Berita

Saatnya Rekonstruksi Konflik di Intan Jaya: Jeda Kemanusiaan

Jayapura-Tulisan ini merupakan hasil monitoring dari Tim monitoring AlDP mengenai situasi di Intan Jaya pada 3 bulan pertama di tahun 2021. Setelah pada tahun lalu, Intan Jaya menjadi ‘pusat aksi kekerasan’ di Papua. Sementara proses hukum terhadap pelaku kekerasan belum juga diselesaikan, muncul aksi kekerasan berikutnya. Di tahun 2020 konflik di Intan Jaya makin kompleks ketika aksi bersenjata antara TNI/POLRI dan TPNPB-OPM terus meningkat, setidaknya ada 25 peristiwa sepanjang tahun 2020. [1]

 

  1. Matarantai Konflik Yang Panjang

Dimulai pada 17 desember 2019, ketika 2 prajurit TNI AD itu meninggal dunia karena penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB), diduga pimpinan Lekagak Telenggen saat sedang bakti sosial Tahun Baru di Kampung Kulapa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

 

Pada 20 desember 2019 Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengeluarkan Surat Edaran bernomor: 300/212/BUP. Surat itu berkaitan tentang peningkatan stabilitas keamanan dan pesan natal menjelang perayaan natal dan tahun baru 2020 di wilayah Intan Jaya. Dalam surat itu tertulis, menjelaskan situasi Intan Jaya yang mulai kurang kondusif. Surat yang ditujukan kepada pimpinan TNI/Polri, DPRD dan para tokoh di Intan Jaya pun mencantumkan lima poin imbauan. Empat diantaranya : poin pertama, kepada TPN/OPM (KKSB) yang sementara ini berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya agar meninggalkan wilayah hukum Kabupaten Intan Jaya. Kedua, kepada aparat TNI/Polri (pasukan non organik) yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya agar meninggalkan wilayah hukum Intan Jaya. Ketiga, kepada para pimpinan gereja agar dapat memberikan pencerahan kepada umat masing-masing dan juga masyarakat agar tetap melaksanakan perayaan Natal 25 desember dengan berbondong-bondong ke gereja dan mendoakan agar keamanan di Intan Jaya kembali normal. Keempat, kepada seluruh masyarakat Intan Jaya (khususnya kaum pemuda dan pemudi) untuk tidak terjebak bujukan serta rayuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjalankan kehidupan secara normal.[2]

 

Konflik bermotif politik terkait aspirasi Papua merdeka menjadikan Intan Jaya menjadi salah satu wilayah aksi kekerasan setelah beberapa waktu sebelumnya berfokus di kabupaten Nduga. Kelompok TPNPB OPM yang menjalankan aksinya di Intan Jaya diduga berasal dari luar Intan Jaya, seperti dari wilayah Timika dan Nduga. Sejalan dengan itu, terjadi penambahan pasukan TNI/POLRI. Selain itu aksi kekerasan di Intan Jaya, kuat dugaan terkait perebutan pengelolaan Blok Wabu yang merupakan eks lahan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), diduga memiliki sumber daya emas mencapai 8,1 miliar ton. Blok Wabu direncanakan akan di kelola oleh PT Antam, GM Unit Geomin & Technology Development Antam Tri Hartono mengatakan Blok Wabu menjadi harapan baru bagi Antam, sangat potensial untuk dikembangkan ke depan.[3] Bahkan ada dugaan bahwa perebutan pengelolaan Blok Wabu lah yang menjadi sumber utama konflik yang melibatkan beberapa aktor.

