Sekolah Megah, Hanya Ada 17 Murid

Filed under: Pilihan |

Merauke – SD Kampung Yulili di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, yang dibangun megah dengan dana miliaran rupiah, ternyata hanya memiliki 17 murid. Sebagian ruang mubazir dan terlantar kosong.

“Itu mubazir, kenapa harus dibangun di kampung yang penduduknya hanya 17 Kepala Keluarga. Apakah tidak ada tempat lain, ini sama saja buang-buang uang,” kata Albert Gebze Moyuen, Wakil Ketua I Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim, kemarin.

Menurutnya, proyek ‘membuang’ uang serta tak tepat sasaran itu, menjadikan kampung lain yang seharusnya dibangun sekolah, malah tidak mendapat apa-apa. “Proyek itu awalnya akan dibuat di Batu Merah, tapi karena ada situasi lain, mereka dirikan di Kampung Yulili dengan 17 anak, bangunan itu permanen dari kelas satu sampai enam,” ujarnya.

Seperti Yulili, di Wokegel, ada juga bangunan sekolah permanen namun tak memiliki kursi dan meja. “Akhirnya tidak ada proses belajar mengajar, enam tahun sekolah itu tidak digunakan,” kata Albert.

Situasi ini melengkapi persoalan guru yang kerap lari dari tempat tugas di Pulau Kimaam. Sejatinya, jika sekolah dengan bangunan mewah, guru yang mengajar juga harus tinggal menetap. “Tapi kan tidak, ada satu kebijakan dimana guru harus bersertifikasi, itu memaksa mereka meninggalkan tempat tugas dan pindah ke kota untuk kuliah,” ucapnya.

Di Kampung Padua, Distrik Ilwayab, LMA Malind Anim juga menemukan kekosongan guru. “Tidak ada guru, tapi sekolah ada. Sudah 1 tahun terakhir tidak ada guru, yang ada hanya guru bantu, mereka tidak ada keahlian, itu hanya bantu-bantu saja,” kata Albert.

Ia mengatakan, guru bantu mengajar seadanya. Kadang masuk, kadang tidak. “Mau paksa bagaimana, mereka digaji kecil, kebanyakan anak lulusan SMA yang kembali ke kampungnya. Sementara guru tetap hilang begitu saja.”

Dari hasil penelusuran Lembaga Masyarakat Adat Malind, didapati pula bangunan pemerintahan seperti kantor distrik Ilwayab, rusak berat. “Kantor distrik lenyap, seluruh bagian kantor dirusak, ini disebabkan temparamen masyarakat yang tidak terkontrol.”

Albert sangat menyayangkan kondisi ini. “Karena hampir 10 tahun otonomi khusus, tidak pernah LMA difungsikan, padahal kalau LMA dioperasionalkan, atau kita jadi mitra kerja pemerintah, tentu semua masalah ini bisa diselesaikan perlahan-lahan,” pungkasnya. (02/AlDP)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − 9 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>