Seharusnya Pemerintah Lebih Terbuka

Seharusnya Pemerintah Lebih Terbuka

Timika – Syarif Rahmat, peserta Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai, yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua dan Jaringan Damai Papua di Timika, Selasa lalu mengatakan, Papua merupakan ‘surga kecil’ penyebab timbulnya konflik.

“Semua berbondong-bondong mau datang ke Papua karena surga kecil ini, ibaratnya pemain cadanganpun mau menjadi pemain inti,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan pembangunan di Papua harus dilakukan secara transparan. Sementara pihak-pihak yang bersalah harus dihukum tegas. “Yang terpenting orang Papua perlu dilibatkan dalam berbagai pelaksanaan kebijakan,” ucapnya.

Sulidjo, peserta forum lainnya menambahkan, konflik di Indonesia seperti telah didesign. Rakyat Indonesia sengaja dipeta-petakan. “Kita sebenarnya dijajah, nasilonalisme kita sudah dipeta-petakan agar Indonesia tumbuh konflik. Ada yang mau agar Indonesia tidak damai,” paparnya.

Sulidjo juga menyarankan agar gagasan dialog Jakarta – Papua, menggunakan istilah yang lebih mendekatkan emosi satu sama lain. “Sehingga semuanya akan turut terlibat. Pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus dilibatkan,” katanya.

Tujuan dialog, kata dia, semestinya menciptakan perubahan mengenai pemimpin Papua yang visioner. “Pemerintah harus pula lebih terbuka untuk membahas status Papua,”  tambah Muhammad Kadir. Ia berharap  dialog yang akan dilangsungkan bebas dari kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, Syahriati menegaskan, dialog sejatinya untuk kepentingan semua orang di Papua. “Kalau mau berdialog, anggaplah kita bagian dari Papua, sehingga dialog bisa tercapai dengan segera untuk kepentingan kita semua,” tuturnya. (Tim/AlDP)