 

Hal lain yang menjadi perhatian di Intan Jaya adalah buruknya penyelenggaraan pemerintah karena keterbatasan fasilitas dan sarana komunikasi serta dipengaruhi konflik pilkada yang membekas sejak tahun 2017. Tanggal 28 januari 2020, penjabat sekda provinsi Papua Doren Wakerkwa mengklaim sejak Pilkada 2017, bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni jarang berada di tempat. Menurutnya terjadi krisis kepemimpinan pasca Pilkada 2017 sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, karena Pemkab Intan Jaya lebih banyak berkantor di Nabire. Pemprov Papua berharap, Bupati Intan Jaya dibantu TNI Polri segera turun ke masyarakat untuk menggelar dialog, mencari solusi penyelesaian dan mengamankan seluruh masyarakat di Intan Jaya. [4]

 

Pada 10 pebruari 2021 Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa meminta Bupati Intan Jaya untuk bertanggung jawab mengendalikan teror yang terjadi wilayahnya. Dirinya meminta Bupati Intan Jaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Sugapa. Supaya masyarakat merasa bahwa pimpinan mereka ada di tempat dan mereka merasa terlindungi. Doren tambahkan, saat ini Pemprov Papua belum dapat mengambil tindakan terkait persoalan di Intan Jaya. Sebab masih menunggu laporan resmi dari Bupati Intan Jaya untuk selanjutnya mengambil tindakan.[5]

 

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri mengatakan, jajarannya tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi pelaku kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Kehadiran aparat Polri dibantu TNI di Intan Jaya saat ini semata-mata untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata. Dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum itu, Kapolda Papua mengingatkan semua personel agar memastikannya secara terukur. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang tidak bersalah. [6]

 

 

 

 

Tabel Aksi Kekerasan januari-maret 2021 di Intan Jaya

No Tanggal & Peristiwa Tempat Pelaku Korban Ket
1 6 Januari 2021.

