Berita

Program HAM Pemprov Sudah Sesuai Dengan Perintah Otsus

Jayapura-Berbicara mengenai kebijakan pembangunan yang berbasis pada hak aasi manusia maka harus meilhat pada 3 pokok yakni hak hidup,hak kehidupan dan hak penghidupan,demikian penjelasan dari Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Papua,Ros Upesi SH pada acara Strategi Planning Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura(15/05/2012). Menurutnya yang harus dipahami lebih jauh adalah konsep pembangunan terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk hidup,mendapatkan kehidupan dan penghidupan.

Masih menurutnya pembangunan mempunyai subyek maupun obyek yang langsung berhubungan dengan masyarakat.”Kalau berbicara tentang pembangunan di Propinsi Papua yang berbasis HAM, kita perlu memulai dengan regulasi-regulasi,”tegasnya.Meski selama ini banyak yang beranggapan kurangnya perhatian pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat asli Papua dan HAM.”Yang sudah kami jalankan  sesuai dengan amanat Undang-Undan Otonomi Khusus ( Otsus ) baik Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Gubernur,”Ujarnya.

Sedangkan terkait dengan berbagai hal yang mungkin masih kurang sebaiknya dibicarakan melalui mekanisme yang diatur, pembangunan dan penegakan HAM tetap tidak boleh keluar dari koridor-koridor hukum karena setiap putusan atau tindakan pemerintah harus mengacu pada kewenangan, prosedur, substansi yang sesuai dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan.

Penjelasannya bahwa sudah cukup banyak regulasi untuk pembangunan di Papua melalui Peraturan Daerah seperti mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Ekonomi, Kehutanan dan Peraturan Daerah Khusus Perokonomian Berbasis Kerakyatan yang semuanya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua juga memperhatikan semua orang yang tinggal di Papua.Lanjutnya, “Semua itu  berdasarkan perintah dari Undang-Undang Otsus melalui pemenuhan pelayanan hak-hak dasar dan hak asasi lainnya,sudah berjalan sejak 2009,mungkin kelemahanya ada  pada pelaksanaan di lapangan”.

Kepala Biro menghimbau agar Komnas HAM Perwakilan turut melakukan fungsi kontrol untuk melihat berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk bagaimana proses implementasinya.Komnas HAM Perwakilan dapat membantu Biro hukum untuk menampung asiprasi masyarakat terkait berbagai regulasi yang ada baik disampaikan pada tingkatan kota,kabupaten maupun provinsi. (03/AlDP)