Revisi UU No 21/2001 : Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemihakan Bagi Orang Asli Papua

Revisi UU No 21/2001 : Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemihakan Bagi Orang Asli Papua

Andawat-UU No 21/2001 adalah raihan terbesar elite dan masyarakat Papua menyangkut sistem politik dan pemerintahan tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Hanya saja, perjalanan implementasi UU itu terkendala oleh tarik-ulur Jakarta, baik dalam pembuatan peraturan pelaksanaan, sampai adanya kebijakan pemekaran wilayah yang digunakan untuk mengakomodasikan kelompok-kelompok yang tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan oleh elite-elite politik Papua di Jayapura.

Bagi masyarakat Papua harus menerima realitas provinsi Irian Jaya Barat, berikut perangkat pemerintahan daerah dan pusat yang mengikutinya. Masyarakat Papua bahkan harus menunggu pergantian pemerintahan di Jakarta agar implementasi UU No 21/2001 berjalan efektif. Politik ketergantungan atas Jakarta ini memurukkan inisiatif lokal. Jakarta seakan menikmati ketergantungan ini, karena hampir setiap konflik atau sengketa yang terjadi di Papua di bidang politik dan pemerintahan memerlukan campur-tangan Jakarta.

Pro-Kontra Revisi

Sebagai kebijakan besar dan penting, tentunya rencana revisi ini memicu sikap pro-kontra juga. Bagi yang menginginkan revisi, terbuka peluang untuk memasukkan sejumlah pasal yang termuat dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh kedalam pasal-pasal revisi, termasuk soal partai politik lokal dan kandidat perseorangan dalam pilkada.

Sementara bagi yang kontra, terdapat kekhawatiran betapa Jakarta akan mendesakkan wacana sentralisasi lebih luas, termasuk juga kemungkinan untuk tidak melaksanakan audit atas dana-dana otonomi khusus yang mestinya dilakukan.

Persoalan mendasar Papua sudah jamak diketahui, yakni bukan hanya sekadar meloloskan keinginan elite-elite Papua yang sebagian besar sudah memiliki keuntungan selama otonomi khusus, melainkan bagaimana memberikan arah yang lebih tepat bagi kesejahteraan masyarakat Papua pada lapisan bawah. Apa pun program atau kebijakan yang ditempuh di Papua, selayaknya diarahkan kepada sekitar 2,5 juta orang etnis Papua, baik dari ras Melanesia atau campuran dengan ras lainnya.

Pembangunan insfrastruktur juga menjadi kebutuhan untuk menjembatani kendala geografis di tanah Papua. Banyak pihak di Jakarta yang menganggap bahwa persoalan Papua selesai dengan menggelontorkan banyak dana ke tanah itu, lalu membandingkan dana itu dengan dana bagi penduduk di pulau Jawa yang jumlahnya lebih banyak. Pandangan itu sangatlah keliru, karena untuk datang ke Papua tidak semudah datang ke daerah-daerah lain di pulau Jawa atau Sumatera. Papua adalah pulau raksasa yang membutuhkan waktu lama untuk mengunjungi daerah-per-daerah dengan biaya yang tidak sedikit.

Landasan Revisi

 Landasan revisi UU No 21/2001 selayaknya diletakkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Papua, peningkatan kualitas hidup, khususnya di bidang indeks pembangunan manusia. Pulau seluas Papua rasanya tidak masuk akal gagal memberikan perbaikan ekonomi kepada masyarakatnya yang jauh lebih sedikit. Kesalahan pengelolaan sumberdaya alam dan manusialah yang selama ini menjadi biang keladi dari kemiskinan dan kelaparan di tanah Papua.

Tentu, pasal-pasal menyangkut politik lokal yang realistis bagi kepentingan elite lokal juga layak untuk dimasukkan sebagai politik akomodasionis Jakarta. Hanya saja, persoalan Papua juga terletak dari kinerja buruk elite-elite Papua sendiri yang terlalu berorientasi kepada penghabisan anggaran, ketimbang mencoba untuk menggali sumber-sumber alternatif berdasarkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua. Elite Papua terlalu mudah untuk mempertaruhkan kepentingan masyarakat Papua demi kepentingan diri sendiri.

