Refleksi 15 Tahun Reformasi
Ilustrasi

Refleksi 15 Tahun Reformasi

Demonstrasi di kantor DPRP

IMPARSIAL
(the Indonesian Human Rights Monitor)
Refleksi 15 Tahun Reformasi ‘Deviasi Partai Politik Sumber Penghambat Perubahan’

Perubahan politik di Indonesia yang berjalan selama 15 tahun sejak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998 lalu tidak serta merta berkorelasi dengan terjadinya pula perubahan dalam kondisi kehidupan rakyatnya. Reformasi memang menghasilkan terbentuknya rezim demokrasi, keterbukaan dan kebebasan politik, tetapi faktanya pemerintah dan elit politik di masa ini gagal menjadikan ruang politik ini untuk mendorong perubahan nyata dan substansial bagi rakyat. Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah agenda reformasi khususnya yang berkaitan dengan kepentingan langsung rakyat, seperti terkait pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, banyak yang gagal diperjuangkan dan diimplementasikan.

Perjalanan 15 tahun reformasi belum meletakkan secara sungguh-sungguh bahwa rakyatlah sebagai pemangku kedaulatan tertinggi dalam sistem politik demokrasi. Reformasi sejauh ini masih belum bergerak dari capaian-capaian yang bersifat prosedural dan institusional. Kendati hal itu penting, kenyatannya berbagai capaian itu tidak berfungsi baik. Dalam kenyataannya, praktek politik yang berlangsung selama ini bukan rakyat, akan tetapi elit politik yang lebih berdaulat.

Saat ini masih banyak persoalan berkaitan dengan agenda-agenda reformasi yang terbengkalai dan harus segera dituntaskan. Mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan keagamaan yang marak di sejumlah daerah, korupsi dan suap yang melibatkan banyak pejabat, elit birokrasi dan politik, eksploitasi sumber daya alam yang menyingkirkan hak rakyat, masih massifnya kekerasan oleh aparat keamanan, dan lain sebagainya. Berbagai persoalan itu adalah pekerjaan rumah yang menuntut segera ditangani dan diselesaikan.

Ironisnya, di tengah menumpuknya persoalan-persoalan itu, reformasi justru banyak dihiasi oleh pemandangan peraturangan politik kekuasaan antar elit politik. Ruang dan instrumen demokrasi bukan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi perebutan kekuasaan dan jabatan dalam struktur kekuasaan negara, ataupun keuntungan yang bersifat materi.

Deviasi Partai Politik
Kegagalan perjalanan 15 tahun reformasi dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan substansial bagi rakyat sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari deviasi partai politik. Dalam konteks ini, partai politik lah yang sesungguhnya sebagai entitas politik yang bertanggungjawab atas terhambatnya perubahan rakyat, mengingat partai politik sejatinya merupakan instrument politik yang memiliki posisi dan peran penting dalam demokrasi. Partai politik adalah pilar dan sekaligus basis demokrasi. Demokrasi yang berlangsung baik sangat bergantung pada sejauhmana sistem kepartaian berfungsi dengan baik di dalamnya.

Partai-partai politik faktanya tidak menunjukkan peran-peran yang dibutuhkan oleh rakyat. Partai politik selama ini cenderung banyak berkutat dengan urusan pertarungan politik kekuasaan dan jabatan, daripada memerankan diri sebagai instrumen agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat.  Fungs-fungsi sebagai alat penekan atau pengawasan pemerintah melalui anggotanya di parlemen juga tidak maksimal. Sementara itu, para pemimpin pemerintahan yang berasal dari partai politik gagal di dalam membangun politik yang otentik yakni politik yang memajukan dan membahagiakan rakyat.

Kegagalan partai politik untuk berperan dengan baik ini terjadi sebagai akibat dari  berbagai deviasi atau penyimpangan fungsi dan tujuan partai. Hal itu banyak ditunjukkan oleh praktek politik elit dan anggota partai politik khususnya yang menduduki jabatan-jabatan politis baik di dalam partai atau struktur kenegaraan. Partai politik pada kenyatannya cenderung menjadi alat politik kekuasaan semata, instrument eksploitasi berbagai sumber daya.

Ketidaan ideologi yang jelas adalah faktor terbesar mengapa terjadi deviasi fungsi dan peran partai-partai politik di Indonesia. Ideologi adalan seperangkat nilai yang penting yang berfungsi menjadi basis dari tujuan dan perjuangan politik suatu partai. Problem ideologi ini dalam realitasnya membuat partai politik menjadi rentan terhadap penetrasi berbagai kepentingan privat yang menungganginya. Tujuan dan perjuangan politiknya menjadi tidak jelas. Tidak ada kerangka kerja programatik untuk ditawarkan kepada rakyat.

