Program BPJS di RSUD masih bermasalah Soal Data Masyarakat Miskin

Program BPJS di RSUD masih bermasalah Soal Data Masyarakat Miskin

Wamena-Program Nasional Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS)  sudah dijalankan juga di Rumah sakit umum Daerah (RSUD) Jayawijaya. Namun ternyata masih banyak masyarkat miskin yang datanya tidak ada dalam data BPJS.

Hal ini diungkapkan dr. Charles C. Ratulangi Sp. OG, Direktur RSUD Jayawijaya yang ditemui di Kantornya(Kamis 27 Maret 2014).

“ Yang akan ditawarkan pertama adalah BPJS karena ini program nasional. Kami arahkan ke loket PBJS, namanya adakah tidak di BPJS, karena BPJS ini punya data yang isinya adalah peserta mereka terlepas dari valid atau tidak nama-nama yang ada, karena seringkali kami termukan ini pasien tidak mampu namun tidak ada di BPJS dan itu banyak Jika ternyata nama tidak ada dalam daftar BPJS maka dikasi pilihan kedua yaitu SKTM. SKTM ada dua yaitu Jamkespa dan Jamkesda.” ungkapnya.

Selain bermasalah dengan data, Petunjuk teknis penggunaan  BPJS juga ternyata bermasalah.

“Yang saya lihat sendiri misalkan di Puskesmas mereka akan dapat uang berdasarkan jumlah data BPJS yang ada di Puskesmas, sedangkan di rumah sakit menggunakan sistem klaim. Berapa banyak klaim itulah yang akan dibayar. Yang menjadi masalah adalah besaran klaimnya” ungkap dokter yang baru sejak maret 2014 ini diangkat menjadi direktur RSUD Wamena.

Dicontohkannya Tindakan operasi usus buntu yang biayanya langsung dikasih utuh. Di dalam situ ada jasa dokter, jasa perawat, jasa laboratorium dan semuan yang namanya jasa petugas, ditambah obat, benang dll semuan ada dalam satu paket itu. Pembagiannya ternyata sampai sekarang belum ada juknisnya sehingga menimbulkan kebingungan

Masalah lain adalah masalah besaran nilainya.

“Besaran rumah sakit tipe A dengan rumah sakit tipe D seperti kami di sini lebih mahal rumah sakit tipe  A untuk tindakan yang sama. Oke mungkin karena ini RS tipe A dan ini tipe D tapi obatnya? Obatnya di RS tipe A lebih murah karena dia ada di pusat, nah kita di sini? Obat harus naik pesawat” jelas dr. Charles.

Diharapkannya ke depan Dana BPJS bisa dikelolah sedemikian rupa sehingga bisa berjalan apalagi BPJS adalah program nasional dan tidak bisa ditolak.