Pembakaran Pesawat MAF PK-MAX

Bandara Kampung Pagamba, Distrik Mbinadoga TPNPB Tidak ada Korban jiwa, pesawat dibakar. Pilot pesawat, warga negara Amerika bernama Alex Luferchek, membawa dua penumpang dengan tujuan Pagamba melalui Bandara Perintis milik MAF di Distrik Biandoga.[7]
2 10 Januari 2021. Kontak tembak di Distrik Tigi Distrik Tigi TPNPB vs TNI 1 korban jiwa yaitu Prada Agus Kurnia Kontak tembak terjadi sekitar pukul 11.40 wit. Prada Agus Kurnia bertugas di Pos Tigi gugur akibat luka tembak di bagian punggung.[8]
3 22 Januari 2021. Penembakan Pos Tigi Kampung Tigi TPNPB  vs TNI  Yonif R 400/BR 2 korban jiwa yaitu Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Handani Pratu Roy ditembak oleh TPNPB dari jarak 200 meter. Sementara, Pratu Dedi meninggal saat melakukan pengejaran KKB. setelah Pos Titigi menjadi sasaran penembakan.[9]
4 30 Januari 2021 Penembakan warga sipil yang dicurigai sebagai mata – mata TNI/Polri Perbatasan Distrik Sugapa – Distrik Hameyo TPNPB Pimpinan Undinus Kogoya vs warga sipil 1 korban jiwa yaitu Boni Bagau Informasi tentang penembakan warga sipil itu diperkuat dengan surat yang dibawa Pastor Yustinus Rahangiar dari kelompok TPNPB Pimpinan Undius Kogoya.[10]
5 8 Februari 2021.  Penembakan OTK Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. OTK 1 korban luka tembak yaitu Ramli Kejadian terjadi pada petang hari saat pelaku mendatangi kios korban untuk membeli minyak tanah.[11]
6 12 Februari 2021. Prajurit TNI ditembak OTK Kota Sugapa OTK 1 korban luka tembak yaitu Praka Hendra Sipayung Penembakan terjadi pukul 15.00 wit, praka Hendra sedang berada di kios warga. Pelaku menggunakan motor, lalu mengarahkan senjata api jenis revolver ke arah Praka Hendra.[12]
7 15 Februari 2021.  Kontak tembak TPNPB dan TNI Kampung Mamba, Distrik Sigapa. TPNPB  vs TNI  Yonif R 400/BR 1 korban jiwa yaitu Prada Ginanjar Kontak tembak terjadi pukul 08.20 wit, Prada Ginanjar terkena tembakan di bagian perut hingga meninggal.[13]
8 15 Februari 2021. Penembakan dan Penganiaan terhadapat 3 orang warga sipil yang diduga anggota TPBPB Sekitar Kampung Mamba, Distrik Sugapa TNI vs  TNI  Yonif R 400/BR 3 korban jiwa  yaitu Janius Bagau, Justinus Bagau dan Soni Bagau Peristiwa ini bermula saat penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI yang terjadi pada pagi harinya. Hal ini membuat TNI melakukan penyisiran di sekitar Kampung Mamba untuk mengejar anggota TPNPB. Penyisiran ini diduga mengakibatkan seorang pemuda atas nama Janius Bagau tertembak. Pada siang harinya Janius dievakuasi ke puskemas ditemani kelurganya yaitu Justinus Bagau dan Soni Bagau. Saat ketiga korban berada di Puskesmas, TNI datang pada malam hari lalu interogasi ketiganya sambil disiksa dan dipukul hingga meninggal dunia.Ketiganya sudah dimakamkan di Tambabuga, Kampung Bilogai. Menurut Kapten Kogabwilhan III Kol. CZI IGN Suriastawa ketiga orang yang dimakamkan itu merupakan anggota kelompok bersenjata yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Sugapa.[14] Sementara itu, melalui jubir TPNPB Sebby Sambom ketiga orang tersebut yang ditembak mati bukanlah anggota TPNPB melainkan warga sipil.[15]
9 28 Februari 2021. Kontak tembak Distrik Hitadipa TPBPB vs TNI 1 korban jiwa yaitu anggota TPNPB Kejadian terjadi sekitar oukul 00.15 WIT, saat perpindahan pasukan dimana 2 anggota TPNPB menembak dari arah belakang sehingga kontak tembak terjadi. Dalam kontak tembak itu 1 anggota TPNPB tewas dan 1 anggota TPNPB menyelamatkan diri.[16]
10 6 Maret 2021. Seorang Pemuda di tembak mati Kampung Puyagia, Distrik Sugapa TNI R 714/MTL vs Sipil 1 korban jiwa yaitu Melianus Nayagau Peristiwa ini bermula saat aparat TNI melakukan penyisiran di Puyagia. Akibatnya terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Melianus tewas tewas tertembak peluru aparat.[17] Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengklaim pihaknya tidak menembak mati Melianus. Sementara itu, Kapten Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa mengklarifikasi bahwa korban kontak tembak adalah anggota kelompok bersenjata, bukan Melianus. Hal ini diketahui dari barang bukti yang didapatkan aparat.[18]

 

 

  1. Tindak Lanjut Temuan Peristiwa tahun 2020

Terhadap sejumlah aksi kekerasan tahun 2020, sejumlah temuan sudah dihasilkan. Misalnya Tim gabungan Pencari Fakta(TGPF) menemukan dugaan kuat kematian pendeta Yeremias Zanambani ada keterlibatan oknum TNI.[19] Berdasarkan hasil laporan tim investigasi Komnas HAM terkait kasus tersebut diantaranya ditemukan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani.[20] Kemudian Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) memanggil 21 personel Yonif 400/BR terkait kematian Pendeta Yeremia Zanambani untuk menindaklanjuti hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya dan dibantu Polda Papua. Tim Mabesad menginvestigasi 4 kasus, yakni pembakaran rumah dinas kesehatan di Hitadipa pada 19 September 2020, penembakan di sekitar Bandara Sugapa pada 7 Oktober, hilangnya 2 orang yang ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April, dan kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September. Pemanggilan terhadap 21 personel Yonif 400/BR itu berdasarkan surat dan Puspomad 3 Desember 2020 kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (pangkogabwilhan III). Tim Mabesad menetapkan 9 anggota TNI-AD sebagai tersangka terkait kasus 2 orang hilang atas nama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani dari Koramil Sugapa pada 21 April 2020. [21]