Jakarta mestinya tidak lagi memanjakan elite-elite Papua, karena hanya akan memperpanjang persoalan. Selain itu, peremajaan politik juga perlu dilakukan di tanah Papua dengan menampilkan lapisan pemimpin-pemimpin muda potensial yang sejauh ini sudah menimba ilmu pengetahuan di luar dan dalam tanah Papua. Lapisan muda ini layak mendapatkan pengalaman. Dominasi elite lama di tanah Papua membawa persoalan tersendiri, karena seringkali konflik politik datang dari mereka.

Sejauh ini, sudah terdapat pola komunikasi intensif kaum muda Papua di luar Papua dengan kelompok muda lainnya. Hanya saja, jumlahnya relatif masih kecil. Semakin kelompok muda di daerah lain memahami persoalan-persoalan di tanah Papua, kian terbangun kesadaran tentang betapa lalainya Jakarta dalam mengelola daerah yang luas dengan penduduk sedikit, namun dengan kekayaan alam melimpah itu.

Naskah Akademik

Revisi juga selayaknya mengikutsertakan naskah akademis yang serius, sekalipun tidak lagi disyaratkan untuk membuat undang-undang. Naskah akademik ini diperlukan untuk membangun kerangka pembangunan Papua dalam dua puluh lima tahun ke depan. Naskah inilah nantinya yang dijadikan sebagai kerangka acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selayaknya menjadi pihak yang mengambil inisiatif dalam penyusunan naskah akademik ini, beserta universitas di Papua dan luar Papua. Paradigma pertumbuhan juga tidak mesti menjadi acuan. Yang paling penting adalah pemerataan kesejahteraan, serta perhatian atas aspek keadilan di bidang pengelolaan sumberdaya alam, tanah ulayat, dan penyelesaian perkara-perkara hukum dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Anak-anak muda Papua kini semakin banyak digiring ke pintu-pintu penjara karena dianggap melanggar hukum, sementara perhatian terhadap hak-hak dasar mereka kurang terpenuhi. Berangnya anak-anak muda Papua dewasa ini sebetulnya menyediakan momentum bagi penataan masa depan yang lebih baik, bukan malah memasukkan mereka ke penjara.

Sebagai kelompok masyarakat adat yang terbesar yang menghuni pulau terbesar pula, perhatian terhadap warga Papua membutuhkan keseriusan, bukan lagi strategi dan kebijakan yang tumpang-tindih dan saling-berganti.

Sehingga, revisi UU No 21/2001 tidak bisa diletakkan dalam kerangka perubahan pasal demi pasal semata, melainkan lebih kepada sinkronisasi sejumlah kebijakan yang selama ini menghimpit Papua, baik datang dari pusat atau daerah. Bisa jadi, selama 25 tahun ke depan, hasil revisi UU No 21/2001 juga akan direvisi, sehingga kesibukan pemerintah dan parlemen nasional hanya mengotak-atik pasal-pasal, tetapi tidak melaksanakan satupun dari pasal-pasal itu.

Dengan kerangka itu, revisi UU No 21/2001 layak diletakkan sebagai sasaran antara, bukan tujuan utama dalam upaya menyejahterakan masyarakat Papua. Naskah akademis yang komprehensif menjadi kunci bagi penyelesaian masalah. Papua secara menyeluruh.

Forum-forum politik, seperti dialog internal masyarakat Papua, serta dialog lintas suku dan komunitas yang juga melibatkan penduduk non-Papua asli juga diperlukan, sehingga tersusun bingkai dan mosaik dasar pembangunan Papua ke depan. Pengajuan draf revisi UU No 21/2001tidak bisa di lakukan secara tergesa-gesa, apabila syarat politiknya belum terpenuhi, yakni adanya keterlibatan banyak pihak di Papua dalam upaya revisi ini.

Kalaupun diletakkan dalam kerangka “persamaan” kepentingan sebagaimana dengan UU No11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, selayaknya anggota Organisasi Papua Merdeka bisa diajak berunding guna menyatakan tuntutannya, sebagaimana pemerintah mengajak Gerakan Aceh Merdeka berunding di Helsinki. Begitu juga komponen Dewan Adat Papua, Presidium Dewan Papua, dan lembaga-lembaga lainnya, berhak mengajukan usulan menyangkut undang-undang Papua yang baru itu.

Selain itu, perlu dipersiapkan perangkat politik dan pemerintahan lokal yang baik bagi pelaksanaan cikal bakal undang-undang baru nantinya. Jangan sampai undang-undangnya bagus, namun aparat pelaksananya kedodoran karena tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakannya.(Andawat/AlDP)