Puncak Jaya “Daerah Tak Bertuan”

Puncak Jaya “Daerah Tak Bertuan”

Andawat-Entah siapa yang mengatur dan ‘berkuasa’ di Puncak Jaya. Yang didengar dan dibaca orang dari berbagai sumber informasi mengenai Puncak Jaya adalah aksi kekerasan yang tak berkesudahan. Tak ada berita pembangunan yang patut dipuji, meskipun Pemerintah Puncak Jaya menyediakan halaman khusus di salah satu koran lokal mengenai pembangunan di Puncak Jaya. Puncak Jaya, wilayah yang berpenduduk kurang lebih dari 101.906  jiwa (Data BPS tahun 2010) kemudian disebut sebagai salah satu kabupaten yang masuk daftar untuk digabungan/dikembalikan ke kabupaten induknya sebab kegagalan penyelenggaraan pemerintahan, demikian keterangan Dirjen OTDA Kementrian Dalam Negeri pada bulan Juni 2011.

Puncak Jaya bak daerah tak bertuan. Kadang seolah menjadi  otoritasnya kepolisian, ada polisi dimana-nama, kadang seolah menjadi wilayahnya aparat TNI, ada TNI dimana – mana dan kadang seolah menjadi daerahnya para TNP/OPM, aksi sipil bersenjata terjadi berulang kali. Yang pasti aksi kekerasan tak berhenti, saling menyerang, mengejar dan membalas. Masyarakatpun jadi saling curiga, hidupnya dipenuhi ketakutan. Tak ada jaminan keamanan, misalnya untuk  berjalan – jalan dengan leluasa meski di tengah ’kota’. Berbagai orang memberikan pandangan yang berbeda, tak ada informasi yang tunggal tentang siapa orang – orang yang ditakuti secara pasti, tergantung siapa yang bertanya dan siapa yang menanyakan. Lebih ironis lagi kalau salah bertanya atau salah menjawab. Hampir tak ada perjumpaan apalagi interaksi yang wajar.

Puncak Jaya terus bergolak. Pada periode waktu tertentu, konflik bersenjata terjadi antara pihak TPN/OPM dengan pihak kepolisian ,korban pun tidak dapat dihindari.  Di lain waktu, konflik bersenjata terjadi antara pihak TNI dengan TPN/OPM, terutama yang terjadi sebulan belakangan ini. Data dari berbagai sumber menyebutkan setidaknya ada  7 korban dari Pihak TNI dan setidaknya ada 4  korban sipil sepanjang bulan Juli ini. Sebelumnya aksi – aksi penyiksaan  berupa penganiayaan hingga penghilangan nyawa secara paksa warga sipil terjadi, sebagian menempuh  proses hukum meskipun masih sangat jauh dari harapan pihak korban. Kedua belah pihak saling mengindentifikasi pelaku.

Jika dilihat ritmenya, konflik bersenjata di daerah pegunungan dalam 3 tahun belakangan ini cenderung terjadi di 2 tempat yakni di sekitar areal penambangan PT Freeport dan Puncak Jaya. Menjelang pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 konflik bersenjata didominasi di wilayah areal penambangan PT Freeport, kemudian beralih kembali ke daerah Puncak Jaya. Apakah ritme ini terjadi dengan sendirinya? Ataukah ritme ini akibat dari kegagalan pemerintah untuk mengelola dirinya dan saudara-saudaranya?. Mengingat bahwa konflik bersenjata di Puncak Jaya sendiri sudah mulai mengemuka sejak tahun 2004.

Pemerintahan sipil di Puncak Jaya sebagai representasi kekuatan sipil adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Sebelumnya bulan April 2010 Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe,S.IP sempat mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai aksi bersenjata, khususnya pada aksi bersenjata yang dilakukan oleh TNP/OPM dengan mengatakan bahwa “….Kami sudah tidak bisa mengatasinya apalagi aksi yang dilakukan dengan menggunakan senjata api modern. Kami berharap masalah ini segera ditangani serius apalagi ini menyangkut integritas NKRI…” katanya dalam wawancara dengan Antara News(21/4/2010). Menurutnya berbagai pendekatan sudah dilakukan termasuk dengan pendekatan sosial budaya. Bahkan Lukas Enembe,S.IP mengatakan bahwa aksi kekerasan bersenjata didukung oleh LSM di dalam dan luar negeri termasuk orang –orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Kemudian Lukas Enembe S,IP membuat kesepakatan dengan pihak TNI/POLRI  untuk mengambil tindakan tegas dengan meminta masyarakat untuk meninggalkan distrik Tingginambut selambat – lambatnya tanggal 28 Mei 2010. Ada anggapan bahwa permintaan itu sebagai upaya untuk menciptakan Puncak Jaya sebagai daerah Operasi Militer(DOM).Tapi juga aksi kekerasan terus berlanjut. Setahun kemudian,Lukas Enembe S.IP membuka tangan kepada pihak keamanan untuk melaksanakan serangkaian aktifitas yang dikemas dalam kegiatan Bhakti Sosial TNI.”Kami menyambut baik kehadiran TNI dalam Kemanunggalan Masyarakat Desa,’ujarnya. Harapannya ,”..ini jadi pilot project untuk daerah Indonesia, dengan dimulai dari Puncak Jaya ini,” ujarnya(Bintang Papua/2/5/2011).

Sayang sekali memang, aksi kekerasan terus meningkat dan pemerintahan sipil tidak mampu menyelesaikannya. Otoritas di tingkat masyarakat sipil pun seolah beralih dari pemerintah sipil, tokoh-tokoh agama dan tokoh adat ke otoritas TNI,POLRI dan TPN/OPM. Seolah daerah ini berstatus darurat militer padahal sampai saat ini status Puncak Jaya sama dengan daerah lainnya yakni tertib sipil. Artinya kondisi yang terjadi di Puncak Jaya masih dalam kewenangan penuh pemerintah sipil, otoritas pemerintahan sipil di setiap tingkatan harus mengambil langkah – langkah tanpa kekerasan yang menunjung tinggi nilai – nilai kemanusian. Harus ada jalan keluar untuk menghentikan konflik bersenjata yang telah terbukti merugikan kita semua.(Andawat/AlDP)