 

Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini bagian dari rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Sebanyak 18 kasus yang terjadi di Intan Jaya dikatakannya melengkapi kasus kematian Pendeta Yeremia dilihat dari lokasi kejadian yang sama serta adanya persoalan serius dalam waktu cukup pendek.[22] Namun hingga kini, Komnas HAM sendiri, belum menunjukkan langkah maju atas temuan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya. Polemik terkait otopsi jasad pendeta Yeremias Zanambani dijadikan alasan mengapa kasus ini seolah tidak bergerak maju namun setelah keluarga mengijinkan dilakukan otopsi, belum juga ada langkah konkrit dalam penanganan kasus tersebut.

 

Hingga semester pertama tahun 2021, aksi kekerasan masih belum berhenti. Langkah-langkah yang menjurus pada meluasnya aksi kekerasan justru dilakukan oleh para pihak, misalnya dengan penambahan pasukan atau aparat keamanan, pengambilalihan peran teritori ke operasi militer melalui kehadiran Kogabwilhan III dan penambahan satuan tugas(satgas). Demikian juga bertambahnya bentuk-bentuk aksi seperti target terhadap pesawat ataupun lokasi tertentu juga seruan untuk mengajak perang.

 

Masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling rentan atas tuduhan mata-mata dari para pihak. Diantara mereka sendiri, muncul saling tuduh dan curiga, keselamatan pribadi menjadi pilihan utama, meski harus menahan kesedihan dan amarah karena tidak dapat menolong sesamanya atau bahkan terpaksa berbohong karena diintimidasi.

 

Situasi ini membuat masyarakat memilih untuk mengikuti keinginan para pihak yang datang kepada mereka karena ancaman kekerasan yang tidak berhenti. Ketika menghindar hampir mustahil untuk dilakukan. Mereka juga memilih meninggalkan kampung halaman, menghindar dari kontak fisik karena takut menjadi korban berikutnya. Misalnya ketika ada kerabat yang meninggal karena menjadi korban aksi kekerasan, maka keluarga memutuskan agar kerabat yang tewas langsung dikubur ditempat kejadian perkara atau mereka tidak dapat langsung mengambil jenazah dari kerabat mereka.

 

Kini konflik di Intan Jaya telah sampai pada tahap krisis kemanusiaan dikarenakan hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi seperti tempat tinggal, makanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan dan yang utama adalah rasa aman akibat aksi kekerasan yang tidak berhenti. Masyarakat benar-benar terjepit diantara dua kekuatan bersenjata.

 

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem mengatakan situasinya adalah masyarakat terhimpit di antara dua kelompok itu. Dan merekalah korban sesungguhnya. Dikatakannya masyarakat “takut dua-dua” baik terhadap kelompok bersenjata atau aparat Indonesia. [23]

 

 

 

 

 

  1. Mediasi Sebagai Alternatif

 

Pada tanggal 23 september 2020 Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengatakan mediasi antara pihak TNI/Polri merupakan agenda penting, untuk mencairkan kebekuan yang terjadi selama ini antara kedua pihak. Namun dirinya khawatir jangan sampai pihak TNI/Polri atau pemerintah atau lembaga lain curiga seakan-akan mendukung TPNPB-OPM.[24] Bupati menambahkan, pihaknya menyelenggarakan pemerintah dan melayani masyarakat. Namun  jika ada pihak mengklaim akan melakukan  perang terbuka, maka itu bukan tugas pemerintah sipil.[25]

Pada 8 pebruari 2021 usai bertemu dengan Wakapolda Papua, bupati Intan Jaya Natalis Tabuni  mengatakan bahwa akan membentuk tim penanganan dan pemulihan situasi di Intan Jaya dengan melibatkan unsur dari OPD(Organisasi Perangkat Daerah). Pembentukan tim tersebut, akan lebih mengedepankan unsur kekeluargaan untuk menarik kembali masyarakat yang saat ini bergabung dengan KKB. Bahkan, ia mengaku telah memulai hal tersebut dengan melakukan pertemuan dengan salah satu keluarga pimpinan KKB.[26] Setelah terbentuk akan koordinasi dengan dengan TNI dan POLRI. Melalui rapat tanggal 10 pebruari 2021 di Nabire, terbentuk tim yang diketuai oleh kepala  BPMK(Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung).

