Press Release: Koalisi Anti-Radikalisme Papua MENOLAK RADIKALISME DI PAPUA

Papua Tanah Damai, adalahIMG-20170929-WA0002 situasi yang bukan saja menjadi cita-cita dan mimpi kita semua, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama setiap orang di Papua untuk mewujudkannya. Adalah kenyataan bahwa orang Papua, lintas agama dan etnis telah bersepakat untuk bekerjakeras, bahu membahu mewujudkan kedamaian yang utuh di Papua sembari terus berusaha untuk merawatnya.
Bahwa pluralitas di Papua adalah keniscayaan dan anugerah dari sang Pemberi Kehidupan. Agama yang berbeda dan suku serta ada istiadat yang berbeda bukanlah merupakan hal yang aneh. Di Papua, agama dan suku yang berbeda telah menyatu dalam sebuah honai yang sama, menghidupi nilai-nilai kemanusiaan bersama dan menjaganya dalam bingkai kasih dan persaudaraan yang utuh.
Setiap kita tentu tidak ingin situasi damai ini sirna dan berganti menjadi kekacauan serupa konflik
Ambon yang menceraiberaikan ikatan sosial dan persaudaraan kita di Papua. Kita bukan saja berhak
menolak setiap upaya dan tindakan dari setiap kelompok atau individu yang memungkinkan
runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan kita di Papua. Tapi kita semua juga bertanggungjawab untuk
memproteksi Papua dari kelompok atau individu yang mencoba mengganggu persaudaraan kita di
Papua.

Berangkat dari pemahaman di atas, kami yang tergabung dalam Koalisi Anti-Radikalisme Papua menyatakan sikap:
“Menolak tegas keberadaan serta segala aktivitas individu maupun kelompok yang menganjurkan sikap dan atau pandangan radikal di Papua. Secara khusus, kami menolak keberadaan Jafar Umar Thalib beserta kelompoknya di Papua.
Kami mendesak kepada Gubernur Provinsi Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk segera mengambil tindakan tegas dan terukur kepada Jafar Umar Thalib dan kelompoknya agar kedamaian dan integrasi sosial di Papua tetap terjaga baik serta mendukung sikap dan keputusan
pemerintah kabupaten Keerom terhadap Jafar Umar Thalib dan kelompoknya”.

Bahwa sikap tegas ini tentu saja dilatari atas jejak langkah Jafar Umar Thalib yang berdarah-darah
dalam pergolakan sosial di Maluku dan Poso beberapa tahun lalu. Tidak itu saja, kami juga
mendasarkan sikap tegas kami ini terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Jafar Umar Thalib dan
kelompoknya pada sekitar tiga tahun terakhir.
Sepak terjang Jafar Umar Thalib pada sekitar tiga tahun terakhir ini menjadi sangat penting untuk
kami sampaikan untuk memberikan pandangan kepada institusi yang masih menganggap kehadiran
Jafar Umar Thalib di Papua sekadar menyiarkan agama. Sebagai berikut:

