Rasa Aman : Kebutuhan Paling Mendasar di Papua

20170617_103348(Refleksi 17 Agustus 2017)

oleh :

Latifah Anum Siregar

Setiap perayaan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus selalu meriah. Bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul, spanduk ucapan, tak ketinggalan berbagai pentas dan lomba yang semua bertujuan hendak mengekspresikan rasa syukur dan sukacita atas kemerdekaan Indonesia yang telah berusai 72 tahun. Di Papua, momentum seperti ini akan berlangsung dengan lebih ‘heroik’ seperti misalnya membentangkan bendera merah putih terpanjang atau penyerahan diri sejumlah anggota TPN OPM. Bendera merah putih, umbul-umbul dan spanduk itu wajib dipasang dengan perintah resmi dari negara  untuk menunjukkan kepatuhan dan cinta pada negara.

Meski telah puluhan tahun, ekspresi untuk menunjukkan patuh dan cinta itu masih dipaksa dan diatur.  Padahal ekspresi kepatuhan dan cinta pada negara juga bagi siapapun yang hidup di negara ini  adalah ketika keadilan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya ditegakkan. Adalah ketika perilaku  inklusif, toleransi dan nondiskriminasi tumbuh dan berkembang dimana-mana.

Apakah benar rasa sukacita 17 Agustus itu tumbuh, hidup dan dinikmati oleh semua orang? termasuk  di Papua?.

Senyatanya kalender di Papua masih berisi aksi kekerasan  tanpa penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan bagi korban ataupun rakyat Papua sehingga melahirkan duka, kekecewaan, kebencian dan rasa takut. Jika aksi kekerasan diargumentasikan sebagai perbuatan oknum aparat, pertanyaannya sampai kapan negara terus berdalih bahwa itu perbuatan oknum? Bukankah berarti ada yang salah di sistem sehingga perbuatan yang sama terjadi berulang kali. Maka harus ada tanggungjawab dari institusi sebab institusi tidak mampu untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama berulang kali yang dilakukan oleh anggota atau jajarannya.

Adalah bahaya ketika semuanya permasalahan di Papua dianggap biasa. Kemudian negara bereaksi atau tidak bereaksi dengan menggunakan cara yang biasa. Aksi kekerasan dituding sebagai kriminal semata. Akibatnya masalah yang paling akut dan mendasar tidak disentuh.  Menurut seorang teman(Saiffudin, dosen STAIN Al FATAH Jayapura), bahkan ketika ada aksi pencurian dan pembunuhan di tengah-tengah masyarakat seperti yang marak terjadi juga akhir-akhir ini, bukanlah hal yang terjadi dengan sendirinya atau dengan mudah dianggap sebagai kriminal semata akan tetapi ini sudah menjadi konstruksi sosial akibat tidak terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Uang yang banyak turun ke Papua, kebijakan affirmasi yang gagal fokus dan lemahnya fungsi kamtibmas dalam aspek pencegahan dan penanganan telah menjadi pemicu terbentuknya pola aksi kekerasan.

Apalagi ketika kita membahas sejumlah aksi kekerasan yang berdimensi dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ditutup-tutupi, ditangani dengan sangat politis dan disebut sebagai kasus kriminal semata. Ataupun dihindari untuk dibahas. Ini berbahaya sekali karena reaksi yang muncul akibat dari perlakuan seperti itu akan memperkuat solidaritas bukan saja diantara kelompok korban tetapi juga siapa saja yang mengidentifikasikan dirinya bagian dari kelompok korban. Apalagi ketika sebelumnya stigma sudah melekat pada diri atau kelompok mereka. Penolakan terhadap negara akan membesar, menguat, lahir dalam banyak ekspresi baik dengan pola-pola yang lama maupun dengan pola-pola yang baru. Ideologis ataupun ada yang pragmatis. Akibatnya kebijakan seperti apapun, tidak mampu menghasilkan penyelesaian yang mendasar.