 

Pada tanggal 23 pebruari 2021 Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan membentuk tim emergency response untuk membantu penanganan konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Intan Jaya. Menurut Wagub Klemen Tinal, aturan perundang-undangan saat ini membatasi peran provinsi untuk turun langsung menangani konflik di daerah. Namun jika melihat konteks Papua maka perlu kebijakan khusus untuk keluar dari sistem itu.[27]

 

Pada tanggal 12 Maret 2021 bupati Intan Jaya membuat pertemuan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dikatakan akan dilakukan komunikasi antara kelompok bersenjata, pemda dan aparat TNI/POLRI. Bupati meminta masyarakat setempat harus memberikan dukungan kepada Pemkab Intan Jaya dan TNI maupun Polri dalam menyampaikan hal yang tidak bersifat provokasi kepada kelompok bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB OPM) di Intan Jaya, sehingga tidak selalu menambah amarah dari pihak yang berseberangan.

 

Bupati juga mengatakan telah membentuk tim negoisasi yang bertugas untuk memediasi dan komunikasi antara kelompok bersenjata Intan Jaya dengan pemda serta aparat keamanan TNI-Polri.

 

Hal senada sebenarnya sudah disampaikan oleh Administratur Keuskupan Timika Pastor Marthen Kuayo Pr. Dirinya mengatakan gereja mengajak pemerintah dalam hal ini aparat TNI dan Polri maupun pihak TPN-OPM untuk mengambil langkah-langkah berdialog untuk mengakhiri konflik di Intan Jaya. Kalau situasinya tetap seperti ini maka sudah pasti korban akan terus berjatuhan dari kedua belah pihak. Konflik yang  berkepanjangan, warga masyarakat yang akan menjadi korban. [28]

 

Sebelumnya, para pastor yang berkarya di Papua menyerukan keprihatinan dan pernyataan atas peristiwa kemanusiaan yang terus berlangsung di Papua yang disampaikan oleh Pastor John Bunay, Pr, selaku juru bicara sekitar 147 pastor yang berkarya. Pastor Bunay menyerukan kepada kedua pihak (aparat keamanan (TNI/Polri dan TPN OPM) untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan membuka perundingan dengan dialog bermartabat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan independen.[29]

 

Selaku  koordinator Jaringan Damai Papua(JDP) Pastor John Bunay, Pr juga telah menyampaikan hal yang sama saat pertemuan JDP di pertengahan november 2020, dirinya  menyatakan pentingnya untuk melakukan dialog, karena konflik yang terus berlanjut di Papua, secara khusus di Intan Jaya. Pihaknya meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkit untuk mengakhiri situasi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa. Dialog menjadi pilihan yang signifikan untuk mengurai ketegangan konflik Intan Jaya ke titik terendah, guna membahas permasalahan dan mencapai kesepakatan bersama, mencegah kekerasan berlanjut.

 

JDP memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Intan Jaya untuk menempuh negosiasi dengan melakukan mediasi dengan berbagai pihak. Berharap langkah ini memotivasi gerakan untuk berdialog dari masyarakat sipil dan pemerintah di berbagai tempat dimana konflik terjadi.