Ketidakjelasan kaderisasi dan proses rekruitmen kandidat calon wakil rakyat yang lebih memperhatikan modal ekonomi, bukan karena pertimbangan kapasitas, komitmen atas demokrasi, hak asasi, dan perjuangan mewujudkan agenda kerakyatan.

Lebih lanjut, deviasi fungsi-fungsi partai politik ini melahirkan berbagai persoalan. Dalam politik misalnya, politik berubah hanya menjadi arena terbatas bagi elit politik dan bersamaan dengan itu meminggirkan rakyat. Politik dengan demikian hanya menjadi arena bagi yang memiliki modal ekonomi. Politik yang sejatinya arena mewujudkan kehidupan dan kebaikan bersama menjadi terdistorsi. Politik menjadi arena perebutan kekuasaan dan jabatan di DPR atau kabinet. Rakyat tidak lagi dianggap penting kecuali sebagai target perolehan suara untuk kepentingan memenangi pemilu atau Pilkada.

Dalam kebijakan implikasinya bisa dilihat dengan munculnya regulasi-regulasi yang bermasalah. Banyak UU yang dihasilkan parlemen menabrak Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi. Fakta ini bisa dilihat dari banyaknya UU yang diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap inkonstitusional.

Kemunculan berbagai regulasi politik yang bermasalah ini tidak dilepaskan dari masuknya logika politik transaksional dalam pembahasan regulasi di parlemen. UU sebagai hasilnya sarat dengan kepentingan. Persoalan ini misalnya juga dinyalir oleh Mahfud MD, mantan Ketua MK, bahwa selain persoalan profesionalisme dari para pembuat undang-undang, menurutnya juga ada dugaan berbagai kepentingan dengan tukar-menukar kepentingan politik dalam pembentukan UU.  Padahal sebagai representasi rakyat, mereka harus mengaggregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kebijakan, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan.

Banyak UU selain yang secara normative tidak hanya inkonstitusional, melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi secara praktek akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Beberapa regulasi di sektor keamanan bermasalah, misalnya UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Kamnas, RUU Ormas, dan lain-lain.

Sementara itu, banyak kasus korupsi dan suap yang melibatkan orang-orang partai politik juga adalah cerminan dari deviasi partai politik. Persoalan ini kenyataannya tidak hanya terjadi di pusat, melainkan juga banyak di daerah. Banyak orang-orang partai politik khususnya yang menduduki jabatan publik diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana beberapa di antaranya ada yang divonis kurungan penjara.

Implikasi terhadap HAM
Dalam kondisi politik kepartaian seperti itu, agenda penegakkan HAM tak jarang masuk dalam lingkaran politik yang transaksional. Hal itu terlihat dari tidak tuntasnya penyelesaiaan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti terlihat nyata dari mandeknya penuntasan kasus penculikan aktivis 1997/1998.

Selain itu, isu-isu hak asasi manusia tidak dilihat sebagai hal penting bagi partai politik. HAM cenderung menjadi issu pinggiran bagi partai dimana kekuasaan dan jabatan, perburuan rente untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan negara menjadi hal yang utama. Bisa dikatakan bahwa tidak satu pun partai yang memiliki kerangka kerja programatik berkaitan dengan issu HAM.

Dalam issu pelanggaran HAM masa lalu, meski penuntasannya menjadi penting tidak hanya untuk mewujudkan keadilan bagi korban namun juga bagi Indonesia ke depan, partai tetap tidak menjadikannya sebagai prioritas agendanya. Dukungan politik dalam kasus ini rendah.

Tidak terlihat komitmen dan dukungan untuk segera mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus penculikan aktivis, Trisaksi, kekerasan Mei 1998, Semanggi I dan II, Talangsari. Bahkan, sejumlah pejabat militer yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran itu bukan hanya lolos dari jeratan hukum, tetapi beberapa di antaranya kini ada yang berkiprah dalam politik dan mendirikan partai politik. Kendatipun diangkat ke publik, issu-issu pelanggaran HAM masa lalu secara politis tidak lebih sebagai bagian dari politik transaksional di antara elit politik.

Persoalan serupa terjadi dalam issu kebebasan beragama dan berkeyakinan dimana dalam dalam sejumlah kasus elit politik seringkali menggunakan issu ini untuk mengambil keuntungan secara politis terutama menjelang pilkada atau pemilu nasional.

Pada masa reformasi issu intoleransi keagamaan muncul sebagai persoalan serius di Indonesia. Tidak hanya mengancam hak asasi, tetapi juga mengancam fundamen pendirian negara Indonesia yang dibangun di atas keberagaman masyarakatnya. Hampir setiap tahun terjadi puluhan kasus kekerasan keagamaan terhadap minoritas, baik dalam kasus sengketa aliran dan faham keagamaan atau sengketa pendirian rumah ibadah. Dalam konteks ini, otoritas negara terutama aparat keamanan yang bertanggungjawab untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kegagalan ini membuat aksi-aksi serupa rentan terjadi.

