Posbakum Masih Butuh Tenaga Advokad

Posbakum Masih Butuh Tenaga Advokad

Jayapura – Yohanis Gewab, SH merupakan salah satu anggota dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Advokad Indonesia. Saat bertandang di kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), Gewab menceritakan tentang aktifitas Posbakum sepanjang tahun 2012.

“Posbakum itu Pos Bantuan Hukum yang dibentuk dan didirikan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan tujuan membantu masyarakat miskin yang buta hukum dan tidak mampu memakai jasa advokad dalam proses Hukum,” jelasnya, pekan lalu (09/01/2013).

Posbakum dapat saja berada atau didirikan di seluruh wilayah Pengadilan Negeri di Papua.

Untuk wilayah Papua, Posbakum baru ada di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sejak bulan Agustus 2012 berdasarkan MoU antara Pengadilan Negeri Jayapura yang ditandatangani oleh Octovianus, SH, MH sebagai ketua pengadilan Negeri klas 1A Jayapura  dengan Lodewik Tiwery, SH sebagai ketua POSBAKUM  tertanggal 12 Juni 2012.

“Ini juga merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 57 Jo UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2001. Posbakum merupakan kepedulian dan tanggung jawab negara dalam menyiapkan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan ahli hukum dan tenaga pendamping/advokad,” ujar Gewab. Menurutnya saat ini ada 7 orang tenaga yang tergabung sebagai anggota Posbakum.

Adapun kasus yang ditangani berdasarkan penunjukan dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jayapura.

“Sudah ada 7 kasus yang kami tangani dengan jenis kasus yang berbeda-beda, ada  kasus makar, narkoba, pembunuhan dan perlindungan anak semuanya kasus pidana,” jelasnya.

Ketika disinggung terdapat kasus dugaan korupsi yang turut ditangani oleh Posbakum dan apakah itu diperbolehkan, Gewab menjawab, “itu karena TSK sudah habis-habisan dan tidak ditangani dengan benar jadi minta bantuan kami,” katanya sambil tertawa dan berharap para advokad dapat menjalankan perannya secara professional.

Sebelum mengakhiri, Gewab berharap ada tenaga-tenaga baru yang mau mendaftar sebagai anggota Posbakum. Selain itu agar ada ruangan permanen yang memenuhi standar. “Agar pelayanan bisa dilakukan lebih maksimal,” tegasnya. (Tim/AlDP)