Saat perayaan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2017, Papua masih dirundung masalah. Hak berekspresi, berpendapat, berkumpul dan berserikat dibungkam. Di depan mata kita ada kasus Deiyai, Pomako yang belum tuntas. Kasus Paniai, Wamena, Wasior dan sejumlah kasus-kasus berdimensi dugaan pelanggaran HAM berat lainnya. Selain itu sejumlah kasus land grabbing terkait perkebunan sawit, kekayaan hutan, laut dan konflik pertambangan. Pelayanan publik yang buruk terkait pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan. Birokrasi pemerintah yang sulit diakses apalagi dikontrol. Termasuk ancaman terkait perbedaan ekspresi keagamaan atau budaya. Segregasi etnis dan agama mulai tumbuh, identifikasi kelompok korban bukan saja terjadi di kelompok orang Papua tetapi juga kelompok non Papua akibatnya potensi konflik horizontal meningkat. Rakyat terpecah belah.

Pada pidato presiden tanggal 16 Agustus 2017, presiden tidak merespon masalah yang tengah menjadi pusat kegelisahan dan kekecewaan rakyat Papua yakni sejumlah aksi kekerasan yang menelan rasa aman dan menambah luka batin. Padahal sehari sebelumnya presiden bertemu dengan para tokoh Papua di istananya dan mendengar banyak informasi.  Dalam pidato presiden, Papua hanya dibahas soal perbatasan sebagai beranda terdepan republik, BBM dan bahan pokok satu harga  dengan wilayah lain di Indonesia. Benar, bangunan megah didirikan di perbatasan antara Indonesia dan PNG. Faktanya rakyat di perbatasan masih hidup susah. Kini menjadi lebih takut karena aparat keamanan ada di mana-mana, ruang gerak mereka terus dicurigai. Kebijakan BBM satu harga di wilayah pegunungan di mulai di Wamena. Faktanya orang di Wamena masih antri beli BBM di SPBU di Kota Wamena dengan kupon dan dijatah perminggu. Harga eceran di luar SPBU masih tetap mahal dan berubah tambah mahal pada waktu-waktu tertentu. Harga bahan pokok yang melangit diharapkan terjun bebas, tetapi mafia bisnis, transportasi dan keamanan sulit untuk dikendalikan. Artinya sepanjang kebijakan yang ada tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap cita-cita tersebut maka tidak akan ada perubahan. Kebijakan tanpa perubahan.

Sesungguhnya kebutuhan pertama dan utama rakyat Papua atau siapa saja yang hidup di Papua hari ini adalah rasa aman, sebelum kebutuhan lainnya ditegakkan dan dipenuhi. Orang ingin bangun pagi dan memulai aktifitas sehari-harinya dengan tenang.  Di kebun, di laut, di gunung, di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, di tempat ibadah, di jalan, di mana pun mereka berada  dan kemana pun mereka  tanpa rasa takut.  Bahkan ketika berada di dalam rumahnya mereka ingin benar-benar aman. Jika mereka mengalami masalah mereka ingin ada jaminan keadilan dan kepastian hukum untuk memulihkan rasa aman itu.

Kebutuhan rasa aman melebihi dari kebutuhan apapun. Infrastruktur ada tetapi kalau rasa aman hilang maka itu bukanlah pembangunan tetapi marginalisasi. Ketika aparat keamanan dan penegak hukum ada tetapi tidak dapat berkerja secara professional maka yang terjadi adalah diskriminasi. Ketika ruang dialog dibuka hanya untuk memuji-muji keberhasilan saja itu artinya intimidasi. Praktek marginalisasi, diskriminasi dan intimidasi adalah ancaman terbesar bagi rasa aman. Oleh karena itu, komitmen negara melalui kebijakan, pertemuan ataupun pidato presiden Jokowi, haruslah diwujudkan dengan mendelegasikan tanggungjawab pemerintah secara jelas dan tegas kepada institusi dibawahnya untuk memenuhi rasa aman. Mengontrol dan mengendalikan perangkat negara dibawahnya. Memastikan ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang telah gagal dalam memenuhi tanggungjawab negara tersebut. Dengan demikian, tentu Indonesia akan dipatuhi dan  dicintai tanpa harus dipaksa.(AlDP).