Kendati demkian, fakta merebaknya berbagai kasus-kasus intoleransi keagamaan di Indonesia sesungguhnya bukan semata-semata disebabkan semata oleh maraknya kemunculan ormas keagamaan intoleran. Sebagai fakta sosial, intoleransi adalah gejala sosiologis yang bisa muncul dan terjadi dimanapun. Dalam kenyatannya, kekerasan yang dilatari oleh intoleransi keagamaan tidak terjadi di ruang kosong.

Berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus tersebut terbuka peluang untuk terjadi karena misalnya adanya aliansi politik, atau setidaknya dukungan elit politik, dan lain-lain. Dengan kata lain, issu-issu intoleransi menjadi membesar karena elit politik sendiri acapkali memainkan dan menggunakan issu ini untuk mengambil keuntungan politik.

Elit politik juga terkesan takut melawan kelompok maenstream sehingga seringkali mereka membuat kebijakan yang tidak toleran terhadap kelompok minoritas. Ini tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai dalam  konteks mencari dukungan suara untuk pemilu maupun pilkada.

Dalam kasus hukuman mati, dalam prakteknya jelas berkorelasi dengan kepentingan kekuasaan, khususnya berkaitan dengan kepentingan partai yang berkuasa. Dalam eksekusi terpidana mati beberapa waktu lalu dimana tidak ada satupun respon nyata dari partai politik atau parlemen. Padahal hukuman mati adalah fundamental dalam hak asasi manusia dan konstitusi negara yang jelas-jelas menjamin hak hidup setiap manusia.

Praktek hukuman mati terutama menyangkut eksekusi terpidana mati menunjukkan adanya indikasi politisasi atas issu ini untuk mengambil keuntungan politik menjelang digelarnya Pemilu. Persoalan ini misalnya pernah terjadi sebelum digelarnya Pemilu 2009 dimana pemerintah yang didukung melakukan eksekusi missal terhadap sejumlah terpidana mati. Demikian juga menjelang pemilu 2014 mendatang, pemerintah melalui kejaksaan akan melakukan eksekusi terhadap 6 orang terpidana mati lagi.

Dilihat dari pola kebijakannya, jelas bahwa pilihan waktu eksekusi bisa dilihat sebagai bagian dari kampanye kebijakan untuk meraih simpati publik calon pemilih yang notabene harus diakui masih mendukung pelaksanaan hukuman mati.

Implikasi terhadap Sektor Pertahanan dan Keamanan
Deviasi partai politik yang melihat kekuasaan hanya untuk kekuasan dan bukan untuk kepentingan publik juga berpengaruh negatif pada bidang pertahanan dan keamanan serta menjadi penghambat laju reformasi sektor keamanan. Karena kekuasaan hanya dilihat sebatas kekuasaan alhasil tujuan politik penguasa hanya sebatas mencari keuntungan dari kekuasaan itu untuk kepentingan ekonomi politik penguasa dan partai politiknya.

Dalam level lokal, relasi kotor pemimpin daerah, pemodal dan aktor pertahanan-keamanan seringkali berujung pada terpinggirkannya hak-hak rakyat demi kepentingan eksploitasi di sektor sumber daya alam. Para pemimpin daerah yang berasal dari partai politik memfasilitasi pemodal dengan memberikan izin eksploitasi sumber daya alam dan menggunakan aktor pertahanan dan keamanan untuk melakukan tindakan represi terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan karena hak-haknya yang dirampas.

Kasus kekerasan yang terjadi di Bima adalah contoh nyata bagaimana aparat keamanan harus mengamankan kepentingan politik ekonomi kepala daerah dan pemodal. Dalam konteks ini, kondisi ketidakamanan justru disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak berpihak pada rakyat. Aparat keamanan tak jarang menjadi keranjang sampah dari kebijakan bermasalah para pemimpin daerah, meski tak dipungkiri aparat keamanan sendiri diduga mendapatkan keuntungan ekonomi dari situasi tersebut.

Dalam kasus kekerasan beragama, kebijakan politik yang anti terhadap kebebasan beragama telah membuat kondisi ketidakamanan. Aparat keamanan seringkali menjadi dilematis karena harus menjalankan kebijakan yang meminggirkan kelompok minoritas. Alhasil kekerasan seringkali terjadi baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan membiarkan kelompok vigilante melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas..

