Dialog Papua-Jakarta Harus Dikawal
Suasana-Pertemuan-Forum-Indikator-Papua-Tanah-Damai-Timika

Dialog Papua-Jakarta Harus Dikawal

Suasana-Pertemuan-Forum-Indikator-Papua-Tanah-Damai-Timika

Jayapura – Salah satu rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat pada rapat dengar pendapat evaluasi Otsus Papua pada akhir Juli lalu di Hotel Sahid Kota Jayapura adalah dialog Papua-Jakarta (pemerintah pusat,red) harus segera dilakukan.

Dan hal ini telah diperkuat dengan rapat pleno yang digelar oleh MRP pada Senin (12/8) dikantornya yang terletak di Kotaraja, Distrik Abepura.

Menurut Latifah Anum Siregar salah satu pegiat LSM di Kota Jayapura yang juga merupakan anggota  Jaringan Damai Papua pada Senin malam, menilai perjuang MRP tersebut perlu mendapatkan dukungan ataupun pengawalan dari semua pihak yang berkepentingan untuk memajukan perdamaian Papua.

“Jadi dengan rekomendasi seperti itu (dialog Papua-Jakarta), bahkan sudah disahkan dalam rapat pleno pada senin kemarin, dengan surat keputusan nomor 6 dari MRP, bahwa dialog Papua-Jakarta harus segera dilakukan dan kemudian setelah dialog tersebut rekonstruksi undang-undang Otsus Papua baru dilaksanakan. Dan hal ini harus didukung dan dikawal,” katanya.

Untuk itu, Latifah Anum Siregar yang biasa disapa “Amo” oleh rekan-rekan kantor AlDP menegaskan bahwa apa yang menjadi rekomendasi dan telah diputuskan oleh MRP lewat rapat pleno terkait dialog Papua-Jakarta harus segera ditindaklanjuti.

“Rekomendasi MRP itu juga,meminta Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP dan DPRB untuk menindak lanjuti, dan mereka kasih waktu 60 hari. Jadi dialog Papua-Jakarta dan ada rekonstruksi Otsus tapi setelah dialog. Nah kepoutusan ini harus  menjadi suara bersama di Pemerintah Papua dan Papua Barat,” katanya.

Dan jangan biarkan MRP berjuang sendiri untuk menyuarakan hal tersebut hingga ke Pemerintah Pusat. “Jika tidak, hal ini hanya menjadi seperti keputusan-keputusan MRP sebelumnya, seperti dulu ketika MRP pernah menolak Otsus. Sempat ramai dibicarakan tapi kemudian proses selanjutnya tidak ada yang membantu mengawal, dan tidak ada pemerintah atau bagian lain dari pemerintahan yang merasa itu bagian yang harus diperjuangkan karena itu kehendak rakyat,” katanya.

Anum menegaskan karena keputusan tersebut lahir dari salah satu lembaga pemerintahan terpenting di Tanah Papua yakni MRP maka dukungan yang datang bukan dari pemerintah saja. “Semua pihak harus ikut membantu mendorong hal ini, Jaringan Damai Papua lewat kemitraannya juga harus segera ‘follow up’ agar dialog Papua-Jakarta segera terlaksana,” katanya.

Lalu bagaimana dengan masyarakat sipil, terkait usulan dari MRP bahwa segera dialog? Anum mengatakan proses yang dilakukan oleh MRP sejak dari awal seharusnya terbuka. “Jadi semua orang harus juga diajak untuk terlibat dan mendengar, bahwa orang asli Papua, MRP, MRPB yang memutuskan tetapi bahwa rekomendasi atau proses ini harus terbuka luas supaya memberikan kepemilikan bagi semua orang yang ada di tanah Papua,” katanya.

“Bahwa, itu bukan milik MRP sendiri, bahwa masyarakat sipil merasa itu bagian dari perjuang bersama, baik non Papua. Keputusan MRP tidak berhenti sampai disini, tidak hanya dikatakan diberikan waktu 60 hari. Ini juga harus terus dikerjakan oleh MRP, agar isu ini tetap hangat sampai pada upaya perjuangan maksimal mendukung proses Dialog Papua-Jakarta tercapai,” tambahnya.

Sementara itu, kepada wartawan di Jayapura, Ketua MRP Menurut Ketua MRP, Timotous Murib mengatakan bahwa bersama MRPB (Majelis Rakat Papua Barat,red) telah memplenokan apa yang menjadi rekomendasi saat rapat dengar pendapat evaluasi Otsus Papua di Hotel Sahid belum lama ini.

“Lewat rapat pleno di MRP, telah diputuskan oleh pokja Adat, Perempuan dan Agama bahwa hasil keputusan tersebut (salah satunya dialog Papua-Jakarta,red) akan segera direkomendasikan ke Jakarta baik ke presiden dan DPR RI,” katanya. (AR/AlDP)