dan 42 orang meninggal dunia, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang 15 orang serta korban penyiksaan 38 orang.Ditemukan juga pemaksaan dalam penandatanganan dan jasa pengacara yang disediakan serta adanya penjarahan dan pengrusakan fasilitas publik dan masyarakat.

Peristiwa terjadi secara masif, massal, dan meluas di Wamena Kota (Walesi, Sinakma,Ilekma,Okilik.dan Honai Lama, Hubi Kosi (Ibele, Okilik,dan Walaik), Asologoima (Pyramid), Balingga, Tiom dan sampai di Kiyawage.

Rupanya sudah menjadi “ kebiasaan” apabila para Penuntut Umum di Kejaksaan Agung selalu mempertanyakan bukti formil dan materiil Kasus Wamena 4 April 2003 terhadap Komnas HAM, tidak jauh beda dengan Kasus Abepura serta kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang lain. Pada awalnya, di tahun 2004, sampai di tahun 2006 Jaksa Agung berjanji untuk menyelesaikan perdebatan syarat formil dan materiilnya laporan Komnas HAM tersebut.
Lalu di tahun 2008 pun Komnas HAM menyatakan bahwa pengembalian berkas dan petunjuk yang dikembalikan Kejaksaan Agung sama sekali tidak berdasar. Parahnya sampai tahun 2012 ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak ada kemauan untuk menyelesaikan laporan Pelanggaran HAM Berat Wanena, yang sedang diharap-harap oleh masyarakat korban termasuk para narapidana politik sebagai tertuduh dari peristiwa tersebut.
Fakta proses hukum kasus Wamena tersebut sangat jauh melenceng dari Undang-Undang No 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Di pasal  V ayat 22 disebutkan dalam melakukan penyidikan segera menyelesaikan dalam jangka waktu 90 hari + 90 hari+ 60 hari yang disetujui oleh Ketua Pengadilan HAM . Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka Jaksa Agung segera mungkin mengeluarkan Surat Perintah Penghentian penyidikan. Jaksa Agung jelas  melanggar ketentuan yang ada di Undang-undang. Siapa yang mempersoalkan Kejaksaan Agung dalam pelanggaran Undang-Undang Tahun 2000 menjadi bukti bahwa Negara tidak serius dalam membantu pemenuhan rasa keadilan korban.
Kondisi saai ini,  Kimanus jatuh sakit sejak 2010- 2012, di Lapas Nabire, pemerintah tidak punya inisiatif dan  keseriusan Negara  untuk membuka akses kesehatan bagi para Tapol Napol kasus pembobolan gudang senjata, Kodim Wamena. Faktanya Mikael Heselo meninggal Agustus 2007 di LP Gunung Sari Makassar,  Kimanus bisa diijinkan berobat di Jayapura baru tahun 2012, dengan tanggungan keluarga dan pendamping, serta atas desakan masyarakat Internasional. Kanius Murib jatuh sakit sejak 2009-sampai November 2011, Kalapas Wamena mengijinkan Kanius Murib boleh tinggal dengan keluarga di Kampung Oklik dan kondisnya tidak normal(mengalami gangguan jiwa).
Sampai hari pemerintah lepas tangan. Proses pengobatan Kimanus Wenda berjalan baik dan lancar. Jika tidak ada halangan minggu depan Kimanus Wenda, bisa kembali ke Lapas Nabire, dan didampingi oleh Kuasa hukum dan 1 orang staf Lapas Nabire yang sampai saat ini masih mendampingi.
Selain Kimanus Wenda,Jafrai Murib terpidana seumur hidup di LP Baik  masih menanti keberangkatannya untuk pengobatan dan pemindahannya ke Jayapura. Namun hingga saat ini kalapas Abepura belum menyatakan kesediaannya untuk menerima Jafrai Murib dan Numbungga Telenggen yang sudah mendapatkan ijin peminadhan dari kakanwil Hukm dan HAM Provinsi Papua. Jafrai membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin.
Untuk itu kami dari BUK, ALDP dan didukung oleh Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban  Wasior- Wamena antara lain : HIPMAPAS; FNMP SEMARANG; GARDA PAPUA DI JAYAPURA;JAPHAM WAMENA, dan KONTRAS PAPUA  mendesak :
1. KOMNAS HAM menggunakan kewenangannya dan ketegasan sikapnya   untuk mempertanggungjawabkan laporan penyelidikan Wamena 4 April 2003 sebagai Pelanggaran HAM berat  kepada publik dan masyarakt Korban atas kemacetan yang selama ini terjadi.
2. Jaksa Agung menggunakan kewenangan penyidikan dan ketegasan sikap dalam mempertanggungjawabkan Kasus  Wamena 4 April 2003 di hadapan publik.
3. Meminta kepada Presiden SBY untuk membebaskan para Narapidana Politik kasus Wamena di LP Wamena, Biak, Abepura, dan Nabira yang kondisinya semakin menyedihkan(usia lanjut dan sakit-sakitan)
4.  Meminta Kepada Presiden SBY dan Jajarannya  untuk memfasilitasi persoalan  yang terjadi selama ini antara Kejaksaan  Agung dan  KOMNAS HAM.
5.  Meminta Kepada Gubernur, DPRP, dan MRP Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memberikan kebijakan khusus bagi Korban dan Keluarganya untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.
6. Meminta kepada Aparat Keamanan  (TNI dan Polisi) untuk memberikan rasa aman terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Pegunungan Tengah dan Papua pada umumnya
7.    Kami atas nama Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) dan Aliansi dan Demokrasi  untuk Papua (ALDP) dan juga sebagai kuasa hukm Kimanus Wenda menyampaikan terima kasih banyak kepada: TAPOL di Inggris, Indonesian Solidarity di Australia, Bruder Budi Hernawan dan pihak Australian National University, Jaringan Papua di Jerman, Amnesty Internasional di seluruh dunia, Asian Human Rights Comission di Hong Kong, serta  setiap pribadi-pribadi atau Lembaga baik local di Papua, Nasional dan Internasional yang tidak menyebutkan satu persatu, yang dapat mendukung baik bersifat moral maupun material dalam proses pengobatan Kimanus Wenda selama di Jayapura.
Demikian besar harapan kami demi tegaknya pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Papua
Jayapura, 4 April 2012
Hormat Kami
Bersatu Untuk Kebenaran (BUK)
Peneas Lokbere
Koordinator
Mengetahui
Kuasa Hukum, Kimanus Wenda Cs
Latifah Anum Siregar, SH

Direktur Aliansi dan Demokrasi  untuk Papua (ALDP)