  •  29 Mei 2014, anak buah Jafar Umar Thalib menyerang kelompok Doa Rosario Bulan Maria yang
    dilakukan oleh jemaat Katolik Santo Fransiscus Agung, Gereja Banteng, Yogyakarta.
  • 8 Juni 2014, bersama Front Jihad Islam, Jafar Umar Thalib menabuhkan genderang perlawanan
    terhadap pluralisme. Baginya, pluralisme merupakan paham yang membawa pemurtadan bagi
    umat Islam. Dia menuding kelompok di luar Islam yang mencetuskan paham ini.
  • 20 Juli 2015, Jafar Umar Thalib mengeluarkan Maklumat Jihad Fisabilillah. Isinya antara lain
    menyatakan perang terhadap kelompok yang menyerang Islam. Dalam maklumat yang sama,
    Jafar Umar Thalib juga menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan yang kafir.
  • 9 Desember 2015, anakbuah Jafar Umar Thalib yang telah berada di Kota Jayapura usai Maklumat
    Jihad Fisabilillah, terlibat dalam perkelahian dengan pemuda lokal di daerah Koya Barat. Anak
    buah Jafar Umar Thalib ini merasa terganggu dengan lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di
    pondok-pondok Natal menjelang perayaan Natal 2015.
  • 27 Desember 2015, umat Islam Papua melalui MUI Papua bersama ormas Islam lainnya telah
    meminta Gubernur Papua untuk tidak lagi membiarkan keberadaan Jafar Umar Thalib di Papua.
    Keputusan ini diambil setelah ormas Islam yang difasilitasi MUI Papua menggelar tabayun dengan
    Jafar Umar Thalib di LPTQ, Kotaraja, Jayapura.
  • 2016, Jafar Umar Thalib bergeser ke daerah Arso XIV, kabupaten Keerom. Membeli tanah seluas
    28.5 hektar dan hendak membangun pesantren. Saat ini di atas bangunan tersebut telah berdiri
    beberapa bangunan semi permanen.
  • Pemda Keerom telah menerima protes dari berbagai kalangan masyarakat dalam bentuk surat
    keberatan atas keberadaan Jafar Umar Thalib di kabupaten Keerom. Surat penolakan ini di
    antaranya berasal dari ormas Islam kabupaten Keerom, FKUB Keerom, hingga beberapa
    paguyuban serta masyarakat adat di kabupaten Keerom.
  • Masyarakat adat Keerom merasa tertipu dengan izin peruntukkan lahan ketika meminta
    pelepasan adat. Bahwa ketika seseorang yang mengurus tanah tersebut meminta izin pelepasan
    adat, disebutkan tanah seluas 2 hektar tersebut akan digunakan sebagai lahan peternakan, bukan
    untuk Jafar Umar Thalib dan kelompoknya.
  • Pemda kabupaten Keerom telah berulang kali memanggil Jafar Umar Thalib untuk
    mengklarifikasi aktivitasnya tersebut, namun panggilan tersebut tidak pernah diindahkan
    olehnya. Karena itu, pemda Keerom telah memberikan surat peringatan kepada Jafar Umar Thalib
    sebanyak tiga kali. Surat peringatan ketiga sekaligus ultimatum kepada Jafar Umar Thalib untuk
    membongkar bangunan yang telah dibuatnya jika Jafar Umar Thalib tidak membongkarnya
    sendiri dikeluarkan pada 5 September 2017.
  • Surat Teguran pertama hingga ketiga ini dikeluarkan pemda Keerom karena hingga saat ini Jafar
    Umar Thalib tidak pernah menunjukkan itikad baik terhadap upaya pemda Keerom. Bahkan
    hingga saat ini Jafar Umar Thalib juga tidak pernah memenuhi persyaratan administrative terkait
    dengan izin mendirikan bangunan, izin operasional lembaga pendidikan, hingga syarat
    administrasi kependudukan.

Dalam pada itu, kami secara khusus memberikan apresiasi dan dukungan yang penuh kepada
pemerintah daerah kabupaten Keerom atas sikap dan tindakan nyata dalam menindak keberadaan
Jaraf Umar Thalib dan kelompoknya. Kami memandang bahwa pemerintah kabupaten Keerom tidak
saja sedang menegakkan marwah dan wibawa pemerintahan republik Indonesia di kabupaten
Keerom, tetapi juga serius dan bersungguh-sungguh berupaya menghadirkan perlindungan terhadap
keutuhan sosial warganya. Konsistensi dalam penegakkan peraturan perundang-undangan terhadap
setiap warga negara yang tidak memiliki itikad baik harus terus dilaksanakan.
Demikian pernyataan sikap koalisi anti-radikalisme Papua ini disampaikan untuk menjadi perhatian
bersama.

Jayapura, 29 September 2017
KOALISI ANTI-RADIKALISME PAPUA