Bupati Intan Jaya menggunakan 2 istilah yakni negosiasi dan mediasi. Keduanya mengandung arti adanya upaya untuk menyelesaikan konflik melalui jalur non violence yaitu dengan membangun komunikasi, kata kunci dari ‘dialog’. Mediasi dapat mulai dilakukan jika struktur konfliknya dari konflik yang menang-kalah (zero sum conflict)  ke  non zero sum conflict yakni situasi dimana ‘kemenangan dan kekalahan’ silih berganti dihadapi oleh pihak yang bertikai. Hal awal yang harus dilakukan adalah memperbaiki pola-pola komunikasi terutama komunikasi yang antagonistik untuk meredakan ketegangan diantara para pihak. Apalagi dengan situasi sekarang ini ketika media sosial begitu berperan dalam menyebar dan membangun opini dan permusuhan. Hal ini untuk memungkinkan agar proses bergerak maju dari satu tahapan ke lain tahapan.

Untuk situasi di Intan Jaya dimana terdapat kompleksitas masalah, ada peran tokoh adat atau tokoh agama yang sangat dominan melalui kehidupan komunal maka idealnya mediasi yang dilakukan merupakan multy track diplomacy. Hal ini penting untuk memahami aktor mana yang dapat menambah nilai nyata bagi proses perdamaian dan dalam keadaan mana mereka dapat melakukan proses perdamaian.[30] Dalam konteks Papua tentu saja tokoh agama memegang peranan yang sangat penting meski pada konflik Intan Jaya telah mengorbankan sejumlah tokoh agama atas tuduhan terlibat pada salah satu pihak.

Peristiwa-peristiwa sebelumnya harus menjadi bahan refleksi, misalnya mengenai kehadiran aparat keamanan untuk memastikan hanya pasukan organik yang berasal dari aparat yang sudah lama menetap di Papua dengan asumsi dapat memahami situasi dan karekter budaya setempat. Kasus koramil di Hitadipa menjadi pelajaran yakni ketika untuk membangun Koramil mendatangkan aparat non organik dari luar Papua. Tuduhan terhadap masyarakat sipil sebagai mata-mata dari para pihak, perlu didalami dengan berbagai perspektif terutama perspektif masyarakat sipil ketika berada dalam situasi ketidakberdayaan karena berhadapan dengan intimidasi berulang, penyiksaan dan penembakan di depan mata juga moncong senjata dari pagi hingga pagi berikutnya.

 

Hal lain yang perlu diperjelas dan disepakati adalah mekanisme kerja dan koordinasi dengan tim-tim yang sudah terbentuk sebelumnya mengingat ada beberapa tim yang dibentuk terkait konflik Intan Jaya. Termasuk juga memastikan proses hukum dilakukan secara fair dan mampu memberikan keadilan bagi korban. Secara khusus mediasi sebaiknya menetapkan target minimal yang akan dicapai agar ada capaian konkrit daripada situasi sebelumnya. Ruang-ruang publik harus dibuka. Pihak manapun yang terus menerus menggunakan kekerasan dan mengakibatkan bertambahnya korban dari masyarakat sipil jelas telah bertindak diluar kemanusiaan. Jeda kemanusiaan dibutuhkan untuk menghormati (kembali) hak hidup masyarakat sipil.

 

 

Mediasi senantiasa menghasilkan win-win solution namun ketika win win solution tidak tercapai, bisa jadi saling memberikan konsensi yang seimbang, karenanya harus dihindari adanya dominasi dari pihak-pihak tertentu. Pemerintah kabupaten Intan Jaya bersama pemerintah provinsi Papua hendaknya mengambil peran kunci atas semua proses yang dilakukan. Membangun kembali kapasitas dan kredibilitasnya. Kehadirannya harus benar-benar nyata mendampingi dan melindungi rakyatnya, menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

 

 

Jayapura, 15 april  2021

[1] https://www.aldp-papua.com/laporan-situasi-umum-hak-asasi-manusia-tahun-2020-di-papua/

[2] https://7to7papua.com/2019/12/24/surat-edaran-bupati-intan-jaya-untuk-menarik-tni-polri-viral-di-media-sosial/

[3] https://tiffanews.com/bupati-intan-jaya-angkat-bicara-soal-rencana-eksplorasi-emas-blok-wabu/

