Berita

SD Bupul Kurang Tenaga Pengajar

Merauke–Sekolah Dasar Negeri Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, masih bermasalah dengan kekurangan tenaga pendidik. Untuk mengajar enam kelas, hanya ada empat guru tetap dengan tiga honorer.

“Tapi yang aktif mengajar tidak semua, ada guru yang bahkan jarang mengajar,” kata Amos Tamba, guru SD Negeri Bupul, pekan lalu.

Kondisi gedung sekolah juga tidak memadai. Sekolah tersebut tidak memiliki ruang perpustakaan lengkap. “Ya kita jalan apa adanya, jumlah siswa kita lima puluh lebih, sekolah tidak memungut biaya dari orang tua murid,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dana bos yang dicairkan tiap tiga bulan mencapai Rp50 juta lebih. Pencairan disesuaikan dengan jumlah siswa. “Ini yang kita minta agar ditinjau ulang, apakah dengan siswa sedikit, dana BOS juga kecil, bagaimana dengan kebutuhan belajar mengajar, itu tidak cukup. Saya mengusulkan agar pembagian dana BOS tidak lagi menurut jumlah siswa meskipun begitu aturannya,” ucapnya.

Delthy Tamba, guru SD Bupul menambahkan, minim tenaga pengajar menjadi momok bagi sekolah di pedalaman Merauke. “Rata-rata sekolah bernasib sama, apa memang karena guru sangat kurang di Merauke atau karena banyak yang tidak suka ditempatkan di kampung, seharusnya ini jadi perhatian serius.”

Menurutnya, jika faktanya ada banyak guru di Kota dan hanya beberapa di kampung, artinya kebijakan pemerintah kurang tegas. “Saya tinggal di Bupul sudah delapan tahun, pemerintah menempatkan kami disini dan kami sangat senang, herannya ada guru yang lari kembali ke kota karena tidak mampu tinggal di pedalaman,” ujarnya.

Tamba menyambut baik apabila program sertifikasi guru di Papua ditinjau kembali. “Karena dapat berakibat pada kekurangan tenaga pengajar di sekolah, lihat saja guru beramai ramai tinggal di kota dengan alasan kuliah, apakah tidak ada format program kuliah itu dibuat di Bupul saja, artinya pengajarnya yang datang kemari, itu kan bisa,” katanya lagi.

Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tidak menyamakan Papua seperti wilayah lain.

Jika di Papua, kata dia, pemenuhan standar kualifikasi atau sertifikasi guru pasti akan berdampak pada macetnya proses belajar mengajar. “Itu kan aturan dari pemerintah pusat bahwa guru harus bersertifikasi, kita sudah menyampaikan ini kepada pemerintah agar memberi kelonggaran pada Papua, kalau guru di Papua semua harus kuliah, sekolah akan kosong, bagaimana anak didik bisa belajar baik kalau gurunya tidak ada,” paparnya.

Mbaraka juga meminta agar guru yang ditempatkan di kampung, tidak lari ke kota. “Program pemerintah Merauke jelas, sudah pasti akan ada sanksi bagi guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik,” ucapnya. (02/ALDP)