Deviasi partai politik juga membuat agenda reformasi sektor keamanan terhambat. Partai-partai politik tidak menunjukkan agenda yang sungguh-sungguh untuk menyelesikan proses reformasi sektor keamanan. Dalam konteks reformasi TNI, agenda restrukturisasi komando teritorial dan agenda reformasi peradilan militer hingga kini gagal diwujudkan, padahal kedua agenda itu adalah bagian dari agenda reformasi 1998.

Pemerintah dan parlemen yang berasal dari partai politik terkesan takut untuk berhadap-hadapan dengan TNI dalam mewujudkan kedua agenda reformasi TNI tersebut. Di sini partai politik terlihat bersikap pragmatis dan disulitkan oleh maraknya purnawirawan TNI yang menjadi pemimpin partai ataupun menjadi bagian dari partai tersebut, meski harus diakui terdapat purnawirawan TNI yang mendukung penyelesaian kedua agenda tersebut. Dalam situasi ini, penerapan supremasi sipil belum sepenuhnya berjalan.

Dalam konteks kepolisian, partai politik yang menguasai pemerintahan dan parlemen kadang melakukan politisasi terhadap institusi kepolisian. Hal itu bermula dari proses pergantian Kapolri yang kental dengan nuansa politis, terlihat dari kasus pengangkatan Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri. Bahkan terdapat dugaan kasus ditahun 2004 dimana  kepolisian maupun TNI terlibat dukung mendukung kandidat calon Presiden.

Dalam konteks intelijen, partai politik setengah hati di dalam mewujudkan reformasi intelijen melalui UU Intelijen yang sudah di bentuk. Partai politik gagal di dalam melakukan proses sipilisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Hingga kini, para pimpinan BIN masih di dominasi militer aktif di dalamnya, padahal sejatinya militer telah memiliki badan intelijen sendiri yakni BAIS.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum
Problem penegakan hukum di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan deviasi partai politik. Hal itu terlihat dalam praktek penegakan hukum kita yang tidak berjalan baik, cenderung diskriminatif dan selektif jika berkaitan kasus-kasus yang melibatkan politisi partai politik. Intervensi politis seringkali mempengaruhi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dalam sejumlah kasus seringkali enggan dan bahkan takut untuk memproses kasus-kasus tersebut.

Misalnya dalam penegakan hukum dan HAM dimana Kejaksaan Agung misalnya berkali-kali mengembalikan sejumlah berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan dalih berbagai alasan. Beberapa kasus itu ditengarai melibatkan mantan petinggi militer yang di antaranya kini menjadi politisi atau pengurus teras di partai politik. Di pihak lain, elit politik juga tidak memiliki komitmen dan sikap yang serius mendorong penuntasan berbagai kasus itu. Issu-issu pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus penculikan aktivis kalaupun dimunculkan oleh elit politik tetapi sifatnya politis dan cenderung hanya menjadi politik transaksional.

Kemajuan positif terjadi dalam penanganan kasus-kasus korupsi pasca dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menerabas “impunitas” yang terjadi dalam kasus-kasus kejahatan korupsi yang melibatkan elit politik. Hal itu dapat dilihat dari keberhasilan KPK dalam mengungkap dan memproses hukum berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi sejumlah partai politik. Beberapa di antaranya ada yang telah divonis kurungan penjara, sementara yang lainnya masih dalam proses hukum.

Kesimpulan
Reformasi jauh dari kata selesai. Bahkan dalam perjalannya yang hingga kini genap 15 tahun, masih menyisakan banyak persoalan. Reformasi gagal mendorong perubahan nyata dan substansial bagi rakyat. Hal itu terjadi sebagai akibat dari tidak berfungsinya sejumlah instrument demokrasi, khususnya yang utama adalah partai politik.

Kegagalan partai politik terjadi karena deviasi atau penyimpangan fungsi dan tujuan partai politik. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasn idologi yang dianut oleh partai, sehingga partai politik bukannya melayani rakyat, tetapi melayani berbagai kepentingan privat di dalam atau dari luar partai.

Dalam kondisi ini, alih-alih partai politik membela dan memperjuangkan kepentingan partai, partai justru hanya menjadi alat politik untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan di parlemen dan kabinet, menjadi alat untuk eksploitasi sumber daya dan alat perburutan rente untuk kepentingan partai dan elitnya. Realitas politik kepartaian yang demikian ini kemudian juga berakibat pada terhambatnya penegakkan HAM.

Rekomendasi
Deviasi partai politik sudah seharusnya dihentikan. Partai politik harus keluar dari arus lingkaran kekuasaan yang korup dan harus kembali kepada fungsi dan tujuan politik yang sesungguhnya yakni untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyat. Untuk tujuan itu, reformasi partai politik menjadi hal yang fundamental terlebih dahulu dilakukan. Tanpa reformasi partai politik, perubahan tidak akan pernah menyentuh langsung kepada rakyat. ***