Berita

Roy Hiluka dkk minta DIpindahkan Dari Tahanan Polda Papua

Jayapura- Roy Hiluka dkk, terdakwa kasus amunisi, meminta agar penahanan mereka dipindahkan dari Polda Papua ke Lapas Abepura.

Permintaan ini telah disampaikan pada sidang tanggal 22 Oktober 2018. Saat itu ketua majelis hakim menyatakan agar para terdakwa menyampaikan permohonan secara tertulis.

“Kami sudah menyampaikan surat tertulis,” demikian jelas Anum Siregar, salah satu PH para terdakwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018.

Ketua Majelis hakim membenarkan bahwa sudah menerima permohonan tertulis dari PH para terdakwa namun belum dapat mengabulkan demi alasan keamanan.

Roy Hiluka, salah satu dari terdakwa menyatakan bahwa, kondisi tahanan di Polda Papua sangatlah tidak layak.

Ruang tahanan sudah melebihi kapasitas dari yang diperkirakan untuk 25 orang,kini telah membengkak menjadi 52 orang.

Mereka kesulitan untuk begerak. Tidak ada ruang untuk istirahat secara cukup karena untuk tidur yang nyamanpun mereka harus bergantian.

Roy juga mengatakan bahwa sebelumnya mereka melakukan mogok makan.

“Makanan yang dikasih ke kami sedikit sekali,” katanya.”Jadi makanan datang,kami tolak”.

Menurutnya setelah aksi tersebut, ada perubahan, namun cuma sebentar karena setelah itu, mereka masih mengalami kondisi yang sama.

Sebelumnya Roy dkk juga telah mengajukan permohonan agar di sidang di Wamena, mengingat bahwa semua keluarga mereka ada di Wamena dengan harapan keluarga dapat menjenguk mereka atau membawakan mereka makanan.

“Tapi di sini(jayapura) kami tidak punya keluarga, jadi kami benar-benar menderita,” ujarnya sambal berharap agar majelis hakim setidaknya dapat mengabulkan permohonan mereka untuk dipindahkan di Lapas Abepura.

Roy dkk ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya di Wamena, pada awal Juni 2018.

Ketiganya  telah diduga melakukan Tindak Pidana Menguasai, Membawa, menyimpan amunisi tanpa ijin yang sah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ke-1e KUHPidana.(Tim/AlDP).