[4] https://kumparan.com/bumi-papua/pemprov-papua-minta-bupati-intan-jaya-selesaikan-konflik-1sjEflWazbT

[5] https://www.papua.go.id/view-detail-berita-7615/bupati-intan-jaya-diminta-bertanggung-jawab-kendalikan-situasi-di-wilayahnya.html

[6] https://www.republika.co.id/berita/qpygbq428/ini-pernyataan-kapolda-papua-soal-intan-jaya

[7]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210107194811-12-590927/detik-detik-pembakaran-pesawat-di-intan-jaya-versi-polisi

[8]https://regional.kompas.com/read/2021/01/10/20261041/1-anggota-tni-gugur-dalam-kontak-senjata-dengan-kkb-di-intan-jaya

[9]https://regional.kontan.co.id/news/ada-2-prajurit-tni-gugur-dalam-kontak-senjata-dengan-kkb-di-intan-jaya

[10]https://m.liputan6.com/news/read/4471628/dikira-mata-mata-tni-polri-kkb-tembak-warga-sipil-di-intan-jaya

[11]https://m.republika.co.id/berita/daerah/papua-maluku/qoa7vx377/polisi-selidiki-pelaku-penembakan-warga-sipil-di-intan-jaya

[12]https://papua.inews.id/berita/breaking-news-prajurit-tni-ditembak-otk-di-intan-jaya

[13]https://m.antaranews.com/berita/2000137/kontak-tembak-tni-dengan-kkb-di-intan-jaya-prada-ginanjar-meninggal

[14]https://jubi.co.id/tiga-orang-warga-intan-jaya-papua-tewas-diduga-akibat-kekerasan-anggota-tni/amp/

[15]https://nasional.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363261/3-kkb-tewas-saat-tantang-perang-tni-ini-reaksi-jubir-opm

[16]https://m.jpnn.com/news/kontak-tembak-tni-dan-ksb-di-intan-jaya-papua-satu-tewas

[17] https://suarapapua.com/2021/03/07/lagi-tni-tembak-mati-seorang-pemuda-di-intan-jaya/

[18]https://tirto.id/pemerintah-didesak-selidiki-kematian-bocah-di-sugapa-intan-jaya-gaZ

[19] https://kumparan.com/bumi-papua/pemprov-papua-minta-bupati-intan-jaya-selesaikan-konflik-1sjEflWazbT

[20] https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/02/7-rekomendasi-komnas-ham-terkait-kasus-tewasnya-pendeta-yeremia-zanambani?page=2

[21] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/371315/21-tentara-diperiksa-terkait-yeremia

[22] https://www.republika.co.id/berita/qicq5o428/komnas-ham-kematian-pendeta-yeremia-tak-berdiri-sendiri

[23] https://tirto.id/gagalnya-pemerintah-memberikan-kedamaian-di-intan-jaya-papua-gapE

[24] https://papuainside.com/mediasi-dengan-tpnpb-opm-agenda-penting/

[25] Cendrawasih Pos, “Bupati Befa Berikan Rp 4 Juta Setiap KK” Kamis, 23 April 2020, hal 12

[26] https://regional.kompas.com/read/2021/02/08/17204941/bupati-intan-jaya-bentuk-tim-pemulihan-ombudsman-akan-turun-untuk-pastikan?page=all

[27] https://rri.co.id/jayapura/polkam/980818/tangani-konflik-bersenjata-intan-jaya-pemprov-papua-bakal-bentuk-tim-emergency-response

[28] https://voi.id/berita/33463/konflik-bersenjata-di-intan-jaya-pemuka-agama-ajak-tni-polri-dan-tpn-opm-ambil-langkah-dialog

[29] https://www.katolikana.com/2020/12/10/hari-ham-sedunia-2020-seratusan-pastor-katolik-papua-serukan-dialog-untuk-selesaikan-konflik/

[30]Jurnal Phobia,(Januari 2010),Mediation as Negotiation Instrument.